Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan mengukur tingkat kepatuhan entitas perbankan syariah terhadap pengungkapan menurut ketentuan syariah dengan menggunakan syariah compliance index. Terdapat 121 sampel bank syariah selama tahun 2009-2013 yang dikategorikan berdasarkan tipe bank, ukuran entitas, dan tipe auditor yang digunakan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan bank syariah adalah 25.553 atau sekitar 37%. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan BUS dalam hal pengungkapan lebih tinggi dibandingkan tingkat kepatuhan UUS.Bank syariah dengan ukuran besar juga terbukti memiliki syariah compliance indexlebih tinggi dibandingkan dengan bank syariah dengan ukuran kecil. Bank syariah yang diaudit oleh KAP Big 4 juga terbukti memiliki syariah compliance indexlebih tinggi dibandingkan dengan bank syariah bank syariah yang tidak diaudit oleh KAP Big 4.

---

This research aims to measure syariah compliance index on disclosure according to existing syariah compliance guidelines. There are 121 samples consist of Islamic banking during 2009-2013 which were classified based on type of bank, size, and type of auditor. Research result shows that in average, disclosure level of Islamic banking in Indonesia is 25.553 or around 37%.

Hypothesis test proved that BUS? syariah compliance index is higher than UUS?. Big size Islamic banking also proven to have higher syariah compliance index as well as Islamic banking which was audited by Big 4CPA Firms."

"Skripsi ini membahas secara khusus mengenai akad mudharabah sebagai akad bagihasil, risiko dari akad mudharabah, dan proses manajemen risiko dari akad mudharabah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam. Analisis terhadap risiko pada akad mudharabah dalam ini dilakukan dengan metode yuridis normatif, dengan melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam melalui studi pustaka yang dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan, mudharabah merupakan suatu kerja sama dengan konsep kepercayaan antara pemilik modal dan pengelola, yang memilki risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, kepatuhan, hukum, reputasi, dan stratejik yang terhadapnya dilakukan proses manajemen risiko preventif berupa pemeriksaan dan pengawasan serta penanggulangan.

---

This thesis discusses mudharabah as profit-sharing agreement, the risk and the process of risk management mudharabah based on regulation and Islamic law. Analysis of the risk on the mudharabah is done with normative method, through literature study analyzed qualitatively. From the analysis that has been conducted, mudharabah is a partnership with the concept of trust between capital owners and managers, who have the credit, market, liquidity, operational, compliance, legal, reputation, and the strategic risk, which the management process is carried out as a preventive such as inspection and supervision as well as countermeasures."

"Teknologi digital sudah semakin berkembang, termasuk dalam bidang finansial yang dikenal dengan fintech. Bank syariah tidak ketinggalan dalam pemanfaatan teknologi, yaitu dengan menyediakan fasilitas e-banking. Namun, dalam pemanfaatan teknologi, bank syariah tetap harus memperhatikan aturan syariah yang harus dipenuhi kepatuhan syariah . Dengan senantiasa menatuhi kepatuhan syariah ini, diharapkan bank syariah dapat menjalin hubungan jangka panjang dengan nasabahnya karena aspek utama dalam bisnis adalah penggunanya. Oleh karena itu, penelitian ini ingin membahas pengaruh kepatuhan syariah terhadap customer intimacy fintech perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menguji hipotesis menggunakan data hasil survei dan metode statistik. Metode pengambilan sampel digunakan dengan teknik non-probability sampling dengan metode purposive sample. Untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel digunakan teknik SEM Structural Equation Modeling Partial Lease Square. Hasil penelitian menunjukkan variabel pengetahuan dan religiusitas memiliki pengaruh signifikan langsung terhadap kepatuhan syariah dan signifikan tidak langsung terhadap customer intimacy. Selanjutnya variabel kepatuhan syariah, perceived usefulness, perceived ease of use memiliki pengaruh signifikan langsung terhadap customer intimacy.

---

Digital technology has been growing, including in the financial field known as fintech. Sharia banks do not miss utilizing this technology by providing e banking facilities. However in the utilization of this technology, sharia banks also still have to pay attention to islamic rules sharia compliance . By continuing to comply with sharia compliance, it is expected that sharia bank can establish long term relationship with its customers because the main aspect in business is its users. Therefore, this research will discuss the effect of sharia compliance to customer intimacy fintech sharia banking in Indonesia. This research is a quantitative research by testing the hypothesis using survey data and statistical methods. Sampling method is non probability sampling technique with purposive sample method. To identify the relationship between variables, this research use SEM Structural Equation Modeling technique Partial Lease Square Method. The results showed that the variables of knowledge and religiosity have a direct and significant influence toward sharia compliance and indirect and significant toward customer intimacy. Furthermore, the variable of Shariah compliance, perceived usefulness, perceived ease of use has a direct and significant influence on customer intimacy."

"Skripsi ini membahas tentang ketentuan harta bersama berupa simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Harta bersama merupakan harta benda yang dimiliki oleh suami dan isteri setelah timbulnya hubungan perkawinan. Sementara itu, simpanan pada bank dimiliki secara individu dan diikat oleh ketentuan rahasia bank. Permasalahan yang akan diteliti adalah melihat keselarasan antara ketentuan harta bersama dan ketentuan rahasia bank pada perbankan syariah dan penyelesaian harta bersama yang disimpan pada perbankan syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif dengan meneliti bahan pustaka yang ada. Dari penelitian yang dilakukan terlihat bahwa ketentuan harta bersama dengan ketentuan rahasia bank tidak selaras sehingga penyelesaian harta bersama harus dilaksanakan dengan putusan pengadilan. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa peraturan perbankan yang mengatur ketentuan rahasia bank perlu ditinjau ulang agar selaras dengan ketentuan harta bersama.

---

This research discusses the provisions of the joint marital property in the form of savings in the form of certificate of deposits, saving accounts and checking accounts. Joint marital property is property owned by a husband and wife after wedding. Meanwhile, savings at banks individually owned and held by the bank secrecy provisions. The problem statement of this research are the alignment of the provisions of the joint marital property and bank secrecy provisions on Islamic banking and settlement of joint marital property stored on Islamic banking. The method of research is juridical-normative by using secondary data. It founds that the provisions of property along with bank secrecy provisions are not aligned with the result that settlement of joint marital property are implemented by adjudication of court. Therefore it can be concluded that the banking regulations governing bank secrecy provisions should be reviewed in order to align the provisions of the joint marital property."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara Shari'a Governance Structures dengan tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility pada perbankan syariah di Indonesia. Faktor-faktor terkait Shari'a Governance Structures yang diuji dalam penelitian ini adalah mekanisme pengawasan dan struktur kepemilikan. Mekanisme pengawasan diwakili oleh proxy keberadaan Dewan Pengawas Syariah yang diukur menggunakan Islamic Governance Score (IG-Score). Sementara struktur kepemilikan diukur menggunakan rasio dana pihak ketiga (investment account holders) dan ukuran perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis seberapa besar dominasi laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dominasi laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan terhadap tingkat pengungkapan CSR secara keseluruhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa investment account holders (IAH) dan ukuran perusahaan memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan CSR. Namun, keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap tingkat Pengungkapan CSR pada perbankan syariah di Indonesia.

---

The purpose of this study was determine the correlations between Shari'a Governance Structures against Corporate Social Responsibility disclosure in Islamic Banking in Indonesia. The factors related to Shari?a Governance Structures tested in this study is monitoring mechanisms, ownership structures, and firm size. Monitoring mechanism represented by proxy the existence of Sharia Supervisory Board is measured using Islamic Governance Score (IG-Score). While the ownership structures measured using the ratio of investment account funds (investment account holders) and firm size measured by natural log of book value of assets. In addition, this study also analyzed how much domination of the sources and uses zakah funds reporting and the domination of the sources and uses qardhul hasan funds reporting of the overall CSR disclosure. These results indicate that the investment account holders (IAH) and firm size has a positive and significant relationship to the level of CSR disclosure. However, the existence of the Sharia Supervisory Board (SSB) has no significant correlations to the level of CSR disclosure in Islamic Banking in Indonesia."

"Pilihan otoritas regulasi untuk mempercayakan otoritas kepatuhan syariah (syariah compliance) perbankan syariah kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI), lembaga non-negara berbadan hukum privat, secara teoritik menyimpan problem. Malaysia, Pakistan, dan Sudan membangun otoritas syariah compliance dengan memperkuat lembaga independen berbadan hukum publik, berupa organ dalam bank sentral atau komisi mandiri yang diangkat kepala negara. Dua model otoritas kepatuhan usulan DPR saat pembahasan RUU Perbankan Syariah juga memilih format dewan atau komisi yang menjadi organ bank sentral atau otoritas jasa keuangan. Pilihan demikian karena keputusan otoritas ini akan mengikat publik, maka sewajarnya dipegang badan hukum publik. Dinamika pembahasan RUU akhirnya memilih model MUI. Pertimbangannya, independensinya dipercaya lebih terjaga. Selain itu, selama ini secara de facto MUI sudah menjalankan peran itu. Model otoritas kepatuhan demikian membuat fatwa MUI yang secara konseptual tidak mengikat menjadi semi-mengikat publik Kedudukan MUI sebagai badan hukum privat menjadi mirip badan hukum publik yang berwenang membuat ketetapan mengikat publik. Sisi lain, kelayakan fatwa ormas non-MUI sebagai rujukan regulasi, terkesan diabaikan, karena sudah ada fatwa rujukan resmi. Kajian bercorak penelitian hukum normatif ini bertujuan menguji ketepatan secara teoritik penunjukan MUI itu. Bagaimana jadinya konsepsi fatwa yang makna generiknya dalam literature hukum Islam tidak mengikat publik. Bagaimana pula kedudukan fatwa ormas Islam di luar MUI yang kredibilitasnya juga tidak bisa disepelekan. Penelitian dilakukan dengan tiga pendekatan. Pendekatan peraturan untuk menggali formula regulasi. Pendekatan konsep untuk analisis konseptual. Pendekatan perbandingan untuk komparasi praktek regulasi beberapa negara. Diperoleh konklusi, model otoritas berbasis MUI ini masih relevan dilanjutkan, sejauh sebagai model transisi. Model otoritas ini masih menempatkan fatwa dalam watak privatnya, karena masih diperlukan tahap transformasi fatwa menjadi regulasi mengikat. Banyaknya pihak berkompetensi fatwa di luar MUI dicoba diakomodasi lewat mekanisme internal MUI. Bila saat ini MUI dinilai paling siap memegang otoritas kepatuhan syariah, perlu dilengkapi perangkat regulasi yang menjadi standar legal dan ilmiah untuk menjamin bahwa fatwa MUI, baik proses maupun hasilnya, paling memenuhi kualifikasi diserap dalam regulasi. Namun, problem legal-konseptual yang diidap model ini harus terus diselesaikan secara gradual. Ke depan, perlu dijajaki peluang pembentukan otoritas kepatuhan syariah independen, sesuai argumen pokok dipilihnya MUI, namun berbadan hukum publik, seperti di Malaysia, Pakistan, dan Sudan, karena otoritasnya akan mengikat publik.

---

Choice of the regulatory authorities to entrust the authority of sharia compliance of Islamic banking to the Indonesian Ulama Council (MUI), a non-state entitiy, a private law entity, has the problems theoretically. Malaysia, Pakistan, and Sudan built the authority of shariah compliance by strengthening independent institution incorporated under public law entity, such as organs in the central bank or an independent commission that was appointed by head of the state. Two models of sharia compliance authority which were proposed by House of Representative, when discussing the draft of Shariah Banking Act, also chose the format of public legal entity, such like an organ of central bank or a part of the financial services authority. These options base on reason that the decisions of sharia compliance authority will be binding on public, then it was appropriate held by a public legal entity. But the dynamics of the parliamentary debate on the bill ultimately chose the type of e private legal entity, namely MUI. The main consideration is its independence more credible. In addition, empirically MUI has been engaged in that role. The passed model of sharia compliance authority make MUI's fatwa that is conceptually not public binding to be the semi-public binding. The position of MUI as a private legal entity transform to be a pseudo-public legal entity that was authorized to make rulings which was binding on the public. Other hand, the feasibility of non-MUI's fatwa (edicts) as a referral of regulations, was look ignored, because there has been an official fatwa as regulation's reference. The normative legal research was aimed to test theoretically the accuracy of MUI's appointment as a shariah compliance authority holder. How is then the application of the concept of fatwa that its generic meaning in Islamic law literature was not binding on the public? How is the position of fatwa of Islamic organizations outside MUI that their credibility also can not be underestimated? Research was carried out by three approaches. Regulatory approach was used to explore the regulatory formula. Conceptual approach was used to make conceptual analysis. Comparative approach wa used to compare the regulation of some countries. Retrieved conclusion that the model of MUI based authority is still relevant to be continued, as far as the transition model. The model of authority is still placing fatwa in it's generic concept as a non-binding ruling, because it still need stage to transform fatwa to be regulation. The large number of competent mufti outside MUI try to be accommodated through MUI internal mechanisms. If currently MUI is still considered as the most ready entity to hold the authority of sharia compliance, It is need to be equipped by the regulations that will be a legal and scientific standard to ensure that MUI's fatwa, both process and outcome, were the most qualified one to be absorbed to the regulation. However, the legal-conceptual problems within this model should continue to be solved gradually. For the next time, it is necessary to explore the feasibility of the establishment of an independent sharia compliance authority. Independence is the principal arguments of MUI appointment as sharia compliance authority holder. Beside independent, the next compliance authority should be a public legal entity, such as in Malaysia, Pakistan, and Sudan, because it's authority will be binding on the public."

"Skripsi ini membahas tingkat pengungkapan identitas etika pada laporan tahunan perbankan syariah di Indonesia serta analisis kinerja keuangan berdasarkan Return On Asset (ROA), Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) dan Financing to Debt Ratio (FDR) selama periode 2010-2013. Kemudian pada penelitian juga dilakukan uji korelasi antara dimensi identitas etika dan ROA; dimensi identitas etika dan BOPO; dan dimensi identitas etika dan FDR. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah cenderung meningkatkan pengungkapan identitas etika Islam dan ditemukan hubungan antara pengungkapan informasi produk dan jasa dengan kinerja keuangan ROA dan BOPO, serta hubungan antara dimensi pengungkapan komitmen terhadap debitur dengan FDR.

---

This study aims to analyze the disclosure of Islamic Ethical Identity on the annual report of Islamic banking in Indonesia and the financial performance of Islamic banking based on Return On Asset (ROA), (BOPO) and Financing to Debt Ratio (FDR) during 2010-2013 period. This research is also conducted through correlation test (pearson product moment) between ethical identity index and ROA; ethical identity index and BOPO; ethical identity index and FDR. It is found that Islamic bank in Indonesia increase disclosure level regarding Islamic ethical identity and there is correlation between disclosure of product service and financial performance ROA and BOPO, then there is correlation between disclosure of commitment toward debitur and financial performance FDR."

"Penelitian yang terkait dengan PBI No. l0/ll/PBU2008 tentang SBl Syariah ini berangkat dari permasalahan yang teljadi dalam hubnngan antara bonus (insentif) yang diberikan Bank Indonesia atas penempatan overlikuiditas pada SBI Syariah dengan tingkat FOR. Kenyataan mengenai ketentuan bonus (insentif) tinggi, tingkat FDR tinggi dalam peraturan ini tidak sesuai dengan hubungan yang seharusnya terjadi antara bonus (insentif) dengan tingkat FDR, semakin tinggi bonus yang diberikan oleh Bank Indonesia maka tingkat FDR perbankan syariah akan semakin rendah begitu pula sebaliknya. Tingginya tingkat FDR Perbankan Syariah disebabkan oleh dua hal yaitu, tingginya imbal basil pembiayaan yang pada periode penelitian mencapai 14.71% dan adanya batasan minimal tingkat FDR sebesar 80%. Guna menyeimbangkan hubungan yang terjadi antara bonus SBIS dengan tingkat FDR dan mengurangi tingginya tingkat FOR, agar tingkat kesehatan bank syariah tetap terjaga, maka diajukan sebuah kebijakan yang mencakup beberapa skenario. Kebijakan tersebut berupa penurunan batas minimal tingkat FDR. Menggunakan data Statistik perbankan Syariah bulan April 2006- Maret 2008 (Penerapan SWBI) dan April 2008-Maret 2009 (Penerapan SBIS) serta penggunaan linear programming diperoleh batasan minimum tingkat FDR yang optimal adalah 60%. Penurunan batas minimal tingkat FOR berdampak pada tingginya outstanding SBIS, sehingga diajukan kebijakan lain terkait dengan pembatasan maksimum outstanding SBIS. Menggunakan data dan metodologi yang sama diperoleh batasan maksimum outstanding SBIS adalah 4% x DPK.

---

The research problem is stimulated by the relationship between the given incentive of Indonesian Bank (Bank Indonesia) for SBIS over liquidity and the level of Financing to Deposit Ratio (FDR). The high incentive of Indonesian Bank and also the high level of FOR factually do not in line with the proper regulation which written that the higher the Indonesian Bank incentive, the lower the FOR level is, and vice versa. This matter has been clearly regulated in PBI No. 10/11/PBI/2008 of SBIS. The high level of FOR in Syariah banking is resulted from the high defrayal output and the FOR minimum limiL At the time of this research, the defrayal output reaches 14,71%, while the FDR minimum limit is 80%. To cast the balance between the SBIS incentive and the FDR level as well as to decrease the high level of FDR, certain policy including the descent of FDR minimum limit should appropriately be proposed. By using the statistic data of Syariah banking which taken from April 2006 to March 2008 (SWBI application), April 2008 to March 2009 (SBIS application) and the Linear Programming, 65% as the optimal FDR minimum limit is foWid. However, since that act impacted to the high level of SBIS outstanding, another policy that is finding the SBIS outstanding maximum limit is needed to be carried out. Therefore, by using the same data and methodology, 4% x DPK as the maximum limit of SBIS outstanding is finally acquired."

"Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh tingkat kepatuhan syariah bank syariah di Asia terhadap kinerja keuangan dan market share. Sampel penelitian merupakan 62 bank syariah yang berada di Asia dengan tahun pengamatan 2016 hingga 2018. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Penelitian ini membuktikan bahwa rata-rata tingkat kepatuhan syariah bank syariah di Asia adalah patuh. Hasil penelitian ini tidak dapat membuktikan bahwa tingkat kepatuhan syariah bank syariah di Asia memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan dan market share bank syariah tersebut. Penelitian ini berkontribusi pada literatur ekonomi Islam karena jumlah penelitian yang melihat tingkat kepatuhan syariah dengan satu pengukuran di wilayah Asia dan melihat implikasi tingkat kepatuhan syariah terhadap kinerja keuangan dan market share masih terbatas.

---

This study aims to examine the level of sharia compliance of Islamic banks in Asia and its implication on financial performance and market share. The sample of this study is 62 Islamic banks located in Asia with observation years 2016 to 2018. This study uses descriptive quantitative methods. This study proves that the average level of sharia compliance of Islamic banks in Asia is satisfactory compliant. The results of this study cannot prove that the level of compliance of Islamic banks in Asia has an effect on the financial performance and market share of the Islamic banks. This research contributes to the Islamic economic literature because the number of studies that look at the level of sharia compliance with one measurement in the Asian region and look at the implications of the level of sharia compliance on financial performance and market share is still limited."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Z serta hubungannya dengan unit kepatuhan yaitu Sharia Compliance dan Divisi Audit Internal di PT Bank Syariah Z. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak PT Bank Syariah Z sebagai data primer dan menggunakan Laporan Tahunan dan dokumen terkait dengan kepatuhan syariah dari PT Bank Syariah Z sebagai data sekunder. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang penting dalam melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan dan pengawasan kepatuhan syariah yang dilakukan dengan pengendalian preventif ex-ante dan kuratif ex-post . Terdapat risiko dalam implementasi prosedur kerja Dewan Pengawas Syariah, termasuk di dalamnya keterlibatan Sharia Compliance Officer yang juga memiliki posisi sebagai Staf Dewan Pengawas Syariah.

---

This study aims to analyze implementation and supervision procedure of sharia compliance that is done by Sharia Supervisory Board at PT Bank Syariah Z and related to the compliant unit consists of Sharia Compliance and Internal Audit Division. Research method used in this study is interviewing PT Bank Syariah Z as the primary data and also using Annual Report and related document from PT Bank Syariah Z as the secondary data. The analysis shows that Sharia Supervisory Board takes an important role on monitoring the implementation of control function on ex ante and ex post. It also shows that there are some risks on the implementation of Sharia Supervisory Board rsquo s working procedure include the involvement of Sharia Compliance Officer who has concurrent position as Sharia Supervisory Board Staff. "