Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian tesis ini dilatarbelakangi oleh fenomena keterpilihan A.M. Fatwa sebagai anggota DPD RI dalam dua periode berturut-turut sejak Pemilu tahun 2009. Keluarnya Keputusan Mahkamah Kontitusi terhadap judicial review Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang diperbolehkannya calon anggota DPD dari Partai Politik terutama pada Pasal (12) dan Pasal (67) mengenai syarat anggota DPD telah mengubah konstelasi politik pada Pemilu anggota DPD. A.M.Fatwa muncul sebagai tokoh partai politik yang mampu menggalang dukungan masyarakat sehingga terpilih menjadi anggota DPD pada dua gelaran Pemilu 2009 dan 2014 di daerah pemilihan DKI Jakarta. Modal sosial yang dimiliki dan strategi kampanye yang dijalankan A.M. Fatwa menjadi faktor berpengaruh atas kesuksesannya pada Pemilu tahun 2009 dan 2014. Tesis ini membahas lebih mendalam untuk menemukan jawaban dari pertanyaan penelitian yakni bagaimana modal sosial dan konsep strategi kampanye politik yang dijalankan dapat menentukan keterpilihan AM. Fatwa sebagai anggota DPD RI di daerah pemilihan DKI Jakarta pada Pemilu 2014. Penelitian ini menggunakan konsep modal sosial yang digagas Fukuyama, Robert Putnam, dan Nan Lin dalam menganalisa modal sosial yang dimiliki dan dimanfaatkan A.M.Fatwa sebagai faktor determinan pada Pemilu 2014. Sedangkan kajian pada aspek strategi kampanye, teori yang diungkap Riswandha Imawan tentang door to door campaign dan direct mass campaign, serta teori media kampanye dan komunikasi yamg ditulis Harsono Suardi menjadi teori yang relevan yang digunakan di dalam penelitian. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian bersifat deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) terhadap A.M.Fatwa sendiri dengan Khoirun Ketua Fatwa Center, sekaligus tim sukses, Lukman sebagai asisten A.M.Fatwa, Serta telaah dokumentasi juga dilakukan sebagai sumber data sekunder. Hasil temuan menunjukkan bahwa modal sosial dan strategi kampanye menjadi faktor yang berpengaruh besar terhadap keterpilihan A.M.Fatwa sebagai anggota DPD Periode 2014-2019. Penelitian ini mengkonfirmasi dan menegaskan teori yang di ungkapkan Fukuyama, Robert Putnam, dan Nan Lin tentang modal sosial. Penelitian ini juga telah membuktikan bahwa konsep srategi yang di ungkapkan Riswandha Imawan tentang door to door campaign dan direct mass campaign, serta teori media kampanye dan komunikasi yamg ditulis Harsono Suardi menjadi strategi efektif dalam meraih perolehan suara dalam pemilu.

---

Based on the election of A.M.Fatwa as a member of DPD RI for two consecutive periods since the 2009 Election, this thesis shows that the decision of the Contitusional Court toward the judical review of Constution No.10 of 2008, mainyl on Article 12 and Article 67, regarding permitting members of political constellation of the DPD election. A.M.Fatwa emerged as a prominent political party figure. Having the abilities to weld support from the people, he is able to be elected twice in the Jakarta Capital Region. His social capital and campaign strategy is major during his DPD RI Election in 2009 and 2014.

This thesis will discuss further on how A.M.Fatwa's social capital and political campaign strategy became a deciding factor in his being a member of DPD RI representing Jakarta Capital Region in the 2014 election. In analyzing the social capital owned and implemented by A.M.Fatwa as the determining factor in the 2014 Election, this research applies the social capitalconcept iniated by Fukuyama, Robert Putnam, and Nan Lin. In analyzing the campaign strategy, Riswandha Imawan's door to door compaign and direct mass campaign, as well as Harsono Suwardi's theory of campaign media and communication are used due to their relevance. This research is compassed using a qualitative approach, and is analytically descriptive. Furthermore, the information gathered on A.M. Fatwa are collected through in-depth interview with Khoirun, the head of Fatwa Center as well as a member of the team that brougth the election to its success, An in-depth interview with A.M.Fatwa's assitant, Lukman was held to gather information. In addition, a documentation was executed as a from of secondary data source.

The principal findings of this study shows that the social capital and campaign strategy is a major influencing factor in A.M.Fatwa's DPD election during the 2009-2014 Period. This research confirmed and affired thoery which was relevaed by Fukuyama, Robert Putnam, and Nan Lin about social capital. This research also proved that the strategy concept revealed by Riswandha Imawan about door to door campaign and direct mass campagin, and the campaign media and communication theories written by Harsono Suardi became the effective strategy in gaining the A.M.Fatwa vote ini 2014 General Election. "

"Penelitian ini melihat bagaimana aktivitas representasi kelas pekerja yang dilakukan oleh Nyumarno sebagai anggota DPRD Kab. Bekasi periode 2014-2019. Hal ini sangat berkaitan dengan terpilihnya Nyumarno sebagai salah satu wakil rakyat yang berlatarbelakang sebagai buruh. Terpilihnya Nyumarno ini menjadi kali pertama dalam sejarah perwakilan di Indonesia, seorang buruh menduduki kursi wakil rakyat. Dalam penelitian ini, aktivitas representasi kelas pekerja oleh Nyumarno diidentifikasi menggunakan konsep representasi yang dikemukakan oleh Hannah Pitkin. Konsep representasi ini selanjutnya digunakan untuk menjelaskan cara wakil rakyat mendapatkan legitimasi di lembaga legislatif hingga aktivitas representasi yang dilakukan kepada konstituen utamanya. Temuan dalam penelitian ini memperlihatkan bagaimana Nyumarno secara substantif menjadi representasi dari kelas pekerja, baik di ruang parlemen maupun di ruang publik. Penelitian ini berkesimpulan bahwa aktivitas representasi kelas pekerja oleh Nyumarno secara substantif meningkatkan kualitas representasi kelas pekerja dari sebelum Nyumarno terpilih menjadi wakil rakyat.

---

This study looks at how the working class representation activities carried out by Nyumarno as a member of the DPRD Kab. Bekasi 2014-2019 period. This is very related to the election of Nyumarno as one of the representatives of the people who has a background as laborers. The election of Nyumarno was the first time in the history of representatives in Indonesia, a worker occupied the seat of peoples representatives. In this study, the representation activity of the working class by Nyumarno was identified using the concept of representation proposed by Hannah Pitkin. This concept of representation used to explain the way peoples representatives get legitimacy in the legislature until representation activities are carried out to its main constituents. The findings in this study show how Nyumarno was substantively a representation of the working class, both in the parliamentary space and in the public sphere. This study concluded that the representation activity of the working class by Nyumarno substantively improved the quality of representation of the working class from before Nyumarno was elected as the peoples representative."

"Fokus penelitian ini adalah pengusaha dalam dunia politik Studi Pada DPR RI Periode 2014-2019 . Penelitian ini dilatarbelakangi karena jumlah pengusaha yang menjadi anggota DPR RI Periode 2014-2019 meningkat signifikan sebesar 266 47,54 dibandingkan dengan periode sebelumnya dari tahun 2009-2014 yang hanya berjumlah 215 39,09 . Penelitian ini menggunakan teori Frederick 2006 dengan melihat 17 karekteristik yang melekat pada diri entrepreneur seorang pengusaha untuk menjadi anggota DPR RI Periode 2014-2019.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil informan dari lima orang anggota DPR RI Periode 2014-2019 dari partai Golkar, Demokrat, PAN dan PKB. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa karakteristik yang ada dalam diri anggota DPR RI periode 2014-2019 adalah komitmen, dorongan kuat untuk berprestasi, berorientasi pada kesempatan dan tujuan, Inisiatif dan tanggung jawab, pengambilan keputusan yang persisten, mencari umpan balik, Internal locus of control, toleransi terhadap ambiguitas, pengambilan resiko yang terkalkulasi, integritas dan reliabilitas, toleransi terhadap kegagalan, energi tingkat tinggi, kreatif dan inovatif, visi, independen, percaya diri dan optimis dan membangun tim. Dari semua karakteristik yang melekat dalam diri pengusaha ternyata faktor yang paling dominan adalah dorongan kuat untuk berprestasi.

---

The focus of this study is a entrepreneur in the politic case study of DPR RI in Period 2014 2019 . This research is motivated because the number of entrepreneurs who are members of the DPR RI 2014 2019 period increased significantly by 266 47.54 compared with the previous period of 2009 2014 which amounted to only 215 39.09. This study uses the theory of Frederick 2006 to see the 17 characteristics inherent in the entrepreneur an entrepreneur to become a member DPR RI from 2014 to 2019 period. This study used qualitative methods to take the informant of the five members of DPR RI 2014 2019 period of the Golkar party, the Demokrat, PAN and PKB.

Results of this study concluded that the characteristics that exist in the period 2014 2019 member of Parliament is a commitment, a strong urge for achievement, and goal oriented opportunities, initiative and responsibility, decision making persistent, seek feedback, internal locus of control, tolerance for ambiguity, taking calculated risks, integrity and reliability, tolerance to failure, high energy, creative and innovative, vision, independent, confident and optimistic and team building. The conclusion of this study describe that members of Parliament in DPR RI in period 2014 2019 the characteristics inherent in the entrepreneur turns the most dominant factor is the strong urge for achievement."

"Penelitian ini membahas mengenai pengembangan kapasitas DPD RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. DPD RI memiliki tiga fungsi yaitu legislasi, pengawasan dan pertimbangan. Ketiga fungsi ini harus dapat dilaksanakan secara seimbang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan perlu didukung oleh kapasitas organisasi yang memadai, untuk mendukung pelaksanaan pengawasan dimulai dari penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah hingga mencapai hasil pengawasan DPD RI. Pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana pengembangan kapasitas DPD RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis pengembangan kapasitas DPD RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan post positivist menggunakan studi literatur terkait pengembangan kapasitas dan pengawasan legislatif. Penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas DPD RI sudah optimal. Hal ini dilihat dari beberapa aspek pengembangan kapasitas yang sudah memadai yaitu realisasi anggaran sesuai dengan perencanaan anggaran. Perencanaan strategis terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan untuk mendukung visi dan misi DPD RI. Pemimpin yang mendukung fungsi pengawasan. Program pengawasan yang terencana tidak tumpang tindih. Terintegrasinya komunikasi antara DPD RI dengan pihak eksternal dan internal. Adapun aspek yang belum maksimal dalam pengembangan kapasitasnya yaitu pengembangan pengetahuan Sumber Daya Manusia terkait pengawasan karena anggaran yang terbatas, pengelolaan staf yang masih belum sesuai antara formasi dan beban kerja, dan penggunaan teknologi yang masih terbatas.

---

This research discusses the capacity development of DPD RI in the implementation of supervisory functions. DPD RI has three functions, namely legislation, supervision and consideration. These three functions must be implemented in a balanced manner and based on laws and regulations. In the implementation of the supervisory function, it needs to be supported by adequate organizational capacity, to support the implementation of supervision starting from the absorption of community and regional aspirations to achieving the results of DPD RI supervision. The question of this research is how to develop the capacity of DPD RI in the implementation of supervisory functions. The purpose of this study is to analyze the capacity development of DPD RI in the implementation of supervisory functions. This research uses a qualitative method with a post-positivist approach using literature studies related to capacity building and legislative supervision. Research shows that DPD RI capacity development is optimal. This can be seen from several aspects of adequate capacity development, namely budget realization in accordance with budget planning. Strategic planning for the implementation of supervisory functions to support the vision and mission of DPD RI. Leaders who support supervisory functions. Planned surveillance programs do not overlap. Integrated communication between DPD RI and external and internal parties. The aspects that have not been maximized in capacity development are the development of Human Resources knowledge related to supervision due to limited budgets, staff management that is still not suitable between formation and workload, and the use of technology that is still limited."

"Pemilu 2009 merupakan momentum kebangkitan warga Tionghoa Bangka Belitung, dan Indonesia Umumnya untuk berpartisipasi aktif dalam politik. Fenomena ini ditunjukkan dengan terpilihnya 4 (empat) politisi Etnis Tionghoa Dapil Bangka Belitung sebagai anggota DPR dan DPD RI. Mereka adalah Rudianto Tjen, Basuki Tjahja Purnama, Telli Gozeli dan Bahar Buasan. Keterpilihan mereka memperkaya wacana politik pemilihan umum yang lebih mengedepankan politik primordialis, sosiologis dan tradisional menjadi pilihan rasional.Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan teori demokrasi dari Samuel Huntington, Robert Dahl, Karl jaspers dan Afan Gaffar, teori etnis dan politik etnis dari Erikson, Max Weber dan Martin N. Marger, teori sistem pemilu dari Arend Lijphart dan Ramlan Surbakti, teori rational choice dari Guido Pincione dan Fernando R Teson, dan teori jejaring sosial ekonomi dari Wolf dan Granovetter. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data administratif KPUD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta dari Kementrian Dalam Negeri. Penelitian ini juga melakukan wawancara mendalam dengan enam narasumber kompeten, yakni Bapak DR. Yusron Ihza, Bapak Telli Gozelli, S.E., Anggota DPD RI Periode 2009 – 2014, Bapak Ir. Bahar Buasan, Anggota DPD RI Periode 2009 – 2014, Bapak Ayie Gardiansyah, Ketua PSMTI Kabupaten Belitung, Bapak Muhammad Munzir, Ketua Tim Pemenangan Telli Gozeli, Bapak Wahyu Effendy, S.E., Tokoh Pemuda Tionghoa Asal Bangka Belitung dan Bapak Johan Wijaya, Tokoh Muda TionghoaTemuan di lapangan menunjukkan keterpilihan politisi Tionghoa Bangka Belitung berlangsung secara demokratis. Dalam konteks ini, politik etnis di tingkat lokal ditunjukkan dengan terpilihnya empat politisi Tionghoa Bangka Belitung sebagai anggota DPR dan DPD RI periode 2009-2014 meski etnis Melayu dan Islam dominan. Keterpilihan mereka karena adanya penguatan dari basis sosial politik dan ditunjang oleh basis sosial ekonomi karena latar belakang mereka adalah pengusaha. Implikasi teoritis menunjukkan adanya kesamaan hak (equal rights) untuk berpartisipasi di politik secara aktif, demokratis dan rasional sebagaimana pendapat Karl Jaspers, Guido Pincione dan Fernando R Teson. Sementara konstelasi politik etnis cenderung semakin menguat sebagai bentuk dari persamaan perjuangan dan harapan Etnis Tionghoa akan terakomodasinya hak-hak politik mereka.

---

2009 Election is the momentum of the rise of Chinese citizens in Bangka Belitung, and in Indonesia generally, to actively participate in politics. This phenomenon is shown by the electability of 4 (four) Chinese Ethnic politicians in Bangka Belitung voting region as the members of Indonesian Republic Parliament and Regional Parliament. They are Rudianto Tjen, Basuki Tjahja Purnama, Telli Gozeli and Bahar Buasan. Their electability enriches political discourse on general election which emphasizes primordiality, sociological and traditional politics to turn into rational choice.

As theoretical basis, this study used democracy theory by Samuel Huntington, Robert Dahl, Karl Jaspers and Afan Gaffar, ethnic theory and ethnic politics by Erikson, Max Weber and Martin N. Marger, election system theory by Arend Lijphart and Ramlan Surbakti, rational choice theory by Guido Pincione and Fernando R Teson and economic social networks theory by Wolf and Granovetter. The study used qualitative method, while the data analysis technique used descriptive analysis. The data collecting technique was done by collecting administrative data from Regional Election Commission (KPUD) of Bangka Belitung Island Province and Central Bureau of Statistics (BPS) of Bangka Belitung Island Province as well as Domestic Affair Ministry. The study also conducted in-depth interviews with seven competent informants, they are; Dr. Yusron Ihza, Bangka Belitung people’s Figure, Telli Gozelli, SE, an Indonesian Republic Parliament and Regional Parliament member in the Period of 2009 - 2014, Ir. Bahar Buasan, an Indonesian Regional Parliament member in the Period of 2009 - 2014, Ayie Gardiansyah, the Chief of PSMTI in Belitung Regency, Muhammad Munzir, the campaign team leader of Telli Gozeli, Mr.Wahyu Effendy, SE, a Chinese Youth Leader originated from Bangka Belitung Island and Mr. Johan Wijaya, a Chinese Young Figure.

The finding on the field shows that the electability of the Chinese politicians happened democratically. In this context, ethnic politics at local level is indicated by the elected four Bangka Belitung Chinese politicians as the members of Indonesian Republic Parliament and Regional Parliament in the period of 2009-2014, despite the dominant Malays and Moslem ethnics. Their electability is due to the social political basic strengthening and it is supported by socio-economic basic because their backgrounds are businessmen. Theoretical implication indicates that there are equal rights to participate in politics actively, democratically and rationally as stated by Karl Jaspers, Guido Pincione and Fernando R Teson. In the meantime, ethnic political constellation tends to be stronger as a form of Chinese Ethnic struggle for equation and their hope on the accommodation of their political rights."

"Kebijakan afirmatif dan nomor urut merupakan bentuk upaya kesetaraan gender bagi kaum perempuan untuk bisa menjadi anggota legislatif di Indonesia. Rendahnya keterwakilan perempuan di Indonesia tidak sebanding dengan jumlah pemilih perempuan Indonesia yang mencapai 50 persen dari pemilih laki-laki pada tahun 2014. Pada pemilu tahun 2014 jumlah calon anggota DPR RI perempuan yang mendaftar untuk menjadi anggota DPR RI meningkat, namun anggota DPR RI perempuan yang terpilih di tahun 2014 justru menurun dari 18 persen di tahun 2009 menjadi 17,32 persen di tahun 2014. Penurunan keterwakilan perempuan di DPR RI disebabkan oleh berbagai faktor baik dari pelaksana kebijakan afirmatif dan nomor urut maupun dari budaya yang melekat di masyarakat. Kebijakan afirmatif dan nomor urut telah diterapkan secara optimal oleh partai politik peserta pemilu legislatif 2014. Namun kebijakan afirmatif dan nomor urut belum efektif dapat meningkatkan keterwakilan perempuan, hal ini karena kebijakan afirmatif dan nomor urut hanya salah satu upaya dalam meningkatkan keterpilihan perempuan di DPR RI. Oleh karena itu dalam mencapai tujuan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan di DPR RI diperlukan sinergi yang lebih optimal dari partai politik dengan bentuk perbaikan sistem rekrutmen dan kaderisasi.

---

Affirmative and serial number policy is a form of gender equality for women to become legislative members in Indonesia. The low representation of women in Indonesia is not comparable with the number of female Indonesian voters who reach 50 percent of male voters in 2014. In the 2014 election the number of candidates for DPR RI women who register to become members of the House of Representatives increased, but members of the House of Representatives of women Elected in 2014 actually decreased from 18 percent in 2009 to 17.32 percent in 2014. Decreased representation of women in the House of Representatives is caused by various factors both from executing affirmative policies and serial numbers as well as from culture inherent in the community. Affirmative and sequential number policies have been applied optimally by political parties participating in the 2014 legislative elections. However, affirmative and sequential numbers have not been effective in increasing women 39 s representation, as affirmative and serial numbering is only one of efforts to improve women 39 s election in DPR RI. Therefore, in achieving the objectives of equality between men and women in the House of Representatives is required a more optimal synergy of political parties with a form of improvement of recruitment and regeneration system."

"Mekanisme pengisian pimpinan DPR RI periode 2009-2014 menggunakan sistem proporsional, kemudian diganti menjadi sistem paket pada DPR RI periode 2014-2019. Ketika DPR RI periode 2014-2019 masih berjalan, muncul wacana untuk mengembalikan mekanisme pengisian tersebut kepada sistem proporsional. Namun wacana tersebut urung direalisasikan. Hal ini menunjukkan DPR RI masih belum bisa menentukan mana mekanisme yang paling sesuai untuk digunakan. Untuk itu dalam penelitian ini akan dibahas mengenai perbandingan mekanisme pengisian DPR RI pada periode 2009-2014 dengan DPR RI periode 2014-2019. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder dengan pendekatan komparatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan didapati: mekanisme pengisian pimpinan DPR RI periode 2009-2014 lebih mencerminkan prinsip demokrasi, mekanisme pengisian DPR RI periode 2009-2014 menggunakan mekanisme penetapan sementara DPR RI periode 2014-2019 menggunakan mekanisme pemilihan, mekanisme pengisian pimpinan DPR periode 2014-2019 memberikan kesamaan kesempatan kepada seluruh anggota DPR RI dari semua fraksi partai politik untuk mengisi posisi pimpinan DPR RI serta terlibat dalam pengambilan keputusan dalam pemilihan, mekanisme pengisian pimpinan DPR RI periode 2009-2014 memberikan hak penuh kepada sebuah fraksi partai politik untuk mengisi posisi pimpinan sementara yang lainnya tidak, dan hasil dari kedua mekanisme pengisian tersebut akan bersifat tetap. Penelitian ini kemudian memberikan saran kepada DPR RI agar menentukan mekanisme pengisian pimpinan yang bersifat tetap atau dalam kata lain tidak berganti-ganti yang membuat masyarakat mencitrakan DPR RI sebagai lembaga yang sangat politis.

---

The mechanism to elect the leadership of the house of representatives of republic of Indonesia on 2009-2014 period used proportional system, then that mechanism replaced by package system on 2014-2019 period. When The house of representatives of republic of indonesia is still running, a plan to turn back that system into proportional system again. However, that plan wasn't happen. It shows that the house of representatives of Republic of Indonesia is still can't decide which mechanism is most appropriate. Therefore, this research will discuss about a comparison between the mechanism to elect the leadership of the house of representatives of republic of Indonesia on 2009-2014 period and 2014-2019 period. Research Method that use on this research is normative juridical that use a secondary reference, with comparative approach.

The results of this research is the mechanism on 2009-2014 period is more reflect the democracy principle than the others, the mechanism on 2009-2014 used an appointment mechanism meanwhile the mechanism on 2014-2019 period used an election mechanism, the mechanism on 2014-2019 period gave a same opportunity to all member from all fraction to be elected as the leadership and participated on decision making about the elected of the leadership candidate, the mechanism on 2009-2014 period gave a right to political party fraction to elect their representatives as the leadership by themselves meanwhile the others wasnt, and the results of each mechanism would be fixed.

This research recommend to the house of representatives of Republic of Indonesia to decide the fixed mechanism to elect the leadership of the house of representatives of republic of Indonesia or in other words not changing constantly that make people looks the house of representatives of republic of Indonesia as very political institution."