Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Melalui pemanfaatan kemajuan teknologi, bank berusaha untuk memberikan fasilitas terbaik dalam melayani nasabah, salah satunya dengan ATM. Penggunaan ATM ini berkaitan dengan kemudahan dalam bertransaksi keuangan. Kemudahan dari layanan ATM membuat nasabah tidak perlu pergi ke bank dalam penarikan uang ataupun melakukan suatu transaksi transfer pemindahan uang yang ada pada rekening tabungan. Dalam penggunaan ATM risiko juga sering dihadapi oleh nasabah ataupun bank salah satunya risiko teknologi yang berhubungan dengan kehandalan dari keamanan sistem, salah satunya berkaitan dengan kegagalan sistem ATM. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dikarenakan bahan penelitian yang digunakan penulis adalah bahan-bahan hukum. Pertanggungjawaban bank jika terjadi kegagalan transaksi yang merugikan nasabah dengan menangani pengaduan nasabah, mengupayakan penyelesaian atas kerugian yang diderita nasabah melalui forum mediasi perbankan dan bertanggung jawab kepada konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai penyelenggara.

---

Through the utilization of advances in technology, banks are trying to provide the best facilities in serving customers, one of them with ATM. ATM usage is related to the ease of financial transactions. Ease of ATM services to make customers do not need to go to the bank to withdraw money or make a transfer of money transfer transactions that exist on savings accounts. Risks in the use of ATM are also often faced by customers or bank one technological risks associated with the reliability of safety systems, one of which relates to the failure of the ATM system.

In this study, the authors used normative juridical research method because the material used in this study is the author of legal materials. Bank liability in case of failure of transactions detrimental to customers and handling customer complaints, seek settlement of losses by clients through banking mediation forum; and responsible to consumers for losses incurred due to errors administrators and employees of the organizers."

"Peranan Central Counter Party (CCP) dalam transaksi keuangan terutama di pasar derivatif menjadi perhatian dan komitmen negara anggota G20 termasuk Indonesia untuk diimplementasikan karena terjadinya krisis global pada tahun 2008-2010. Derivatif memiliki peran penting sebagai alternatif investasi dan pendanaan serta sebagai sarana lindung nilai (hedging) bagi investor terhadap risiko perubahan harga aset keuangan yang tidak dapat diprediksi sehingga menempatkan investor dalam posisi rugi (loss). Namun, derivatif juga bisa berdampak negatif dalam hal pelaksanaannya dilakukan secara tidak wajar sehingga bisa berdampak pada stabilitas keuangan dan kerugian investor. Implementasi komitmen pendirian CCP derivatif direalisasikan Bank Indonesia dengan menerbitkan regulasi pada tahun 2019 yang mengatur CCP untuk Transaksi Derivatif Suku Bunga dan Nilai Tukar (CCP SBNT). Pendirian CCP SBNT yang berada dalam lingkup pasar uang memiliki tantangan tersendiri, baik dari sisi pendanaan maupun penyediaan sumber daya manusia yang memadai, sehingga salah satu pilihan yang mungkin dijajaki dalam pendirian CCP SBNT adalah menggunakan infrastruktur pasar keuangan yang telah tersedia saat ini, seperti infrastruktur PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dimana tugas dan fungsi KPEI berdasarkan undang-undang pasar modal adalah sebagai CCP di pasar modal. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prinsip KPEI memiliki dasar hukum yang jelas berdasarkan ketentuan di bidang pasar uang dan pasar modal serta KPEI dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank Indonesia untuk berperan sebagai CCP SBNT. Namun demikian, tentunya peran KPEI sebagai CCP SBNT yang akan diatur dan diawasi Bank Indonesia akan memiliki cross cutting issues dengan sektor pasar modal mengingat secara kelembagaan dasarnya KPEI merupakan CCP pasar modal yang tunduk pada beberapa aspek pengaturan di pasar modal. Oleh karena itu, hasil penelitian ini juga menyarankan perlunya Bank Indonesia melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan agar setiap pengaturan dan pengawasan yang dilakukan dapat berjalan secara harmonis serta tidak terjadi tumpang tindih dengan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan.

---

The role of the Central Counter Party (CCP) in financial transactions, especially in the derivatives market, is the concern and commitment of G20 member countries including Indonesia to be implemented due to the global crisis in 2008-2010. Derivatives have an important role as an alternative investment and funding as well as hedging for investors against the risk of changes in the price of financial assets that can’t be predicted so that puts investors in a loss position. However, derivatives can also have a negative impact if the implementation is done improperly so that it has an impact on financial stability and investor losses.

The establishment of a derivative CCP was implemented by Bank Indonesia by issuing a regulation in 2019 governing the CCP for Interest and Exchange Rate Derivative Transactions (CCP SBNT). The establishment of the CCP SBNT within the scope of the financial market has its own challenges, both in terms of funding and the provision of adequate human resources, so that one of the options that might be explored in establishing the CCP SBNT is to use financial market infrastructure that is currently available, such as PT Kliring Penjaminan Efek Indoensia (KPEI) where the duties and functions of KPEI based on capital market law are as CCP in the capital market. This research is conducted using legal normative method.

The result from this research shows that in principal, KPEI has a clear legal standing based on the capital market and money market provisions, and is able to fulfill the requirements set by Bank Indonesia to act as CCP SBNT. Nevertheless, the role of KPEI as CCP SBNT which will be regulated and supervised by Bank Indonesia will have cross cutting issues with sectors in capital market because KPEI is mainly a capital market CCP, which is regulated in many aspects by capital market law. Therefore, this research suggests that Bank Indonesia to coordinate with Otoritas Jasa Keuangan so that all regulating and supervising activities by Bank Indonesia and Otoritas Jasa Keuangan could be carried out in harmony and do not contradict each other."

"Saat ini, sudah tersedia inovasi untuk transaksi pembayaran menggunakan kartu pintar. Kartu pintar ini dapat mempermudah seseorang dalam penjualbelian tanpa harus membawa uang tunai. PT DAM adalah perusahaan yang mengimplementasi sistem dan chip card untuk transaksi pembayaran. Sayangnya pada tahun 2016 hanya 50% dari proyek PT DAM yang dapat terimplementasi. Dari hasil wawancara diketahui adanya requirement pengimplementasian chip yang selalu berbeda-beda dari berbagai jenis bisnis. Oleh sebab itu, penulis menganalisis kesamaan dan keragaman dari fitur-fitur dari aplikasi yang sudah terpasang di klien PT DAM. Peraturan Bank Indonesia, EMV standard dan NCICCS menjadi acuan untuk analisis fitur-fitur di aplimasi yang sudah dibuat oleh PT DAM. Pemodelan fitur dibuat dengan menggunakan acuan Feature Oriented Domain Analysis (FODA). Pemodelan fitur diharapkan dapat mempermudah PT DAM untuk mengimplementasikan software reuse.

---

Currently, innovation is available for payment transactions using smart cards. This smart card can facilitate someone in the process of selling and buying without using cash. PT DAM is a company that implements systems and chip cards for payment transactions. Unfortunately, by 2016 only 50% of PT DAM's projects can be implemented. From interviews the need to implement chip is always different from different types of business. Therefore, the authors analyze the similarity and diversity of features of the applications already installed on PT DAM clients. Bank Indonesia Regulations, EMV and NCICCS standards serve as a reference for analysis of features in applications that have been created by PT DAM. Feature modeling is made using the reference Feature Oriented Domain Analysis (FODA). Feature modeling is expected to make it easier for PT DAM to implement software reuse."

"Tesis ini membahas mengenai peran komunikasi dalam mengubah perilaku transaksi dengan uang tunai ke perilaku transaksi dengan kartu debit pada masyarakat daerah. Penelitian pada tesis ini mencoba menjawab bagaimana menerapkan komunikasi untuk mengubah perilaku masyarakat daerah agar mulai mencoba kartu debit sebagai alat bayar alternatif selain uang tunai. Penelitian merupakan penelitian kuantitaf dengan menggunakan metoda statistik deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa untuk mengubah perilaku melalui komunikasi, hendaknya mempertimbangkan pemilihan target komunikasi yang tepat. Karena peran komunikasi dalam mengubah perilaku tidak dapat berjalan efektif apabila salah sasaran.

---

This thesis explores the role of communication in changing the behavior of the transaction with cash to conduct transactions with debit cards in the region. Research in this thesis attempts to answer how to implement behavior change communication to local communities in order to start trying debit cards as an alternative payment instrument other than cash. Research is using quantitative analysis with descriptive statistical methods. The results suggest that in order to change behavior through communication, should consider the appropriate communication targets. Because of the role of communication in changing behavior can not be effective if the target was in the false direction"

"Perkembangan digital dirasakan juga pada transaksi perdagangan yang telah beralih dari konvensional menjadi layanan digital namun perkembangan teknologi dan informasi yang tidak secepat perkembangan regulasi membuat transaksi layanan digital yang berasal dari luar tidak dapat dikenakan pajak karena tidak adanya Bentuk Usaha Tetap. Hal ini membuat negara-negara mengambil upaya unilateral dalam mengenakan pajak atas layanan digital seperti negara Eropa yaitu negara Perancis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pengenaan dan menganalisis faktor atas layanan digital di negara Perancis serta menganalisis faktor pendukung serta penghambat untuk menerapkan pajak atas layanan digital di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil studi kepustakaan dan wawancara mendalam ditunjukkan pengenaan pajak atas layanan digital di negera Perancis. Faktor yang mempengaruhi negara Peancis menerapkan pajak atas layanan digital karena adanya potensi pajak yang tergerus serta adanya faktor politik sedangkan faktor yang mendukung dan menghambat Indonesia dalam menerapkan pajak atas layanan digital dilihat dari prinsip keadilan pemungutan pajak, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu diperlukan persiapan dalam penyusunan kebijakan terkait layanan digital sehingga pada saat kebijakan dari OECD sudah dikelurkan dapat disesuaikan dan diterapkan dengan baik di Indonesia.

---

Digital developments are also felt in trade transactions that have gone from conventional to digital services but the development of technology and information that is not as fast as the development of regulations makes transactions of digital services from outside countries, not taxable due to the absence of a Permanent Establishment. This makes countries take unilateral efforts to impose taxes on digital services such as European countries namely France. This thesis aims to describe the imposition and analysis of factors on digital services in the country of France and analyze the supporting and inhibiting factors to apply taxes on these digital services in Indonesia. This research uses a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. Based on the results of literature studies and in-depth interviews, there is a tax on digital services in the French countryside. Factors affecting French countries apply taxes on digital services due to the eroded tax potential and political factors while factors that support and hinder Indonesia in applying taxes on digital services are seen from the principle of fairness of tax collection, technology, and government policies. Therefore preparations are needed in the formulation of policies related to digital services so that when the policies of the OECD are issued it can be adjusted and implemented properly in Indonesia.

"

"Pandemi COVID-19 telah mengubah cara orang berinteraksi dengan teknologi dan melakukan transaksi. Seiring dengan meningkatnya pentingnya transaksi non-tunai, aplikasi pembayaran digital mengalami peningkatan penggunaan yang signifikan di seluruh dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan pengguna terhadap aplikasi fintech di Indonesia menggunakan UTAUT (Unified Theory of Acceptance and Use of Technology) dan ITM (Initial Trust Model). Temuan penelitian menunjukkan bahwa kegunaan, kemudahan penggunaan, kontrol diri yang dirasakan, dan kepercayaan yang dirasakan memiliki dampak positif dan signifikan terhadap niat pengguna untuk menggunakan aplikasi fintech. Namun, keamanan yang dirasakan tidak tampak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap niat pengguna untuk menggunakan aplikasi fintech. Data dikumpulkan dari pengguna aktif aplikasi pembayaran digital. Temuan menunjukkan bahwa pengalaman pengguna aplikasi menghasilkan kegunaan, kemudahan penggunaan, kontrol diri yang dirasakan, dan kepercayaan yang dirasakan di kalangan pengguna aktif aplikasi tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi berharga dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan penggunaan aplikasi fintech di Indonesia. Bagi bisnis fintech, penelitian ini dapat membantu pengembang aplikasi fintech dalam meningkatkan fitur dan fungsionalitas aplikasi untuk lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna.

---

The COVID-19 pandemic has transformed the way people interact with technology and conduct transactions. As cashless transactions become increasingly important, digital payment applications have experienced a significant surge in usage worldwide. The objective of this study is to identify the factors that influence user acceptance of fintech applications in Indonesia using UTAUT and ITM. The findings indicate that usability, ease of use, perceived self-control, and perceived trust have a positive and significant impact on users' intention to use fintech applications. However, perceived security does not appear to have a significant influence on users' intention to use fintech applications. Data were collected from active users of digital payment app. Findings indicate that app experiences generate usability, ease of use, perceived self-control, and perceived trust among active users of the app. This research provides a valuable contribution to understanding the factors that affect the acceptance and use of fintech applications in Indonesia. For fintech businesses, this research may assist fintech application developers in enhancing application features and functionality to better suit user needs and preferences."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik terhadap kesalahan nominal harga yang ditawarkan pada konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan keseluruhannya dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Penilitian ini menunjukan bahwa dengan adanya pembatasan tanggung jawab tidak membatasi penyedia Platform untuk bertanggung jawab terhadap pengawasannya, dimana penyedia Platform memiliki kewajiban untuk memonitori dan melakukan pengawasan pada sistem perdagangan yang dipegangnya, hasil penelitian menyarankan bahwa pemerintah, penyelenggara, pelaku usaha, dan konsumen harus secara bersama-sama menciptakan perdagangan secara elektronik dengan aman yang dapat digunakan oleh siapapun.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the responsibility of Electronic System Organizers to nominal price errors that offered to the consumers. The type of research that be used is juridical normative with qualitative research method. This research shows that, with the ldquo existence rdquo of providers to be responsible for its supervision, in which the Platform provider has a liability to monitor and supervise in trading system, and the result of this research suggests the government, organizers, businessmen, and consumers should jointly create secure electronic commerce that anyone can use."

"Penelitian mempelajari dampak time trend terhadap intensitas transaksi melalui electronic marketplace untuk produk dengan risiko pembelian tinggi seperti sandang. Peneliti memantau intensitas transaksi produk sandang sejak pembelian pertama dari 60.341 sampel akun selama Januari 2018 sampai Desember 2019. Peneliti mengestimasi parameter model log linier dengan efek acak dari data panel tidak seimbang yang melibatkan beberapa variabel kontrol. Hasil menunjukkan intensitas transaksi mengalami trend penurunan dari waktu ke waktu sejak pembelian pertama. Hal tersebut mengindikasikan konsumen menerima risiko yang melampaui benefit, atau dengan kata lain keberanian dalam bertransaksi melalui electronic marketplace semakin menurun untuk pembelian produk sandang.

---

This research studies the impact of time trends on transaction intensity through electronic marketplaces, especially in purchasing high-risk products such as clothing. We monitored the intensity of clothing product transactions since the first purchase of 60,341 sample accounts from January 2018 to December 2019. We estimate log linear model parameters with random effects from unbalanced panel data involving several control variables. The results show that the transaction intensity has decreased over time since the first purchase. This indicates consumers accept risks that exceed benefits, or in other words the courage to transact through the electronic marketplace is decreasing for the purchase of clothing products."

"Tesis ini berhubungan dengan layanan perbankan yang memanfaatkan kemajuan teknologi antara lain melalui Automated Teller Machine atau yang di Indonesia disebut Anjungan Tunai Mandiri (ATM), yang dalam perkembangannya masih mengandung masalah-masalah yang menunjukkan masih rawannya perbankan elektronik.Tiga pennasalahan dalam tesis ini antara lain (1) risiko-risiko apakah yang mungkin muncul seputar penggunaan ATM, (2) apakah kaitan antara hak pengguna ATM dengan hak konsumen dalam UUPK, dan (3) bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna layanan ATM. Kegiatan penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan pada hukum positif dan data kepustakaan serta melalui pengumpulan data, dengan menggunakan analisis kualitatif, penulis menguraikan data dalam bentuk uraian dan konsep hukum, karena penelitian ini dilakukan untuk memperoleh jalan keluar dari suatu permasalahan. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan ATM selain memberi kemudahan bagi nasabahnya juga menimbulkan risiko, antara lain bobolnya dana nasabah pengguna ATM. Beberapa Undang-Undang yang memberikan perlindungan hukum bagi nasabah pengguna ATM yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, walaupun tidak tertutup kemungkinan untuk memperoleh 'perlindungan dari peraturan perundang-undangan lainnya. Dari KUHPdt perlindungan yang diperoleh adalah Bank tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui kuasa, kewajiban bank memberikan ganti rugi yang mungkin timbul bila kuasa belum dilaksanakan, dan kewajiban bank untuk memberikan laporan tentang apa saja yang telah dilakukannya. Perlindungan yang diperoleh pengguna ATM dari Undang-Undang Perbankan sama dengan nasabah pada umumnya sedangkan perlindungan yang diperoleh melalui UUPK adalah jaminan bahwa pengguna ATM akan memperoleh hak-haknya, adanya kewajiban bank, tanggung jawab bank dengan memberikan ganti rugi kepada nasabah yang dirugikan akibat penggunaan ATM serta pembatasan dalam pencantuman klausula baku. Dalam kenyataannya perlindungan tersebut belum memberikan basil yang maksimal, karena masih terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan bank berkenaan dengan pencantuman klausula baku."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh pengungkapan transaksi pihak berelasi terhadap firm value. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepatuhan emiten Indonesia pada PSAK 7 - pengungkapan transaksi pihak berelasi. Penelitian ini menggunakan rasio Tobin rsquo;s Q modifikasi untuk mengukur firm value. Sampel penelitian adalah perusahaaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan transaksi pihak berelasi berpengaruh positif pada firm value. Implikasi penelitian ini adalah regulator harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan publik dalam menerapkan peraturan pengungkapan transaksi pihak berelasi agar pengungkapan yang dilakukan lebih lengkap dan akurat untuk membantu investor dalam pengambilan keputusan investasi.

---

ABSTRACT<>br>The purpose of this study is to examine the impact of related party transactions disclosure impact on firm value. This study is also examine how companies listed in Indonesia Stock Excange comply on PSAK 7 related party transaction disclosures. This study uses modified Tobin 39 s Q ratio to measure firm value. The sample for this study is companies that listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016. The results for this study is related party transactions disclosure has positive impact on firm value. Regulator should more improve the supervision in applying the related party transactions disclosure regulations so that companies listed can disclose more complete and accurate to assist investors in making investment decisions."