Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi ketiga merupakan bentuk peg'anjian yang memberikan kewenangan kepada pengusaha atau kontraktor untuk melakukan usaha pertambangan dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan. Dalam perkembangan lebih lanjut, Undang-Undang Nomor I I Tahun 1967 diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam ketentuan peralihannya, pemegang PKP2B harus menyesuaikan Pe{anjian dalam waktu 1 (satu) tahun. Salah satu penyesuaian yang dilakukan adalah penambahan klausula bea keluar dalam amandemen.Permasahan yang timbul dalam penulisan ini adalah posisi PT XXX dengan Pemerintah dalam renegosiasi terkait penambahan klausula bea keluar dan bagaimana agar renegosiasi dapat dicapai dengan musyawarah mufakat.Metode dalam penulisan ini adalah metode kepustakaan yang bersifat yuridis normatif. Tipe penelitian dalam penelitian ini bersifat preskriptif dan alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan. Pendekatan yang ditempuh dalam penulisan ini adalah pendekatan kualitatif.Dalam kajian ini, Penulis mengambil kesimpulan bahwa bea keluar dapat dimasukkan dalam amandemen apabila ada kesepakatan dan para pihak menghargai dan menghormati isi PKP2B yang telah ditandatangani. Kajian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan pemegang PKP2B generasi ketiga untuk menemukan solusi sehingga amandemen yang telah tertunda enam (tahun) dapat segera ditandatansani.

---

ABSTRACT

The 3rd generation of Work Agreement on Coal Mining Exploitation (PIG2B) is a form of agreement which granting authorization to the employer or contractor to engage in mining exploitation work in accordance with Law Number 11 of 1967 on Basic Mining Regulation. Law Number I I of 1967 was later amended by Law Number 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining. Under the transitory provisions, the holder of PKP2B is required to amend the Agreement within a period of I (one) year. One of such amendments is to supplement the clause of export duty set forth in an amendment.

The subject matter which arises in this paper is the position of PT XXX with the Government in the renegotiation on the addition of clause of export duty and how such renegotiation can be concluded deliberately.

The method applied in the process of completing this paper is juridical normative literature study. The type of research is prescriptive and data collection instrument used in this research is documentary study or literary study. The approach taken in this paper is qualitative approach.

In this study, the writer has drawn conclusion that the clause of export duty can be incorporated into the amendment upon mutual agreement and honor of the parties of the substance of upon which PKP2B is signed. This study is expected to provide input for the govemment and holders PKP2B third generation to find a solution so that the amendments that had been delayed six (years) could be signed soon."

"Penelitian ini bertujuan membahas mengenai kebijakan bea keluar atas crude palm oil (CPO) ditinjau dari fungsi reguleren. Yang merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengendalikan penjualan CPO keluar Indonesia. Pemerintah menerapkan kebijakan bea keluar ini sebenarnya sebagai instrumen perdagangan akan tetapi pendapatan yang diterima dari kegiatan ekspor CPO ini sangat membantu dalam menyeimbangkan pengeluaran dan penerimaan pada anggaran Negara. Namun pemerintah juga harus menjaga persediaan minyak sawit untuk kebutuhan dalam negeri dan untuk menjaga kestabilan harga minyak goreng dalam negeri.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan pemerintah yang menetapkan kebijakan bea keluar atas CPO ini sebagai instrumen perdagangan padahal penerimaan Negara dari hasil pengenaan bea keluar tidaklah sedikit.

---

This study discusses the export duties policy on crude palm oil (CPO) in terms of function of regulation. Which is a policy made by the government to control the export of Indonesian CPO. Government implementing the export duties policy on crude palm oil (CPO) as an instrument of trade is in fact but the income earned from the export of CPO is very helpful in balancing expenditures and revenues in the state budget. But the government should also keep supplies of palm oil for domestic needs and to maintain price of domestic cooking oil stability.

This study aims to analyze the government's consideration set export duties policy on CPO is as trading instruments while state revenue from the imposition of export duties is not little."

"Besarnya potensi komoditas nikel di Indonesia menjadikannya salah satu komoditas ekspor terbesar Indonesia. Untuk melakukan optimalisasi atas potensi tersebut pemerintah  memberlakukan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mentah, untuk mendukung percepatan hilirisasi dan pertumbuhan industri dalam negeri. Kebijakan tersebut direspon negatif dari pihak Uni Eropa dan dilayangkan gugatan pada World Trade Organization (WTO). Dalam konteks kegiatan ekspor penerapan bea keluar merupakan salah satu alternatif kebijakan yang dapat diimplementasikan, namun hingga saat ini belum terdapat komunikasi yang terintegrasi dalam pemerintah untuk merespon permasalahan tersebut. Berdasarkan pemaparan diperlukan analisis lebih lanjut atas faktor yang berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis formulasi kebijakan bea keluar nikel ditinjau dari multiple stream theory untuk memaparkan lebih lanjut atas beberapa faktor yang berpengaruh terhadap proses formulasi kebijakan tersebut dengan problem stream, policy stream, dan politics stream. Penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma post positivist dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini memaparkan bahwa kebijakan bea keluar nikel sudah memiliki urgensi pada problem stream. Pada policy stream, diketahui belum terdapat keterlibatan yang intensif antar pemangku kebijakan. Serta, pada politics stream, pemangku kepentingan memiliki keberpihakan terhadap kondisi industri hilirisasi yang baru saja berkembang. Kebijakan bea keluar memiliki peluang untuk dapat menjadi sumber penerimaan dalam negeri, serta memiliki tantangan dari hadirnya konfontrasi baik dari pelaku industri dan juga WTO sebagaai pihak eksternal.

---

The significant potential of nickel commodities in Indonesia makes it one of the country's largest export commodities. To optimize this potential, the government has implemented a policy banning the export of raw nickel ore to support the acceleration of downstream processing and domestic industrial growth. This policy has been met with negative responses from the European Union and resulted in a lawsuit filed at the World Trade Organization (WTO). In the context of export activities, the implementation of export duties is one alternative policy that can be considered. However, to date, there has been no integrated communication within the government to address this issue. Based on this situation, further analysis is required on the factors influencing the policy formulation process. The objective of this research is to analyze the formulation of nickel export duty policy from the perspective of the multiple stream theory, to further elaborate on the various factors affecting this policy formulation process, namely the problem stream, policy stream, and politics stream. This research employs a post-positivist paradigm approach, with data collected through field studies and literature review. The results of this study indicate that the urgency of the nickel export duty policy is evident in the problem stream. In the policy stream, there is a lack of intensive involvement among policymakers. Additionally, in the politics stream, stakeholders show support for the nascent downstream industry. The export duty policy has the potential to become a source of domestic revenue but also faces challenges from confrontations with both industry players and external parties such as the WTO."

"Penelitian ini membahas kebijakan penyetaraan perlakuan PPN atas ekspor BKP yang dihasilkan oleh kegiatan usaha jasa maklon dengan kegiatan usaha manufaktur. Tujuan penelitian adalah menggambarkan latar belakang munculnya kebijakan penyetaraan perlakuan PPN atas ekspor BKP yang dihasilkan kegiatan usaha jasa maklon dan kegiatan usaha manufaktur, menganalisis kebijakan perlakuan PPN atas ekspor BKP yang dihasilkan kegiatan usaha jasa maklon jika ditinjau dari konsep taxable supplies dan menggambarkan perbandingan kebijakan perlakuan PPN atas kegiatan impor dan ekspor BKP sehubungan dengan kegiatan usaha jasa maklon menurut kelaziman internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitan deskriptif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan ini dilatarbelakangi oleh perlunya kapastian dalam pengkreditan pajak masukan atas kegiatan impor yang dilakukan oleh pengusaha penyedia jasa maklon guna mendukung daya saing. Konsep supplies of goods sulit diterapkan pada transaksi lintas negara karena pendekatan arus barang yang melintas batas yurisdiksi menjadi overrule dan lebih kuat penggunaannya dibandingkan dengan pendekatan arus hak. Kebijakan perlakuan PPN atas impor dan ekspor BKP sehubungan dengan jasa maklon yang diterapkan di Indonesia berbeda dengan yang diterapkan di negara lain.

---

This study discusses the equal treatment policy of VAT on exported goods produced through toll manufacturing and full manufacturing in Indonesia. The purpose of this study is to describe the background of equal treatment policy of VAT on exported goods produced through toll manufacturing and full manufacturing in Indonesia, analyze the policy of VAT treatment on exported goods produced under toll manufacturing based on taxable supplies, and describe the policy of VAT on imported and exported goods related to toll manufacturing activity based on international customary. This study used a quantitative approach to the type of descriptive research.

The study concluded that the policy triggered by the certainty problem on input VAT caused by the import activity conducted by toll manufacturers. The supplies of goods concept becomes irrelevant on cross border transaction because the flow of rights is being overuled by the flow of goods when goods pass the custom boundaries. The policy of VAT on imported and exported goods related to toll manufacturing activity that applied in Indonesia is different than in the other countries."

"Permasalahan yang dibahas dalam penetitian ini dibatasi pada pola-pola kemungkinan terjadinya restitusi pada PPN atas barang ekspor yang fiktif serta terjadinya hal tersebut sebagai akibat pola hubungan kerja antara Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang kurang baik. Teori yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan tesis ini mencakup sistem pembayaran pajak. Self Assessment System merupakan suatu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung membayar, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang tertuang sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Teori lain yang digunakan adalah teori koordinasi. Koordinasi merupakan istilah yang dapat diartikan sebagai proses untuk memastikan bahwa aktititas individu maupun kelompok yang saling berkaitan berjalan sedemikian rupa sehingga mereka saling melengkapi satu sama lain dan memberikan sumbangan yang maksimal pada pencapaian tujuan keseluruhan organisasi. Dalam menjalankan tugasnya, fungsi koordinasi dalam organisasi perlu mendapatkan dukungan yang optimal dari bagian-bagian di dalam organisasi. Bentuk-bentuk koordinasi dalam organisasi antara Iain koordinasi berantai, koordinasi timbal balik dan koordinasi dalam memanfaatkansumber daya (Hill, C.W.L. dan John, G.R. 1995 : 115); Penelitian ini mengganakan metode deskriptif. Dengan metode ini penulis membuat deskripsi gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang dianalisis dalam kaitannya dengan pola hubungan kerja Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam hal pemberian restitusi PPN. Dengan metode ini juga penulis mencari fakta dengan mengadakan observasi Iapangan sebagai upaya memperoleh data yang mengakibatkan terjadinya restitusi PPN atas barang ekspor fiktif. Faktur Pajak fiktif adalah faktur pajak yang dibuat tanpa adanya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Hal ini berarti bahwa seluruh kegiatan transaksi sebenarnya tidak terjadi, baik nama/jenis barang/jasa yang menjadi obyek transaksi jumlah nilai dan harga yang ada di faktur pajak serta PPN yang dipungut semuanya fiktif. Pola penerbitan Faktur Pajak tiktif dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1. PKP, merupakan Pengusaha Kena Pajak yang identitasnya fiktif (NPWP, Nomor Pengukuhan PKP, dan Kode Seri Faktur), 2. PKP yang identitasnya (NPWP, Nomor Pengukuhan PKP dan Kode Seri Faktur, dikeluarkan secara resmi oleh Kantor Pelayanan Pajak, tetapi identitas ini hanya bersifat sementara saja yang sewaktu-waktu dapat pindah lokasi dengan cepat. Hal ini dilakukan dengan cara: a) Tidak memasukkan Surat Pemberitahuan Masa; b. Memasukkan Surat Pemberitahuan Masa, tetapi tidak ada transaksi; c. Memasukkan Surat Pemberitahuan Masa, ada transaksi tetapi Pajak Keluaran sama dengan Pajak Masukan; d. Memasukkan Surat Pemberitahuan Masa, menyetor pajak dengan jumlah kecil. Untuk melaksanakan pemrosesan dan pemeriksaan pajak dalam rangka pemberian restitusi Pajak Pertambahan Nilai atas barang ekspor sumber daya manusia di Direktorat Jenderal Pajak pada bagian/seksi PPN baik di daerah (KPP) maupun di wilayah (Kanwil DJP) dan kantor pusat telah memiliki tingkat pendidikan formal dan non formal seperti pelatihan yang baik sehingga memiliki tingkat kemampuan, teknik dan kinerja juga baik. Pada pelaksanaan sistem dan prosedur kadang tidak terstruktur atau tidak berurutan, bahkan masih ada ditemukan kekurang-telitian. Sistem dan prosedur restitusi PPN atas barang ekspor mensyaratakan dokurnen yang dikeluarkan oleh instansi Iain seperti PEB dan persetujuan ekspor dari kepabeanan Bea dan Cukai, tanda penerimaan barang yang di ekspor atau Bill of Lading /Airway Bill dari jasa pelayaran. Karena instansi tersebut berjalan sendiri-sendiri maka kondisi ini sering dimanfaatkan oleh eksportir nakal untuk meiakukan praktek restitusi pajak PPN dengan ekspor fiktif. Disamping kurangnya koordinasi, cek dan ricek yang jelas dan prosedur restitusi pajak PPN atas barang ekspor, juga rentannya petugas terhadap godaan untuk berbuat curang dengan imbalan uang dari eksportir nakal.

---

The matters being discussed in this research is limited to the possible pattern of how the fictive VAT restitution on exported goods happens related to problems in the cooperation between the General Directorate of Taxation and the General Directorate of Custom and Excise. The theory taken as the reference for this thesis includes the tax payment system theories. Self Assessment System is a system which lays confidence on the tax payers to count, to pay, and report their own tax according to the applicable taxation law. Other theory being used is coordination theory. Coordination is the proper term that may be translated as the process of assuring that related individual and group activities run concurrently so that they supplement each other and give an optimal contribution to the achievement of organizational objectives. In carrying out its tasks, coordination function in an organization must have an optimal support from each entity in it. The forms of coordination within an organization such as: chain coordination, mutual coordination, and coordination in using resources (Hill, C.W.L. and John, GR., 1995:115). The research uses descriptive method. By which the writer made description, systematical illustration, using factual and accurate facts, characteristics and relationship between the analyzed phenomenon and the cooperation pattern of both General Directorates in VAT restitution application. By using this method the writer also conducted some observation to look for some facts and data of the causes of this phenomenon. A fake Tax invoice is one that is made without any submission of Taxable Goods or Services. It means that the whole transaction has never happened; all names/types of goods/services as the object of the transaction as well as prices/values written on the invoice are artificial. The modus of the issue of this fictive invoice can be identihed as follows: 1. PKP, the Taxable Businessman uses a fake identification such as (NPWP, the Tax Payer Verification Number and Invoice Serial Number), 2. The PKP is a real one, issued by the Office of Tax Service, but it is only valid for a short period and can be transferred quickly to other places at anytime by: a) Not including the Period Notiiication Letter; b. including the Period Notification Letter, but without any transaction; c. including the Letter of Notification, with a transaction but the value of the Output Tax is equal to the Input Tax; d. including the Letter of Notification, paying only a small amount of tax. To carry out the tax processing and examination in order to apply the VAT restitution on exported goods, human resources available in the General Directorate of Taxation especially in the VAT unit in the District Office (KPP) or Territorial Office (Kanwil DJP) already possess the required formal and informal education such as adequate trainings so that they have a good capability, techniques and also performance. During the performing their duties, whenever there is a problem in doing the tasks, the resolution to the problem still has not been made in a tactful, responsive and thorough manner. As an example, they still can not come up with an answer at the time of clarification. Furthermore, in the execution of systems and procedures sometimes done in an unsystematic and unorganized ways, even there are still evidences of carelessness. The system and procedure of VAT restitution on exported goods requires document issued by others instances such as the PEB and export approval from the Custom and Excise service, Bill of Lading/Airway Bill from the airways services. Besides the lack of coordinat a thorough check and re-check and a flawless procedure of implementation is obviously needed, also the tendency of the official getting seduced to corrupt or take a bribe from the naughty exporters. The fictive export VAT restitution is a form of organized crime where the crime cannot be conducted without the involvement of officers from custom, tax service, airwayslshipping companies and the bank. This kind of crime is classified into some modus which are: VAT mark-up on raw materials for export; documents counterfeiting; mark-up or fake the content and/or volume of exported goods; and also the goods is not being transported to the destination country but come back to the exporter's warehouse."

"ABSTRAKPenelitian ini meneliti mengenai efektivitas dari implementasi kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementara sebagai instrumen tindakan pengamanan sementara atas produk kain dalam negeri. Kebijakan ini diatur melalui aturan PMK No. 162/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara Terhadap Impor Produk Kain. Penetapan kebijakan ini dilatar belakangi oleh permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) atas dasar bukti adanya lonjakan impor kain yang mengakibatkan injury terhadap industri kain dalam negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data , yaitu studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan BMTPS yang diatur dalam PMK No. 162 tahun 2019 belum mencakup keseluruhan pos tarif produk kain yang menderita injury akibat lonjakan impor. Namun, implementasi kebijakan BMTPS ini cukup efektif dalam menekan lonjakan impor produk kain. Dalam kata lain kebijakan ini merupakan kebijakan yang tepat untuk menekan lonjkan impor kain. Namun, tindakan safeguard ini belum dapat dikatakan efektif dalam memulihkan kerugian serius yang diderita industri dalam negeri, karena hanya berlaku selama 200 hari. Untuk dapat melihat apakah tindakan safeguard ini telah efektif dalam memulihan kerugian serius yang di derita industri dalam negeri, maka perlu diterapkan secara definitif selama tiga tahun.

---

ABSTRACT

This thesis analyzes the effectiveness of the implementation of import duties provisional safeguard measures on fabric products. The policy set through the Minister of Finance Regulation that is PMK No. 162 / PMK.010 / 2019 regarding The Imposition of The Implementation of Imports of Duties Provisional Safeguard Measures Againts Fabric Import Products. The determination of the policy is motivated by the application of the Indonesian Textile Association on the basis of evidence showing a surge in imports which resulted in serious injury to the domestic industry. This thesis uses a post-positive approach with data collection techniques is field reserch through in-dept interview and literature study. The result shows that the tarrif posts are specified in the PMK No. 162/2019 do not cover all fabric products that have suffered serious injuries due to the surge in imports, which makes some fabric entrepreneurs feel disappointed. Even though, the implementation of provisional safeguard measures duties on fabric product import duties are quite effective in suppressing the surge in fabric imports. In other words this policy is the right policy to overcome the surge in fabric imports which is detrimental to the domestic industry. However, the safeguard measures cannot yet be said to be effective in recovering the serious injury suffered by the domestic industry, because it is only for 200 days. To be able to see whether this safeguard measure has been effective in recovering serious injuries to the domestic industry, it must be applied definitively for three years.

"

"ABSTRAK

Industri pertambangan batubara menjadi pendukung pembangunan nasional melalui perannya sebagai penyumbang lebih dari 12 persen nilai ekspor Indonesia. Peran dan keberlangsungannya rentan terhadap volatilitas harga komoditas dan perkembangan ekonomi global. Penelitian ini bertujuan menganalisis volatilitas harga batubara selama periode 2009 ndash; 2014 serta dampaknya terhadap kinerja ekspor batubara Indonesia. Dengan menggunakan model ARCH/GARCH volatilitas harga batubara acuan HBA bervariasi antar waktu time varying dan rata-rata dibawah volatilitas harga minyak Indonesian Crude Price ICP . Analisis dengan metode Error Correction Model ECM menunjukkan bahwa volatilitas HBA berpengaruh positif terhadap kinerja ekspor dengan penyesuaian keseimbangan pada periode berikutnya. Volatilitas ICP cenderung berdampak negatif terhadap kinerja ekspor sesuai perannya sebagai faktor produksi batubara.

---

ABSTRACT

Coal mining industry supporting national development through its role as a contributor to more than 12 percent of Indonesia 39 s export value. The role and sustainability are vulnerable to commodity price volatility and global economic developments. This study aims to analyze coal prices volatility during period 2009 to 2014 and its impact on Indonesian coal exports performance. Analyze using GARCH model shows that reference coal price HBA volatility varies over time and below Indonesian Crude Price ICP volatility. Error Correction Model ECM analysis shows HBA volatility has positive effect on export performance with balance adjustment in the next period. ICP volatility tends to negatively impact on export performance according to the role as a coal production factor."

"Tesis ini dibuat untuk mengetahui bagaimana kinerja ekspor manufaktur padat sumberdaya pertanian dengan tiga pendekatan, yaitu Constant Market Share, Revealed Comparative Advantage, dan Trade Specialization Ratio. Periode penelitian yang digunakan mulai dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1998. Hasil perhitungan constant market share (CMS) menunjukkan bahwa pada tahun 1986 sannpai dengan tahun 1993 nilai ekspor Indonesia untuk komoditas manufaktur padat sumberdaya pertanian (SITC 611, 612, 613, 634, dan 635) masih mengalami peningkatan, walaupun peningkatan nilai ekspor ini mengalami penurunan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Nilai ekspor yang bernilai positif ini lebih disebabkan karena positifnya efek pertumbuhan dunia dan efek Jaya saing. Pada saat negatifnya efek daya saing di pasar internasional, mulai tahun 1994 sampai dengan tahun 1998 terjadi penurunan yang sangat tajam untuk nilai ekspor-Indonesia untuk komoditas manufaktur padat sumber daya pertanian.Krisis ekonomi yang dimulai pada awal 1997 yang disebabkan depresiasi rupiah ternyata membawa dampak yang besar terhadap perekonomian Indonesia. Depresisasi rupiah yang terjadi seharusnya mampu meningkatkan nilai ekspor ternyata tidak terjadi, hal ini menunjukkan bahwa daya saing Indonesia untuk komoditas ini sangat lemah di dunia Internasional. Oleh karena itu negara kita harus meningkatkan kualitas dari komoditas yang di ekspor dan memperhatikan aspek-aspek lainnya yang menjadi penyebab lemahnya daya saing Indonesia di pasar Internasional. Perlunya perhatian Pemerintah yang lebih dalam menjalankan roda perekonomian sehingga produksi menjadi lebih efisien dan perlu ditingkatkan peran ekspor komoditas yang padat sumberdaya pertanian karena basis Indonesia dalam produksi ada pada sumberdaya pertanian.

---

This thesis is made to know how export working heavy agriculture with three approaches, which is Constant Market Share, Revealed Comparative Advantage and Trade Specialization Ratio. Period of research which is in use start from 1986 until 1998. The result of constant market share (CMS) calculation shown that in the year of 1986 until 1993 Indonesian value of export for the commodity of heavy agriculture resources manufacture (SITC 611, 612, 613, 634 and 635) still continuing to improvement, although this value of improvement still decline to reduction from year to year. The value of export which has positive mark is causes more of the positive effect of the world growth and competitive effect. By the time that competitive effect at the International market which have negative, from 1994 until 1998 become decline that so hard of Indonesia export value for the commodity of heavy manufacture agriculture resources.Economic crisis which is began at the earlier 1997 causes by rupiah depreciation bring the huge side effect of Indonesian economic. Rupiah depreciation should capable to improve export value in fact not happened. This is shown that Indonesian competitive for these commodity very weak at the International world. Because of that our country have to improvement the quality from commodity which is going to export and give full attention of another aspect which is causes weakness of lndonesian competitive at the International market. The government should to give lull attention to continuing economic cycling that production more efficient and to improve commodity of export which is have heavy agriculture because Indonesian base on production exist on agriculture resources."

"Menggunakan data sekunder dan jenis data tahunan periode tahun 1975 - 1991, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mcmpengaruhi volume ekspor minyak sawit mentah (CPO) Indonesia dengan me - ngambil kasus ekspor ke Belanda sebagai negara konsumen utama CPO Indonesia yang mengkonsumsi rata-rata 55 % dari total ekspor Indonesia periode 1975 - 1991. Dengan metode OLS dan model analisis Regresi ber - ganda serta bentuk fungsi dugaan pada model yang digunakan adalah model linear, hasil analisis menunjukkan bahwa volume ekspor minyak sawit Indonesia dipengaruhi oleh . Pertama, produksi minyak sawit (CPO) Indonesia berpe - ngaruh positif sebesar 0,25. Hal ini menunjukkan keberhasilan Pemerintah dalam meningkatkan produksi minyak sawit melalui periuasan areal dan penggunaan bibit unggul yang dilakukan sejak tahun 1975. Kedua, harga CPO Indonesia berpengaruh sebesar 0,90. Hal ini menunjukkan I1arg sangat sensitif terhadap permintaankarena sebagai bahan baku industri, produk CPO adalah seragam dengan mutu/komposisi kandungan bahan yang sudah ditetapkan. Ketiga, harga minyak kedele di Belanda berpengaruh sebesar 0,05 terhadap volume ekspor CPO Indonesia. Keempat, harga minyak rape di pasar Belanda berpengaruh negatif sebesar 0,08. Hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan minyak sawit di Belanda adalah sebagai komplementer bagi minyak kedelei dan sebagai substitusi terhadap minyak rape. Beberapa saran dari hasil penelitian ini adalah Pertama, perlu segera diambil langkah-langkah kearah jaminan suplai CPO Indonesia kenegara konsumen. Jaminan ml meliputi kesesuaian dalam pemenuhan terhadpap volume permintaan, tepat dalam waktu penerimaan barang dan kualitas produk terjaga sampai ketangan konsumen. Dengan cara ini diharapkan dapat terbentuk jaminan dalam pemasaran produkCPO Indonesia karena industri CPO dinegara konsumen akan merasa aman terhadap pengadaan bahan baku industrinya sehingga bersedia mengadakan kontrak pembelian jangka panjang. Kedua, produsen harus berusaha untuk meningkatkan efisiensi dalam biaya produksi sehingga harga produknya mampu bersaing dengan produk yang sama dari produsen negara lain. Ketiga, Ketiga, produsen CPO harus dapat mengantisipasi perubahan nilai mata uang negaramitra dagangnya terhadap US Dollar. Keempat, perlu diadakan pengembangan pasar melalui diversifikasi produk yaitu mengekspor minyak sawit yang telah diolah ( Processed Palm Oil/ PPO } sehingga dapat memasarkan produk PPO kienegara sedang berkembang yang pada umumnya tingkat pertumbuhan konsumsiminyak nabati dan lemaknya sedang tinggi."

"AJIAN KINERJA EKSPOR KOPI INDONESIA : STUDI PENDEKATANKONSTANTA PANGSA PASARx + 128 halaman, 17 tabel, 5 IampiranDaftar Pustaka : 9 buku + 3 jumal + 10 majalah + 8 makalah (1994-2000)Kopi merupakan komoditas yang cukup berperan sebagai penghasildevisa bagi negara. Selain sebagai pemasok devisa, kopi juga berperandalam menghidupi Iebih kurang 7 juta petani perkebunan yang terlibat dalamproses produksinya. Tunmnya pertumbuhan ekspor komoditas ini,herdampak kepada menurunnya perolehan devisa dan pendapatan parapetani perkebunan kopi. Analisis dengan menggunakan Konstanta PangsaPasar (Constant Market Share-ICMS) dapat memperiihatkan kinerja eksporkomoditas kopi Indonesia. Dari hasil analisis dapat diketahui pengamh impordunia, komposisi komoditas dan daya saing terhadap pertumbuhan eksporkopi Indonesia. Berdasarkan pengaruh ketiga fakior tersebut dapatdipergunakan sebagai masukan untuk menentukan kebijakan selanjutnya. erdasarkan analisis dari hasil perhitungan CMS, diketahui bahwa dipasar Polandia_ kinelia ekspor extract. etc. of coffee Indonesia Iebih baikdibandingkan dengan co#ee, not. roasted. Di pasar Jepang, kineria eksporcoffee, roasted dan extract. etc. of coffee Indonesia, juga Iebih baikdibandingkan dengan coffee, not roasted. Seperti halnya di Polandia, kurangbaiknya kinelja coffee, not roasted Indonesia di Jepang, juga diakibatkankarena Indonesia mengkonsentrasikan ekspor komoditas ini ke .Jepang yangrata-rata pertumbuhan pennintaanya berada dibawah rata-rata permintaankeseluruhan komoditas yang diimpor Jepang.Berdasarkan hal-hal tersebut, untuk ekspor coffee, not roastedIndonesia baik ke Polandia maupun ke Jepang, disarankan untukmengkonsentrasikan ekspornya ke pasar yang pertumbuhan kcmoditasnyarelatif Iebih cepat. Disamping itu, diharapkan Indonesia dapat Iebihmendorong peningkatkan ekspor extract. etc. ofcoffee dengan pertimbanganbahwa selain Indonesia memiliki daya saing, komoditas ini memiliki nilaitambah yang tinggi. Hal Iain adalah perlu dilakukannya studi Iebih Ianjutuntuk mengidentitikasikan pengaruh daya saing pada industii kopi Indonesiauntuk membantu pengembangan kebqakan yang tepat sebagai upayameningkatkan daya saing komoditas kopi indonesia."