Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The tendency to use the Bilateral Investment Treaty (BITs) by investors as a legal basis to file an international arbitra hon claim against the HostCountry is increasing recently Denunciations of the International Center for Settlement of Investment Disputes (ICSID) as well as the termination of several BITs by some other countries raise complex legal issues in the international investment regime. Since Indonesia has been and still experiencing legal suits before the ICSID international arbitration, the discourse t6 take the similar path, Le. to denounce from ICSID Convention and terminate some of i'ts BITs, is emerging. This paper discusses the questions tha t arise with respect to the denunciation of the ICSID Convention and with the termination of· BITs. The denunciation is still debatable since there are differen t in terpreta tions as to whether the denouncing state remains bound by the Convention; and the existence of "survival clause" in BIT creates the possibility for an investor to file a claim before the ICSID international arbitration, even though it has terminated the BIT.;"

"ABSTRACTThe tendency to use the BllateralInvestment Treaty (BITS) by investorsas a legal bas1s to flle an 1nternat1onalarbitration claim against the Host Countryis increasing recently. Denunciations ofthe Internatlonal Center for Settlementof Investment Disputes (ICSID) as Wellas the termination of several BITS bysome other countries reuse complex legalISSUES in the international investmentregime. Since Indonesia has been and stillexperiencing legal suits before the ICSIDinternational arbitrat1on the discourseto take the similar path i.e to denouncefrom ICSID Convention and terminate some of its BITS 1.9 emerging. This paperdiscusses the questions that arise Withrespect to the denunciation of the ICSIDConvention and With the termination ofBITS The denunciation 1s st1ll debatablesince there are different interpretationsas to whether the denouncing stateremains bound by the Conventionand the existence of survival clauseIII BIT creates the possibility for aninvestor to flle a claim before the ICSIDinnternational arbitration even though Ithas terminated the BIT"

"Skripsi ini membahas mengenai bagaimana ketentuan mengenai imunitas negara dari eksekusi memberikan pengaruh pada upaya eksekusi putusan arbitrase ICSID yang ditujukan pada properti negara. Penelitian dilakukan dengan studi pustaka dan disertai dengan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan ketentuan imunitas negara dari eksekusi memberikan pengaruh yang sangat signifikan pada usaha eksekusi putusan arbitrase ICSID terhadap negara yang gagal menjalankan kewajibannya sesuai dengan putusan tersebut secara sukarela. Signifikansi dari keberadaan ketentuan ini terlihat pada kenyataan bahwa dalam banyak kesempatan, ketentuan inilah yang dijadikan dasar oleh pengadilan untuk menolak permohonan eksekusi putusan arbitrase ICSID yang ditujukan pada properti negara.

---

This mini thesis primarily discusses the issue of state immunity from execution and its impinge on the execution of ICSID award against state property. It shows that the existence of the rule concerning state immunity from execution provides a significant impact towards the execution of ICSID award against the state who fails to have a voluntary compliance upon the said award. Such significant impact can be clearly pictured by viewing the fact that in most cases, the particular rule of immunity had been the ground manufactured by the court as the reason in refusing to grant any request of execution towards state’s property."

"Article 25(4) of the ICSID Convention allows a state to notify the exclusion of certainclasses of investment disputes from ICSID jurisdiction. Pursuant to this provision, theIndonesian government through Presidential Decree No. 31 of 2012 (“PresidentialDecree 31/2012”) made a notification to exclude investment disputes arising fromadministrative decisions issued by the regency governments. Notifications ofexclusion, however, are considered inoperable unless incorporated into the investmenttreaty provision expressing the notifying state’s consent to ICSID jurisdiction.Moreover, the terms of Indonesia’s notification of exclusion have not been included inany investment treaty that Indonesia is a party to. This research discusses, firstly, thelegal consequence of Presidential Decree 31/2012 with regards to limiting ICSIDjurisdiction. Secondly, this research discusses the methods through which the terms ofPresidential Decree 31/2012 and Indonesia’s notification of exclusion may beincorporated into a limited consent clause of an investment treaty. Thirdly, this researchalso discusses the extent to which such a limited consent clause may be invoked todeny ICSID jurisdiction. By conducting a juridical normative legal research, it can beconcluded that the operation of Presidential Decree 31/2012 would limit the forum forthe settlement of the excluded disputes to the Indonesian Administrative Judiciary.Moreover, the terms of Presidential Decree 31/2012 would have to be incorporated intoan investment treaty by way of reproduction or amendment. Further, a consent clausethat expresses the exclusion made in Presidential Decree 31/2012 would be inconsequential in denying ICSID jurisdiction.

---

Pasal 25(4) Konvensi ICSID memperbolehkan suatu negara untuk melakukan

pemberitahuan mengenai golongan sengketa penanaman modal yang dikecualikan dari

yurisdiksi ICSID. Berdasarkan ketentuan ini, pemerintah Indonesia melalui Keputusan

Presiden No. 31 Tahun 2012 (“Keputusan Presiden 31/2012”) telah melakukan

pemberitahuan untuk mengecualikan sengketa penanaman modal yang timbul dari

keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten. Namun,

pemberitahuan mengenai pengecualian sengketa dianggap tidak dapat diberlakukan

kecuali dimasukkan kedalam pasal dalam perjanjian investasi yang mengandung

persetujuan negara terkait terhadap yurisdiksi ICSID. Selanjutnya, ketentuan dalam

pemberitahuan pengecualian Indonesia belum dimasukkan dalam seluruh perjanjian

investasi yang mengikat Indonesia. Penelitian ini membahas, pertama, dampak hukum

dari Keputusan Presiden 31/2012 terhadap pembatasan yurisdiksi ICSID. Selanjutnya,

penelitian ini membahas metode untuk menginkorporasi ketentuan dalam Keputusan

Presiden 31/2012 dan pemberitahuan pengecualian Indonesia ke dalam klausul

persetujuan terbatas dalam suatu perjanjian investasi. Penelitian ini juga membahas

sejauh mana klausul persetujuan terbatas tersebut dapat digunakan untuk menolak

yurisdiksi ICSID. Dengan melakukan penelitian yuridis-normatif, dapat disimpulkan

bahwa keberlakuan Keputusan Presiden 31/2012 akan membuat penyelesaian sengketa

yang dikecualikan terbatas pada penyelesaian melalui Peradilan Tata Usaha Negara

Indonesia. Ketentuan dalam Keputusan Presiden 31/2012 harus dimasukkan dalam

perjanjian investasi melalui cara reproduksi atau perubahan klausul persetujuan

terbatas yang mengandung pengecualian dalam Keputusan Presiden 31/2012 juga tidak

akan memiliki dampak terhadap penolakan yurisdiksi ICSID."

"

Pasal 25(4) Konvensi ICSID memperbolehkan suatu negara untuk melakukan pemberitahuan mengenai golongan sengketa penanaman modal yang dikecualikan dari yurisdiksi ICSID. Berdasarkan ketentuan ini, pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 31 Tahun 2012 (“Keputusan Presiden 31/2012”) telah melakukan pemberitahuan untuk  mengecualikan sengketa penanaman modal yang timbul dari keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten. Namun, pemberitahuan mengenai pengecualian sengketa dianggap tidak dapat diberlakukan kecuali dimasukkan kedalam pasal dalam perjanjian investasi yang mengandung persetujuan negara terkait terhadap yurisdiksi ICSID. Selanjutnya, ketentuan dalam pemberitahuan pengecualian Indonesia belum dimasukkan dalam seluruh perjanjian investasi yang mengikat Indonesia. Penelitian ini membahas, pertama, dampak hukum dari Keputusan Presiden 31/2012 terhadap pembatasan yurisdiksi ICSID. Selanjutnya, penelitian ini membahas metode untuk menginkorporasi ketentuan dalam Keputusan Presiden 31/2012 dan pemberitahuan pengecualian Indonesia ke dalam klausul persetujuan terbatas dalam suatu perjanjian investasi. Penelitian ini juga membahas sejauh mana klausul persetujuan terbatas tersebut dapat digunakan untuk menolak yurisdiksi ICSID.  Dengan melakukan penelitian yuridis-normatif, dapat disimpulkan bahwa keberlakuan Keputusan Presiden 31/2012 akan membuat penyelesaian sengketa yang dikecualikan terbatas pada penyelesaian melalui Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia. Ketentuan dalam Keputusan Presiden 31/2012 harus dimasukkan dalam perjanjian investasi melalui cara reproduksi atau perubahan klausul persetujuan terbatas yang mengandung pengecualian dalam Keputusan Presiden 31/2012 juga tidak akan memiliki dampak terhadap penolakan yurisdiksi ICSID.

 

---

Article 25(4) of the ICSID Convention allows a state to notify the exclusion of certain classes of investment disputes from ICSID jurisdiction. Pursuant to this provision, the Indonesian government through Presidential Decree No. 31 of 2012 (“Presidential Decree 31/2012”) made a notification to exclude investment disputes arising from administrative decisions issued by the regency governments. Notifications of exclusion, however, are considered inoperable unless incorporated into the investment treaty provision expressing the notifying state’s consent to ICSID jurisdiction. Moreover, the terms of Indonesia’s notification of exclusion have not been included in any investment treaty that Indonesia is a party to. This research discusses, firstly, the legal consequence of Presidential Decree 31/2012 with regards to limiting ICSID jurisdiction. Secondly, this research discusses the methods through which the terms of Presidential Decree 31/2012 and Indonesia’s notification of exclusion may be incorporated into a limited consent clause of an investment treaty. Thirdly, this research also discusses the extent to which such a limited consent clause may be invoked to deny ICSID jurisdiction. By conducting a juridical normative legal research, it can be concluded that the operation of Presidential Decree 31/2012 would limit the forum for the settlement of the excluded disputes to the Indonesian Administrative Judiciary. Moreover, the terms of Presidential Decree 31/2012 would have to be incorporated into an investment treaty by way of reproduction or amendment. Further, a consent clause that expresses the exclusion made in Presidential Decree 31/2012 would be inconsequential in denying ICSID jurisdiction.

 

"

"Penelitian tentang kiprah dan peran anak muda, terutama mahasiswa dalam historiografi Indonesia lebih banyak didominasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Masih sedikit peneliti dan sejarahwan yang menjadikan organisasi ekstra-universitas lainnya seperti Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNT) dan Perhimpunan Mahasiswa katolik Republik Indonesia (PMKRI) sebagai obyek penelitian dan kajian. Padahal keterlibatan dan kontribusi organisasi tersebut dalarn aksi maraton 1966, sebuah usaha menjatuhkan Soekarno cukup signifikan. Lebih khusus lagi PMII. Selain salah satu organ KAMI, juga organisasi kemahasiswaan vunderbouw partai NU, partai besar yang mempunyai akses kekuasaan cukup signifikan kepada Soekarno. Namun sayang, PMII terlewatkan begitu raja oleh sejarahwan. PMII Iahir 16 April 1960 di Surabaya atas prakarsa sejumlah mahasiswa NU. Ketika Muktamar NU ke-23 di Bandung pada 1963 PMII resmi menjadi anggota badan atonom partai NU. Ketika berlangsung aksi demonstrasi melawan hegemoni kekuasaan Orde Lama, PMII bersama organisasi ekstra- universitas lainnya bergabung dengan KAMI dan secara intens terlibat gerakan anti Soekarno. Bahkan Zarnroni, aktivis PMII, menjadi Ketua Presidium KAMI. Beberapa tokohnya bersama tokoh muda NU yang cukup disegani, H.M. Subchan Z.E. ikut mendesain berbagai aksi anti Soekarno dan PKI. Padahal kalangan tokoh tua NU seperti K.H. Wahab Chasbullah, K.H. Saifuddin Zuhri dan tokoh lainnya merupakan kawan dekat dan masih mendukung Soekarno. Orde Lama dan Soekarno tumbang pada 1966, dan Orde Baru pun Iahir. Namun restrukturisasi politik yang dilakukan Orde Baru ternyata tidak menguntungkan para pendukungnya, termasuk kalangan muda NU. Hal inilah yang menjadikan bulan madu PMII dan Orde Baru (militer) berakhir. Sebaliknya, kalangan konservatif NU yang semula masih menjadi pendukung Soekarno, tennyata dapat bekerja sarna dengan Soeharto selaku pemimpin Orde Baru. Konflik internal di kalangan elit NU tidak dapat dihindarkan. Pada satu sisi Subchan Z.E. yang didukung aktivis PMII menolak kompromi politik dengan Orde Baru, sebaliknya KH Idham Khalid dan KH Syaikhu cenderung akomodatif Faksionalisasi pun tidak dapat dihindarkan dan konflik berlangsung secara berkepanjangan. Pada saat yang bersamaan, telah terjadi pergeseran trend di kalangan mahasiswa yang mulai apriori dengan patronase politik sejalan dengan upya menciptakan floating mass yang dilakukan Orde Baru. Pada saat bersamaan organisasi mengalarni stagnasi. Hal ini disebabkan, pada masa awal Orde Baru, pemerintah melakukan represi secara sistemik terhadap kegiatan ormas dari mahasiswa termasuk PMII. Selain itu, para elit PMH pun mengalami perubahan orientasi karena lebih banyak terjebak pads aksi dan perilaku politik praktis dan mengedepankan kepentingan jangka pendek. Dalarn konteks di atas, sejumlah aktivis PMII mencoba menjernihkan pola gerakan organisasi supaya tetap eksis dan tidak ditinggalkan mahasiswa. Atas dasar itu, dalam sebuah Musyawarah Nasional (Munas) di Murnajati Malang tahun 1972, PMII rnenyatakan diri sebagai organisasi independen dan tidak terikat dengan kekuatan politik manapun termasuk NU. Namu.n nilai-nilai PMII masih concern dan terikat dalam memperjuankan ajaran Islam Ahlussunnah Wal Jamaal? sebagaimana yang dianut oleh NU. Sikap tersebut biasa dikenal dengan Deklarasi Murnajati. Skripsi ini bukan sebuah apologi politik atau keberpihakan penulis. Skripsi ini hanyalah upaya rekonstruksi data tentang fakta masa lampau yang tercecer dan hampir terlupakan oleh peneliti, sejarahwan dan mungkin oleh pelakunya sendiri."

"International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID) menjadi salah satu pilihan popular untuk penyelesaikan sengketa investasi internasional antara negara dengan investor. Konvensi Washington 1965, sebagai konvensi yang mengamanatkan dibentuknya forum tersebut memberi kewajiban kepada Majelis Arbitrase untuk menerapkan hukum yang berlaku sesuai dengan Pasal 42 ayat (1) Konvensi Washington, hanya saja, interpretasi pasal tersebut tidaklah tanpa kontroversi. Tulisan ini akan membahas mengenai hukum mana yang berlaku dalam perkara internasional dalam forum ICSID menurut Pasal 42 ayat (1), baik dalam perkara berdasarkan traktat maupun perkara berdasarkan kontrak, serta menganalisis metode Majelis Arbitrase pada Putusan ICSID No.ARB/10/7, Putusan ICSID No.ARB /07/26, Putusan ICSID No.ARB/09/18 dan Putusan ICSID No.ARB/06/13, dalam menafsirkan pasal tersebut dalam hal terdapat pertentangan kewajiban internasional, antara kewajiban negara sebagai host state dan kewajiban negara menurut hukum internasional selain hukum investasi internasional dalam perkara berdasarkan traktat, dan apabila hukum internasional dianggap oleh para pihak sebagai hukum yang berlaku dalam perkara berdasarkan kontrak. Tulisan ini menyimpulkan bahwa terdapat perkembangan penafsiran dari maksud perancang konvensi (travaux preparatoires) dalam 12 tahun terakhir.

---

International Centre for Settlement of Investment Dispute (ICSID) is popular option of Investor-State Dispute Settlement. Washington Convention 1965 which laid down the foundation of the forum gives mandate to arbitral tribunal to apply the proper law as stipulated on Article 42(1) of the Convention. However, the interpretation of aforementioned article is not without controversy. This writing analyses the applicable law according to Article 42(1) Washington Convention on treaty-based dispute and contract-based dispute, and further analyses the methods used to interpreting the aforementioned article by arbitral tribunal in ICSID Award No. No.ARB/10/7, ICSID Award No.ARB /07/26, ICSID Award No.ARB/09/18 and ICSID Award No.ARB/06/13, in case of apparent conflict of international obligation  on treaty-based dispute and  in case of claim of international law as applicable law on contract-based dispute. This writing concludes that there is a development of interpretation, departing from travaux preparatoires, in the last 12 years."

"Delta Sigma ADC (Analog to Digital Converter) adalah salah satu jenis ADC dengan resolusi yang lebih tinggi dibandingkan jenis ADC lainnya. Komponen paling penting dari Delta Sigma ADC adalah Delta Sigma Modulator. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi resolusi dari Delta Sigma Modulator yaitu oversampling ratio dan topologi rangkaian. Skripsi ini akan membahas simulasi dan optimasi dari salah satu topologi rangkaian Delta Sigma Modulator yaitu SecondOrder Delta Sigma Modulator untuk mencapai resolusi yang lebih tinggi. Rangkaian SecondOrder Delta Sigma Modulator akan dioptimasi dengan menggunakan topologi fully differential dan dengan menaikkan oversampling ratio agar mencapai resolusi yang lebih tinggi. Kemudian layout integrated circuit dari rangkaian secondorder Delta Sigma Modulator akan dibuat dan disimulasikan untuk melihat performa dari rangkaian. Pada simulasi awal didapatkan resolusi modulator sebesar 8 bit. Kemudian optimasi lebih jauh dilakukan dengan mengubah ? ubah nilai kapasitor dan kapasitansi parasitik pada modulator untuk melihat pengaruhnya terhadap resolusi dari modulator. Dari hasil percobaan optimasi didapatkan dengan mengubah kapasitor C1,C2 menjadi 0,2 pf dan kapasitansi parasitik poly1 ke substrat dari kapasitor C1,C2 menjadi 1 ff, resolusi modulator naik menjadi 15 bit.

---

Delta Sigma ADC (Analog to Digital Converter) is one of ADC with high resolution. The most important component of Delta Sigma ADC is Delta Sigma Modulator. There are two factors that influence the resolution of Delta Sigma Modulator, which is oversampling ratio and circuit topology. This thesis discusses about simulation and optimization of one topology of Delta Sigma Modulator called SecondOrder Delta Sigma Modulator to reach better resolution. Second¬ Order Delta Sigma circuit will be optimized using fully differential topology and increasing oversampling ratio. Then, integrated circuit layout of SecondOrder Delta Sigma Modulator will be made and simulated to look at the performance of the circuit. Simulation reveal that modulator?s resolution is 8 bit. Further optimization will be done by changing the value of capacitor and parasiticcapacitance to see it?s relation to the resolution of the modulator. After optimization is done, better resolution is achieved with the value of C1,C2 0.2 pf and parasitic capacitance poly1 to substrate from C1,C2 is 1 ff. The new effective resolution achieved is 15 bit."