Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 81 tahun 2010 tanggal 21 Desember 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 ? 2025 menyebutkan bahwa reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Sebagai lembaga negara yang telah melaksanakan reformasi birokrasi, BPK telah menyusun roadmap reformasi BPK tahun 2011-2015, namun masih terdapat permasalahan birokrasi yang menyebutkan bahwa belum tersedianya Prosedur Operasional Standar (POS) yang lengkap. Berdasarkan peta proses bisnis manajemen TI, salah satu proses bisnis yang terdapat di Biro TI adalah proses pengelolaan aplikasi TI yang memiliki kebutuhan POS. Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus terhadap perancangan prosedur pengembangan aplikasi TI di BPK.POS pengembangan aplikasi TI tersebut disusun menggunakan Soft System Methodology (SSM) yang telah dimodifikasi. Kebutuhan prosedur yang harus dirancang didapatkan dari hasil perbandingan benchmarking, wawancara yang hasilnya dianalisis menggunakan metode hermeneutics, serta siklus hidup perangkat lunak yang didapatkan dari hasil studi literatur. Selanjutnya kebutuhan POS tersebut dirancang dengan memperhatikan ketentuan pada ISO 12207 tentang proses daur hidup perangkat lunak dan SNI 9001 tentang sistem manajemen mutu.Penelitian ini menghasilkan 14 rancangan prosedur tahapan pengembangan aplikasi TI yang terdiri dari tahap inisiasi, cara pemenuhan kebutuhan aplikasi, akuisisi, perencanaan pengembangan aplikasi, analisis, desain, konstruksi, pengujian, implementasi, operasi, pemeliharaan, penanganan masalah operasi, manajemen perubahan, dan pemantauan (pada seluruh tahapan siklus hidup pengembangan perangkat lunak).

---

Regulation of the President of the Republic of Indonesia number 81 of 2010 dated December 21, 2010 on Grand Design Reforms 2010-2025 states that meaningful reform of the bureaucracy as a major change in the paradigm and governance of Indonesia. As a state agency that has carried out reform of the bureaucracy, BPK has developed a BPK?s reform roadmap in 2011-2015, but there are still problems of bureaucracy which states that the unavailability of Standard Operating Procedures (SOP). Based on the map the business processes of IT management, one of the business processes contained in the Bureau of TI is the process of software development that have SOP needs. Therefore, this study will focus on the design of SOP for software development in BPK.SOP of software development are compiled using the Soft Systems Methodology (SSM) which has been modified. The needs of procedure that will be designed is obtained from the results of comparative benchmarking, interview results were analyzed using the methods of hermeneutics, and phase of software development life cycle from the study of literature. Furthermore, the needs of the SOP is designed with regard to the provisions of ISO 12207 about software life cycle processes and ISO 9001 on quality management systems.The study produced 14 draft procedure of software development phases, consists of the initiation stage, how to meet the needs of the application, acquisition, planning, analysis, design, construction, testing, implementation, operation, maintenance, handling of operations problem, change management, and monitoring (for all phases of the software development life cycle)."

"Berdasarkan data statistik Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bahwa banyak berkas permohonan pendaftaran yang mengalami keterlambatan keputusan (backlog), baik Hak Cipta, Desain Industri, Merck, maupun Paten. Setiap tahun data backlog tersebut bertambah akibat adanya akumulasi. Bukti keterlambatan tersebut dapat juga dilihat dart banyaknya surat pertanyaan yang masuk dart pemohon atau kuasa. Permohonan banyak memberikan pemasukan kepada negara melalui Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP), dimana Ditjen HKI pemah memberikan pemasukan kepada negara sebesar 120 miliyar dalam satu tahun. Selain hal tersebut, berdasarkan visi dan misi bahwa Ditjen HKI harus mengikuti sistem HKI Intemasional yang efektif, memberikan pelayanan yang balk, cepat, sehingga dapat memicu semangat masyarakat untuk menghasilkan inovasi, kreasi yang pada akhirnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta menambah pemasukan ke negara melalui biaya permohonan, pemeliharaan, serta keuntungan lainnya.Penulis sebagai bagian dart pegawai Ditjen Hak kekayaan Intelektual (Desain Industri) mencari faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan keputusan tersebut khusus pada Desain Industri menelusuri Prosedur Operasional Standar (POS) permohonan pendaftaran Desain industri yang biasa dilakukan atau berdasarkan LIU No. 3112000 tentang Desain Industri. Backlog berdasarkan UU No. 3112000 tentang Desain Industri adalah berkas yang belum terselesaikan dart waktu yang telah ditentukan Undang-undang, 7 (tujub) bulan untuk Desain Industri jika tidak ada keberatan selama publikasi, dan 13 (tiga betas) bulan jika ada ada keberatan selama publikasi.Berdasarkan basil penelitian ditemukan bahwa faktor sarana yang kurang balk dalam jumlah maupun kecepatan yang menjadi penyebab utama, kemudian faktor alur proses permohonan pendaftaran Desain Industri yang kurang tepat. Dengan usulan proses POS ini maka waktu yang diperlukan 4 (empat) bulan jika tidak ada keberatan selama publikasi dan 7 (tujuh) bulan jika ada keberatan selama publikasi.

---

Based on the statistics, there are many backlog data happened on the registration forms in The Directorate General of Intellectual Property (DGIP). Each year the backlog data becomes accumulated, as it shown from the confirmation letters that had been received from the customers. Actually, the IP's inquiries give much income to the country through Non Tax National Income/ Pemasukan Negara Bukan Pajak (PNBP), DGIP had once made "a big hit" by giving income (PNBP) as much as Rp. 120 billion in a year. Based on the vision and mission, DGIP should act according to the International Intellectual Property System, which is more effective, gives an excellent service, faster, and so could be as a trigger of the community's spirit to create some innovations and creations that will increase the State Financing Development and adding the State's Incomes.The aim of research is to find some factors that cause the delay of decisions in the Directorate of Industry Design, by doing some deep researching on The Standard Operational Procedures (SOP) of Industry Design Registration Inquiries, which is been done based on W No. 3112000 that rules the Industry Design. Based on the above law, Backlog is some documents which are unfinished by its time, 7 (seven) months for publishing to the community as if there aren't any complains, and 13 (thirteen) months if there are some complains.Based on the research, was found some reasons why the backlog was happened, such as the unconditional facilities both in mounts and speed as become the main reason, also the schema of industry design's registration process which is unsuitable. This thesis is purposing the new SOP, which is 4 (four) months for publishing to the community as if there aren't any complains, and 7 (seven) months if there are some complains."

"Karya akhir ini membahas perancangan Prosedur Operasional Standar POS dalam melakukan penentuan alokasi memory pada aplikasi registrasi paket di salah satu operator seluler di Indonesia. Karya akhir ini dikerjakan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana menentukan alokasi memory aplikasi dengan motivasi untuk menyelesaikan permasalahan penurunan success rate aplikasi registrasi paket. Menurunnya success rate aplikasi registrasi paket berdampak pada menghilangnya potensi pendapatan organisasi sebesar 16 miliar rupiah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis studi kasus dimana objek penelitian merupakan perusahaan operator seluler di Indonesia. Penelitian ini menggunakan modifikasi dari Soft System Methodology SSM. Perancangan POS dalam menentukan alokasi memory pada aplikasi merupakan salah satu solusi dalam menyelesaikan masalah penurunan success rate layanan registrasi paket. Hasil dari penelitian selain menghasilkan POS dalam melakukan penentuan alokasi memory juga memberikan saran kepada organisasi, contohnya dalam memastikan prosedur dapat berjalan dengan benar maka organisasi perlu memastikan komunikasi antar unit dapat berjalan dengan baik kemudian perlu melakukan pelatihan kepada engineer agar dapat menjalankan prosedur dengan benar.

---

This final project examine the design of standard operating procedure SOP of application memory allocation setting in package registration service in one of cellular operator in Indonesia. This research is executed with motivation to explore the way of application memory setting. The background of this research is to solved success rate decrease in package registration service. There are billions of company's revenue which lost caused by this issue.

This research is qualitative research with case study analysis where use cellular operator as the object of research. It use modification of Soft System Methodology SSM. The produced SOP is one of possible solution to resolved success rate decrease issue of package registration service.

The result of this research besides to produce the SOP also give recommendation to company to be good in run the SOP. Some example are company has to makesure communication among the team is established well and also held training to engineer so that fluent to run the SOP."

"Kerusakan jembatan merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di Indonesia yang dapat disebabkan oleh berbagai macam hal terutama oleh kurangnya perawatan dan pemeliharaan pada jembatan (Kamilah, 2019). Dengan adanya kerusakaan jembatan tersebut mengakibatkan terhambatnya hubungan antar daerah dan dapat pula menjadi penyebab terjadinya kecelakaan mengingat jembatan merupakan salah satu bagian penting dari suatu sistem jaringan jalan. Disisi lain, kegiatan proses pelaporan mengenai data teknis dan kondisi jembatan di lapangan dengan menggunakan aplikasi INVI-J masih adanya perbedaan mengenai penilaian kondisi jembatan di database INVI-J dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Proses tersebut mengakibatkan menghambat proses perencanaan dan pemrograman jembatan nasional. Maka dari itu perlu dilakukan pengembangan standar operasional prosedur pemeriksaan jembatan berbasis Aplikasi INVI-J menggunakan strategi penelitian berupa data primer dan sekunder dari arsip, kuesioner, dan wawancara pakar serta diolah dengan metode delphi dan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dokumen prosedur operasional hingga memperoleh standar kompetensi inspektur, alat dan bahan yang dibawa hingga stakeholder yang berperan di setiap aktivitas tahapan proses pemeriksaan jembatan berbasis Aplikasi INVI-J di Kementerian PUPR.

---

Bridge damage is one of the problems that often occurs in Indonesia which can be caused by various things, especially by the lack of maintenance and maintenance on the bridge (Kamilah, 2019). With the damage to the bridge, it has hampered relations between regions and can also be a cause of accidents, considering that the bridge is an important part of a road network system. On the other hand, the reporting process activities regarding the technical data and condition of bridges in the field using INVI-J there are still differences regarding the assessment of bridge conditions in database INVI-J among the actual bridge condition on the site. This process has hampered the national bridge planning and programming process. Therefore, it is necessary to develop Standard Operating Procedures (SOP) of bridge inspection with INVI-J using a research strategy in the form of primary and secondary data from archives, questionnaires, and expert interview and processed by the delphi method and qualitative analysis. The results of this study aim to develop standard procedure documents to obtain competency for inspectors, tools and materials and stakeholders who play a role in every activity stage of bridge inspection process with INVI-J at Ministry of Public Works and Housing."

"Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 02 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri menyebutkan bahwa Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan Pustekinfokom melaksanakan tugas penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem keamanan informasi dan persandian, teknologi informasi dan komunikasi, dan sistem komunikasi berita pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia. Sistem komunikasi berita yang dikelola Pustekinfokom KP tidak mencakup prosedur pengamanan pada konsep berita dan penyimpanan berita yang sudah terdistribusi ke pejabat pengguna. Hal ini menimbulkan ancaman terhadap keamanan informasi berita seperti yang sudah terjadi dengan beredarnya draft berita rahasia di salah satu majalah nasional Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan suatu ketentuan baku seperti pembuatan Prosedur Operasional Standar POS pengelolaan berita. POS pengelolaan berita tersebut disusun menggunakan Soft System Methodology SSM yang telah dimodifikasi. Kebutuhan prosedur yang harus dirancang didapatkan dari hasil wawancara yang hasilnya dianalisis menggunakan thematic analysis. Penelitian ini menghasilkan 8 delapan rancangan prosedur pengelolaan berita yang terdiri dari pembuatan konsep berita, kirim berita biasa, kirim berita rahasia, terima berita biasa, terima berita rahasia, monitoring berita, pengarsipan berita, dan komunikasi darurat.

---

The regulation of the Minister of Foreign Affairs number 02 year 2016 about The Organization and Working Procedures of the Foreign Ministry, said that the Center of Information and Communication Technology for Ministry and Indonesia Representative ICT Center has the functions as a technical policy formulation, implementation, monitoring, evaluation, and reporting in the development and management of information security system and encryption, the information and communication technologies, and news communication systems on the Ministry of Foreign Affairs and representatives of the Republic of Indonesia. News communication systems of ICT Center not included procedural safeguards for the concept of news and the news that already distributed to official users. This conditions poses a threat to information security as there are already happened with the release of a draft of secret news in one of Indonesia 39;s national magazine. Related to it, ICT Center required a Standard Operating Procedures SOP for news management. SOP for news management was compiled using Soft Systems Methodology SSM that have been modified. The needs of the procedure must be designed from the results of the interview results that were analyzed using the thematic analysis. This research resulted in 8 eight draft procedures for news management that consists of the creation of the concept of news, submit regular news, submit secret news, received regular news, received secret news, news monitoring, archiving, and news emergency communications."

"PT XYZ adalah perusahaan yang bergerak di manufaktur otomotif. Saat ini web berperan sangat penting terhadap operasional di PT XYZ karena web tersebut mempermudah pertukaran data secara real time dan akurat antar organisasi dan pemangku kepentingan. Web yang dipublikasikan di internet juga akan rentan diserang, dilumpuhkan dan diambil datanya oleh peretas, terutama jika web tersebut masih terdapat vulnerability. Permasalahannya adalah aplikasi web PT XYZ yang dipublikasikan di internet memiliki vulnerability. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria keamanan yang harus dipenuhi di aplikasi web yang dikembangkan di PT XYZ dan membuat prosedur pengembangan aplikasi web yang dipublikasikan di internet yang memenuhi standar keamanan. Perancangan dilakukan menggunakan wawancara ahli keamanan informasi untuk memverifikasi draf prosedur pengembangan aplikasi web. Hasilnya dari penelitian ini adalah rekomendasi prosedur pengembangan aplikasi web yang sesuai dengan standar keamanan menggunakan OWASP secure software development lifecycle (S-SDLC) yang persyaratannya mengacu kepada OWASP top 10 risk 2017 dan pengujiannya mengacu kepada OWASP ASVS 3.0.1 dan OWASP testing guidance versi 4."

"ABSTRAKSebuah rancangan prosedur operasional standar POS untuk requirement engineering pada pengembangan perangkat lunak di Subdirektorat Integrasi Pengolahan Data Subdit IPD , Badan Pusat Statistik BPS , telah dihasilkan. BPS merupakan lembaga pemerintah non kementrian yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan sensus dan survei. POS requirement engineering disusun menggunakan soft system methodology SSM yang telah dimodifikasi dan scrum sebagai metode pengembangannya. Kebutuhan POS dirancang berdasarkan studi literatur, SBOK trade; Guide sebagai referensi best practice, serta penelitian sebelumnya untuk menentukan tahapan proses requirement engineering pada scrum. Wawancara dengan analisis tematik juga dilakukan untuk mengetahui kebutuhan organisasi BPS akan POS requirement engineering. Rancangan POS requirement engineering yang dihasilkan terdiri dari tiga buah POS, yaitu POS Tahap Inisiasi, POS Tahap Pengembangan, dan POS Tahap Perencanaan Iterasi. Konsep POS requirement engineering divalidasi kepada narasumber di Subdit IPD BPS yang telah mengikuti pelatihan pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan metode scrum. Selain itu, hasil rancangan POS juga divalidasi kepada Kepala Subdit IPD BPS dan menunjukkan bahwa rancangan POS dapat diimplementasikan namun memerlukan dukungan pimpinan dalam pelaksanaannya. Hasil rancangan POS requirement engineering ditujukan untuk standarisasi proses requirement engineering pada pengembangan perangat lunak di Subdit IPD BPS. Dengan dihasilkannya rancangan POS requirement engineering ini, diharapkan perangat lunak yang dihasilkan oleh Subdit IPD BPS menjadi berkualitas.

---

ABSTRACTA design of Standard Operating Procedure SOP for requirement engineering in software development in Data Processing Integration Subdirectorate Statistics Indonesia was resulted. Statistics Indonesia is non ministerial government institution that is responsible for conducting statistical surveys. SOP for requirement engineering was designed using modified soft systems methodology SSM . Scrum method is used as an approach. The needs of SOP is derived from literature, SBOK trade Guide as best practice, and previous research to determine the process in scrum. Interview with thematic analysis was also conducted to determine the needs of requirement engineering SOP from the organizations. The design of requirement engineering SOP consists of three steps Initiation, Development, and Iteration Planning. Concepts of requirement engineering SOP have been validated to the interviewees in Data Processing Integration Subdirectorate, who have had training software development using scrum. Futhermore, The design of SOP has been validated to the Chief of Data Processing Integration Subdirectorate. The result from validation process show that the design of SOP for requirement engineering can be implemented in Data Processing Integration Subdirectorate, but still need the support from high level management. The result is aimed to standardize the process of requirement engineering in Data Processing Integration Subdirectorate. With this SOP design, software produced by Data Processing Integration Subdirectorate is expected to achieve the quality."

"ABSTRAKSebuah rancangan prosedur operasional standar POS untuk requirement engineering pada pengembangan perangkat lunak di Subdirektorat Integrasi Pengolahan Data Subdit IPD , Badan Pusat Statistik BPS , telah dihasilkan. BPS merupakan lembaga pemerintah non kementrian yang bertugas untuk menyelenggarakan kegiatan sensus dan survei. POS requirement engineering disusun menggunakan soft system methodology SSM yang telah dimodifikasi dan scrum sebagai metode pengembangannya. Kebutuhan POS dirancang berdasarkan studi literatur, SBOK trade; Guide sebagai referensi best practice, serta penelitian sebelumnya untuk menentukan tahapan proses requirement engineering pada scrum. Wawancara dengan analisis tematik juga dilakukan untuk mengetahui kebutuhan organisasi BPS akan POS requirement engineering. Rancangan POS requirement engineering yang dihasilkan terdiri dari tiga buah POS, yaitu POS Tahap Inisiasi, POS Tahap Pengembangan, dan POS Tahap Perencanaan Iterasi. Konsep POS requirement engineering divalidasi kepada narasumber di Subdit IPD BPS yang telah mengikuti pelatihan pengembangan perangkat lunak dengan menggunakan metode scrum. Selain itu, hasil rancangan POS juga divalidasi kepada Kepala Subdit IPD BPS dan menunjukkan bahwa rancangan POS dapat diimplementasikan namun memerlukan dukungan pimpinan dalam pelaksanaannya. Hasil rancangan POS requirement engineering ditujukan untuk standarisasi proses requirement engineering pada pengembangan perangat lunak di Subdit IPD BPS. Dengan dihasilkannya rancangan POS requirement engineering ini, diharapkan perangat lunak yang dihasilkan oleh Subdit IPD BPS menjadi berkualitas.

---

ABSTRACTA design of Standard Operating Procedure SOP for requirement engineering in software development in Data Processing Integration Subdirectorate Statistics Indonesia was resulted. Statistics Indonesia is non ministerial government institution that is responsible for conducting statistical surveys. SOP for requirement engineering was designed using modified soft systems methodology SSM . Scrum method is used as an approach. The needs of SOP is derived from literature, SBOK trade Guide as best practice, and previous research to determine the process in scrum. Interview with thematic analysis was also conducted to determine the needs of requirement engineering SOP from the organizations. The design of requirement engineering SOP consists of three steps Initiation, Development, and Iteration Planning. Concepts of requirement engineering SOP have been validated to the interviewees in Data Processing Integration Subdirectorate, who have had training software development using scrum. Futhermore, The design of SOP has been validated to the Chief of Data Processing Integration Subdirectorate. The result from validation process show that the design of SOP for requirement engineering can be implemented in Data Processing Integration Subdirectorate, but still need the support from high level management. The result is aimed to standardize the process of requirement engineering in Data Processing Integration Subdirectorate. With this SOP design, software produced by Data Processing Integration Subdirectorate is expected to achieve the quality."

"ABSTRAK<>br>Dari hasil penetration testing yang dilakukan oleh PT PQR, disimpulkan bahwa tata kelola keamanan informasi di PT XYZ belum baik dan masih berada di level 3,5 Indeks KAMI. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana rancangan prosedur operasional standar vulnerability management yang dapat diterapkan di PT XYZ, dengan hasil akhir berupa rancangan prosedur vulnerability management yang sesuai dengan indikator indeks KAMI dan dapat diterapkan di PT XYZ. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja ISO 27002:2013 sebagai kerangka kerja utama untuk perancangan proses vulnerability management dan menggunakan pendekatan PDCA untuk detil dari masing-masing aktivitasnya. Metodologi penelitian yang digunakan adalah studi kasus penelitian kualitatif menggunakan hermeneutics. Hasil dan kesimpulan dari penelitian ini adalah rancangan prosedur operasional standar vulnerability management yang sesuai dengan indikator indeks KAMI. Rancangan yang telah dibuat telah divalidasi oleh kepala Divisi Infrastruktur, Operasional, dan Kepatuhan dan telah mengikuti format penyusunan Prosedur Operasional Standar Divisi Infrastruktur, Operasional, dan Kepatuhan PT XYZ

---

ABSTRACT<>br>From the results of PT PQR penetration testing, it is concluded that governance of information security in PT XYZ still at the level 3.5 of index KAMI. This research focuses on how vulnerability management Standard Operating Procedure SOP will be designed in PT XYZ, with the results vulnerability management SOP in accordance with index KAMI indicator and can be applied in PT XYZ. This research using ISO 27002 2013 as a main framework for designing vulnerability management process and using PDCA approach for details of each activity. Qualitative analysis with hermeneutics is used for the research method. In the conclusion, had beed developed vulnerability management SOP draft that fit with index KAMI indicator and the organization. Vulnerability management SOP draft had been validated by the division head of Infrastructure, Operational, and Assurance Division PT XYZ and already followed the SOP format in PT XYZ Infrastructure, Operational, and Assurance Division."

"Sebagian besar organisasi teknologi informasi (TI) telah melakukan perencanaan teknologi tetapi belum melakukan perencanaan strategis bisnis. Akibatnya banyak organisasi teknologi informasi yang cenderung berorientasi produk dengan cara secara berulang menawarkan produk berbasis teknologi yang sudah seringkali mereka tawarkan, dibandingkan berorientasi kepada konsumen dan berusaha keras secara konsisten menawarkan jasa yang terbarukan sebagai wujud penyesuaian dengan meningkatnya kebutuhan konsumen. Penerapan metodologi perencanaan strategis bisnis pada organisasi TI, dianggap dapat memberikan manfaat kepada organisasi TI. Manfaat utamanya adalah menjaga kesesuaian fungsi bisnis TI dengan kebutuhan konsumen, memberikan pandangan yang menyeluruh tentang lingkungan bisnis, memberikan kerangka untuk menyusun prioritas pengalokasian sumberdaya, sebagai proses untuk mengidentifikasi perubahan teknologi, dan memberikan kemampuan untuk menilai manfaat sebenarnya dari teknologi informasi. Momentum reformasi dan revitalisasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) memberikan peluang penerapan metodologi perencanaan strategis bisnis untuk mengembangkan sebuah unit bisnis Pusat Informasi Pengembangan Wilayah (PIPW) pada Direktorat Kebijaksanaan Teknologi untuk Pengembangan Wilayah (KTPW). Penerapan metodologi perencanaan strategis bisnis pada organisasi PIPW ditujukan agar pengembangan PIPW sejalan dan mampu memenuhi kebutuhan direktorat dan konsumen direktorat KTPW bukan semata-mata pengembangan teknologi yang jauh dari kebutuhan masyarakat pengguna. Tujuan akhir dari pengembangan unit bisnis PIPW adalah meningkatkan daya saing direktorat KTPW.

---

For the most part, the typical information technology (IT) organization has engaged in technology planning but not strategic business planning. As a consequence, many information technology organization have tended to be product oriented, repeatedly offering product based on familiar technologies similar to those they have always offered, instead of being user oriented and striving to offer constantly evolving services in synchronization with emerging user requirements without embedded technology prejudice. Application of strategic business planning methodologies (SBPM) on IT organization are beliefed to give some benefit. The primary benefit are : maintenance of continous realignment of IT function with the need of user community, holistic view of the business, a framework for the priority allocation of resources, a process to identify technology shift, and ability to realize the true benefit of IT technologies. Reformation momentum and revitalization of Agency of Assessment and Aplication Technology (BPPT) give a chance to aplicate SBPM for development of Regional Development Information Center (PIPW) on Directorate Technology Policy for Regional Development (KTPW). Aplication of SBPM on PIPW are directed to synchronize PIPW development with KTPW business need, not only technology development without concurrencies with user community need. Final objective of PIPW development are improvement ofKTPW competitiveness."