Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Keberadaan pekerja migran di suatu negara memang berpotensi menimbulkan beragam narasi nasionalis mengenai siapa kita? dan siapa mereka, namun dari kacamata mereka lah nasionalisme yang melekat dalam kehidupan sehari-hari dan diterima sebagai suatu kelaziman dapat dipahami. Penelitian ini menelaah kembali nasionalisme dalam fenomena talenta asing dengan mengangkat keberadaan orang-orang Indonesia yang memiliki pengalaman sebagai pekerja talenta asing di Singapura. Kedua negara tersebut membangun nasionalismenya dengan elemenelemen modernis yang berjangkar ke masa depan. Melihat kurangnya kajian level mikro dari studi nasionalisme, penelitian ini mendalami bagaimana pengalaman orang Indonesia memaknai narasi nasionalisme Singapura. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengadopsi teknik-teknik etnografi secara terbatas. Berdasarkan pengamatan di lapangan, penelitian ini menemukan bahwa nasionalisme Singapura dialami dan dimaknai oleh orang Indonesia sebagai kebanalan tatanan. Berangkat dari pemikiran Michael Billig mengenai banal nasionalism, penelitian ini mendefinisikan kebanalan tatanan sebagai kondisi endemik di mana tatanan, secara sadar maupun tidak, menjadi norma dalam berperilaku dan, sebagai konsekuensinya, membentuk ekspektasi suatu populasi dalam kehidupan sehari-hari.

---

In a country where migrant workers are welcomed, there?s indeed a wide range of potential nasionalist narrative regarding ?us? and ?others? come to surface, but it is from their point of view that the nationalism embedded in daily life and seen as prevalence can be understood. This research attempts to reexamine nationalism by capturing the experience of Indonesian foreign talent migrants who works and live in Singapore. Seeing the lack of micro-level studies of nationalism scholarship, this study to pose a question on how the Singapore nationalism is being experienced and interpreted by the Indonesian foreign talent. Both countries build their nationalist agenda on modern elements anchoring the future. This study requires a qualitative approach and is conducted by adopting limited ethnographic techniques. Based on field observation, this study found that Singapore nationalism is experienced and interpreted by Indonesian foreign talent as a banality of order. Extending from Michael Billig?s banal nationalism, this study defines ?banality of order? as the endemic condition in which order, either consciously or not, became the behavioral norm and, consequently, shapes the daily expectation of a population."

"Seiring dengan terbukanya batas-batas negara (borderless), globalisasi memungkinkan munculnya aktivitas migrasi ilegal yang berimplikasi pada kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional perdagangan orang yang salah satu bentuknya pekerja migran ilegal (illegal migrant workers) merupakan kejahatan yang menempati urutan ke-3 sebagai kejahatan transnasional utama dengan keuntungan terbesar di dunia. Kejahatan ini dapat mengancam stabilitas keamanan negara, terutama di wilayah perbatasan. Kepulauan Riau sebagai salah satu wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia merupakan wilayah keberangkatan pekerja migran yang memerlukan strategi untuk mengurangi tingkat kejahatan tersebut, meliputi upaya pencegahan dan penanggulangan perdagangan orang bernama strategi counter trafficking in persons. Sesuai dengan komitmen Indonesia di dalam ratifikasi Konvensi PBB tahun 2000, maka pemerintah Indonesia juga turut melaksanakan strategi tersebut dalam memerangi praktik perdagangan orang skalanasional. Adanya karya tulis ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan strategi counter trafficking in persons di Indonesia dengan dikaitkan deterrence theory. Namun,pelaksanaan strategi itu sendiri masih memiliki berbagai masalah yang menghambatpelaksanaan empat program P yang diamanatkan dalan Konvensi PBB, sehinggamengakibatkan Indonesia masih menempati peringkat Tier 2 sesuai dengan trafficking in persons report sejak tahun 2010.

---

This study aimed to determine whether

Along the opening of national borders (borderless), globalization allows the emergence of illegal migration activities that have implications with transnational crime. Trafficking in persons as a transnational crime and the illegal migrant workers as one kind of them is on 3rd ranked as the main transnational crime with the biggest profits in the world. This

crime could threatened the stability of the state security, especially in the border area. Riau Islands as the border of Indonesia-Malaysia is the departure area of migrant workers need a strategy to reduce the crime rates, include efforts to prevent and precaution trafficking in persons, named counter trafficking in persons strategy. In accordance with

Indonesia's commitment in ratified the 2000 UN Convention, the Indonesian government

implemented this strategy to combat trafficking in persons in national scale. The aim of this paper is to determine the implementation of counter trafficking in persons strategy in Indonesia and associated it with deterrence theory. However, the implementation of the

strategy itself still has many problems that inhibit the implementation of four 'P' programs that mandated in the UN Convention, so as accordance of the report of trafficking in persons, Indonesia still occupying Tier 2 since 2010."

"Risiko Pekerja Migran Indonesia terlibat dalam paktik migrasi nonprosedural berawal pada tingkat terendah, yaitu desa sebagai daerah asal mereka. Walaupun negara telah menjamin pelindungan untuk pekerja migran dalam instumen hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017, tetapi dalam penerapannya belum dapat menyediakan pelindungan yang optimal pada tingkat desa. Program Desbumi begerak dari akar rumput untuk memastikan terciptanya keamanan bermigrasi bagi pekerja migran melalui tiga pilar utama, yaitu pendataan dan diseminasi informasi, pembangunan institusi, dan pemberdayaan pekerja migran dan keluarga. Tujuan dari penulisan in adalah melihat bagaimana faktor dan situasi berisiko bagi pekerja migran dapat direduksi melalui pendekatan pencegahan berbasis risiko.

---

The risk of Indonesian Migrant Workers being involved in non-procedural migration practices begins at the lowest level, namely the village as their area of origin. Even though the state has guaranteed protection for migrant workers in national legal instruments through Law Number 18 of 2017, in its implementation it has not been able to provide optimal protection at the village level. The Desbumi program moves from the grassroots to create migration security for migrant workers through three main pillars, such as data collection and information dissemination, development institutions, and empowerment of migrant workers and their families. The aim of this paper is to see how risk factors and situations for migrant workers can be reduced through a risk-based prevention approach."

"Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki kerentanan yang cukup tinggi akan sindikat penempatan ilegal PMI terindikasi perdagangan manusia. Data Penempatan dan Pelindungan PMI menunjukkan masih adanya kenaikan PMI yang menjadi korban perdagangan manusia akibat penempatan ilegal. BP2MI selaku badan yang ditunjuk untuk melindungi PMI tentunya memiliki tugas untuk melakukan pelindungan PMI dari sindikat penempatan ilegal. Namun sayangnya, BP2MI memiliki keterbatasan wewenang terkait dengan proses penindakan dan penegakkan hukum pada para sindikat penempatan ilegal terindikasi perdagangan manusia ini. Oleh sebab itu, BP2MI kemudian membentuk Satuan Tugas Sikat Sindikat dan menunjukkan sejumlah hasil positif. Tujuan dari penulisan ini adalah melihat bagaimana kinerja dari Satuan Tugas Sikat Sindikat sebagai unit yang melindungi Pekerja Migran Indonesia dan melengkapi keterbatasan BP2MI. Kinerja dari Satuan Tugas Sikat Sindikat dianlisis menggunakan pendekatan konsep Multi Agency Anti-Crime dan pencegahan kejahatan.

---

Indonesian Migrant Workers (PMI) have a fairly high vulnerability to the placement of illegal PMI syndicates with indications of human trafficking. PMI Placement and Protection data shows that there is still an increase in PMI who are victims of human trafficking due to illegal placements. BP2MI as the agency appointed to protect PMI certainly has a duty to protect PMI from illegal placement syndicates. But unfortunately, BP2MI has limited authority related to the process of taking action and enforcing the law on these illegal placement syndicates indicated by human trafficking. Therefore, BP2MI then formed a Sikat Sindikat Task Force and showed a number of positive results. The purpose of this paper is to see how the performance of the Sikat Sindikat Task Force as a unit that protects Indonesian Migrant Workers and complements the limitations of BP2MI. The performance of the Sikat Sindikat Task Force was analyzed using the Multi Agency Anti-Crime concept approach and crime prevention."

"Beberapa studi menunjukkan bahwa membengkaknya pekerja sektor informal yang terjadi di daerah perkotaan disebabkan terbatasnya daya serap sektor formal. Meningkatnya jumlah angkatan kerja di kota, diantaranya dikarenakan oleh arus migrasi dari desa. Kelompok pendatang (migran) yang tidak dapat tertampung di sektor formal, alternatif pilihan yang paling tepat adalah menciptakan lapangan kerja bagi dirinya sendiri dengan cara memasuki pekerjaan di sektor informal.Tesis ini mencoba menganalisis apakah probabilitas maupun resiko dalam memasuki pekerjaan di sektor informal ditentukan oleh status migrannya atau lebih ditentukan oleh variabel sosial demografinya seperti umur, tingkat pendidikan, tempat tinggal kota-desa, tempat tinggal botabek-lainnya, status kawin dan jenis kelamin dengan menggunakan data sensus penduduk 1990. Studi dilakukan untuk Propinsi Jawa Barat, karena kedekatannya dengan pusat pemerintahan sehingga pembangunannya berkembang lebih pesat dan sekaligus merupakan propinsi yang banyak dituju migran.Kriteria migran yang digunakan adalah migran berdasarkan propinsi tempat lahir (life time migrant). Disamping itu variabel kontekstual yang ikut dianalisis adalah PDRB perkapita dan angka pengangguran dari migran dan non migran yang bersangkutan berdomisili. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif dan statistik inferensial. Analisis inferensial dengan menggunakan model regresi logistik berganda.Hasil uji statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara status migran dengan pekerjaan sektor informal. Selanjutnya hasil analisis status migran menurut masing-masing variabel sosial demografi dan variabel kontekstual seperti disebutkan di atas menunjukkan bahwa secara statistik ada pengaruh yang signifikan dalam memasuki pekerjaan sektor informal. Jika analisis deskriptif dihubungkan dengan temuan inferensial untuk menghitung besarnya proporsi migran dan non migran menurut variabel yang diperhatikan, ternyata hasilnya menunjukkan pola yang sama dan konsisten. Hal ini disebabkan regresi logistik berganda yang dipakai adalah model terlengkap."

"Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia sudah menjadi kewajiban negara. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memilih pekerjaan yang bebas dari perbudakan, kerja paksa, dan diskriminatif. Sebagai Badan yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk melaksanakan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia membentuk layanan yang bernama Crisis Center. Pembentukan layanan Crisis Center diharapkan mampu memfasilitasi Pekerja Migran Indonesia bermasalah untuk menemukan jalan keluar atas permasalahannya. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini menganalisis bagaimana bentuk bantuan hukum layanan Crisis Center serta perannya dalam penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. Dalam menjawab persoalan yang ada, penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal dengan tipe deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa layanan Crisis Center belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada Pekerja Migran Indonesia di Malaysia yang bermasalah. Layanan Crisis Center juga masih menggunakan pedoman pelaksanaan yang sama sejak tahun 2015 yang mana sudah tidak relevan dengan perkembangan yang ada. Pemberlakuan pedoman yang tidak relevan tentu tidak dapat mengakomodir kebutuhan Pekerja Migran Indonesia saat ini.

---

Protection of Indonesian Migrant Workers is a state’s reponsibility. This is a mandate as stated in Undang-Undang Dasar 1945 that everyone has the right to choose occupation that is free from slavery, forced labour, and discrimination. As an institution mentioned in enacted Law of the Republic Indonesia Number 18 of 2017 on Protection of Indonesian Migrant Workers, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia formed a service named Crisis Center. Crisis Center Service aims to facilitate Indonesian Migrant Workers to resolve their problems. Based on this, this research analyzes how the legal assistance of Crisis Center works and their role in handling cases of Indonesian Migrant Workers in Malaysia. This is a doctrinal law method and a descriptive analytical research typology. The conclusion of the research is that Crisis Center services are not optimal yet in handling cases of Indonesian Migrant Workers in Malaysia. Crisis Center services are also still using an old regulation since 2015 which is not relevant with the current situation."

"Warga negara Indonesia yang bermigrasi untuk bekerja telah lama dinamai dengan penamaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Namun, karena banyak stigma negative terkait dengan istilah TKI, pada tahun 2017 Pemerintah telah mengubah istilah penamaan tersebut menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI). Studi ini meneliti dimensi daya Tarik dari penamaan pekerjaan dan bagaimana mereka mempengaruhi niat untuk melamar pekerjaan tersebut. Selanjutnya, penelitian ini juga membandingkan persepsi calon pekerja pada penamaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kami menggunakan penelitian kuantitatif dengan mendistribusikan survei kuesioner untuk menyelidiki persepsi calon pekerja, dan data dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling. Hasil dari semua 221 responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini mendukung bahwa semua dimensi Daya Tarik Penamaan Pekerjaan (WTA), memiliki dampak signifikan pada Niat untuk Memasukkan Aplikasi Pekerjaan (IS), dengan Nilai Ekonomi (EV) memberikan hubungan negative. Lebih khusus pada PMI, Nilai Pengembangan (DV), Nilai Ketertarikan (VI) dan Nilai Kerjasama (VC) memberikan dampak positif dalam urutan tersebut. Penelitian ini berkontribusi untuk mengevaluasi efektivitas penggantian nama Pekerja Migran Indonesia (daya tarik penamaan) dan memberikan saran kepada pemerintah Indonesia tentang pesan yang perlu disampaikan untuk menarik lebih banyak pelamar (membangun pencitraan dari penamaan).

---

Indonesia migrant workers has long been named with the work title of Tenaga Kerja Indonesia (TKI). However, due to many negative stigmas related to the term TKI, in 2017 the Government has changed the term into Pekerja Migran Indonesia (PMI). This study examines the dimensions of work title attractiveness and how they influence the intention to apply. Furthermore, this study also comparing the perception of potential workers on the work title Tenaga Kerja Indonesia (TKI) with Pekerja Migran Indonesia (PMI). We used a quantitative study by distributing a questionnaire survey to investigate the perceptions of future workers, and the data is analyzed using Structural Equation Modelling. The results from all 221 respondents who participated in the study support all dimensions of Work Title Attractiveness (WTA) has a significant impact on Intention to Submit Job Application (IS), with Economic Value (EV) deliver negative relation. More specifically on PMI, the Development Value (DV), Value of Interest (VI), and Value of Cooperation (VC) give a positive impact in that particular order. This study contributes to evaluate the effectiveness on renaming Pekerja Migran Indonesia (brand attractiveness) and give suggestion to Indonesia's government on messages need to be conveyed to attract more applicants (employer brand building)."

"Skripsi ini memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai bagaimana peraturan yang diatur dalam International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families mengenai pekerja migran di suatu negara, dan memberikan penjelasan bagaimana pengaturan tenaga kerja asing berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (UU Ketenagakerjaan), berikut dengan penerapan dari kedua instrumen tersebut terhadap studi beberapa kasus tenaga kerja asing yang terjadi di Indonesia. Dalam melakukan penelitian ini, Penulis melakukan studi literatur dan wawancara ke beberapa pihak diantaranya yaitu Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Kantor Imigrasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families belum diimplementasikan secara maksimal dalam ketentuan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia (UU Ketenagakerjaan). Hal ini dikarenakan masih ada beberapa isi Konvensi yang belum diterapkan, dan belum dilakukan pengawasan terhadap penerapannya. Oleh karena itu diperlukan kajian lebih lanjut mengenai implementasi Konvensi dalam UU Ketenagakerjaan di Indonesia.

---

This mini-thesis is to give a comprehensive explanation on how the rules set out in the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families in the country, and provides information about how foreign workers is set up based on statutory provisions that apply in Indonesia (Law of Workers), as well as the application of both instruments on studying of foreign worker cases that happens in Indonesia. In conducting this research, the author do some literature review and interviews were held with representatives from the Indonesian Ministry of Manpower and Transmigration, and Immigration Office.

The results of the study have shown that International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families has not been implemented to the statutory provisions of employment in Indonesia (Law of workers). This is because there are still some of the Convention that have not implemented, and has not performed oversight of its implementation. The results recommend in-depth review is needed to make sure that the Convention is well- implemented on Law of Workers Indonesia."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh rezim buruh migran di Taiwan terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam mendorong kenaikan upah pekerja migran Indonesia (PMI) domestik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi literatur dan wawancara mendalam untuk memperoleh data empiris dari studi kasus yang diangkat. Berdasarkan Chia-Wen Lu (2011), konsep rezim buruh migran mengacu pada kontrol terhadap populasi pekerja migran yang memiliki karakteristik tidak sama di berbagai negara tujuan pekerja migran. Rezim buruh migran di Taiwan menurut Lu memiliki karakteristik tidak transparan dan mengisolasi pekerja migran domestik dari hak-hak politik mereka dalam memengaruhi kebijakan. Oleh karena itu, peranan pemerintah Indonesia menjadi penting dalam mengadvokasikan kepentingan PMI domestik di Taiwan. Mengingat kondisi PMI domestik di Taiwan bekerja dalam kondisi yang eksploitatif, ketika upah yang mereka terima relatif tidak setimpal dengan panjang dan intensitas jam kerja yang dijalani. Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa karakteristik rezim buruh migran di Taiwan telah memengaruhi upaya pemerintah Indonesia dalam proses negosiasi kenaikan upah minimum bagi PMI domestik. Selain itu, penelitian ini menemukan faktor lain di luar kerangka analisis Lu (2011) yaitu bahwa meskipun pemerintah Indonesia memiliki bargaining power untuk mengusulkan kenaikan upah minimum PMI domestik kepada otoritas Taiwan, dalam prosesnya terdapat hambatan untuk mencapai kesepakatan dalam waktu singkat. Hal ini terkait dengan karakteristik rezim buruh migran di Taiwan yang lebih mengutamakan kepentingan atau kondisi pemberi kerja atau majikan ketimbang pada pekerja migran. Hal ini yang menyebabkan proses negosiasi kenaikan upah minimum antara pemerintah Indonesia dan otoritas Taiwan, memakan waktu cukup lama hingga mencapai kesepakatan resmi. Hasil proses resmi tersebut pun masih tergantung pada itikad baik pemberi kerja di Tawan untuk mematuhinya.

---

This research analyzes the influence of the labour migrant regime in Taiwan on the Indonesian government’s efforts to enforce a wage increase for Indonesian domestic migrant workers. This research uses a qualitative method by conducting literature studies and in-depth interviews to obtain empirical data. According to Chia-Wen Lu (2011), the labour migrant regime is the state’s control over the migrant worker population. Hence, each country has its own characteristic of control. For instance, the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan are non-transparency and isolates domestic migrant workers from their political rights to influence a policy-making process. Due to the exploitative conditions, when the wage received is not worth the working hours they took. Therefore, the role of the Indonesian government is essential to advocate the needs of Indonesian domestic migrant workers in Taiwan. The findings in this study confirm the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan affect the Indonesian government’s effort to increase the minimum wage of Indonesian migrant domestic workers. In addition, this study found other factors aside from Lu’s analytical framework. It discovered the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan prioritize the interests of employers. Therefore, although the Indonesian government has the bargaining power to propose an increase in the minimum wage, there are obstacles to reaching an agreement immediately. This is related to the characteristics of the labour migrant regime in Taiwan, which prioritizes the interests or conditions of employers or employers instead of migrant workers. This characteristic caused the negotiation process for the minimum wage increase between the Indonesian government and the Taiwanese authorities to take a long time to reach an official agreement. The results of the official process also depend on the goodwill of employers in Taiwan to comply."