Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi yang begitu pesat, banyak manusia yang tidak dapat dipisahkan dari teknologi. hal ini menyebabkan banyaknya instansi-instansi pemerintah yang memanfaatkan teknologi khususnya di bidang information technology untuk proses bisnis mereka. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Merupakan sebuah Dinas yang bertugas untuk mengatur, dan mengawasi jalannya arus perdagangan di Jawa Barat. Selain itu Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas untuk melakukan monitoring (mengawasi) harga sembilan bahan pokok (Sembako) yang ada di provinsi Jawa Barat. Saat ini, pengelolaan harga sembako hanya dapat dilakukan oleh admin dalam hal ini merupakan pegawai kementerian perdagangan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat memiliki petugas lapangan yang mencatat data langsung dari pasar untuk mendapatkan data harga sembako. Kemudian data tersebut dikirimkan ke ardmin untuk dimasukkan dan dikelola pada website. Hal ini berdampak pada lamanya waktu penyampain informasi harga sembako kepada masyarakat. Metode pengembangan menggunakan SDLC dengan model Prototype. Aplikasi ini dibagi menjadi dua, yaitu aplikasi mobile dan aplikasi web yang keduanya menggunakan database MySQL. Aplikasi mobile paltform android yang akan digunakan oleh petugas lapangan untuk menginput dan mengolah data laporan harga sembako aplikasi web berbasis PHP untuk pembuatan dokumen laporan harga sembako. Dengan adanya aplikasi sembako droid monitoring harga berbasis andoroid maka akan membantu pegawai Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat untuk membuat laporan data harga sembako dengan tepat waktu. Selain itu aplikasi yang dibangun dapat diakses secara mobile oleh petugas lapangan sehingga proses pengelolaan data harga sembako dapat dilakukan langsung di pasar. "

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat. Teknologi informasi berbasis web memungkinkan suatu proses bisnis dilakukan dengan cepat. Dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat kepada pelaku bisnis di propinsi Riau maka pemerintah daerah propinsi Riau perlu mengembangkan suatu aplikasi e-Government yang merupakan layanan berbasis web. Pengguna aplikasi e-Government di pemerintah daerah propinsi Riau dalam hal ini pelaku bisnis dapat mengakses seluruh layanan yang disediakan dengan hanya melakukan single single-on dengan menggunakan username dan password. Fitur-fitur layanan yang dapat disediakan oleh aplikasi e-Government berbasis web ini antara lain registrasi, layanan pengurusan pajak perusahaan,layanan penghitungan besar pajak, dan layanan perizinan ekspor impor. Perancangan aplikasi e-Government berbasis web ini diharapkan dapat memberikan proses layanan yang cepat sehingga pengguna dalam hal ini pelaku bisnis semakin terbantu dalam melakukan pengurusan pajak, penghitungan besar pajak dan pengurusan perizinan ekspor impor. Disamping itu aplikasi ini juga akan mendorong pelaku bisnis melakukan investasi di propinsi Riau.

---

The growth of Information and Communication Technology is very fast today. Web based application is one of information technology which may be possible doing business quickly. For the sake of giving good and fast services to the businessman in province of Riau, it is important to Government of Province of Riau to develope a web based system which called as e-government. All of services provided can be accessed by the businessman in province of Riau by only doing a single sign-on using their username and password.

Features of services that will be offered by e-government aplication such as registration service, tax management handling service, tax amount computation service, and export import permit service. The Design of the web based e-government to be expected can give services quickly until the user of this application that is the businessman will be assisted to fill up the tax form, to compute amount of the corporate tax and arrange for permit of export import. Beside that, this application will urged the businessman in province of Riau to invest more."

"Tuntutan masyarakat akan terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance) dalam waktu yang singkat memotivasi pemerintah untuk dapat segera menentukan strategi yang tepat guna mempercepat pencapaian tujuan tersebut. Salah satu strategi yang dilaksanakan adalah melakukan pengembangan e-government. Hal ini tertuang dalam Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Kerangka kerja yang dijadikan alat ukur penilaian tingkat implementasi dan pengembangan e-government pada instansi pemerintah adalah PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia). Untuk dapat melakukan implementasi dan pengembangan e-government secara tepat dan efektif diperlukan adanya strategi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang strategi pengembangan e-government berdasarkan kerangka kerja PeGI dengan melakukan studi kasus di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Metodologi yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data berupa analisis dokumen, observasi, dan focus group discussion (FGD). Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, didapat bahwa level implementasi e-government di LAPAN saat ini adalah 1,88 sedangkan level implementasi e-government yang diharapkan adalah 3,18. Penelitian ini akan menjabarkan strategi pengembangan e-government di lingkungan LAPAN dalam upaya mencapai level implementasi e-government yang diharapkan.

---

People's demands for the establishment of good governance in a short time, motivating the government to be able quickly determine the right strategy in order to accelerate the achievement of these goals. One of strategy that was implemented for these goals are developing e-government. This was stated in President Instruction No. 3 of 2003 on National Policy and Strategy Development of e-Government.

The framework that used to measure level of development and implementation of e-government in the government institution is PeGI (The ranking of e-Government of Indonesia). To be able perform the implementation and development of e-government in a timely and effective need some strategy.

This research aims to devise an e-government development strategy based on PeGI framework by doing a case study on the National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN). The methodology used is descriptive qualitative with data collection methods such as document analysis, observations, and focus group discussion (FGD).

Based on the analysis, found that the level of e-government implementation in LAPAN today is 1.88 while the level of e-government implementation expected was 3.18. This study will describe how the development of e-government strategies in LAPAN to reach the level of implementation of e-government that expected."

"Untuk prosedur tagihan listrik, PLN menerapkan dua sistem yakni, sistem prabayar dan sistem pasca bayar. Sistem pasca bayar merupakan sistem yang banyak diminati masyarakat karena mereka dapat menggunakan listrik terlebih dahulu sebelum membayarnya. Hal ini memaksa PLN untuk mencatat data meter pelanggan ke setiap rumah pelanggan. Untuk mendapatkan efisiensi pencatatan data pelanggan, maka dibutuhkan sebuah sistem untuk mencatat data meter pelanggan dan dapat mengirimkannya langsung ke server. Aplikasi ini bernama listrik pintar yang memiliki fungsi untuk mencatat data meter pelanggan, mengambil titik latitude dan longitude lokasi meter, mengambil foto meter dan melihat hasil catat meter. Aplikasi ini dibangun untuk platform android. Hal ini bertujuan mempercepat pendistribusian data ke server."

"Pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis berbasis Less Paper (KPO Less Paper) merupakan inovasi dari Badan Kepegawaian Negara dalam proses layanan kepegawaian kenaikan pangkat PNS yang menyederhanakan proses bisnis pelayanannya melalui transformasi pelayanan secara digital sehingga dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti proses kenaikan pangkat yang sebelumnya banyak dapat dikurangi dan hanya membutuhkan berkas dan dokumen dalam bentuk digital tidak lagi dalam bentuk fisik. Pembuatan aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) oleh BKN ditujukan untuk menciptakan pengintegrasian data PNS di seluruh Indonesia yang diharapkan dapat mengatasi masalah duplikasi data dan inefisiensi dalam pelayanan kepegawaian, sehingga melalui SAPK pelayanan kepegawaian yang dilakukan oleh BKN dan Kantor Regional BKN terhadap seluruh instansi di Indonesia dapat terintegrasi. Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi KPO Less Paper melalui SAPK dalam kerangka interoperabilitas e-government berserta faktor-faktor yang terkait dalam pengimplementasiannya. Penelitian ini menggunakan konsep tingkatan/level interoperabilitas e-government dan faktor-faktor yang berkaitan dengan kemampuan dalam pelaksanaan interoperabilitas e-government. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dan metode pengambilan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi interoperabilitas e-government dalam pelayanan KPO Less Paper sudah mencapai level interoperabilitas organisasional, namun pada level interoperabilitas semantik terdapat indikator yang belum tercapai yaitu kemampuan untuk menggabungkan atau menyingkronkan data/informasi lintas sistem informasi yang heterogen belum tercapai dengan baik, selain itu pada level interoperabilitas organisasional terdapat ketidakcapaiannya prinsip-prinsip komunikasi secara dua arah antar organisasi dan kecapaian komitmen antar organisasi yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan pelaksanaan pelayanan yang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

---

Pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis berbasis Less Paper (KPO Less Paper) is an innovation from Badan Kepegawaian Negara in the process of civil service promotion services that simplifies the service business process through digital service transformation so that the document requirements needed to follow the promotion process that previously complex can be reduced and only requires files and documents in digital form and no longer in paper-based form. The development of Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) by BKN is aimed at creating integration of civil servant data throughout Indonesia which is expected to overcome the problem of data duplication and inefficiency in personnel services, so that through the SAPK staffing services carried out by BKN and the BKN Regional Office to all agencies in Indonesia can be integrated. This thesis discusses how the implementation of KPO Less Paper through SAPK in the framework of e-government interoperability and the factors involved in its implementation. This study uses the concept of e-government interoperability levels and factors related to the ability to implement e-government interoperability. This research was conducted using a post-positivist approach and data collection methods through in-depth interviews. The results showed that the implementation of e-government interoperability in KPO Less Paper services has reached the level of organizational interoperability, but at the semantic interoperability level there are indicators that have not been achieved, namely the ability to combine or synchronize data / information across heterogeneous information systems has not been achieved well, besides At the level of organizational interoperability, there are failure to achieve the principles of two-way communication between organizations and the achievement of inter-organizational commitments as outlined in the form of a written agreement and the implementation of services according to a predetermined schedule."

"Sejak pemerintah memberlakukan kebijakan subsidi tetap untuk bahan bakar minyak (BBM) jenis solar, harga eceran solar bergerak secara cepat dan fluktuatif. Peraturan Presiden No.191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM telah memberi kewenangan kepada Menteri ESDM untuk menetapkan harga dasar dan harga jual eceran BBM, sehingga hampir sebulan sekali terjadi perubahan harga eceran solar. Tujuan tesis ini adalah untuk menganalisis dampak kebijakan subsidi tetap harga BBM jenis solar terhadap perubahan harga sembako di Indonesia, dan menganalisis terjadinya transmisi harga antara harga solar dan harga sembako. Berdasarkan pengujian dengan pendekatan teori Asymmetric Vertical Price Transmission dan model Error Correction (ECM), didapatkan bahwa hubungan antara harga solar dan harga sembako bersifat tidak simetris, yaitu ketika harga solar naik, maka harga telur, beras dan daging ayam naik, namun ketika harga solar turun, harga telur, beras dan daging ayam tidak ikut turun. Harga telur, beras dan daging ayam terkoreksi kembali kepada keseimbangan jangka panjangnya dalam jangka waktu 2 sampai 4 bulan. Sedangkan untuk komoditi jenis gula, susu, minyak goreng dan daging sapi, pergerakan harga keempat komoditi tersebut tidak memiliki hubungan kointegrasi dengan harga solar. Faktor yang menyebabkan transmisi harga tidak simetris ini adalah kekakuan harga jasa transportasi dan perilaku spekulan yang memiliki market power dalam struktur pasar oligopoli, baik dalam rantai supply telur, beras dan daging ayam, dimana pedagang besar memiliki bargaining yang kuat dalam penentuan harga.

---

Ever since the government formally issued fixed subsidy policy for diesel fuel, the price of diesel fuel has been very dynamic and volatile. Presidential Decree No.191/2014 has given authority to the Minister of Energy and Mineral Resources for setting a basic price and selling price of diesel fuel. By the policy, the retail price of diesel fuel changes every month.

The purposes of this study are (1) to analyze the impact of fixed subsidy policy for diesel fuel on basic commodities price in Indonesia, and (2) to analyze price transmission between diesel fuel price and basic commodities price.

By using theory of asymmetric vertical price transmission and Error Correction Model (ECM), it can be shown that relations between diesel fuel price and basic commodities price is asymmetrical. It means when diesel fuel price increased, the price of eggs, rice and chicken meat increased accordingly, however, when diesel fuel price decreased, the price of egg, rice and chicken meat did not decrease. The price of egg, rice and chicken meat will be corrected to its long-term equilibrium with the diesel price for 2 to 4 months. Meanwhile, the price of other basic commodities such as sugar, milk, cooking oil and beef have not cointegrated with the diesel fuel price.

The asymmetric price transmission between diesel price and some of basic commodities is caused by price rigidity of transportation, and behavior of speculators which have market power in an oligopoly market structure in the supply chain of eggs, rice and chicken meat. In this case, big traders have a strong bargaining power for pricing."

"Birokrasi di Indonesia masih melekat dengan citranya yang terkesan rumit, membutuhkan waktu lama dan tidak praktis yang menyebabkan reformasi birokrasi berjalan lambat. Saat ini reformasi birokrasi seharusnya sudah memasuki tahap akhir dari grand design reformasi birokrasi yang bertujuan mewujudkan pemerintahan kelas dunia. Guna mewujudkan pemerintahan kelas dunia, perlu dilakukan modernisasi dengan transformasi digital pada proses birokrasi salah satunya adalah penerapan e-government sebagai layanan publik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Akan tetapi penggunaan teknologi, informasi, dan komunikasi berpotensi besar atas keamanan sistemnya, terlebih lagi pada pelayanan publik tidak dapat terlepas dari pemanfaatan data pribadi warga negara penggunanya yang sudah pasti e-government akan menghimpun data pribadi warga negara pada sistemnya. Permasalahan yang dikaji antara lain hubungan reformasi birokrasi dengan e-government, bagaimana reformasi birokrasi dapat berjalan dengan adanya perlindungan data pribadi pada e-government, dan bagaimana seharusnya pengaturan terkait e-government agar dapat melindungi data pribadi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian pendekatan perundang-undang, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, dan pendekatan historis. Tulisan ini membahas pentingnya keberadaan kepastian hukum yang menjamin perlindungan keamanan data pribadi warga negara yang terhimpun dalam sistem e-government dimana negara mempunyai kewajiban melindungi setiap hak warga negaranya dan melindungi sistem sebagai penyelenggaranya guna mendukung jalannya reformasi birokrasi di Indonesia. Seharusnya agar e-government berjalan optimal terdapat peraturan terkait perlindungan data pribadi yang diselenggarakan oleh pemerintah dan e-government memiliki standar yang pasti sebagai pedoman dalam setiap mekanisme kerjanya terutama standar yang terkait untuk melindungi data dan informasi yang terhimpun didalamnya.

---

The bureaucracy in Indonesia is still attached to its complex image, takes a long time and is impractical, which causes bureaucratic reform to run slowly. Currently, bureaucratic reform should have entered the final stage of the grand design of bureaucratic reform aimed at realizing world-class government. In order to realize world-class government, modernization with digital transformation in the bureaucratic process is necessary, one of which is the application of e-government as a public service by utilizing technological advances and communications. However, the large-scale use of technology, information, and communication on the system, first the public service cannot see from the use of the personal data of the citizens of its users, which is certain that e-government will collect the personal data of citizens in its system. The problems studied include the relationship between bureaucratic reform and e-government, how bureaucratic reform can work with the protection of personal data in e-government, and how e-government-related arrangements can protect personal data. The type of research used in this law is normative legal research with statutory research approach, conceptual approach, case approach, comparative approach, and historical approach. This paper discusses the importance of the existence of legal certainty that guarantees the protection of the security of personal data of citizens collected in the e-government system where the state has the obligation to protect every right of its citizens and protect the system as the organizer in order to support the course of bureaucratic reform in Indonesia. In order for e-government to run optimally, there should be regulations related to personal data protection implemented by the government and e-government has definite standards as new in every work, especially standards related to protecting data and information collected therein."

"Berbagai kasus keimigrasian menunjukkan bahwa untuk meminimalisir timbulnya permasalahan, ketentuan hukum yang diatur tetap memerlukan pelayanan yang efektif, oleh karena itu peningkatan pelayanan paspor di bidang keimigrasian juga mengharuskan warga negara Indonesia untuk menyelenggarakannya. Melalui aplikasi M-Passport Indonesia saat ini telah menerapkan sistem administrasi dan antrian online sesuai dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini memungkinkan penyelesaian prosedur pelayanan paspor dalam tiga hari dan hanya membutuhkan dua kali perjalanan ke kantor imigrasi.Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan M- Passport pada Kantor Imigrasi Jakarta Timur telah sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku yaitu UU No. 25 Tahun 2009 atau tidak. Metode penelitian yang diterapkan adalah doktrinal dengan melalui teori teori yang ada serta pengumpulan data melalui wawancara. Penelitian ini mengadopsi teori yang diprakarsai oleh Harvard JFK School of Government Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pelayanan e-Government dalam pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur telah cukup efektif. Meskipun demikian, terdapat sejumlah hambatan yang perlu diperhatikan. dapat diatasi oleh pemerintah dengan memperluas kapasitas sistem secara teknis untuk menampung lebih banyak permohonan secara berkala. Hal ini memungkinkan implementasi sistem penjadwalan antrian yang lebih efisien dan transparan, sehingga pengguna mendapatkan waktu yang tepat untuk pengajuan paspornya.

---

Through the Online Passport application, Indonesia has now implemented an online administration and queue system in accordance with the One Stop Integrated Service system. This makes it possible to complete the passport service procedure in just three days and only requires two trips to the immigration office. This study aims to evaluate and explain whether the implementation of the M-Passport at the East Jakarta Class I Immigration Office is in accordance with applicable laws, namely the Law No. 25 of 2009 or not. The research method applied is doctrinal using existing theories and data collection through interviews. This research adopts the theory initiated by Harvard JFK School of Government by Indrajit. The findings from this research show that overall, e-Government services in making passports at the East Jakarta Class I Immigration Office have been quite effective. However, there are still a number of obstacles that need to be considered. The government can overcome this by expanding the system's technical capacity to accommodate more requests on a regular basis. This allows the implementation of a more efficient and transparent queue scheduling system, ensuring users get the right time to apply for their passport."

"Berbagai kasus keimigrasian menunjukkan bahwa untuk meminimalisir timbulnya permasalahan, ketentuan hukum yang diatur tetap memerlukan pelayanan yang efektif, oleh karena itu peningkatan pelayanan paspor di bidang keimigrasian juga mengharuskan warga negara Indonesia untuk menyelenggarakannya. Melalui aplikasi M-Passport Indonesia saat ini telah menerapkan sistem administrasi dan antrian online sesuai dengan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hal ini memungkinkan penyelesaian prosedur pelayanan paspor dalam tiga hari dan hanya membutuhkan dua kali perjalanan ke kantor imigrasi.Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan M- Passport pada Kantor Imigrasi Jakarta Timur telah sesuai dengan Undang- Undang yang berlaku yaitu UU No. 25 Tahun 2009 atau tidak. Metode penelitian yang diterapkan adalah doktrinal dengan melalui teori teori yang ada serta pengumpulan data melalui wawancara. Penelitian ini mengadopsi teori yang diprakarsai oleh Harvard JFK School of Government Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, pelayanan e-Government dalam pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Timur telah cukup efektif. Meskipun demikian, terdapat sejumlah hambatan yang perlu diperhatikan. dapat diatasi oleh pemerintah dengan memperluas kapasitas sistem secara teknis untuk menampung lebih banyak permohonan secara berkala. Hal ini memungkinkan implementasi sistem penjadwalan antrian yang lebih efisien dan transparan, sehingga pengguna mendapatkan waktu yang tepat untuk pengajuan paspornya.

---

Through the Online Passport application, Indonesia has now implemented an online administration and queue system in accordance with the One Stop Integrated Service system. This makes it possible to complete the passport service procedure in just three days and only requires two trips to the immigration office. This study aims to evaluate and explain whether the implementation of the M-Passport at the East Jakarta Class I Immigration Office is in accordance with applicable laws, namely the Law No. 25 of 2009 or not. The research method applied is doctrinal using existing theories and data collection through interviews. This research adopts the theory initiated by Harvard JFK School of Government by Indrajit. The findings from this research show that overall, e-Government services in making passports at the East Jakarta Class I Immigration Office have been quite effective. However, there are still a number of obstacles that need to be considered. The government can overcome this by expanding the system's technical capacity to accommodate more requests on a regular basis. This allows the implementation of a more efficient and transparent queue scheduling system, ensuring users get the right time to apply for their passport."

"Penerapan e-government melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi layanan administrasi kependudukan. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas penerapan SIAK di Kabupaten Toba dengan fokus pada dimensi kecepatan layanan, akurasi data, ketersediaan layanan, infrastruktur, dan kepuasan pengguna. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan desain eksplanatif. Data dikumpulkan melalui survei, wawancara, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik deskriptif dan inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIAK secara umum telah memberikan dampak positif terhadap layanan administrasi kependudukan di Kabupaten Toba, terutama dalam hal kecepatan layanan dan akurasi data. Namun, terdapat kendala signifikan pada aspek infrastruktur dan keterampilan sumber daya manusia (SDM) yang masih memerlukan peningkatan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan sistem ini perlu ditingkatkan melalui sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis berupa pengembangan infrastruktur teknologi, pelatihan SDM, dan peningkatan literasi digital masyarakat. Implementasi hasil penelitian ini diharapkan dapat mengoptimalkan manfaat SIAK dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Toba.

---

Information System (SIAK) aims to enhance the effectiveness, efficiency, and transparency of population administration services. This study evaluates the effectiveness of SIAK implementation in Toba Regency by focusing on service speed, data accuracy, service availability, infrastructure, and user satisfaction dimensions. A quantitative approach with an explanatory design was employed. Data were collected through surveys, interviews, and document analysis, and analyzed using descriptive and inferential statistical techniques. The results indicate that the implementation of SIAK has generally had a positive impact on population administration services in Toba Regency, particularly in terms of service speed and data accuracy. However, significant challenges remain in the areas of infrastructure and human resource (HR) capacity, which require improvement. Furthermore, public participation in utilizing this system needs to be increased through more effective outreach and education efforts. This study provides strategic recommendations, including the development of technological infrastructure, HR training, and enhancing public digital literacy. The implementation of these findings is expected to optimize the benefits of SIAK in supporting better governance in Toba Regency. "