Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penggunaan TI di lingkungan Setjen DPR RI memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI sehingga perlu untuk dikelola dengan baik agar menjadi pemungkin enabler bagi organisasi dalam rangka mencapai tujuan Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi proses tata kelola TI di lingkungan Setjen DPR RI menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mendapatkan tingkat kapabilitas yang dicapai organisasi dan rekomendasi perbaikan proses untuk mencapai target kapabilitas yang diharapkan Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui FGD dan penyebaran kuesioner Data sekunder didapatkan dari studi dokumen organisasi dan studi literatur terkait dengan penelitian yang relevan Rata rata hasil pencapaian kapabilitas proses tata kelola TI di Setjen DPR RI saat ini adalah 1 1 performed yang berarti telah melaksanakan proses TI dan mencapai tujuan prosesnya Rekomendasi perbaikan proses dilaksanakan berdasarkan prioritas dengan memperhatikan tingkat kepentingan kriteria dukungan stakeholder SDM TI dan waktu pencapaian target Tiga proses yang menjadi prioritas yakni APO13 BAI01 dan EDM01 yang dianggap sangat diperlukan dalam penyelenggaraan layanan TI di Setjen DPR RI untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI

---

The use of Information Technology IT within Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia has important role to support the Member of Parliament rsquo s MPs duty and function needs to be well managed to become enabler to achieve the business goals This research aims to evaluate the process of IT governance at Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia using COBIT 5 framework to obtain the current capabilities level and recommendations Primary data used in this research were collected through FGD and questionnaire Secondary data were obtained from organizational documents and related relevant research The average value capabilities achieved of IT governance process of Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia was 1 1 performed means that IT processes have been implemented and achieved those purpose Process improvement recommendations conducted based on priorities of criteria that have stakeholder rsquo s support IT human resources and the achievement target time Three processes that become priorities namely APO13 BAI01 and EDM01 are very needed in organizing IT services of Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia to support the MPs duties and functions"

"Program Reformasi Birokrasi mengharuskan seluruh instansi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah melalui penerapan Teknologi Informasi (TI)/e-government terintegrasi. Oleh karena itu, penerapan TI perlu dikelola secara efektif sesuai kerangka kerja tata kelola TI. Belum adanya kerangka kerja tata kelola TI di LIPI tidak hanya memberikan dampak permasalahan teknis namun juga berdampak secara sistemik terhadap implementasi TI di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Untuk itu, penelitian ini fokus pada evaluasi pengelolaan TI di lingkungan LIPI dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mengukur tingkat kapabilitas proses TI LIPI sesuai permasalahan yang dihadapi. Kemudian hasil pengukuran tingkat kapabilitas proses TI LIPI digunakan sebagai dasar menyusun rekomendasi perbaikan proses tata kelola TI LIPI. Pengukuran tingkat kapabilitas menggunakan Process Assessment Model (PAM) yang dilakukan terhadap 24 proses yang relevan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa 14 proses berada pada kapabilitas tingkat 1 (performed), dan sisanya sebanyak 10 proses masih berada pada tingkat 0 (incomplete). Rekomendasi perbaikan proses dirumuskan berdasarkan kesenjangan antara hasil pengukuran saat ini dengan target yang ditetapkan. Penentuan prioritas proses perbaikan berdasarkan pemetaan permasalahan (pain point) dan proses COBIT 5 dengan target kinerja pengembangan SI/TI LIPI pada tahun 2018. Hasilnya terpilih 10 proses yang menjadi prioritas perbaikan.

---

The Bureaucratic Reform Program requires all government agencies to realize good corporate governance. The application of integrated Information Technology (IT) can contribute to the implementation of good corporate governance. Therefore, the implementation of IT needs to be managed effectively according to the IT governance framework. Ineffective IT governance not only has an impact on technical issues but also has a systemic impact on implementation of IT at LIPI.

For this reason, in this paper focuses on evaluating IT management by using the COBIT 5 framework to measure IT process capability level of LIPI. The results of IT process capabilities measurement of LIPI are used as a basis for formulating recommendations for improvement of IT governance process. Capability level measurements using the Process Assessment Model (PAM) carried out on 24 relevant processes. The measurement results show that 14 processes are on level 1 capability (performed), and the remaining 10 processes are still at level 0 (incomplete).

The recommendations for process improvements are formulated based on the gap between the current measurement results and the set targets. The prioritization of the improvement process are derived based on the pain point and the target of the IT development at LIPI in 2018. The results show that 10 processes were selected as prioritize improvements."

"Salah satu arah kebijakan Roadmap Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 adalah pengembangan e-government di Pemerintahan Daerah untuk transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan. E-Government bertujuan menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien serta meningkatkan pelayanan publik sehingga terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik good governance sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Pengembangan TIK memerlukan perencanaan strategis sebagai pedoman secara jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Metodologi perencanaan strategis SI/TI menggunakan metodologi Ward dan Peppard yang menganalisis lingkungan internal dan eksternal dengan metode analisis Business Model Canvas, Value Chain, Critical Success Factor, SWOT SI/TI, PESTEL, tren teknologi, dan Mc Farlan strategic grid. Hasil dari penyusunan perencanaan strategis SI/TI adalah strategi SI, strategi TI, dan strategi manajemen SI/TI. Tujuan penelitian adalah menghasilkan IT Master Plan yang memuat cetak biru dan rencana pengembangan TIK sebagai solusi awal pengembangan e-government di Kabupaten Sumbawa Barat.

---

One of the objectives of the Bureaucratic Reform Roadmap policy of 2015-2019 is the development of e-government in Local Government for the transparency and accountability. E-government objective to create an effective and efficient bureaucracy and improving public services in order to achieve good governance accordance with Presidential Instruction Number 03 of 2003 on National Policy and Strategy of e-government development. Development of ICT requires strategic planning as a guide in the short term, medium term, and long term. The IS/IT strategic planning methodology uses the Ward and Peppard methodology by analyzing internal and external environments using Business Model Canvas, Value Chain, Critical Success Factor, IS/IT SWOT, PESTEL, trend of technology, and Mc Farlan strategic grid method. The results of IT/IS strategic planning are IS strategy, IT strategy, and IT/IS management strategy. The objective of this research is to produce IT Master Plan which contains blueprint and ICT development plan as initial solution of e-government development in West Sumbawa Regency."

"Perwakilan BKKBN Provinsi Banten memiliki peran dalam melaksanakan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga KKBPK di Provinsi Banten, melakukan peran tersebut Perwakilan BKKBN Provinsi Banten membutuhkan data dan informasi yang berisi pelaksanaan program lapangan yang disebut Sistem Pencatatan dan Pelaporan KKBPK, salah satunya adalah aplikasi statistik rutin. Pemanfaatan aplikasi statistik rutin di Provinsi Banten mengalami kendala bahwa jumlah pengguna hanya mencapai 28 dari total pengguna. Berdasarkan hal tersebut, perlu diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi niat penggunaan aplikasi statistik rutin oleh pengelola data program KKBPK di Provinsi Banten. Model yang digunakan adalah Technology Acceptance Model TAM dengan perluasan variabel eksternal yakni system quality, information quality, service quality, facilitating condition, social influence, self-efficacy, dan user training. Data dikumpulkan dari 115 sampel responden dengan menggunakan kuesioner, pengolahan data dan penarikan kesimpulan menggunakan Partial Least Square Structural Equation Modeling PLS-SEM dengan software SmartPLS sebagai alat analisisnya. Perceived usefulness dan social influence secara langsung memengaruhi keinginan pengelola data program KKBPK untuk menggunakan intention to use aplikasi statistik rutin, sedangkan faktor-faktor lainnya memiliki korelasi positif terhadap perceived usefulness yang pada akhimya akan mempengaruhi keinginan pegawai untuk menggunakan intention to use aplikasi statistik rutin untuk pencatatan dan pelaporan program KKBPK di Provinsi Banten.

---

Representative BKKBN Banten Province has a role in implementing the KKBPK Population, Family Planning, and Family Developmental program in Banten Province, performing that role Representative BKKBN Banten Province requires data and information which contains implementation of field program called KKBPK Recording and Reporting System, one of them are aplikasi statistik rutin. Utilization of aplikasi statistik rutin in Banten Province experienced obstacles that the number users only reached 28 of the total users. Based on the matters, it is necessary to know what factors affect the intentions of the use of aplikasi statistik rutin by the KKBPK program data managers in Banten Province. The model used is Technology Acceptance Model TAM by extending the external variable such as system quality, information quality, service quality, facilitating condition, social influence, self-efficacy, and user training. Data were collected from 115 respondent samples by using questionnaires, data processing and drawing conclusions using Partial Least Square Structural Equation Modeling PLS-SEM with SmartPLS software as its analysis tool. The desire of KKBPK program data managers to use intention to use aplikasi statistik rutin are affecting by perceived usefulness and social influence directly, while other factors have a positive correlation to perceived usefulness which will ultimately affect the employee 39;s desire to use intention to use aplikasi statistik rutin in Banten Province."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana penerapan dan pencapaian tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Evaluasi yang dilakukan diberikan rekomendasi pada celah yang ditemukan pada hasil penilaian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Metodologi yang digunakan untuk mengukur tingkat kapabilitas adalah kerangka COBIT 5 yang dikeluarkan oleh ISACA. Penelitian menghasilkan tingkat kapabilitas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebesar 2.027, yang artinya berada kisaran tingkat 2 (proses terkelola). Hasil tersebut telah sesuai dengan sasaran jangka pendek entitas. Kesimpulannya adalah bahwa DJBC telah dikelola dan diimplementasi dengan tepat, meskipun pencapaian tingkat kapabilitas masih berada pada posisi menengah karena kurangnya memadainya standar operasional prosedur.

---

This research aims to evaluate how the implementation and achievement capability level of information technology governance at Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Evaluation was also conducted to give recommendations to the gap that found in IT governance assessment results. This research is qualitative descriptive design. The methodology used to measure the level of capability is COBIT 5 framework issued by ISACA. The research indicate that the level of capability DJBC is 2,027, which means still at the level 2 (managed process). This result has been in accordance with the company?s short-term target. The conclusion is IT governance at DJBC has been implemented quite well and managed appropriately, although the achievement of capability level is still at intermediate level because of lack of inadequate standard operating procedure."

"Program Reformasi Birokrasi mengharuskan seluruh instansi pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah melalui penerapan Teknologi Informasi (TI)/e-government terintegrasi. Oleh karena itu, penerapan TI perlu dikelola secara efektif sesuai kerangka kerja tata kelola TI. Belum adanya kerangka kerja tata kelola TI di LIPI tidak hanya memberikan dampak permasalahan teknis namun juga berdampak secara sistemik terhadap implementasi TI di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Untuk itu, penelitian ini fokus pada evaluasi pengelolaan TI di lingkungan LIPI dengan menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mengukur tingkat kapabilitas proses TI LIPI sesuai permasalahan yang dihadapi. Kemudian hasil pengukuran tingkat kapabilitas proses TI LIPI digunakan sebagai dasar menyusun rekomendasi perbaikan proses tata kelola TI LIPI. Pengukuran tingkat kapabilitas menggunakan Process Assessment Model (PAM) yang dilakukan terhadap 24 proses yang relevan. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa 14 proses berada pada kapabilitas tingkat 1 (performed), dan sisanya sebanyak 10 proses masih berada pada tingkat 0 (incomplete). Rekomendasi perbaikan proses dirumuskan berdasarkan kesenjangan antara hasil pengukuran saat ini dengan target yang ditetapkan. Penentuan prioritas proses perbaikan berdasarkan pemetaan permasalahan (pain point) dan proses COBIT 5 dengan target kinerja pengembangan SI/TI LIPI pada tahun 2018. Hasilnya terpilih 10 proses yang menjadi prioritas perbaikan.

---

The Bureaucratic Reform Program requires all government agencies to realize good corporate governance. The application of integrated Information Technology (IT) can contribute to the implementation of good corporate governance. Therefore, the implementation of IT needs to be managed effectively according to the IT governance framework. Ineffective IT governance not only has an impact on technical issues but also has a systemic impact on implementation of IT at LIPI. For this reason, in this paper focuses on evaluating IT management by using the COBIT 5 framework to measure IT process capability level of LIPI. The results of IT process capabilities measurement of LIPI are used as a basis for formulating recommendations for improvement of IT governance process. Capability level measurements using the Process Assessment Model (PAM) carried out on 24 relevant processes. The measurement results show that 14 processes are on level 1 capability (performed), and the remaining 10 processes are still at level 0 (incomplete). The recommendations for process improvements are formulated based on the gap between the current measurement results and the set targets. The prioritization of the improvement process are derived based on the pain point and the target of the IT development at LIPI in 2018. The results show that 10 processes were selected as prioritize improvements."

"Pemakaian E-Government dalam tercapainya good governance telah dilakukan pemerintah daerah demi melayani masyarakat. Namun, tidak semua pemerintah daerah mampu mengimplementasikannya. PeGI yang telah digunakan sebagai tolak ukur pemeringkatan yang bersifat untuk mengecek kesiapan suatu daerah pun kurang dapat memberikan gambaran keseluruhan proses apa saja yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan E-Government pemerintah daerah. Terlebih munculnya masalah sosial, seperti budaya organisasi dan manajemen SDM yang menghambat kematangan E-Government daerah. Oleh karena itu, diperlukan satu E-Government maturity framework yang mampu menjadi acuan dalam mengembangkan kematangan E-Government pemerintah daerah serta mampu menghadapi masalah sosial yang muncul. Penelitian ini merupakan penggabungan penelitian terdahulu yang menggunakan metode meta-sintesis dengan best practice utama Control Objective for Information and Related Technology 5 (COBIT 5) yang telah disesuaikan dengan faktor masalah sosial. Perancangan framework di awali dengan pengidentifikasian prinsip bisnis pemerintah daerah, stakeholders, concerns, requirement, dan obstacles. Setelah itu, disusun tahapan dari gabungan teori terdahulu dengan best practices, dimensi dari teori terdahulu dengan concerns, proses penilaian dari COBIT dan expert judgement; sehingga dihasilkan satu bentuk maturity framework dengan memiliki enam jenis tahapan, delapan jenis dimensi, empat jenis kategori utama dan 69 jenis sub-kategori proses penilaian. Setelah framework diuji dan dievaluasi, hasil pengujian framework telah selaras dengan hasil PeGI; untuk hasil evaluasi pemerintah daerah yang memiliki nilai baik, terdapat kendala dalam masalah sosial dan masalah pendokumentasian. Untuk pemerintah daerah dengan nilai sangat rendah, terdapat kendala umum; mulai dari minim infrastruktur, SDM kurang siap, rendah pemahaman tata kelola dan manajemen TI; serta kurang dapat memahami bagaimana IT Master Plan diimplementasikan.

---

The use of E-Government in achieving good governance has been done by government to serve citizen nowaday. However, not all local government were able to implement it. PeGI has been used as a benchmark to check government’s readiness rate in implementing E-Government can’t describe all process that need to be assessed in developing local E-Government. Moreover, the emergence of social problems, such as organizational culture and human resource management which inhibits maturation of local E-Government. Therefore, it needs one general maturity framework which capable to guide local government to develop their own E-Government and able to address social problems that arise. This study is the incorporation of previous research results using meta-synthesis method combine with best practice primary in Control Objective for Information and Related Technology 5 (COBIT 5) that has been adjusted to address a factor of social problems. The design framework begins with identifying the business principle of local government, stakeholders, concerns, requirements, and obstacles; thus produced a model of maturity framework that has six types stages, eight types dimensions, four types main categories and 69 types sub-category of assessment processes. Afterwards, compiled previous research result in identifying stages with choosen best practices; compiled previous reaseach result in identifying dimension with concern from interview result; and choosing COBIT assessment process that needs to be assessed from expert’s opinion. In the end, after the framework was tested and evaluated, we can conclude this framework already comply with PeGI’s result and from local government who had a best PeGI’s result; there are many difficulties in social issues and in documenting process. For local government with very low PeGI’s result, we can see there are common constraints related to IT, such as lack of infrastructure readiness, lack of human resources readiness, low understanding of IT governance and IT management, and also lack of understanding how IT Master Plan to be implemented."

"Suatu organisasi sangat bergantung pada teknologi informasi (TI) untuk membentuk strategi bisnis, menunjang kegiatan operasional, serta meningkatkan nilai bisnis dan mencapai tata kelola yang baik. Semakin pentingnya peranan teknologi informasi bagi organisasi, maka dibutuhkan  suatu tata kelola teknologi  informasi. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kerangka kerja (framework) untuk mengukur bahwa teknologi informasi telah dikelola secara tepat dan sumber daya teknologi informasi digunakan secara bertanggung jawab. Salah satu kerangka kerja yang dapat digunakan adalah Control Objective for Information and Related Technology 5 (COBIT 5). Penulis melakukan penelitian di PT. Pertamina Geothermal Energy menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk menilai pencapaian kapabilitas proses tata kelola teknologi informasi di perusahaan. Data produksi yang tidak terintegrasi antar aplikasi menyebabkan permasalahan pada operasional bisnis perusahaan. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif serta rujukan pada pemetaan pain point yang disediakan pada COBIT 5: Implementation untuk selanjutnya dilakukan pengukuran tingkat kapabilitasnya. Proses yang relevan dengan permasalahan yang diangkat adalah EDM02, APO05, BAI01, BAI02, BAI04, dan BAI07. Hasil pengukuran proses terpilih menghasilkan nilai rata-rata 0,3 dari skala 5. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu manajemen PT. Pertamina Geothermal Energy untuk mengetahui dimana posisi tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi serta mendapatkan masukan perbaikan prosedur dan kebijakan untuk meningkatkan tata kelola teknologi informasi.

---

An organization relies heavily on information technology (IT) to form business strategies, support operational activities, and increase business value and achieve good governance. The more important role of information technology for organizations, the information technology governance is needed. Therefore, a framework is needed to measure that information technology has been managed appropriately and that information technology resources are used responsibly. One framework that can be used is Control Objective for Information and Related Technology 5 (COBIT 5). The author conducted research at PT. Pertamina Geothermal Energy uses the COBIT 5 framework to assess the achievement of the capabilities of the information technology governance process in the company. Production data that is not integrated between applications causes problems in the company's business operations. This study uses qualitative data analysis and a reference to the pain point mapping provided in COBIT 5: Implementation to further measure the capability level. Processes that are relevant to the issues raised are EDM02, APO05, BAI01, BAI02, BAI04, and BAI07. The measurement results of the selected process produce an average value of 0.3 from a scale of 5. The results of this study are expected to help the management of PT. Pertamina Geothermal Energy to find out where the position of the capabilities of information technology governance and get input improvements procedures and policies to improve information technology governance. 

"

"Skripsi ini membahas tentang penilaian tata kelola teknologi informasi pada PT Kereta Api Indonesia (persero) yang berdasarkan pada kerangka kerja COBIT khususnya pengukuran maturity level. Hal ini dilakukan karena tata kelola teknologi dibutuhkan untuk memastikan bahwa investasi teknologi informasi yang dilakukan oleh perusahaan dapat membantu dan selaras dengan tujuan bisnis perusahaan. Berdasarkan hasil pemetaan tujuan bisnis PT Kereta Api Indonesia (persero) dengan tujuan bisnis COBIT terdapat 30 IT Process dan 183 Control Objectives yang teridentifikasi. PT Kereta Api Indonesia (persero) memiliki 4 proses pada level Managed and Measurable, 11 proses pada level defined, 13 proses pada level repeatable but intuitive dan 2 proses level pada level ad-hoc.

---

This paper discusses about the assessment of information technology governance on PT Kereta Api Indonesia (persero) based on COBIT framework and specifically with maturity level models. Evaluation of IT governance is needed to make sure that the investment made by organization is aligned with their business goals. Mapping of PT Kereta Api Indonesia's business goals with COBIT's business goals identified 30 IT Process and 183 Control Objectives. PT Kereta Api Indonesia has 4 process at level managed and measurable, 11 process at level defined, 13 process at level repeatable but intuitive and 2 process at level ad-hoc."

"Teknologi informasi TI memiliki peran penting dalam mendukung operasional tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kemenkumham RI untuk mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik. Grand design TI Kemenkumham RI mengidentifikasi manajemen pengelolaan TI sebagai salah satu kendala implementasi pemerintahan berbasis elektronik. Karya akhir ini menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI Kemenkumham RI saat ini dan menyusun rekomendasi untuk memperbaiki tingkat kapabilitas. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan Process Assesment Model PAM dimana hasil pengukuran tingkat kapabilitas Kemenkumham RI saat ini adalah tingkat 1 Performed Process, yang berarti telah ada proses-proses COBIT 5 yang diterapkan untuk mencapai tujuan proses tersebut. Terdapat tujuh proses COBIT 5 yang menjadi prioritas perbaikan yang ditentukan dengan memetakan permasalahan pain point dan proses COBIT 5 dengan rencana pengembangan TI Kemenkumham RI tahun 2018.

---

Information technology IT has an important role in supporting the operational tasks and functions of The Indonesian Ministry of Law and Human Rights Kemenkumham RI to implement e-government. IT grand design of Kemenkumham RI identified IT governance as one of the obstacles to implement e-government. This research uses COBIT 5 framework to measure the current capability level of IT Governance in Kemenkumham RI and develop recommendations to improve the capability level. Measurement is done by using Process Assessment Model PAM where the result of Kemenkumham RI capability level assessment is level 1 Performed Process , which means there have been COBIT 5 processes implemented to achieve the objectives of the process. There are seven COBIT 5 processes which are the priority of improvement determined by mapping points pain points and COBIT 5 process with IT development plan of Kemenkumham RI in 2018."