Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pneumonia merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan kematian tertinggi pada balita. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan kejadian pneumonia akibat kebakaran hutan di Provinsi Riau Tahun 2014?2015 dengan Analisis Geographically Weighted Regression (GWR). Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dengan populasi target adalah semua kabupaten/kota di provinsi Riau. Penelitian dilakukan dengan analisis univariat, bivariat, dan multivariable dengan analisis GWR. Hasil analisis bivariat menunjukkan bahwa faktor ISPU dan penggunaan bahan bakar rumah tangga yang tidak aman memiliki hubungan dengan pneumonia (p < 0,05). Sementara hasil analisis multivariable menunjukkan bahwa koefisien B ISPU sebesar 0,001 yang berarti proporsi pneumonia balita akan meningkat sebesar 0,001 apabila nilai ISPU meningkat.

---

Pneumonia is a disease that causes high mortality in infants. The purpose of this study was to determine whether there are differences in the incidence of pneumonia due to forest fires in Riau Province on 2014-2015 with Geographically Weighted Regression ( GWR ) analysis.

This study uses a cross sectional study design with the target population was all districts / cities in Riau Province. This study carried out by univariate, bivariate and multivariable analysis with GWR.

The Results of bivariate analysis showed that the factors ISPU and household fuel has relationship with pneumonia ( p < 0.05 ). While the results of multivariable analysis showed that coefficient B of ISPU is 0.001, which means the proportion of pneumonia toddlers will be increased by 0,001 when the value of ISPU increased."

"Kebakaran hutan dan lahan, baik disengaja maupun tidak, sering terjadi di Provinsi Riau, Indonesia, terutama saat musim kemarau. Riau memiliki lahan gambut seluas sekitar 4.811.865 ha. Pada akhir 2023, terdapat 163 hotspot kebakaran di Riau, dengan Kabupaten Indragiri Hulu memiliki hotspot terbanyak, yakni 69 titik, terutama di Kecamatan Rengat Barat, Rengat, dan Kuala Cenaku. Selain kondisi fisik lahan gambut, aktivitas manusia seperti kepadatan permukiman dan kerapatan parit juga berperan sebagai penyebab utama kebakaran. Penelitian ini menggunakan metode Kernel Density Estimation (KDE) dan overlay serta super-imposed untuk mengolah distribusi hotspot, dengan tujuan mengetahui hubungan distribusi spasial potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dengan faktor kedalaman lahan gambut, kepadatan permukiman, dan kerapatan parit berdasarkan wilayah administrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi potensi bahaya kebakaran cenderung mengelompok di area tertentu, seperti Kelurahan Sekip Hilir (Kecamatan Rengat), Kelurahan Sungai Dawu (Kecamatan Rengat Barat), dan Kelurahan Rawa Asri (Kecamatan Kuala Cenaku). Distribusi spasial potensi bahaya kebakaran memiliki hubungan signifikan dengan kedalaman lahan gambut dan kerapatan parit. Kepadatan permukiman yang dekat dengan jaringan jalan cenderung berpotensi rendah terhadap kebakaran, sementara kerapatan parit yang lebih dekat justru berpotensi lebih tinggi karena parit berfungsi sebagai drainase air gambut yang tidak terkendali.

---

Forest and land fires in Indonesia's Riau Province are common, particularly during the dry season. Riau's peatlands span about 4,811,865 hectares. By the end of 2023, the province had 163 hotspots, with Indragiri Hulu Regency having the highest number at 69. The numerous hotspots and extensive peatlands in Indragiri Hulu, especially in West Rengat, Rengat, and Kuala Cenaku sub-districts, make these areas particularly vulnerable to fires. Human activities, such as settlement density and drainage density, also contribute significantly to fire occurrences. This study uses Kernel Density Estimation (KDE) and overlay methods to analyze the spatial distribution of fire hazards, focusing on peatland depth, settlement density, and drainage density across administrative areas. The results indicate that fire hazards tend to cluster in specific areas: Sekip Hilir Village (Rengat Sub-district), Sungai Dawu Village (West Rengat Sub-district), and Rawa Asri Village (Kuala Cenaku Sub-district). The spatial distribution of fire hazards is significantly related to peatland depth and drainage density. Areas with high settlement density and close proximity to road networks tend to have lower fire potential. Conversely, areas with higher drainage density have increased fire potential due to uncontrolled peat water drainage systems."

"Karhutla di Provinsi Riau selalu menjadi sorotan karena ulah manusia yang menyebabkan kerusakan ekosistem hingga kestabilan politik dengan negara tetangga. Untuk menyikapinya, Presiden memprioritaskan upaya pencegahan melalui kolaborasi multisektor antara pemerintah, swasta, hingga masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kolaborasi pencegahan karhutla dengan model collaborative governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses collaborative governance secara keseluruhan sudah diterapkan meskipun diperlukan penyempurnaan pada proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi. Intensitas dialog tatap muka masih rendah dan agenda pembahasan para aktor masih umum terhadap pengendalian kerhutla. Hasil sementara kolaborasi pencegahan belum terukur dengan baik sehingga egosektoral terlihat melalui berbagai program para aktor yang sifatnya mirip. Faktor-faktor yang menghambat kolaborasi adalah desain kelembagaan belum mengalokasi tugas pencegahan para aktor dengan jelas yang beresiko pada tumpang tindih kegiatan dan menurunnya transparansi kolaborasi. Anggaran pencegahan belum memadai karena Provinsi Riau belum memiliki dana alokasi khusus untuk pencegahan dan hanya bergantung pada anggaran aktor yang terlibat.

---

Karhutla in Riau Province has always been in the spotlight because of human activities that have caused damage to the ecosystem and political stability with neighboring countries. The President prioritizes prevention efforts through multi-sector collaboration between government, private sector, and community. This study aims to analyze the process and the factors that influence collaboration in preventing ‘karhutla’ with the collaborative governance model. The study indicates that collaborative governance process as a whole has been implemented although improvements are needed in the process and the factors that affect collaboration. Intensity of face-to-face dialogue is still low and the discussion is still on controlling ‘karhutla’. The interim results of prevention collaboration haven’t been well measured so that ego sector can be seen through various programs of actors that are similar in nature. The factors that hinder collaboration are the institutional design hasn’t allocated the task of preventing clearly so it’s risky to overlapping activities and decreasing collaboration transparency. The budget of prevention is not sufficient because Riau Province doesn’t have yet a special allocation fund for prevention and depends on the budget of the actors involved."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan serta menganalisis apa saja faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dalam melaksanakan upaya dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau, bukan hanya dilakukan dengan sosialisasi dan kegiatan lainnya yang hanya menyasar permukaan dari penyebab permasalahan kebakaran hutan dan lahan. Tetapi juga menyasar bagaimana pengelolaan tata ruang khususnya pada kawasan gambut. Penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan post positivis dengan studi literatur yang terkait dengan implementasi kebijakan dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Sebagai bahan pendukung, peneliti melakukan tinjauan literatur. Hasil analisis memperlihatkan bagaimana implementasi kebijakan pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau dan faktor-faktor yang mempegaruhinya masih terdapat beberapa kekurangan, namun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dapat dioptimalkan. Arah kebijakan Pemerintah Provinsi Riau dalam menetapkan RTRW yang tepat dan akurat untuk mendukung pencegahan kebakaran hutan dan lahan terutama dalam pengelolaan gambut telah menunjukkan komitmen yang tinggi dengan hadirnya kebijakan RPPEG dan Riau Hijau.

---

This study aims to analyze how policies are implemented to prevent forest and land fires and analyze the factors that influence them. In carrying out efforts to prevent forest and land fires in Riau Province, it is not only carried out with socialization and other activities that only target the surface of the causes of forest and land fire problems. But it also targets spatial management, especially in peat areas. The research uses a qualitative post-positivist approach with literature studies related to policy implementation and prevention of forest and land fires. As a supporting material, the researcher conducted a literature review. The results of the analysis show how the implementation of forest and land fire prevention policies in Riau Province and the factors that influence them still have some deficiencies, but the efforts made by the government can be optimized. The policy direction of the Riau Provincial Government in establishing a precise and accurate RTRW to support the prevention of forest and land fires, especially in peat management, has shown high commitment with the presence of the RPPEG and Riau Hijau policies."

"Kebakaran Hutan dan Lahan (KHL) di Propinsi Riau merupakan salah satu isu lingkungan hidup yang timbul akibat pelaksanaan pembangunan dan ekonomi yang cenderung dilakukan secara eksploitatif sehingga melupakan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten yang setiap tahunnya mengalami polusi dari kabut asap yang ditimbulkan oleh KHL selama 2-3 bulan setiap tahunnya. Dari aspek ekonomi kerugian dari kabut asap tersebut meiiputi bukan hanya masalah hilangnya aset kekayaan tegakan hutan kayu, tetapi juga aspek ekologi sangat luas berupa hilangnya flora dan habitat satwa liar- Dampak negatif lain yang sangat menonjol adalah menurunnya kualitas udara yang menyebabkan gangguan daya pandang dan meningkatnya penderita penyakit saluran pernafasan sampai 2-3 kali lipat.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar dampak kesehatan yang ditimbulkan karena kabut asap KHL dan berapa estimasi kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh dampak kesehatan tersebut. Jenis penelitian adalah studi ekologi yang memakai analisa korelasi dengan menggunakan data polutan Udara PMIO dan S02 yang diperoleh dari Air Quality Monitoring Station di Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Angka kejadian Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), Asma Bronkiale dan Bronkitis diperoleh dari fasilitas pelayanan kesehatan yang terdapat di Kecamatan Mandau, data titik api (hotspot) sebagai penunjuk adanya KILL diperoleh dari Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup Jakarta. Data yang diolah adalah data dari Januari tahun 2000 sampai Desember 2002.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, antara Hotspot dan PM 10 terdapat hubungan positif yang kuat dan bermakna. Analisis bivariat dengan uji regresi linier menghasilkan hubungan Prediksi dengan persamaan garis PM10 = 90,61 + 1,955 x Hotspot. Hubungan antara Hotspot dengan ISPA menunjukran hubungan sangat kuat dan bermakna yang dapat dijelaskan dengan persamaan gads ISPA = 723,685 + 60,046 x Hotspot. Hubungan antara PM14 dan ISPA mempunyai hubungan yang sedang dan bermakna yang dapat dijelaskan dengan persamaan garis prediksi LSPA = 359,471 + 6,488 x PM10. Dampak kesehatan masyarakat yang terbesar akibat kabut asap KHL di Kabupaten Bengkalis pada tahun 2002 adalah keterbatasan aktifitas harian yaitu sebesar 711.850 hari. Estimasi kerugian ekonomi akibat dampak kesehatan masyarakat sebesar Rp 98 milyar rupiah.Disimpulkan bahwa besarnya dampak kesehatan dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh kabut asap KHL ini merupakan estimasi rendah karena hanya menggunakan PM10 sebagai parameter pencemar, tanpa memperhitungkan dampak yang ditimbulkan oleh polutan lain (misalnya NOx dan Dian) dan juga belum memperhitungkan kerugian penyakit jangka panjang karma polutan udara.Disarankan kepada Puskesmas di wilayah kerja Kabupaten Bengkalis agar melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh KHL, berikut upaya yang harms dilakukan dalam mengantisipasi kualitas udara yang buruk Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis agar melakukan perencanaan program antisipasi dampak kesehatan supaya masyarakat terlindung dari akibat kabut asap. Secara keseluruhan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis disarankan bertindak aktif dalam mengantisipasi dampak kesehatan akibat KHL secara teknis dan administratif.Daftar Pustaka: 45 (1982-2002)

---

Community Health Impacts and Estimation of Economic Loss from Forest and Land Fires in the Regency of Bengkalis in 2002Forest and Land Fires (FLF) in Riau Province is one of the environmental issues that arise from the progressive and economical development which tends to be done exploitatively and thus overlook efforts to preserve the environment. Bengkalis regency is the regency that every year suffers from pollution of smoke haze which caused by FLF for as long as 2-3 months every year. The disadvantages are not only from the economical perspective that consist of loosing assets of forest lumber, but also ecologically of loosing flora and habitat of wild animals. Another implication which is very significant is the decrease of air quality which causes visual troubles and the risen of respiratory disease up to 2-3 times higher.

The objectives of this are to find out how far does-the impact to health which arise from smoke haze of FLF and the estimation of economical loss which arise from that health implication. The type of this study is ecological study using correlation analysis through air pollutant data PM10 and S02 derived from Air Quality Monitoring Station in Mandan District, Regency of Bengkalis. Numbers of ISPA, Asthma Bronchiole and Bronchitis are attained from health service facilities in Mandau District, hot spot data as signs of FLF are attained from the Environment Head State Office in Jakarta The data which are processed are those from January 2000 to Desember 2002.

The result of the study shows that, between hot spot and PM 10, is an important positive and significant relationship. Bivariance analysis with tinier regression test generates a prediction relationship with vector PM 10 = 90,61 + 1,955 x Hotspot The relationship between Hotspot and ISPA shows strong relationships and signified which describes with vector ISPA = 723,685 + 60,046 a Hotpot PM] 0 dengan ISPA has an intermediate significant relationship which could be shown with prediction vector ISPA = 359,471 + 6,488 i PM 10. Health impacts shows that the lack of daily activities which are foreseen to occur toward workers in Regency of Bengkalis as a result of smoke haze disaster and weather troubles is resulted 711.850 working days. The economical loss estimation is costing Rp 98 billion.

It is concluded that health impacts and economical loss initiated by this FLF smoke haze is a low estimation because it merely uses PM]0 as a polluted parameter, without considering the effect of other pollutants (e.g. NOx and Qzon) and also yet to estimate the impacts of long term disease of air pollutant.

Based on the result of this study, Health Centers in the working environment of Bengkalis Regency are advised to make extensions to the community concerning health impacts caused by FLF, along with the efforts to be made in anticipation to the terrible air quality. Head of the Health Board in Bengkalis Regency is advised to make planning for an anticipated health implication program so that the community would be protected against the smoke haze. As a whole, the Regional Government in Bengkalis Regency is advised to make active measures in anticipating health impacts by FLF, technically and administratively.

References: 45 (1982-2002)"

"Deteksi dini yang menghasilkan peringatan dini terjadinya kebakaran hutan di Indonesia, yang sangat terkait dengan praktik pengelolaan lahan (termasuk lahan gambut), diperlukan untuk memitigasi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Riau dipilih dalam penelitian ini karena kerentanannya terhadap kebakaran hutan. Keterpencilan wilayah ini menjadi salah satu alasan untuk mengembangkan alat peringatan alternatif menggunakan informasi meteorologi dan media sosial. Penilaian untuk mempelajari korelasi antara indeks meteorologi terkait kebakaran dan informasi Twitter dengan kebakaran hutan antara tahun 2015-2019 dilakukan. Analisis isi dilakukan untuk 31 berita lokal online terkait kebakaran. Pendekatan yang ada yang digunakan BMKG dan lembaga Indonesia lainnya untuk mendeteksi aktivitas kebakaran ditinjau, dan pendekatan baru berdasarkan informasi crowdsourcing meteorologi dan Twitter diusulkan. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi antara informasi meteorologi dan Twitter dengan informasi hotspot yang berasal dari satelit. Berita online memberikan wawasan tentang masalah dalam kebijakan mitigasi kebakaran. Implikasi kebijakan dari hasil ini menyarankan bahwa informasi meteorologi dan Twitter perlu dimasukkan dalam sistem manajemen kebakaran di Indonesia untuk mendukung deteksi dini kebakaran sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana kebakaran dan pendekatan kebijakan top-down diperlukan pada saat terjadinya kejadian cuaca ekstrim terkait kebakaran hutan.

---

Early detection that results in early warning of forest fires occurrences in Indonesia, which are strongly related to land management practices (including peatlands), is necessary to mitigate land and forest fires in Indonesia. Riau has been chosen in this study because of its vulnerability to forest fires. The remoteness of this region is one reason for developing alternative warning tools using meteorological and social media information. Assessment to study the correlation between 2015-2019 fires related meteorological indices and Twitter information with the forest fires was conducted. Content analysis was also performed for 31 online local online newss related to fires. Existing approaches that the BMKG and other Indonesian agencies use to detect fire activities are reviewed, and a novel approach based on crowdsourcing of meteorological and Twitter information is proposed. The results show a correlation between meteorological and Twitter information with satellites derived hotspot information. Online news do provide insights into problems in fires mitigation policy. The policy implications of these results suggest that information should be included in the fire management system in Indonesia to support fire early detection as part of fire disaster mitigation efforts and the top-down policy approach is needed during the occurrence of extreme weather events related to forest fires."

"ABSTRAKKebakaran hutan pada beberapa tahun terakhir ini telah menyebabkan berbagai macam masalah bagi keberlangsungan hidup manusia, binatang, maupun tumbuhan. Pada tahun 2015, tingkat kebakaran yang terjadi melebihi tingkat kebakaran hutan pada tahun-tahun sebelumnya. Untuk mengetahui tingkat kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran hutan dapat dilakukan dengan menganalisa indeks vegetasi menggunakan data satelit dari pengindraan jarak jauh. Salah satu sensor satelit yang populer dalam pengindraan jarak jauh adalah sensor satelit National Oceanic and Athmospheric Administration (NOAA)/Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR). Dalam penelitian ini, untuk menghitung indeks vegetasi digunakan algoritma Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) dan Spectral Angle Mapper (SAM) pada data NOAA/AVHRR. Hasil analisis menampilkan level NDVI dan SAM sangat dipengaruhi oleh tingkat kebakaran hutan di Provinsi Jambi pada tahun 2015. Berdasarkan hasil analisis, diketahui pada bulan Januari rata-rata NDVI sebesar 0,024 dan presetase vegetasi SAM sebesar 11,91% dengan jumlah hotspot sebanyak 63 titik. Pada bulan Mei terjadi penurunan rata-rata NDVI menjadi 0,022 dan persentase vegetasi SAM sebesar 13,84% dengan jumlah hotspot sebanyak 50 titik. Perubahan pada bulan Mei tidak sesignifikan perubahan pada bulan agustus yaitu nilai rata-rata NDVI menjadi 0,018 dan persentase vegetasi SAM sebesar 8,76% dengan jumlah titik hotspot yang meningkat tajam sebanyak 320 titik.

---

ABSTRACTForest fire in recent years have led to various problems that damage the survival of living beings, i.e. human, animals and also plants. In 2015, the rate of forest fires in Indonesia exceeded the previous years level. To measure the damage level of forest fire, vegetation index could be analyzed using remote sensing satellite data. One of remote sensing satellite sensor that is popularly used is National Oceanic and Athmospheric Administration (NOAA)/Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) sensor. In this research the vegetation index is measured using Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and the Spectral Angle Mapper (SAM) algorithm based on NOAA/AVHRR data. Analysis result showed the level of NDVI and SAM has strong relationship to the forest fire occurrence in the Province of Jambi in 2015. Based on analysis result, on January it is shown that NDVI average was 0,024 and SAM vegetation percentage was 11,91% with 63 hotspots. On May, NDVI average decreased to 0,022 and SAM vegetation percentage was 13,84% with 50 hotspots. The result change on May was insignificant compared to the result on August with NDVI average of 0,018 and SAM vegetation percentage of 8,76% with the number of hotspot heavily increased to 320."

"Kematian akibat tuberkulosis TB secara global sebanyak lebih dari 95 terjadi pada negara berpenghasilan rendah dan menengah. Indonesia ikut menyumbang 60 dari keseluruhan kasus TB global WHO, 2015. Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten termasuk ke dalam lima provinsi dengan estimasi prevalensi TB tertinggi di Indonesia Riskesdas, 2007 dan 2013. Perlu dibuat model yang mempertimbangkan kondisi lokal spesifik dengan memperhatikan perbedaan lokasi dari aspek geografis, kependudukan, dan kondisi sosial Eryando, 2007 dan Rahmaniati, 2015. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif analitik dengan desain potong lintang. Kajian faktor risiko kejadian TB sesuai konsep Model Perilaku Kesehatan oleh Green 1980 dan Kerangka Kerja Faktor Risiko TB oleh WHO 2010 dengan metode Geographically Weighted Regression GWR pada 13 kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten. Hasil penelitian memperlihatkan tiga kelompok faktor risiko dapat menjelaskan kontribusi parameter dalam pemodelan kejadian TB di kedua provinsi sebesar 6. Model GWR mampu menggambarkan variasi tiga kelompok faktor risiko kejadian TB di kedua provinsi sebesar 96. Estimasi rata-rata proporsi kejadian TB akan meningkat pada risiko pendidikan rendah, bekerja, dan tersedianya fasilitas kesehatan TB. Status pendidikan menjadi parameter yang bernilai signifikan pada setiap kabupaten/kota. Setiap kabupaten/kota menghasilkan nilai estimasi berbeda yang menunjukkan besaran koefisien kejadian TB yang dipengaruhi oleh setiap perubahan parameternya. Setiap kabupaten/kota di kedua provinsi melalui Dinas Kesehatan perlu menerapkan kebijakan dan intervensi dengan pertimbangan nilai estimasi parameter pada faktor risiko sesuai pemodelan GWR, terutama peningkatan pendidikan dan promosi kesehatan TB.

---

Deaths from tuberculosis TB globally by more than 95 occur in low and middle income countries. Indonesia contributes 60 of all global TB cases WHO, 2015. DKI Jakarta Provinces and Banten Provinces are included in the five provinces with the highest estimated prevalence of TB in Indonesia Riskesdas, 2007 and 2013. Its need some model to consider the specific local conditions, which is geographical, demographic, and social aspects for appropriate health system improvement by region Eryando, 2007 and Rahmaniati, 2015.

This research is an analytic quantitative research with cross sectional design. Assessment of risk factors for TB incidence according to the Health Behavior Model by Green 1980 and TB Risk Factors Framework by WHO 2010 using Geographically Weighted Regression GWR method in 13 districts cities in DKI Jakarta Province and Banten Province.

The results showed three groups of risk factors could explain the contribution of parameters in modeling TB incidence in both provinces by 6. The GWR model was able to describe the variation of three groups of TB risk factors in both provinces by 96. The average estimate of the proportion of TB incidence will increase in the risk of low education, work, and the availability of TB health facilities.

Educational status becomes a significant parameter in every district city. Each district city produces a different estimation value indicating the magnitude of TB incidence coefficients that is affected by each parameter change. Each district city in both provinces through the Department of Health needs to implement policies and interventions with consideration of parameter estimation values on risk factors according to GWR modeling, especially improving TB education and promotion."