Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang Resistensi dalam Manajemen Perubahan Pada Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara Badan Kepegawaian Negara. Analisis Resistensi berisi faktor penghambat perubahan, strategi mengatasi hambatan, serta langkah change management mensukseskan perubahan dalam kasus perubahan strategi pelayanan pensiun cepat, tepat menggunakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dan berstandar Internasional ISO 9001:2008. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivist dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat perubahan di Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara adalah parochial self interest, Misunderstanding and lack of trust, different assessment, dan low tolerance of change. Strategi yang digunakan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah pendidikan dan komunikasi, partisipasi, fasilitasi training, negoisasi, dan paksaan atau tindakan tegas. Direktorat Pensiun PNS dan Pejabat Negara telah melakukan delapan tahapan Kotter (1996) namun masih memiliki kelemahan pada tahap increase urgency, communicate for buy in, empower action create, short term wins dan anchoring new approaches in the culture.

---

This thesis discusses about the resistance of change management on the Retirement Directorate of Civil Servants and State Officials at the National Civil Service Agency The Resistance Analysis consists of the change resistance factors strategy to overcome resistances and the change management steps to succeed the change on the strategies for a faster and precise service of retirement using the National Civil Service Information System and international standard of ISO 9001 2008 This research uses the post positivist approach by the kualitatif method

The research result shows that the change resistance factors on the Retirement Directorate of Civil Servants and State Officials are parochial self interest misunderstanding and lack of trust different assessment and low tolerance of change Meanwhile the strategies used to overcome those obstacles are education and communication participation training facilitation negotiation and enforcement or forceful conduct It shows that the Retirement Directorate of Civil Servants and State Officials has already been conducting the eight steps."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi intensiPNS Badan Kepegawaian Negara RI dalam membayarkan zakat profesinya padaBAZNAS. Theory of Planned Behavior yang dimodifikasi dengan tambahanvariabel Literasi Zakat PUSKAS BAZNAS menjadi dasar landasan teori penelitianini. Metode penelitian berupa kualitatif survey dan menggunakan SEM-PLS(Structural Equation Modelling-Partial Least Square) sebagai alat analisisnya.Sampel berupa 119 orang PNS BKN yang bertugas di BKN RI Pusat. Hasil daripenelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan zakat tidak berpengaruh secaralangsung terhadap intensi membayar zakat ASN, namun secara bersama-samadengan variabel lainnya, yaitu Attitude Towards Behaviour, Subjective Norms danPerceived Behavioral Control mempengaruhi intensi membayar zakat PNS BKN.Variabel Attitude Towards Behaviour dan Perceived Behavioral Controlmempengaruhi intensi membayar zakat PNS BKN sedangkan variabel SubjectiveNorms tidak berpengaruh terhadap intensi membayar zakat PNS BKN

---

This study studies the factors that influence the intention of the Civil Servants of Badan

Kepegawaian Negara RI in paying their zakat profession at BAZNAS. The Theory of

Planned Behavior which is modified with the addition of Zakat Literacy by PUSKAS

BAZNAS’s variable, form the basis of this research theory. The research method using

qualitative survey and SEM-PLS (Structural Equation Modeling-Partial Least Square) as

an analysis tool. The sample consisted of 119 BKN civil servants who were assigned at

BKN RI Pusat. Results indicated that zakat knowledge had no direct effect on BKN

civil servants’s intention to pay zakat, but jointly with other variables, Attitude

towards behaviour, Subjective norms dan Perceived Behavioral control, had

significant effects on BKN civil servants’s intention to pay zakat. Attitude towards

behaviour and Perceived Behavioral control had significant effects on ASN

intention to pay zakat. Subjective norms had no significant effects on BKN civil

servants’s intention to pay zakat."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek keadilan sistem penggajian Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta memformulasi sistem penggajian yang memenuhi prinsip keadilan sesuai dengan perspektif manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) saat ini. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kandungan nilai keadilan dalam tujuan/sasaran sistem penggajian PNS dalam Undang-Undang ASN masih terbatas pada upaya pemenuhan keadilan internal dan keadilan eksternal, sementara kandungan nilai keadilan individual menjadi tidak koheren karena adanya pemisahan antara Gaji dengan pemberian Tunjangan Kinerja pegawai. Kandungan nilai keadilan dari sisi penerapan sistem penggajian PNS belum mampu terpenuhi hingga saat ini, hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu: a) alignment, basis golongan dan masa kerja saat ini yang dinilai sudah tidak relevan karena tidak mencerminkan nilai relatif suatu jabatan, b) competitiveness, besaran gaji kurang kompetitif dibandingkan dengan market rate, c) contributions, kurangnya penghargaan terhadap kinerja dan kompetensi pegawai, d) management, kurangnya transparansi khususnya terkait data dan informasi kemampuan keuangan Negara untuk alokasi gaji. Penelitian ini menghasilkan formulasi penggajian PNS dengan menggunakan pendekatan gaji berbasis jabatan (job-based pay), dengan parameter meliputi jumlah grade, rentang nilai, rentang gaji, dan garis kebijakan penggajian.

---

The objectives of analysis in this paper are: analyzing the aspect of equity in civil service pay system in National Civil Service Agency (BKN), and formulating civil service pay system in BKN in accordance with the State Civil Apparatus (ASN) Management Perspective. This study uses a post-positivist approach and descriptive study. The results showed that the equity content in the objective of the salary system of civil service as stipulated in the Law on ASN is still limited to the efforts of internal and external equity, while the values of individuals equity is incoherent because formulation of the Act clearly separates between civil service?s salaries and performance allowances. On the other hand the equity content of the pay system implementation is also not able to be fulfilled until now, it can be seen from several aspects which includes: a) alignment, salary structure of civil service based on clusters and length of service is considered to be irrelevant, because it does not reflect the relative value of a position, b) competitiveness, amount of salary of civil servants are less competitive than the market rate, c) contributions, lack of appreciation of the performance and competence, d) management, lack of transparency, especially related to data and information of the financial capacity of the State to the allocation of salary. This research resulted the formulation of a civil service pay system using the approach of job-based pay which used the number of grade, the points range, the pay range, and the pay policy line parameters."

"Penyelenggaraan Diklat akan efektif dan efisien bila merancang pelatihan dengan terstruktur melalui tahapan analisis/identifikasi, desain, implementasi, dan evaluasi, dikatakan Stone (2011:348) the effectiveness of training and development is enhanced when training activities are preceded by comprehensive analysis. Dampak negatif yang dirasakan bila analisis tidak dilakukan diantaranya tidak sesuainya tujuan Diklat dengan peserta yang hadir, demotivasi mengikuti pembelajaran, kerugian organisasi membiayai penyelenggaraan Diklat relatif mahal, dan investasi SDM di masa mendatang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Perlu dikaji keadaan yang sesungguhnya pelaksanaan Analisis Kebutuhan Diklat (AKD) Teknis Manajemen PNS di Pusat Pengembangan ASN BKN beserta kendala yang dihadapi, selain itu mendapatkan instrumen AKD Teknis Manajemen PNS yang sesuai diterapkan di Pusat Pengembangan ASN BKN.Pendekatan penelitian ini post-positivis karena berawal degan menguji teori pelatihan SDM melalui AKD, metode pengumpulan data kualitatif dan strategi triangulasi digunakan untuk validitas data yang terkumpul. Model AKD di BKN menggunakan instrumen analisis tugas yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan AKD Teknis Manajemen PNS, namun AKD belum efektif dilaksanakan di BKN. Terkendala oleh tidak adanya koordinasi kerja antar unit dalam melaksanakan AKD, pelaksana tugas tidak mengetahui ketersediaan pedoman atau alat ukur AKD, penugasan AKD dalam struktur organisasi dan tata kerja BKN tidak tegas, SDM tidak tersertifikasi TNA, komitmen pimpinan tidak diimplementasikan dengan baik, dan belum ada standar kompetensi jabatan.Dengan tidak digunakannya Peraturan Kepala BKN Nomor 17 Tahun 2011 perlu varian baru berupa instrumen analisis dalam perancangan pelatihan yang sesuai untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, instrumennya yaitu analisis Forum Group Discusion dengan keunggulan cepat, data yang diperoleh lebih kaya/dalam, dan memberikan nilai tambah. Instrumen berikutnya analisis Litingring/DIF (Kesulitan Kepentingan Keseringan/ Difficulties Importancy Frequency) yang dapat diimplementasikan menggunakan eManajemen Diklat secara daring.<

---

The implementation of training and development will be effective and efficient if the instructional sistem design is structured by the analysis, design, implementation, and evaluation, Stone (2011:348) the effectiveness of training and development is enhanced when training activities are preceded by comprehensive analysis. There will be any negative effect if the analysis is not conducted among other are that the goals of the training and development is not adjusted to the participants attending it, the de-motivation in joining the learning, the organizational loss in funding the relative expensive training and development implementation and the human resource investment in the future is not based on what is expected. It is necessary for any study to the real implementation of Civil Servant Management Technique Training Need Analysis at the ASN Development Centre, National Civil Service Agency (NCSA) as well as for the obstacles faced, also to get the appropriate instrument of Civil Servant Management Technique Training Need Analysis implemented at the ASN Development Center NCSA.

The study approach is post-positivist because it starts by testing the human resource training theory by training need analysis, the qualitative data collection and the triangulation strategy are used to validate the data collected. training need analysis model uses the instrument of task analysis determined in the Regulation of Head of NCSC number 17 of 2011 concerning the Guidance of Civil Servant Management Technique Training Need Analysis Implementation, but training need analysis is not yet conducted effectively at NSCS. It is constrained by the absence the coordination intra-units in implementing the training need analysis, the task implementers do not know the guidance or training need analysis metering tool availability, the training need analysis assignment in the NCSC organizational structure and procedure are not strict, the human resources are not certified to the training need analysis, the leader commitment is not implemented correctly, and there is not positional competence standard.

By not being used Regulation of Head of NCSC number 17 of 2011 is necessary for the new variant as the analysis instrument in designing the training appropriately to identify the training demand, its instruments are the FGD analysis with the fast superiority, the data obtained is richer / deeper, and gives additional values. The following instrument is the DIF (Difficulties Importancy Frequency) analysis to be implemented by using e-Management Training on-line."

"Penelitian ini membahas tentang proses penempatan dan proses ideal dalam penempatan pejabat fungsional analis kepegawaian pada Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan desain deskriptif, menggunakan teknik wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa mekanisme penempatan analis kepegawaian belum memiliki standar operasional dan prosedur penempatan pegawai yang baku, belum didasarkan pada analisis kebutuhan dan penghitungan formasi yang tepat. Penempatan analis kepegawaian juga belum didasarkan pada uji kompetensi yang handal dan belum tersertifikasi dari awal pengangkatan, serta belum berpedoman pada analisis kompetensi baik dari sisi karakteristik pekerjaan, maupun atribut-atribut yang dimiliki analis kepegawaian. Keputusan penempatan analis kepegawaian belum sepenuhnya didasarkan pada pengembangan karier dan kondisi-kondisi obyektif, dan komitmen yang tinggi dari pimpinan. Hasil penelitian ini juga menyarankan bahwa pola penempatan analis kepegawaian didasarkan pada mekanisme yang jelas, pemenuhan persyaratan sesuai tuntutan pekerjaan, dan pengambilan keputusan penempatan yang obyektif serta berkomitmen pada pengembangan karier pegawai.

---

This research discusses about placement process and ideal process in Civil Service Analyst placement in National Civil Service Agency Headquarter. This is a qualitative research, by means of descriptive design, which using a deep interview technique and literature study as well. Result of this research elaborates that Civil Service Analyst placement mechanism has not had a standard SOP (Standard Operating and Procedure) and has not been based on a need analysis and prompt formation calculation. Civil Service Analyst placement has not been based on competency test. It has not been certified since early appointment and has not been based on competency analysis either from job characteristic or Civil Service Analyst?s attributes. The Civil Service Analyst placement has not been fully based on carrier development, objective conditions and high leader commitment. The result of this research also suggests that Civil Service Analyst placement pattern must be based on a clear mechanism, requisite fulfillment according to job demand, objective placement decision making and commits to employee carrier development."

"Konseling karier merupakan serangkaian kegiatan paling pokok dari bimbingan karier yaitu pemberian bantuan secara tatap muka kepada individu ataukelompok dalam hubungan profesional yang dilakukan oleh konselor (bersertifikat dan memiliki asosiasi) kepada konseli agar dapat menyesuaikan diri, memperbaiki tingkahlaku, membantu pencapaian tujuan, penentuan diri dan mengembangkan potensinya kejalur karier yang realistis. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran bimbingan dan konseling karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara Pusat Jakarta dan bagaimana memberdayakan peran Bimbingan dan Konseling Karier dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara Pusat Jakarta. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivis karena berawal dengan menguji teori konseling karier, dengan menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yaitu dengan wawancara mendalam (data primer) dan juga studi literatur (data sekunder) serta strategi triangulasi digunakan untuk validitas dan keabsahan data. Hasil analisis bahwa Unit konseling karier BKN melakukan praktek konseling psikologis dan membantu kepada Pegawai yang mengalami masalah gangguan kejiwaan dan tidak terfokus pada layanan konseling karier sehingga perlu diluruskan persepsi dan batasan konseling karier itu sendiri dengan membangun struktur, arah dan tujuan konseling karier yang jelas kemudian memberdayakan peran Sumber Daya Manusia dalam memaksimalkan unit layanan konseling karier untuk mengatasi hambatan karier pegawai dan dapat memberikan manfaat bagi organisasi.

---

Career counseling is a series of activities the most basic of career guidance that is providing assistance in person to individuals or groups in a professional relationship conducted by counselor to the counselee in order to adapt, improve behavior, help meet the goals, self-determination and potential to develop realistic career path.

The purpose of this study is to analyze the role of guidance and career counseling for Civil Servants and how to empower the role of Career Guidance and Counseling in providing career guidance and counseling services for Civil Servants in the National Civil Service Agency (NCSA).

This research approach is post-positivist because it starts with career counseling theory testing, using the method of data collection in-depth qualitative interviews and literature as well as the strategy of triangulation is used for validity and validity of the data.

The results of the analysis unit career counseling in the NCSA practice psychological counseling and help to Employees who experience problems psychiatric disorders and not focused on service career counseling so that needs to be clarified perceptions and limitations of career counseling itself by building the structure, direction and purpose career counseling clear then empower the role of Human Resources in maximizing unit career counseling services to overcome barriers to employee career and can provide benefits to the organization."

"Pegawai yang bekerja tanpa mengalami perpindahan pekerjaan ataupun unit kerja selama lima hingga enam belas tahun keatas. Kondisi tersebut menyebabkan karir dan kompetensi pegawai stagnan. Konsep mutasi Whether Davis 1996 menjelaskan bahwa perpindahan tanggung jawab, kinerja, jabatan, status pekerjaan, dengan segala hak dan kewajibannya yang sama, merupakan bentuk pembinaan karir pegawai. Oleh sebab itu, penting untuk menganalisis proses mutasi dan kendala pelaksanaan mutasi pejabat pelaksana pengelola kearsipan di Badan Kepegawaian Negara. Pendekatan penelitian ini adalah post-positivis yang diawali menguji konsep mutasi, metode pengumpulan data kualitatif dan triangulasi digunakan untuk validasi data yang terkumpul. Proses mutasi yang dilakukan selama ini telah mengacu pada analisis jabatan dan analisis beban kerja, namun menjadi kurang valid dikarenakan belum adanya kajian ulang mengenai informasi dari analisis jabatan dan analisis beban kerja pejabat pelaksana pengelola kearsipan saat ini. Pelaksanaan mutasi yang belum berkaitan dengan pola karir serta belum didukung oleh standar operasional prosedur yang mengatur proses pelaksanaan mutasi. Hasil penelitian perlu pengkajian ulang mengenai analisis jabatan dan analisis beban kerja pejabat pelaksana pengelola kearsipan sesuai kondisi saat ini, segera menerapkan pelaksanaan mutasi secara periodik yang selaras dengan pola karir dan didukung oleh standar operasional prosedur dalam pelaksanaan mutasi tersebut.

---

Employees who work without having to move for five to sixteen years and above. The condition causes stagnant of career and competence of employee. Whether and Davis 1996 explains that the transfer of responbility, performance, occupation, employment status, with all rights and obligations are the same, is a form of employee career development. Therefore, it is important to analyze the transfer process and the constraints of implementing the transfer of archival manager in The National Civil Service Agency.

This research approach is post positivist beginning to test the concept of transfer, methods of qualitative data collection and use triangulation to validate data collected. The process of transfer that has been done so far has been referring to job analysis and workload analysis, but it becomes less valid because there is no review of information from job analysis and workload analysis of archival managers today. Implementation of transfer that have not related to career pattern and not yet supported by operational standard procedure.

The results of the study need to review the position analysis and workload analysis of the archival manager according to the current condition, immediately apply the implementation of transfer periodically in harmony with career pattern and supported by operational standard procedure."

"Analisis Penerapan Standar Kinerja Aparatur Sipil Negara di Badan Kepegawaian Negara Aparatur Sipil Negara ASN dituntut untuk dapat berkinerja dengan baik agar dapat mewujudkan tujuan organisasi. Badan Kepegawaian Negara BKN selaku instansi pembina manajemen kepegawaian diharapkan dapat menjadi barometer dalam manajemen kepegawaian. Saat ini penilaian kinerja ASN telah menggunakan Penilaian Prestasi Kerja sesuai PP 46 Tahun 2011. Namun penilaian kinerja akan efektif bila terdapat tolak ukur yang jelas yaitu adanya standar kinerja. Sebagaimana Armstrong mengambarkan bahwa sebelum dilakukan penilaian kinerja perlu dibuat standar kinerja oleh sebab itulah penelitian ini bertujuan untuk meneliti penerapan standar kinerja di BKN dan faktor kendala penerapannya. Pendekatan penelitian ini adalah postpositivis karena mengacu pada teori manajemen kinerja Armstrong guna mencari faktor kendala penerapan standar kinerja role definision performance and development agreement. Metode pengumpulan data dilakukan secara kualitatif dan teknik triangulasi diterapkan guna memvalidasi data yang terkumpul. Hasil penelitian menunjukan bahwa saat ini BKN belum memiliki standar kinerja baik standar teknis kegiatan maupun standar perilaku. Faktor kendala penerapan dari aspek role definition adalah analisis jabatan yang ada di BKN belum akurat terutama pada proses analisis dan validasi data. Selanjutnya Performance and development agreement di BKN belum berjalan dengan baik. Pembuatan kontrak kinerja masih lemah pada aspek monitoring, pemahaman pegawai tentang SKP serta komitmen pegawai dan pimpinan. Sementara pengembangan pegawai tidak berbasis kinerja pegawai, belum dapat ditemukannya GAP kompetensi membuat pengembangan hanya sebatas menjawab tuntutan saat ini belum pada merencanakan pengambangan pegawai untuk masa yang akan datang.

---

Analysis of Application Performance Standards in the National Civil Service Agency Civil ServantApparatus ASN is required to objectives perform well in order to realize an organization. National Civil Service Agency NCSA as an agency personnel management coach expected to be a barometer in personnel management. Currently ASN performance assessment have used Job Performance Assessment in PP 46 of 2011. However, the performance assessment will be effective if there is a clear benchmark, which is the performance standard. Armstrong portrayed that prior to performance assessment,a performance standard needs to be undertaken. Therefore, this study aims at examining performance application standards in NCSA and its implementation constraint factors.

This research approach is a postpositivis because it refers to the theory of Armstrong performance management by limiting factor for the adoption of performance standards role definition performance and development agreement . Data collectingmethods used are qualitatively and triangulation techniques applied in order to validate the collected data.

The resuls shows that current NCSA has not had a performancestandard either technical standard activities or behavior standard. Constraint factors of the definition aspect implementations is the job analysis in NCSA is not accurate, especially in analysis process and data validation. Furthermore, Performance and development agreement in BKN has not gone well. performance contract manufacturing is still weak on monitoringaspects, employee understanding on SKP and employees and managers commitments. Employee development not has been based on employee performance, a competency GAP that can not be found make a development occurs just to answer the current demand and can not plan future employee enhancement limited to answering the demands of the development is not currently on the planned floating of employees for the foreseeable future."

"Sebagai salah satu upaya dalam menerapkan e-government secara merata di Indonesia, pemerintah membuat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penerapan SPBE diharapkan dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal. Tidak hanya pada pelayanan yang diberikan langsung kepada publik, namun juga pada proses pelaksanaan pemerintahan seperti pengawasan dan pengendalian Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) manajemen ASN kepada seluruh Instansi pemerintah di Indonesia oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dengan luasnya cakupan pengawasan dan pengendalian NSPK maka BKN meluncurkan Website Indeks NSPK pada tahun 2020 sebagai alat bantu dalam melakukan pengawasan dan pengendalian NSPK Manajemen ASN. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas layanan pada Website Indeks NSPK pada tahun 2023 dengan menggunakan teori utama E-Government Quality (E-GovQual) dari Papadomichelaki & Menzas (2012). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan menggunakan teknik pengumpulan data campuran (mixed methods) dengan survei, wawancara mendalam, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Website Indeks NSPK diukur dari seluruh dimensi pengukuran yang utarakan oleh Papadomichelaki & Menzies yaitu (1) Efficiency, (2) Trust, (3) Reliability, dan (4) Citizen Support tergolong dalam kategori baik.

---

As one of the efforts in implementing e-government evenly in Indonesia, the government made Presidential Regulation (Perpres) Number 95 of 2018 concerning Electronic-Based Government Systems (SPBE). The implementation of SPBE is expected to be utilized in various ways. Not only in services provided directly to the public, but also in the process of implementing government such as supervision and control of ASN management Norms Standards Procedures and Criteria (NSPK) to all government agencies in Indonesia by the State Personnel Agency (BKN). With the wide scope of NSPK supervision and control, BKN launched the NSPK Index Website in 2020 as a tool in conducting supervision and control of the ASN Management NSPK. This study aims to analyze the quality of service on the NSPK Index Website in 2023 using the main theory of EGovernment Quality (E-GovQual) from Papadomichelaki & Menzas (2012). This research uses a quantitative approach and uses mixed methods data collection techniques with surveys, in-depth interviews, and literature studies. The results of this study indicate that the NSPK Index Website measured from all measurement dimensions stated by Papadomichelaki & Menzies, namely (1) Efficiency, (2) Trust, (3) Reliability, and (4) Citizen Support is classified in the good category."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan konsep four levers of control pada Badan Kepegawaian Negara. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menerapkan belief system, BKN harus membuat visi dan misi baru. BKN juga perlu melakukan penilaian kinerja yang dikaitkan dengan remunerasi. Pada penerapan boundary system perlu adanya keselarasan antara kode etik dengan PP 53 Tahun 2010 mengenai sanksi yang dikenakan. Sebagai organisasi dengan budaya hirarki, BKN harus menerapkan action control dan result control sebagai bentuk diagnostic control system. Berdasarkan analisis interactive control systems, strategic uncertainties BKN berasal dari regulasi pemerintah.

---

The purpose of this study is to analyze the four levers of control implementation in National Civil Service Agency (NCSA). This study is conducted using literature study and field study method. The results show that, in implementing belief system, NCSA must create new vision and mission. NCSA also needs to conduct performance appraisal linked to remuneration. In implementing boundary system, the code of conduct must be aligned with PP 53 of 2010 about the sanctions imposed. As an organization with hierarchy culture, NCSA should implement action control and result control as form of diagnostic control system. Based on interactive control systems analysis, NCSA strategic uncertainties comes from government regulations."