Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan teknologi informasi dan kmonikasi memunculkan fenomena baru yang dikenal dengan cybercrime. berdasarkan laporan dari state of the internet 2013 menyimpulkan bahwa indonesia memiliki banyak catatan kasus kejahatan dunia intenet terbesar dan masuk peringkat kedua untuk kasus kejahatan cybercrime. salah satu kasus cybercrime yang banyak dialami perempuan indonesia adalah love scams(penipuan hubungan cinta melalui internet). pola komunikasi yang dilancarkan pelaku cybercrime (scammers) yang baru dikenal korban justru lebih dipercaya, dibanding komunikasi langsung dari orang yang telah dikenal dekat. tujuan penlitian ini untuk mendeskripsikan pola komunikasi dalam kasus cybercrime. metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi kualitatif dengan menggunakan computer mediated communication (cmc) models yang terdiri dari impersonal, interpersonal dan hyperpersonal. penelitian ini menyimpulkan ketiga pola ini terbangun dalam kasus love scam. faktor sumber pesan (scammers) memiliki kontrol yang besar terhadap dirinya sendiri dan berada dalam pengaturan komunikasi dengan korban-korbannya yang sama sekali tidak tahu siapa sebenarnya mereka. karena itu scammers umumnya mencoba menyampaikan unsur-unsur diri yang terbaik, termasuk kepribadian, prestai, dab bahkan penampilan (foto) melalui saluran komunikasi internet. penerima pesan (korban) yang sedang kesepian dan mencari cinta dan tanpa pikir panjang melakukan umpan balik. komunikasi secara intens pun terjalin sehingga korban terjerumus dan masuk perangkap penipuan dan kehilangan uang hingga ratusan juta rupiah"

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memunculkan fenomena baru yang dikenal dengan cybercrime. berdasarkan laporan dari state of the internet 2013 menyimpulkan bahwa indonesia memiliki banyak catatan kasus kejahatan dunia intenet terbesar dan masuk peringkat kedua untuk kasus kejahatan cybercrime. salah satu kasus cybercrime yang banyak dialami perempuan indonesia adalah love scams(penipuan hubungan cinta melalui internet). pola komunikasi yang dilancarkan pelaku cybercrime (scammers) yang baru dikenal korban justru lebih dipercaya, dibanding komunikasi langsung dari orang yang telah dikenal dekat. tujuan penlitian ini untuk mendeskripsikan pola komunikasi dalam kasus cybercrime. metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi kualitatif dengan menggunakan computer mediated communication (cmc) models yang terdiri dari impersonal, interpersonal dan hyperpersonal. penelitian ini menyimpulkan ketiga pola ini terbangun dalam kasus love scam. faktor sumber pesan (scammers) memiliki kontrol yang besar terhadap dirinya sendiri dan berada dalam pengaturan komunikasi dengan korban-korbannya yang sama sekali tidak tahu siapa sebenarnya mereka. karena itu scammers umumnya mencoba menyampaikan unsur-unsur diri yang terbaik, termasuk kepribadian, prestai, dab bahkan penampilan (foto) melalui saluran komunikasi internet. penerima pesan (korban) yang sedang kesepian dan mencari cinta dan tanpa pikir panjang melakukan umpan balik. komunikasi secara intens pun terjalin sehingga korban terjerumus dan masuk perangkap penipuan dan kehilangan uang hingga ratusan juta rupiah"

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerimaan intranet dalam komunikasi internal dengan iklim komunikasi dan kepuasan komunikasi organisasi pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode survey melalui kuesioner. Populasi penelitian ini adalah pegawai di lingkungan BPK RI Perwakilan Provinsi Banten yang dapat mengakses intranet. Sampel penelitian ini sebanyak 73 responden yang diambil secara random.Dari hasil analisis data diketahui bahwa penggunaan intranet sebagai media komunikasi internal berpengaruh langsung terhadap pembentukan iklim organisasi dengan hubungan yang sangat kuat. Penggunaan intranet sebagai media komunikasi internal juga berpengaruh langsung terhadap kepuasan komunikasi, namun dengan hubungan yang lemah. Hubungan penggunaan intranet sebagai media komunikasi internal menjadi kuat apabila iklim organisasi menjadi variabel intervening.

---

Purpose of this research is to verify the influence of intranet acceptance for internal communication in accordance to communication climate and organization communication satisfaction level in Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Data collection was done by survey method with questionnaire. Research population was employee of BPK RI Banten Province that can access intranet. Research sample are randomly picked from 73 respondents.

Analysis result shown that acceptance of intranet as internal communication media affect directly to formation of organizational climate with strong effect. Furthermore, acceptance of intranet as internal media communication affect also to communication satisfaction level. However, the effect is weak. Usage of acceptance as internal communication media become strong if organization climate defined as intervening variable."

"ICT development has currently reached the level in which the components have become smaller with high speed performance and cheap cost. On line library or digital library can be referred to as a new information institution or as expansion of library service. However, behind the simplicity of digital library lies a danger that threats the integrity of digital library data and collection. Data stealing, vandalism, mutilation, and other threats are ready to attack anytime. Concerning this issue, librarians in the digital era need to be aware of cybercrime modes in digital library and their weak points in order to minimize them."

"Perkembangan teknologi yang begitu pesat memunculkan berbagai permasalahan di masyarakat. Salah satu akibatnya tersebut adalah terciptanya sebuah media baru untuk berinteraksi yang disebut cyberspace. Di cyberspace orang bebas melakukan apapun tanpa diketahui oleh orang lain karena tidak diketahui asal-usul maupun kewarganegaraan asli seseorang. Hal ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan suatu kejahatan yang disebut cybercrime. Telah banyak usaha untuk melakukan pengaturan di cyberspace untuk mencegah terjadinya cybercrime baik oleh hukum internasional maupun hukum nasional. Salah satunya adalah dengan lahirnya Convention on Cybercrime yang dibuat oleh Dewan Eropa (European Council), aspek yang menjadi perhatian khusus dalam konvensi ini adalah masalah yurisdiksi sebuah negara dalam menangani kasus cybercrime karena semua negara tidak senang yurisdiksi negaranya di lampaui oleh negara lain, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri perngaturan mengenai cybercrime diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berbagai cara ditempuh oleh negara-negara untuk menyelesaikan permasalah yurisdiksi dalam menangani kasus cybercrime, salah satunya adalah transfer of proceeding yang telah diatur di Uni Eropa.

---

Massive techology development brings various problems in the society. One of the impact is an invention of a new interactve media called cyberspace. In cyberspace people is free to do anything anonymuously because no one knows your actual profile and citizenship. This is used by a certain people to commit such crime called cybercrime. There are many attempt to regulate a rules in cyberspace, weather from internatonal law or national law. One of the attempts is created by Council of Europe who produce Convention on Cybercrime with jurisdiction as one special aspect that is important because none of the country in the world like their jurisdiction violated by other country, inculding Indonesia. In Indonesia cybercrime regulation enacts in Law number 11 Year 2008 regarding Information and Electronic Transaction. Various ways have been taken by the states to solving jurisdiction problem specificly in specificly in cybercrime case, one of them is transfer of proceeding which has been implemented in European Union."

"Persaingan dalam dunia bisnis Departement Store makin meningkat dengan bertambahnya organisasi yang terjun ke dalam bisnis ini dengan mutu yang semakin baik. Dengan persaingan yang begitu ketat sekarang ini, menuntut setiap perusahaan untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungannya. Perusahaan yang tidak mampu melakukan hal ini tentunya akan menjadi tertinggal. Oleh sebab itu, setiap informasi yang berasal dari lingkungan perusahaan menjadi sangat penting guna penyusunan strategi penyesuaian yang akan dilakukan. Hal demikian juga berlaku bagi Sarinah Departement Store.Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi jenis informasi yang dibutuhkan oleh Sarinah Departement Store sehingga terlihat elemen-elemen lingkungan yang mempengaruhi perusahaan tersebut. Selain itu penelitian ini juga bermaksud menggambarkan rancangan organisasi dan pola komunikasi yang diterapkan perusahaan berkaitan dengan informasi sebagaimana dimaksud di atas.Penelitian penulis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif, melalui pengumpulan data lewat observasi, wawancara terarah, dan wawancara kuesioner terhadap 5 orang responden memberikan gambaran bahwa Sarinah Departement Store membutuhkan informasi yang berkaitan dengan elemen tenaga kerja, kondisi keuangan, pesaing, teknologi, bahan baku, serta pemasok.Selanjutnya, dalam mengelola setiap informasi yang masuk berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan tadi, Sarinah Departement Store merancang organisasinya dengan menempatkan inti perusahaan sebagal unit utama dan pusat dari setiap proses pengolahan informasi dan pengambilan keputusan. Hasil dari pengolahan tersebut, biasanya berapa kebijaksanaan tertentu, disampaikan kepada Divisi untuk dilaksanakan.Berdasarkan rancangan demikian, maka pola komunikasi perusahaan ini dapat digolongkan ke dalam kelompok pola komunikasi yang berbentuk rantai (chain), karena arus komunikasi berlangsung dari atas ke bawah melalui saluran yang resmi serta pengambilan keputusan yang disentralisasikan pada inti perusahaan.Persoalan muncul berkaitan dengan masalah waktu dalam pembuatan keputusan dan penyebarannya yang dinilai masih terlalu lama, sehingga langkah-langkah yang dinilai harus segera diambil menjadi terlambat. Ini berarti keterlambatan perusahaan untuk menyesuaikan diri.Memperhatikan hal demikian, penulis menyarankan agar diberikan otonomi bagi unit-unit yang ada untuk memproses dan mengambil keputusan sesuai tingkatan informasi yang diterima. Informasi strategis oleh Direksi, Informasi manajerial oleh Divisi, dan informasi teknis oleh Bagian didukung komunikasi horisontal dan lateral serta komunikasi informal yang diciptakan dengan baik."

"Perkembangan teknologi yang begitu pesat memunculkan berbagai permasalahan di masyarakat. Salah satu akibatnya tersebut adalah terciptanya sebuah media baru untuk berinteraksi yang disebut cyberspace. Di cyberspace orang bebas melakukan apapun tanpa diketahui oleh orang lain karena tidak diketahui asal-usul maupun kewarganegaraan asli seseorang. Hal ini dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk melakukan suatu kejahatan yang disebut cybercrime. Telah banyak usaha untuk melakukan pengaturan di cyberspace untuk mencegah terjadinya cybercrime baik oleh hukum internasional maupun hukum nasional. Salah satunya adalah dengan lahirnya Convention on Cybercrime yang dibuat oleh Dewan Eropa (European Council), aspek yang menjadi perhatian khusus dalam konvensi ini adalah masalah yurisdiksi sebuah negara dalam menangani kasus cybercrime karena semua negara tidak senang yurisdiksi negaranya di lampaui oleh negara lain, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri perngaturan mengenai cybercrime diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

---

Massive techology development brings various problems in the society. One of the impact is an invention of a new interactve media called cyberspace. In cyberspace people is free to do anything anonymuously because no one knows your actual profile and citizenship. This is used by a certain people to commit such crime called cybercrime. There are many attempt to regulate a rules in cyberspace, weather from internatonal law or national law. One of the attempts is created by Council of Europe who produce Convention on Cybercrime with jurisdiction as one special aspect that is important because none of the country in the world like their jurisdiction violated by other country, inculding Indonesia. In Indonesia cybercrime regulation enacts in Law number 11 Year 2008 regarding Information and Electronic Transaction. "

"Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) merupakan sebuah organisasi bare di Indonesia yang dapat dijadikan sarana untuk menjembatani berbagai kepentingan Pemerintah Kabupaten serta menjalin solidaritas dalam rangka memperkokoh kesatuan nasional. APKASI mempunyai pecan yang sangat penting dalam menentukan pelaksanaan Otonomi aerah, dan mampu mengakomodasikan serta memperjuangkan aspirasi dart seluruh Pemerintah Kabupaten yang inenjadi anggotanya.Selama kurang iebih 3 tahun APKASI secara tegas dan konsisten telah menyatakan sikapnya kepada Pemerintah Pusat dalam penundaan revisi UU Pemerintahan Daerah. Walaupun pada akhimya UU 2211999 direvisi oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2004, namun gaung dan perjuangan APKASI dalam penundaan revisi dinilai Iebih menonjol daripada Asosiasi Pemerintah Pemerintah Daerah Iainnya di Indonesia.Permasalahan penelitian ini difokuskan kepada bagaimanakah pola komunikasi interpersonal dalam pembuatan keputusan di APKASI yang dirumuskan dalam tiga permasalahan panting yaitu bagaimana APKASI melakukan komunikasi dengan anggotanya, bagaimana hubungan antar anggota di dalam proses pembuatan keputusan Asosiasi, dan bagaimana pengaruh tersebamya keanggotaan APKASI terhadap partisipasinya di dalam proses pembuatan keputusan.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif agar dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang pola komunikasi interpersonal dalam pembuatan keputusan organisasi di APKASI, dan dukungan yang diberikan dalarn upaya penundaan revisi UU Pemerintahan Daerah_ Sedangkan texnik pengambilan data ditakukan dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan, pengumpulan data-data sekunder dan studi pustaka. Kesimpulan panting yang diperoleh dart basil penelitian ini antara lain adalah interaksi komunikasi seperti yang tercemnin dalam struktur organisasi APKASI tidaklah cukup untuk membangun komunikasi interpersonal, apabila tidak didukung dengan ketersediaan informasi yang kontinyu untuk seluruh anggota.Struktur komunikasi di APKASI menunjukan struktur jaringan komunikasi yang kurang tersentralisasi (struktur Y), dan struktur semua saluran yang memungkinkan setiap anggota bisa berkomunikasi dengan anggota lainnya terutama di tingkat KORWIL. Sifat anus informasi yang serentak dan berurutan dilakukan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan APKASI. KORWIL mempunyai peran yang besar untuk penyampaian informasi yang berurutan dan urnpan balik dalam pembuatan keputusan organisasi.Pola dasar arus informasi yang memungkinkan semua anggota dapat berkomunikasi satu sama lain tidak berjalan efektif karena perbedaan tingkat pemanfaatan teknologi dan jauhnya }etak antar anggota secara geografis. Komunikasi melalui surat-menyurat dan pengunaan teknologi komunikasi (seperti telepon, faksimili, e-mail) menjadi sarana interaksi komunikasi utama.Tiga bentuk jaringan komunikasi yaitu bentuk jaringan vertikal dua arah, horisontal (lateral), dan diagonal diiakukan oleh APKAS1. Bentuk jaringan diagonal terbukti menjadi jaringan komunikasi yang memberikan kontribusi besar dalam komunikasi interpersonal di APKASI dengan parlisipasi dan kerjasama dart para Pejabat dan Staff di jajaran Pemerintah Kabupaten dalam berbagai pertemuan dan kegiatan yang relevan.Masa pergantian jabatan di Pemerintah Daerah, permasalahan-permasalahan daerati, dan terhambatnya informasi dan lingkungan merupakan gangguan (noise) yang mempengaruhi besar kecilnya kesempatan dalam memberikan umpan balik. Komunikasi interpersonal di APKASI daiam penundaan revisi UU Pemerintahan Daerah mengidentifikasikan karakteristik panting adanya hubungan interpersonal yang berbeda-beda dalam hat keluasan dan kedalaman.Komunikasi interpersonal di APKASI dalam penundaan revisi UU Pemerintahan Daerah dipengaruhi adanya power yang melekat kepada Bupati, yang mempunyai posisi sebagai Dewan Pengurus Asosiasi dan mempunyai kemampuan yang besar untuk memberikan persuasi untuk mengontrol perilaku anggota Asosiasi. Pembuatan keputusan di APKASI merupakan proses dimana pars anggota berusaha mencapai konvergensi yang ditempuh melalui musyawarah danfatau pemungutan suara."