Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai Analisis Pajak Penghasilan Final atas Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Ditinjau dari Asas Keadilan dan Asas Kemudahan Administrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana PPh Final atas UMKM, ditinjau dari asas keadilan, dan dari asas kemudahan administrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa PPh Final atas UMKM ditinjau dari asas keadilan adalah tidak adil dan ditinjau dari asas kemudahan administrasi juga tidak mudah, oleh karena itu perlu adanya evaluasi perlu dilaksanakan lebih baik agar mencapai hasil yang maksimal.

---

This study discusses the top Final Income Tax Analysis of Micro Small and Medium Enterprises (UMKM) In terms of the principle of justice and the principle of Ease of Administration. This study aims to analyze how the final income over UMKM, in terms of the principles of justice, and of the principle of ease of administration. The method used in this research is descriptive quantitative approach.

The results showed that the final income above the SMEs in terms of the principle of fairness is not fair and in terms of the principle of administrative convenience is not easy, therefore the need for better evaluation needs to be carried out in order to achieve maximum results."

"Penerbitan PMK 186 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Objek Pajak dan Tata Cara Penetapan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang menggolongkan kapal dengan fasilitas penyimpanan dan pengolahan sebagai objek pajak bangunan menimbulkan kontra dari sisi wajib pajak. Mereka tidak setuju dengan ketetapan tersebut karena dianggap tidak sesuai dan menambah beban pajak. Skripsi ini bertujuan untuk meninjau, penerapan, dan dampak penggolongan kapal dengan fasilitas penyimpanan dan pengolahan sebagai objek pajak bangunan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kapal jenis tersebut tidak sesuai dengan kriteria objek sebagai bangunan. Kriterianya yaitu ditanam, memiliki pondasi, melekat, tetap, berada di perairan, dan memiliki fungsi tertentu. Hasil analisis menunjukan bahwa kapal hanya memenuhi kriteria berada di perairan dan memiliki fungsi tertentu. Dalam implemtasi terlihat bahwa beleid tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum dan memberikan dampak signifikan bagi wajib pajak. Peneliti merekomendasikan adanya penelitian dan pengaturan lebih lanjut mengenai kriteria objek pajak bangunan.

---

The issuance of PMK 186 of 2019 concerning Classification of Tax Objects and Procedures for Determining the Sale Value of Land and Building Tax Objects which classifies ships with storage and processing facilities as objects of building tax, raises cons from the side of the taxpayer. They do not settle with the stipulation and considered it inappropriate and adds to the tax burden. This thesis aims to analyze, implement, and impact the classification of ships with storage and processing facilities as objects of building tax. This research uses an approach with field studies and literature. The results showed that the type of ship did not match the criteria as a building. The criteria are planted, have a foundation, are attached, remain, are in the waters, and have certain functions. The results of the analysis show that the ship only meets the criteria for being in the waters and has certain functions. In the implementation, it can be seen that the regulation is contrary to legal certainty and has a significant impact on taxpayers. The researcher recommends tax research and further regulation regarding the criteria for building objects."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kegiatan penagihan dan bagaimana perkembangan dan pencairan tunggakan pajak di KPP Wajib Pajak Besar Satu. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui umur dan kualitas dari piutang pajak di KPP Wajib Pajak Besar Satu. Bagian terakhir dari pembahasan adalah mengenai kendala-kendala dan upaya-upaya untuk mengatasi masalah yang timbul dari kegiatan penagihan pajak di KPP Wajib Pajak Besar Satu.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu melaui wawancara dengan petugas pajak serta data sekunder yang didapatkan penulis baik dari KPP Wajib Pajak Besar Satu yaitu berupa dokumen-dokumen serta melalui media cetak ataupun online dalam bentuk data, teks dan data statistik.Berdasarkan hasil penelitian didapatkan beberapa kesimpulan bahwa kegiatan penagihan pajak sudah dilakukan dengan baik namun belum optimal, hal ini dapat dilihat dari saldo piutang pajak yang masih tinggi serta kualitas piutang pajak dalam kategori macet masih cukup tinggi. Kendala dari internal Direktorat Jenderal Pajak terutama di bidang Informasi Teknologi dimana data piutang pajak belum terintegrasi antara KPP, Kantor Wilayah dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak sehingga masih diperlukan proses rekonsiliasi secara berkala.

---

The objective of the study is to discover the implementation of tax collection activities and the progress of tax arrears disbursements in LTO One. The study also aims to determine the age and quality of tax receivables in LTO One. The last part discusses the constraints and efforts to address the issues arising from tax collection activities in LTO One.

The research method used is qualitative method. Types and sources of data used are primary data obtained from interviews with tax officials as well as secondary data that the author obtained from both LTO One documents along with data, text, and statistical data taken from online or printed media.

Based on the research results, it can be concluded that the tax collection activities are done well but not optimal, observed from the increasing balance of tax receivable and the relatively high amount of the tax receivable with bad quality. Internal constraints of the Directorate General of Taxation (DGT), especially in the area of Information Technology where the tax receivables data have not been integrated between Tax Offices, Regional Tax Offices, and the DGT Head Office, requiring a periodical reconciliation process."