Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Penelitian ini membahas mengenai perencanaan kebutuhan tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat di jajaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dinas Kesehatan DKI Jakarta menggunakan pendekatan berbasis beban kerja dalam menghitung perhitungan kebutuhan tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat. Namun, dalam implikasinya masih ditemukan ketidaksesuaian, terutama dalam menentukan angka dari variabelnya. Berdasarkan teori yang ditemukan, pendekatan yang paling efektif untuk menghitung kebutuhan SDM Kesehatan adalah needs-based (berbasis kebutuhan). Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui proses, faktor, dan kesenjangan dalam perencanaan kebutuhan tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat di jajaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder. Hasil dari penelitian ini berupa formula, langkah, dan pengaplikasian needs-based  dalam perhitungan kebutuhan tenaga Penyuluh Kesehatan Masyarakat di jajaran Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pendekatan needs-based dianggap lebih cocok untuk diterapkan dalam perhitungan kebutuhan Penyuluh Kesehatan Masyarakat  dan tenaga kesehatan lain yang memberi pelayanan UKM. Pendekatan ini dapat dijadikan sebagai langkah lanjutan dari metode ABK Kesehatan yang sudah digunakan sebelumnya. Perhitungan needs-based  dilakukan dengan menambahkan variabel target populasi dalam perhitungannya.

---

The focus of this study is about Health Human Resource Planning of Public Health Promotor in Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta services. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta use ABK Kesehatan method for calculating Health Promotor needs. However, we still found some errors dalam menentukan the variables. Based on the theory, that the most effective method for calculation Health Human Resource needs is the needs-based approach. The purpose of this study is to find out how the processes run, what factors influence the processes, and the gaps in Health Promotor Human Resource Planning in Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. This research uses qualitative method by utilizing secondary data from various sources. This study explains the  formulas, steps, and the application of needs-based approach for calculating the needs of Health Promotor in Dinas Kesehatan DKI Jakarta. From this study it can be concluded that the needs-based approach is suitable for calculating the needs of other Public Health Workers. This approach can be used as a further step from the ABK Kesehatan method that has been used before. The needs-based calculation is performed by adding a target population variable to its calculation.

"

"Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan melaksanakan kegiatan berdasarkan pada hasil analisis masalah kesehatan masyarakat dan kebutuhan pelayanan yang diperlukan. Perencanaan yang disusun melalui pengenalan permasalahan secara tepat berdasarkan data akurat dapat mengarahkan upaya yang dilakukan puskesmas untuk mencapai sasaran dan tujuannya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kinerja puskesmas dalam perencanaan kegiatan UKM di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dengan menggunakan kerangka kerja Malcolm Baldrige.Penelitian ini menggunakan pendekatan mix method dengan sequential eksplanatory design (urutan pembuktian) yang didahului oleh penelitian kuantitatif pada 237 orang dengan pengisian kuesioner dan dilanjutkan penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam, dan observasi proses minilokarya puskesmas. Variabel independen terdiri dari kepemimpinan; perencanaan strategis; fokus pelanggan; pengukuran, analisis dan manajemen pengetahuan; fokus tenaga kerja; dan fokus proses. Variabel dependen adalah hasil kinerja perencanaan kegiatan UKM puskesmas. Hasil analisis bivariat diketahui bahwa seluruh variabel berhubungan signifikan, yaitu kepemimpinan (r = 0.516; R2 = 0.266; p = 0.001), perencanaan strategis (r = 0.540; R2 = 0.2916; p = 0.001), fokus pelanggan (r = 0.395; R2 = 0.1560; p = 0.001), pengukuran-analisis-manajemen pengetahuan (r = 0.518; R2 = 0.2683; p = 0.001), fokus tenaga kerja (r = 0.526; R2 = 0.2767; p = 0.001) dan fokus pada proses (r = 0.595; R2 = 0.3540; p = 0.001). Hasil pemodelan terakhir multivariat menunjukkan hanya variabel kepemimpinan (Coef B = 0.16; p = 0.029) dan fokus pada proses (Coef B = 0.14; p = 0.005) yang signifikan dapat memprediksi hasil kinerja perencanaan kegiatan UKM puskesmas. Disarankan kepada Dinas Kesehatan dan Puskesmas agar mengembangkan upaya kaderisasi untuk kepemimpinan masa datang serta memperhatikan sistem antisipasi dan manajemen bencana dalam menyusun perencanaan kegiatan UKM Puskesmas.

---

Puskesmas as the healthcare facility organizes Public Health Efforts (PHE) and carries out activities based on the analysis of public health issues and healthcare services necessity. Planning which is prepared through proper problem recognition based on accurate data is able to direct the efforts made by the puskesmas to achieve its goals and objectives. This research was conducted to determine the factors related to the puskesmas performance in planning PHE activities in Muaro Jambi District, Jambi Province using Malcolm Baldrige framework.This study uses a mix method approach with sequential explanatory design which was preceded by quantitative research on 237 people by filling out questionnaires and followed by qualitative research by conducting in-depth interviews, and observing the Puskesmas Minilokarya process. Independent variable consists of leadership; strategic planning; customer focus; measurement- analysis and knowledge management; focus of workforce; and focus on the process. The dependent variable is the result of the performance of planning activities of the Puskesmas PHE. The results of bivariate analysis revealed that all variables were significantly related, namely leadership (r = 0.516; R2 = 0.266; p = 0.001), strategic planning (r = 0.540; R2 = 0.2916; p = 0.001), customer focus (r = 0.395; R2 = 0.1560; p = 0.001), measurement of knowledge-management analysis (r = 0.518; R2 = 0.2683; p = 0.001), workforce focus (r = 0.526; R2 = 0.2767; p = 0.001) and focus on the process (r = 0.595; R2 = 0.3540; p = 0.001).The final multivariate modeling results shows that leadership (Coef B = 0.16; p = 0.029) and focus on the process (Coef B = 0.14; p = 0.005) are able to significantly predict the results of the Puskesmas PHE activity planning performance. It is recommended that the Head of Departement of Health and Puskesmas to develop regeneration efforts for future leadership and to pay attention to disaster management and anticipation system in planning the activities of Puskesmas PHE."

"ABSTRAKSejak menjalankan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2014, masalah ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan menjadi tantangan bagi Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan kondisi universal health coverage. Walaupun berdasarkan data pada 2018 JKN telah dimiliki oleh sekitar 80% penduduk Indonesia, permintaan masyarakat akan akses kesehatan masih terhambat oleh ketersediaan penawaran pelayanan kesehatan yang kurang memadai di berbagai daerah. Dengan menggunakan metode regresi logit serta variabel yang bersumber dari data Podes, Susenas dan data Publikasi BPJS Kesehatan, studi ini akan menunjukan pengaruh signifikan dari ketersediaan faktor-faktor penawaran yang berupa rumah sakit, puskesmas dan dokter dalam meningkatkan probabilitas seseorang untuk mengakses rawat jalan.

---

ABSTRACT

Since implementing Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) in 2014, availability of facilities and health workers has become challenges for Indonesia Government to achieve condition of universal health coverage. Although based on data in 2018 JKN has been owned by around 80% of Indonesia's population, public demand access to health services is still hampered by inadequate health service in various regions. By using logit regression and variables from Podes, Susenas and publication data published by BPJS Kesehatan, this study will show significant effect of supply factors in the form of hospitals, puskesmas and doctors in increasing someone probability to accessing outpatient care."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembina Jatinegara. Secara khusus hal-hal yang diidentifikasi adalah struktur dan alokasi biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, besarnya biaya satuan, dan tingkat kemampuan pembiayaan Puskesmas, serta gambaran mengenai kinerja (efisiensi) pusat biaya produksi (yang menjadi penyelenggara pelayanan klinik dalam gedung) di Puskesmas Pembina Jatinegara sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan dalam mengembangkan Puskesmas Swadana.

Penelitian ini merupakan studi kasus dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitik. Pengamatan lapangan dilakukan untuk mengetahui kondisi kesiapan Puskesmas sehubungan dengan dilakukannya analisa biaya, disamping itu dilakukan pula survey sampel selama 2 minggu (Oktober 2001) untuk mendapatkan rata-rata waktu pelayanan pasien di klinik sebagai dasar bagi penghitungan kapasitas output Puskesmas. Data biaya menggunakan data historis dari pengeluaran selama Januari - Juni 2001. Analisa biaya yang dilakukan disesuaikan dengan kondisi Puskesmas Pembina Jatinegara, terutama dalam hal ketersediaan intormasi yang dibutuhkan. Distribusi biaya dari pusat biaya penunjang ke pusat biaya produksi menggunakan step down method.

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa kondisi sistem pencatatan di Puskesmas belum dipersiapkan untuk dilakukan analisa biaya. Struktur biaya menunjukkan, bahwa 94,56% total biaya digunakan untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan, dan dari jumlah tersebut biaya tenaga menyerap 71,90% (terdiri dari gaji 61,90% dan insentif : 10%) serta biaya obat dan pusat-pusat biaya. Alokasi biaya menggambarkan, bahwa pusat biaya penunjang memperoleh alokasi 35,24%, kelompok klinik pelayanan kesehatan dasar memperoleh 30,44%, kelompok klinik pelayanan kesehatan semi spesialis/spesialis memperoleh 7,88%, kelompok penunjang diagnostik memperoleh 8,117%, dan rumah bersalin 18,36%. Didapatkan biaya satuan tanpa investasi untuk kelompok klinik pelayanan dasar antara Rp 6.536,00 - Rp 29.199,00 per output; untuk klinik pelayanan semi spesialis/spesialis antara Rp 10.031,00 - Rp 84.663,00 per output; pelayanan penunjang diagnostik Rp 30.895,00 - Rp 32.787,00 per output; serta RB sebesar Rp 247.181,00 per output per hari. Komponen biaya yang dominan dalam membentuk biaya satuan ini pada umumnya adalah biaya tenaga (terutama gaji). Tingkat kemampuan pembiayaan Puskesmas terhadap total biaya pelayanan sebesar 18,31%; dan apabila biaya investasi tidak diperhitungkan maka biaya operasional dan pemeliharaan yang dapat dibiayai adalah 19,36%. Kinerja pusat biaya produksi berdasarkan pencapaian output dibandingkan kapasitasnya menunjukkan, bahwa hanya BPU, BPG, klinik 24 jam, klinik kulit/kelamin dan klinik paru yang cukup efisien; sedangkan pusat biaya lainnya cenderung masih belum efisien.

Dengan hasil tersebut, maka saran yang dapat diajukan untuk Puskesmas adalah : Puskesmas harus mulai memperbaiki sistem pencatatan yang ada untuk mendukung proses analisa biaya; mempertahankan seluruh klinik pelayanan kesehatan dasar, RB, dan pelayanan penunjang diagnostik walaupun ada yang belum efisien; meninjau kembali keberadaan klinik pelayanan semi spesialis/spesialis yang belum efisien; dan apabila Puskesmas masih merasa perlu mempertahankan klinik yang belum efisien, maka upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi adalah meningkatkan utilitas atau memanfaatkan sumberdaya yang telah ada, salah satunya dengan melakukan share tenaga dengan fasilitas kesehatan pemerintah lainnya, dalam rangka kesinambungan penyelenggaraan swadana. Saran yang dapat diajukan untuk Dinas Kesehatan adalah : agar menyiapkan suatu sistem informasi yang reliable di Puskesmas khususnya dan fasilitas kesehatan pemerintah umumnya untuk mendukung analisa biaya; menyiapkan standar pelayanan yang lengkap agar dapat dilakukan penghitungan biaya normatif; meninjau kembali kebijakan tentang Puskesmas Pembina; serta mengoptimalkan sistem rujukan yang ada."

"Tesis ini dimotivasi oleh kebijakan Pemerintah Daerah mengenai penyesuaian tarif yang disebabkan oleh peningkatan biaya produksi pelayanan kesehatan Puskesmas di wilayah DKI Jakarta yang ditetapkan dengan PERDA Nomor 3 Tahun 1999. Ketentuan tarif ini ditetapkan untuk semua Jenis pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan dasar. Tentunya, seiring dengan tuntutan akan kualitas pelayanan Puskesmas yang harus semakin baik serta pesatnya perkembangan Puskesmas di DKI Jakarta dari tahun ke tahun, maka sangat perlu dilakukan kajian analisis biaya Puskesmas untuk mengetahui besar biaya satuan unit-unit pelayanan kesehatan dasar oleh Puskesmas sebagai penentu arah kebijakan Pemerintah Daerah selanjutnya di bidang pelayanan kesehatan.Pada penelitian ini untuk mendapatkan biaya satuan (unit cost) dilakukan kegiatan distribusi biaya, yaitu kegiatan membagi habis seluruh biaya dari unit penunjang ke unit produksi yang output layanannya dijual. Untuk dapat melakukan distribusi biaya diperlukan semua data biaya total yang dikeluarkan. Komponen biaya tersebut merupakan komponen biaya asli, belum didistribusikan ke unit produksi atau belum ditambah alokasi biaya dari unit lain. Metode distribusi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Double Distribution Method. Selain itu, studi ini hanya memfokuskan kajian pada satu sampel Puskesmas Kecamatan yang sudah mendapatkan akreditasi ISO 9001:2000 untuk standar pelayanan kesehatan dasar yang diberikan, yaitu Puskesmas Kecamatan Tambora selama tahun anggaran 2003. Dari hasil penelitian, didapatkan hasil perhitungan biaya satuan dengan memperhitungkan full cost berturut-turut pada unit BP (Balai Pengobatan Umum) ,BPG (Balai Pengobatan Gigi), KIA (Kesehatan Ibu Dan Anak), KB (Keluarga Berencana), dan UGD (Unit Gawat Darurat) adalah sebesar Rp. 22.451,- (dua puluh dua ribu empat ratus lima puluh satu rupiah); Rp. 93.463,- (sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah); Rp. 105.751,- (seratus lima ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah); Rp. 341.579,- (tiga ratus empat puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah); dan Rp. 64.673,- (enam puluh empat ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).Dengan perhitungan di atas bila dibandingkan dengan ketentuan tarif PERDA 3/1999, maka unit pelayanan KB memperoleh subsidi terbesar dengan jumlah subsidi per pasien sebesar Rp. 339.579,- (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah). Selanjutnya disusul oleh unit KIA dengan besar subsidi per pasien Rp. 103.751,- (seratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah). Peringkat ketiga dan keempat yang memperoleh subsidi terbesar adalah BPG clan UGD dengan besar subsidi per pasien berturut-turut adalah Rp. 91.463,- (sembilan puluh satu ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) dan Rp. 54.673,- (lima puluh empat ribu ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).). Sedangkan yang menerima subsidi perpasien terkecil adalah unit Balai Pengobatan Umum (BP) dengan besar subsidi Rp. 20.451,- (dua puluh ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).Berdasarkan hasil analisa biaya di atas, maka besar selisih sangat berhubungan dengan jumlah output produksi, semakin besar jumlah kunjungan pasien maka biaya satuan akan semakin kecil atau unit tersebut akan semakin efisien. Apabila hal itu terjadi, maka besar biaya subsidi yang diberikan juga akan semakin kecil. Oleh karena itu, upaya pemasaran di Puskesmas Kecamatan Tambora khususnya terhadap unit-unit pelayanan kesehatan dasar di dalamnya sangat diperlukan guna meningkatkan jumlah kunjungan pasien atau jumlah output produksi. Selain itu diperlukan kajian Iebih lanjut mengenai ATP (Ability to Pay) serta WTP (Willingness to Pay) masyarakat di Kecamatan Tambora pada khususnya dan di Propinsi DKI Jakarta pada umumnya. Dan perlu juga dipertimbangkan prinsip pemberian subsidi silang dalam proses kebijakan penetapan tarif pelayanan kesehatan dasar Puskesmas oleh Pemerintah Daerah di masa yang akan datang."

"Berbagai pengaruh dan perubahan pembangunan yang terjadi dalam era globalisasi, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat membawa dampak negatif yaitu berupa pencemaran lingkungan, yang mengakibatkan berkembangnya industri jasa laboratorium kesehatan lingkungan untuk melakukan aktifitasnya berupa pemeriksaan spesimen kesehatan lingkungan yang secara otomatis juga diikuti biaya penyelenggaraannya. Salah sate upayanya adalah analisa biaya satuan (Unit cost) yang kemudian dijadikan faktor utarna dalarn penetapan tarif yang wajar dan rasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran subsidi (Cross subsidi) pada pemeriksaan spesimen kesehatan lingkungan berdasarkan analisa biaya satuan. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, oleh karena tidak mencari hubungan antara 2 (dua) variabel tetapi hanya menganalisa subsidi silang yang terjadi dari data sekunder, data tahun 1997/1998. Perhitungan biaya satuan didapatkan dari analisa biaya dengan metoda double distribution, dimana biaya satuan untuk pemeriksaan masing-masing spesimen kesehatan lingkungan bervariasi antara sate dengan lainnya. Secara umum tarif lama tidak dapat dipertafiankan lagi, karena dengan tarif ini BTKL Jakarta menderita defisit relatif besar setiap tahun. Usulan tarif baru ternyata belum dapat mengangkat pendapatannya kearah surplus, meskipun kondisinya defisit namun telah terlihat adanya subsidi silang balk antar spesimen dalam kelompok, maupun antar kelompok dalam pemeriksaan spesimen kesehatan lingkungan di BTKL Jakarta. Basil simulasi dari kebijakan kepala BTKL Jakarta berupa diskon 10 % untuk pemeriksaan air bersih demikian hasilnya masih defisit. Untuk menghindari defisit dilakukan penetapan tarif. Penetapan tarif tersebut sudah tidak layak dan sesuai untuk mengimbangi biaya yang dikeluarkan, akibatnya perlu diperbaharui dengan penyesuaian tarif (simulasi perbaikan usulan tarif baru BTKL Jakarta).

---

Many of the influences and development changes in the globalization era have the objective to increase public welfare, but in the other hand, the influences also have negative impacts such as environmental pollution which is one of the causes. One of the important changes is that the numbers of laboratory service industries keeps up and the activities are to analyze environmental health specimens and it automatically brings some costs. One of the ways to analyze the costs is called unit cost which becomes one main factors in setting up reasonable price. This research has the objective to find out the cross subsidi on environmental health specimens analysis based on the unit cost. This research is also done descriptively, and in order not to find the relation between the two variables but to analyze the cross subsidy appears from secondary data for 199711998. The calculation of unit cost is obtained from the cost analysis using double distribution methode where the unit cost for analyzing each environmental health specimen varies one to another. Generally, the previous price cannot longer used, because BTKL Jakarta always gets relatively large deficit by using the previous price. The new proposed price has, in fact, not kept up the income to surplus point. Even though the condition is still in deficit, it is obviously seen that the cross subsidy exists whether the specimen is in groups or in the groups themselves in environmental health spesimen analysis at BTKL Jakarta. The result of simulation from head of BTKL Jakarta is 10 % discount for clean water analysis and the income is still in deficit point. To avoid the deficit, BTKL has set up a new price. The new price itself is not appropriate to balance the outgoing cost and the conclusion is that a price adjusment must be taken. ;Analysis of Cross Subsidy for Public Health Specimen Analysis Services at Environmental Health Engineering Laboratory Jakarta (BTKL Jakarta) in 1997/1998"

"Penetapan tarif Puskesmas Tanjung Paku selama ini belum mengacu pada suatu analisis biaya satuan pelayanan dan tingkat kemampuan membayar masyarakat. Apakah dengan tarif yang sekarang berlaku sudah mendekati biaya satuan pelayanan dan kemampuan membayar masyarakat dan bagaimana tarif yang rasional di Puskesmas Tanjung Paku, maka dilakukan suatu penelitian/analisis tentang tarif ini di wilayah kerja Puskesmas Tanjung Paku kota Solok. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis dengan rancangan cross sectional. Data yang digunakan adalah data sekunder untuk pusat-pusat biaya dan untuk menentukan ATP (kemampauan membayar masyarakat) dipakai data Susenas 1999 dan data pengunjung Puskesmas. Data primer dilakukan dengan wawancara terpimpin dengan memakai kuesioner. Perhitungan biaya satuan pelayanan didapatkan dari analisis biaya dengan metode double distribution sedangkan analisis tarif dikembangkan melalui simulasi tarif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biaya satuan aktual tanpa Annualized Fixed Cost (AFC) dan gaji di Unit BP adalah Rp. 2.617,34 untuk KIA Rp. 3.630,14 dan untuk poli gigi Rp. 5.074,55. Biaya satuan normatif untuk unit BP adalah Rp. 4.603,96 untuk KIA Rp. 7.850,65 dan poli gigi Rp. 12335,55. Biaya satuan yang didapatkan ini lebih besar dari tarif yang berlaku sekarang yang hanya Rp. 1.500,﷓ Dari simulasi tarif di unit pelayanan BP, KIA dan Poli Gigi maka tarif yang rasional, untuk unit BP adalah Rp. 3.000,-dengan jumlah pengunjung Puskesmas yang mampu membayar adalah 97% dan Cost Recovery Rate (CRR) 108,18% untuk unit KIA adalah Rp. 4.000,- dengan jumlah pengunjung yang mampu membayar adalah 97% dan CRR 103,88% dan untuk poli gigi (pengobatan) adalah Rp. 6.000,- dengan jumlah pengunjung Puskesmas yang mampu membayar 94% dan CRR 105,14%. Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan oleh Pemerintah daerah Kota Solok dalam menetapkan tarif rawat jalan di Puskesmas.

---

The Analysis of the Pricing Policy Outpatient Service Based on Unit Cost and the People Ability to Pay in Community Health Center, Tanjung Paku, Solok at the Year 1999/2000Determination of health care fee in Tanjung Paku Community Health center has not referred unit cost analysis of service and the people ability to pay. In order to know whether the current rate have approached unit cost of service and the people ability to pay and how rational rate in the Community Health Center in Tanjung Paku has done it, a research/analysis regarding this rate has been done in work area of Community Health Center in Solok.

This research is a descriptive analysis with cross-sectional design. The data used is secondary data for cost centers and to determine ATP (the people Ability To Pay) National Census 1999 data is used and data of the Community Health Center. The primary data is obtained by service unit cost is obtained from cost analysis by using double distribution method, while the rate analysis is developed by using rate simulation.

The result of research indicates that the actual unit cost without Annualized Fixed Cost (AFC) and the salary in General Policlinic unit is Rp. 2.617,34 Mother and Children Welfare section is Rp. 3.630,14,- and Dentist Policlinic is Rp. 5.074,55. The normative unit cost for General Policlinic unit is Rp. 4.603,96, Mother and Children Welfare section is Rp. 7.850,65,- and Dentist Policlinic is Rp. 12.735,55. The unit cost obtained is larger than the present rate is only Rp. 1,500,-.

From simulation of rate determination in General Policlinic is Rp. 3.000,- the patient that is able to pay 97% with Cost Recovery Rate (CRR) 147,47%, Mother and Children Welfare section is Rp. 4.000.- the patient that is able to pay 97% with CRR 103,88% and for Dentist Policlinic is Rp. 6.000,- the patient that are able to pay is 94% with CRR 105,14%. The Government of Solok Municipality in determining outpatient service rate in the Community Health Center can use the result of this research as consideration. "