Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam tesis ini, disajikan edisi teks naskah Suluk Perkawinan (SP) dan dibahas makna perkawinan dalam naskah tersebut. Pada penelitian ini, digunakan metode edisi kritis untuk menyajikan edisi teks dan analisis temauntukmelihatmaknaperkawinan. Hasil penelitian memperlihatkan pengertian yang khas, tidak lazim, mengenai makna perkawinan dalam SP. Pengertian yang khas tersebut muncul dari suatudasar, tasawuf. Penelitian mengenai teks SP sendiri masih berpeluang untuk disempurnakan.

---

This thesis presents text edition of Suluk Perkawinan (SP) and the meaning of marriage in SP. This research uses critical edition method to present text edition and theme analysis to see the meaning of marriage. The research shows that there is an unusual meaning of marriage in SP. That unusual meaning is based on tasawuf. There is opportunity to complete research of text of SP."

"Kurangnya pemahaman remaja mengenai kesehatan reproduksi membuat remaja berperilaku seksual berisiko. Penelitian ini bertujuan mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan penggunaan kondom pada remaja pria pelaku hubungan seksual pra-nikah di 5 Provinsi di Indonesia (Maluku, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua) tahun 2012. Desain penelitian adalah cross-sectional dengan menggunakan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012. Sampel dalam penelitian ini adalah remaja pria usia 15 - 24 pelaku hubungan seksual pranikah di 5 Provinsi di Indonesia yang memenuhi kriteria. Dari hasil penelitian didapatkan persentase penggunaan kondom 14,2%. Adapun variabel yang berhubungan secara statistik dari faktor predisposisi adalah usia, dengan peluang penggunaan kondom lebih besar pada usia 20 - 24 tahun (PR : 1,764, 95% CI : 1,004 - 3,096), faktor enabling adalah keikutsertaan dalam forum edukasi kesehatan reproduksi (PR : 2,332, 95% CI : 1,289 - 4,217), sedangkan faktor reinforcing adalah peran sekolah (PR : 1,715, 95% CI : 1,015 - 2,897). Oleh karena itu disarankan untuk melaksanakan optimalisasi program PIK Remaja, integrasi pelajaran kesehatan reproduksi di sekolah, dan memanfaatkan media informasi lebih massive lagi.

---

Lack of understanding about reproductive health in adolescents make them have risky sexual behavior. This study aims to determine the factros related with condom use among male adolescent who had sexual intercourse before marriage in 5 provinces in Indonesia (Maluku, North Sulawesi, North Maluku, West Papua and Papua) in 2012. The study design was cross-sectional using data Indonesia Demographic and Health Survey 2012. The sample in this study were male adolescent aged 15 - 24 who had sexual intercourse before marriage in the 5 provinces in Indonesia that meet the criteria. From the results, the percentage of condom use is 14.2%. The variables associated statistically of predisposing factors is age, with the chance of condom use is greater in the age of 20 - 24 years (PR : 1.764, 95% CI: 1.004 to 3.096), the factors enabling is participation in the forums education of reproductive health (PR: 2.332, 95% CI: 1.289 to 4.217), while reinforcing factor is the role of the school (PR: 1.715, 95% CI: 1.015 to 2.897). It is therefore advisable to carry out optimization of PIK youth program, the integration of reproductive health education in schools, and utilize information more massive media again."

"Setiap individu tidak terkecuali ODHA memiliki kebutuhan dasar yang salah satunya adalah kebutuhan fisiologis seksual. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan pengalaman ODHA dalam pemenuhan kebutuhan seksual dan respon pasangan mereka terhadap pemenuhan kebutuhan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif fenomenologi deskriptif dengan wawancara mendalam terhadap empat belas orang yang terdiagnosa HIV/AIDS di Yayasan Spirit Paramacitta, Denpasar. Melalui analisis tematik dengan prosedur Colaizzi ditemukan lima tema yang menggambarkan pengalaman seksual ODHA. Tema-tema tersebut yaitu lain 1 Pemenuhan kebutuhan seksual ODHA, 2 Peran pasangan dalam kehidupan ODHA, 3 Berbagai rangsangan yang dipersepsikan dapat meningkatkan keinginan seksual, 4 Faktor-faktor yang dipersepsikan dapat menurunkan kemampuan dan kualitas seksual, 5 Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas seksual. Berdasarkan hasil penelitian disarankan bagi perawat untuk menyusun program penyuluhan terkait hubungan seksual dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kepuasan seksual pada ODHA. Selanjutnya direkomendasikan bagi institusi pendidikan untuk mengembangkan kurikulum mata ajar keperawatan medikal bedah terkait konseling hubungan seksual pada ODHA.

---

Every single person including people living with HIV AIDS PLWHA has basic needs that one of them is sexual physiological needs. The purpose of this study is to explore PLWHA rsquo s experience in fulfilling their sexual needs and partner rsquo s respond toward this fulfillment. The method of this study is qualitative descriptive phenomenology, which colleting data through depth interviews from fourteen PLWHA in Paramacitta Spirit Foundation, Denpasar. Through thematic analysis procedures, we found five themes that describe sexual experiences of PLWHA. These themes namely 1 Sexual fulfillment of PLWHA, 2 Partner rsquo s role in PLWHA rsquo s life, 3 Various stimuli that are perceived can increase sexual desire, 4 Factors that are perceived can decrease ability and sexual satisfaction, 5 Efforts that are perceived can improve ability and sexual satisfaction. As a conclusion, nurses have to prepare programs regarding sexual education and intervention to improve the ability and sexual satisfaction of people living with HIV. Further recommendation for educational need is to develop a curriculum for teaching medical surgical nursing related sexual needs."

"

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) telah mengatur mengenai Pembatalan Perkawinan dalam ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 28. Hal-hal yang diatur mengenai Pembatalan Perkawinan di dalam UU Perkawinan sendiri adalah mengenai alasan-alasan apa saja yang dapat menjadi penyebab dibatalkannya suatu perkawinan. Bahwa secara keseluruhan dibatalkannya suatu perkawinan adalah karena tidak dipenuhinya syarat-syarat bagi suami dan/atau isteri untuk melangsungkan perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa salah satu alasan suatu perkawinan dapat dimohonkan pembatalannya adalah karena terdapat salah sangka atas diri suami atau isteri. Ketentuan inilah yang menjadi dasar adanya permohonan perkawinan yang diajukan Pemohon dalam perkara Nomor 1360 K/Pdt/2012, dimana Pemohon yang berkedudukan sebagai Isteri mendalilkan telah adanya salah sangka terhadap keadaan orientasi seksual Termohon—suami yang dinikahinya. Hakim pada Pengadilan Negeri maupun sampai dengan Mahkamah Agung, menolak adanya permohonan ini dengan alasan bahwa keadaan salah sangka tidak mencakup keadaan orientasi seksual dan perkawinan yang terjadi tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, setelah dikaji lebih lanjut dapat dipahami bahwa perkawinan yang demikian sebenarnya telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 UU Perkawinan yang mengamanatkan kehidupan perkawinan yang langgeng. Lebih lanjut, dikaitkan dengan kajian psikologis mengenai kelainan orientasi seksual, dapat dipahami bahwa orientasi seksual merupakan bagian dari identitas diri seorang individu, sehingga merupakan bagian dari diri seseorang sebagaimana rumusan dari Pasal 27 ayat 2 UU Perkawinan. Untuk itu perkawinan yang demikian sepatutnya dibatalkan.

---

Marriage Regulation Number 1 Year 1994  as amended with The First Amendment of Marriage Regulation Number 16 Year 2019 (later on mentioned as “UU Perkawinan”) has regulated the annulment of marriage in the provisions of Article 22 through Article 28. UU Perkawinan regulates regarding what are the reasons that can be the cause of marriage being annulled. In general, the annulment of marriage can happen because of the conditions that already been established in UU Perkawinan is not fulfilled by the husband and/or the wife. In the provision of Article 27 verse (2) mentioned that one of the reason why marriage can be annulled is because there has been such misinterpretation towards the husband and/or the wife. This provision later became the main reason of marriage annulment petition that requested by the applicant in the case number 1360 K/Pdt/2012 in which the applicant has a legal standing as the wife that postulates that there had been some sort of misinterpretation towards her husband’s sexual orientation. Judges in Pengadilan Negeri and Mahkamah Agung rejected this petition with consideration that misinterpretation as mentioned in the provision of Article 27 verse 2 can not be applied for sexual orientation and there was no one in that marriage violates marriage law, thus, the petition can not be granted. However, after further study it can be understood that this kind of marriage is not comply with the provision of Article 1 UU Perkawinan which mandates that any marriage should expected to be last for a lifetime. Furthermore, related with physicology perspective regarding sexual orientation, it can be understood that sexual orientation is a part of the identity of an individual, therefore it is part of oneself as is mentioned in the Article of 27 verse (2) UU Perkawinan. For this reason such marriages should be cancelled. 

 

 

"

"Pembahasan topik ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan kebakuan istilah. Wahyono membedakan antara "janji kawin" dengan "perjanjian perkawinan". Dengan menjadikan UU I/1974 tentang Perkawinan sebagai acuannya, dan berpendapat bahwa kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda. Penulis mengusulkan agar janji perkawinan sebaiknya dimungkinkan hanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan harta kekayaan perkawinan, yakni dalam hal calon suami isteri bermaksud mengatur mengenai akibat perkawinan yang menyimpang dari ketentuan undang-undang."

"Dua bentuk perkawinan yang berlaku di masyarakat adalah monogami dan poligami Monogami adalah perkawinan yang terdiri dari seorang laki laki dan seorang perempuan Sedangkan poligami adalah perkawinan yang terdiri dari seorang lakilaki dengan beberapa perempuan atau seorang perempuan dengan beberapa laki laki Penelitian ini fokus mengkaji perkawinan poligami yang merupakan perkawinan seorang laki laki dengan beberapa perempuan secara sosiologis disebut dengan poligini Perkawinan poligini di Indonesia masih menjadi sesuatu yang tabu ada yang pro dan kontra dalam masyarakat Walaupun ada yang kontra pada kenyataannya di masyarakat masih terdapat perkawinan poligini yang mampu bertahan Untuk memahami kebertahanan perkawinan poligini penelitian ini mengkaji proses integrasi yang terjadi dalam perkawinan poligini dilihat dari relasi suami dengan istri dan relasi diantara istri istri tersebut Dalam melihat relasi relasi tersebut peneltian ini menggunakan metode kualitatif Dari temuan data yang didapatkan terlihat bahwa adanya perbedaan jenis relasi antara suami dengan istri istri dan diantara istri istri tersebut Perbedaan yang terjadi menggambarkan tingkatan atau rangking dari istriistri tersebut berdasarkan urutan perkawinan Sedangkan relasi yang terjadi diantara istri istri keluarga poligini terlihat adanya kekuasaan yang dimiliki oleh istri yang dikawini terlebih dahulu Dalam relasi tersebut dilihat adanya superordinat dan subordinat Superordinat dimiliki oleh istri istri yang dikawini lebih dulu oleh suami Dari relasi suami dengan istri istri dan diantara istri istri terlihat adanya konflik yang diakibatkan oleh penanaman nilai secara paksa sehingga dalam relasi tersebut mengakibatkan Integrasi yang bersifat koersif

---

Practically there rsquo s two types of marriage first is monogamy in which marriage rsquo s consists of a men and women the second one is polygamy in which the marriage is consists of a men and several women or a women and several men This research will be focused to analyze on polygamy marriage in which the marriage consists of a men and several women or in sociology called polygyny Polygyny marriage in Indonesia is still considered as some kind of taboo although there are cons in fact there are people in polygynous marriages were able to survive To understand this polygynous marriage this study examines the process of integration that occurs in polygynous marriage of husband and wife relationship and the relationship between the wives In looking at these relations this research using qualitative methods From the looks of differences in the data types of relationships between husbands and wives among the wives Differences occurring describe the level or rank of the wives in order of marriage relations that occur between wives in polygynous families seen the power possessed by the wife who marry first In this relation seen the superordinate and subordinate Superordinate owned by wives who marry first Relationships with husbands and wives and relations among the wives look the conflict caused by theforced assignment so that the resulting integration of such relationships that are coercive"

"Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris sudah seharusnya memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta perjanjian perkawinan agar tidak melanggar batas-batas hukum dan agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan. Jika kemudian pasangan suami-istri yang berbeda agama ingin membuat perjanjian perkawinan (postnuptial agreement) yang isinya tidak hanya mengatur mengenai harta kekayaan para pihak tetapi juga mengenai agama yang akan dianut oleh anak-anak para pihak, apakah sesuai kewenangannya Notaris kemudian dapat membuat perjanjian perkawinan tersebut atau justru Notaris tidak dapat membuat perjanjian perkawinan tersebut. Permasalahan yang diangkat mengenai batasan para pihak dalam membuat perjanjian perkawinan dan akibat hukum pembuatan klausula moralitas dalam perjanjian perkawinan terhadap perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri. Bentuk penelitian ini yuridis-normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil analisis adalah batasan dalam membuat perjanjian perkawinan terdiri dari batasan hukum berupa peraturan perundang-undangan seputar harta kekayaan dan batasan agama berupa hukum agama para pihak. Apabila Notaris membuatkan perjanjian perkawinan antara para pihak yang perkawinannya dilangsungkan di luar negeri akan tetapi perkawinan tersebut merupakan perkawinan beda agama dan kehendak para pihak yang akan dituangkan ke dalam perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur mengenai harta kekayaan para pihak tetapi juga mengenai agama yang akan dianut oleh anak-anak para pihak, maka akan memiliki implikasi terhadap tiga pihak, yaitu terhadap Notaris, terhadap para pihak, dan terhadap pihak ketiga. Saran berupa dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan yang memperjelas ketentuan Pasal 29 dan mempertegas larangan perkawinan beda agama serta timbulnya kewenangan PP-INI untuk mengadakan seminar dengan pembahasan mengenai substansi perjanjian perkawinan yang hanya berisikan tentang harta kekayaan.

---

Notaries as public officials who are authorized to make authentic deeds and have other authorities based on the Notary Office Law should provide legal explanation regarding the formulation of a marriage agreement deed so as not to violate legal and religious boundaries as stated in Article 29 paragraph (2) of the Marriage Law. If then a married couple of different religions wants to make a postnuptial agreement whose contents not only stipulate the assets of the parties but also regarding the religion that will be adhered to by the children of the parties, is it within the Notary's power to draft such an agreement or even the Notary cannot draft the marriage agreement. Issues raised regarding the limitations of the parties in making marriage agreement and the legal consequences of including morality clauses in marriage agreement for interfaith marriage held abroad. The form of this research is juridical-normative with explanatory research type. The results of the analysis are the limitations in making a marriage agreement consisting of legal restrictions in the form of laws and regulations regarding assets and religious restrictions are in the form of religious laws of the parties. If a Notary draws up a marriage agreement between parties whose marriage was held abroad, but it is an interfaith marriage and the will of the parties to be poured into the marriage agreement regulates not only the assets of the parties but also regarding the religion to which the children will adhere, it will have implications for three parties, namely the Notary, against the parties, and against the third party. Suggestions in the form of revising the Marriage Law which clarifies the provisions of Article 29 and reinforces the prohibition on interfaith marriage as well as the emergence of PP-INI's authority to hold seminars with a discussion of the substance of the marriage agreement, which only comprises assets."