Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai dampak dualisme pengaturan kedudukan Direksi Asing terhadap kewajiban memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA). Direksi menurut hukum perseroan terbatas Indonesia dianggap sebagai organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan, sementara hukum ketenagakerjaan Indonesia menganggap mereka sebagai pekerja pada perusahaan. Sehubungan dengan itu, permasalahan yang telah timbul adalah apabila Direksi Asing diwajibkan untuk memiliki izin tersebut sebab semua pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib memiliki IMTA.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa Direksi Asing wajib memiliki IMTA, hubungan hukum serta hak dan kewajiban antara Direksi Asing dengan perusahaan yang diurusnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menganalisa dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data sekunder. Skripsi ini menemukan bahwa Direksi Asing diwajibkan untuk memiliki IMTA karena tetap merupakan warga negara asing yang bekerja di wilayah Indonesia meskipun memiliki hubungan serta hak dan kewajiban dengan perusahaan yang diurusnya berdasarkan hukum perseroan terbatas.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the consequences of the dual regulation of the status of foreign directors toward the obligation to own foreign manpower employment permits (IMTA). Directors according to Indonesian company law are regarded as a company organ responsible for the management of the company, whereas Indonesian manpower law regard them as workers of the company. An issue that has arisen in relation to the foregeoing is whether Foreign Directors are required to acquire the permit, since every employer that employs a Foreign Worker must acquire an IMTA.The purpose of this research is to find out why Foreign Directors are required to acquire the IMTA, their legal relationship with, as well as rights and obligations towards, the company they manage. This reserach uses the judicial normative method and is descriptive analytical research, which analyses and uses literature as seconday data. This thesis has found that Foreign Directors are required to acquire an IMTA as they are still foreign citizens working within Indonesian territory, even though their relationship with as well as rights and obligations towards the company they manage are based on company laws. "

"Penelitian ini membahas status ketenagakerjaan Direktur, apakah Direktur di suatu perusahaan masuk dalam kategori Pengusaha atau pekerja/buruh. Parameter yang digunakan untuk menganalisis status ketenagakerjaan Direktur tersebut adalah metode pengangkatan Direktur di perusahaan yang bersangkutan yaitu melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan suatu perjanjian kerja. Status ketenagakerjaan ini akan berdampak pada akibat hukum terhadap Direktur ketika terjadi penghentian penugasan, terutama apabila yang bersangkutan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data melalui studi pustaka.

---

The focus of this study is to analyze the employment status of a Director of a company, whether they are classified as an Entrepreneur or as a worker/laborer. Parameter used to analyze employment status of a Director is based on the methods of appointment of such Director, which is by the General Meeting of Shareholders of based on a work agreement. The employment status of a Director will then determine the legal consequences when there is a dismissal, especially if there is a severance of an employment relationship (pemutusan hubungan kerja) to the Director. This research is a juridical-normative research with qualitative approach and collecting data through documentary study."

"Penanaman Modal Asing PMA secara langsung atau lebih dikenal Foreign Direct Investment FDI menjadi sumber pembangunan ekonomi, industrialisasi, pendapatan dan pertumbuhan tenaga kerja pada negara-negara berkembang OECD, 2009, termasuk Indonesia. Karena pentingnya FDI untuk meningkatkan pertumbuhan angka tenaga kerja secara langsung melalui pembangunan industri-industri baru, serta adanya hubungan antara FDI dan angka tenaga kerja, Pemerintah Indonesia berusaha untuk meningkatkan penyerapan FDI. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisa peran FDI pada tenaga kerja di 9 Sembilan sektor ekonomi di Indonesia dari tahun 2001 ndash; 2014. Penelitian ini menggunakan analisa data panel dari 9 Sembilan sektor ekonomi, model fixed effect terpilih menjadi model terbaik setelah diuji menggunakan uji Hausman. Hasil pada model fixed effect menunjukkan FDI memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 0.079 pada 9 sembilan sektor ekonomi. Penerapan peraturan tentang investasi secara nasional di Indonesia juga berdampak positif pada peningkatan tenaga kerja di Indonesia.

---

Foreign Direct Investment FDI becomes a source of economic development, industrialization, income and employment growth for the developing countries OECD, 2009, especially Indonesia. Regarding the importance of FDI to increase the employment directly by setting up new industries and the relationship between FDI and employment rate, the Indonesian government initiates to attract more FDI. Therefore, this study will analyze the role of FDI in the employment of 9 nine economic sectors in Indonesia during 2001 ndash 2014. The analysis employs panel data from these 9 nine economic sectors, and the fixed effects FE model has been chosen as the best by the Hausman test. The results suggest FDI has a positive and significant effect on increasing the employment rate as much as 0.079 in the 9 nine economic sectors. Indonesia rsquo s investment regulation implementation also positively impacts the rise of employment rate in the country."

"Tesis ini membahas mengenai pengaruh penanaman modal asing terhadap penggunaan tenaga kerja asing yang terfokuskan pada sektor konstruksi. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dan preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan penggunaan tenaga kerja asing sangat di pengaruhi oleh kebijakan kebijakan pemerintahan selaku pembuat peraturan dan sebagai pelaku dalam arah kebijakan internasional. Dengan adanya perubahan peraturan penggunaan tenaga kerja asing pada tahun 2015 maka pelu dilakukan penelitian terhadap peraturan ini sehingga dapat diketahui bagaimana perubahan dalam peraturan penggunaan tenaga kerja asing

---

This thesis deals with the influence of foreign capital investment against the use of foreign labor that focus in construction sector. Labor is any person who is able to do the work to produce goods and/or services either to itself or to meet the needs of the community. This research is both normative and juridical prescriptive. Results of the study concluded that the application of the use of foreign labor in influence by Government policy as the policy makers of the regulations and as perpetrators in the direction of international policy. With the rule change the use of foreign labor in 2015 then pelu conducted research to this rule so that it can be known how the changes in the regulation of the use of foreign labor."

"Penelitian ini membahas mengenai perizinan-perizinan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Kementrian Ketenagakerjaan dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Direktorat Jenderal Keimigrasian). Adapun perizinan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan Kemudahan Khusus Keimigrasian (Dahsuskim) yang didasari oleh UU Kemigrasian. Dalam tulisan ini terdapat studi kasus yang mengenai salah satu pemberi usaha perikanan yang melangsungkan usahanya dengan menggunakan Tenaga Kerja Asing dan dalam menjalankan usahanya pelaku usaha tersebut tidak menggunakan IMTA sebagai izin utama yang seharusnya diajukan kepada Kementerian berwenang melainkan hanya menggunakan Dahsuskim sebagai izin usahanya. Dalam studi kasus tersebut pada dasarnya terdapat permasalahan hukum atas penggunaan dua perizinan tersebut. Penelitian ini juga membahas mengenai metode penyelarasan atau harmonisasi atas dasar hukum seperti penggunaan asas hukum seperti lex specialis, lex superior serta lex posterior yang menjadi dasar untuk dikeluarkannya IMTA dan Dahsuskim.

---

This study discusses the permits issued by the Government of Indonesia through the Ministry of Manpower and the Ministry of Law and Human Rights (Directorate General of Immigration). The permits discussed in this study are Permits to Employ Foreign Workers (IMTA) based on the Manpower Law and Special Immigration Facilities (Dahsuskim) which are based on the Migration Act. In this paper, there is a case study regarding a fishery business provider who runs his business using foreign workers and in running his business the business actor does not use IMTA as the main permit that should be submitted to the competent Ministry but only uses Dahsuskim as his business license. In the case study, basically there are legal problems over the use of the two permits. This study also discusses the method of harmonization or harmonization on a legal basis such as the use of legal principles such as lex specialis, lex superior and lex posterior which are the basis for the issuance of IMTA and Dahsuskim."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan konsep grandfather clause sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal Perpres DNI 2016 . Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana penerapan grandfather clause terhadap penanaman modal yang telah disetujui sebelum Perpres DNI 2016 disahkan, khususnya pada bidang usaha jasa konstruksi. Tujuannya ialah untuk menjelaskan dan menganalisis mengenai keberlakuan konsep grandfather clause sebagai bentuk perlindungan terhadap investor asing dan dampak dari diberlakukannya grandfather clause tersebut pada penanaman modal yang bidang usahanya diatur lebih lanjut terkait syarat dan kriterianya. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian ini diketahui bahwa pengaturan grandfather clause pada Perpres DNI 2016 merupakan bentuk perlindungan yang dapat menjamin suatu kepastian hukum. Pada bidang usaha jasa konstruksi, grandfather clause dapat diberlakukan walaupun pada Perpres DNI 2016 terdapat perubahan ketentuan mengenai bidang usaha jasa konstruksi yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah, serta koperasi UMKMK . Permasalahan muncul ketika Rancangan Undang-Undang Jasa Konstruksi yang akan segera diberlakukan menjadi Undang-Undang, mengatur secara spesifik mengenai kualifikasi usaha yang harus dilaksanakan oleh Perusahaan PMA yang bergerak dalam bidang usaha jasa konstruski. Dalam keadaan yang demikian, grandfather clause menjadi tidak dapat diberlakukan untuk melindungi Perusahaan PMA dari kewajiban untuk mengikuti ketentuan tersebut.

---

This thesis analyzes the application of grandfather clause as regulated in Article 13 of Presidential Decree 44 2016 corncerning Negative Investment List NIL 2016 . The main issue researched is how the concept of grandfather clause applies to existing investments, specifically in construction services sector. The main purpose of this research is to explain and analyze the enforceability of the grandfather clause as a protection toward foreign investors and the impacts of the enforceability itself on business sectors which are being required to meet certain conditions and criterias. The research method used in this thesis is normative legal research. This research found that grandfather clause is a means of protection that could ensure legal certainty for investment. In construction services sector, grandfather clause could be applied toward existing investments, even though there is a change of provision in the NIL 2016 regarding the areas of business which are required to be in a form of micro, small, and medium enterprises, or union. The problem arrises when the draft of the Construction Services Law that shortly would be enacted as a Law, specifically regulates the qualification which should be conducted by Foreign Direct Investment Company in construction services sector. In that case, grandfather clause could not be applied to protect the existing investments from the responsibility to follow the new requirements."

"Perawatan yang Adil dan Adil (FET) adalah prinsip yang dikenal di dunia internasional hukum investasi dan juga dikenal dalam hukum perdagangan internasional. FET adalah prinsip itu mengatur tingkat perlakuan pemerintah terhadap investasi dari investor asing. Penelitian ini akan menguraikan FET dengan kebijakan Pemerintah Indonesia yang mensyaratkan divestasi perusahaan modal asing di pertambangan mineral dan batubara menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 beserta peraturan turunannya. Ini Penelitian ini bertujuan untuk: (i) Menentukan pemahaman FET dan penerapan FET dalam hukum investasi; (ii) Mengetahui mekanisme divestasi saham PT perusahaan mineral dan batubara, dan; (iii) Mengakui pelanggaran terhadap prinsip FET tentang perubahan dalam pengaturan divestasi untuk pertambangan mineral dan batubara perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif. Secara hukum, kewajiban divestasi harus dilihat sebagai kebijaksanaan dan kewajiban pemerintah dalam melaksanakan mandat konstitusi. Melalui FET, Pemerintah Indonesia secara konsisten menghormati dan menjaga keefektifanPrinsip FET. Untuk menjaga keseimbangan antara tujuan saham divestasi dan kewajiban untuk menjaga kepastian hukum bagi investor asing, Pemerintah Indonesia perlu menyeimbangkan kewajiban untuk mengeksploitasi alamnya sumber daya sebanyak mungkin dengan kewajiban untuk memberikan kepastian hukum untuk investor. Oleh karena itu, perubahan peraturan yang berkelanjutan akan membuka risiko a arbitrase mengklaim dasar tidak adanya kepastian hukum.

---

Fair and Just Care (FET) is an internationally recognized principle investment law and also known in international trade law. FET is that principle regulates the level of government treatment of investment from foreign investors. This research will elaborate on FET with the policies of the Government of Indonesia whichrequires divestment of foreign capital companies in mineral and coal mining according to Law Number 4 of 2009 and its derivative regulations. This This study aims to: (i) Determine FET understanding and application FET in investment law; (ii) Knowing the mechanism for the divestment of shares of PT mineral and coal companies, and; (iii) Recognize violations of FET principlesabout changes in divestment arrangements for mineral and coal mining company. The research method used is juridical-normative. Legally, divestment obligations must be seen as discretion and obligation the government in carrying out the constitutional mandate. Through FET, The Indonesian government consistently respects and maintains effectiveness FET principle. To maintain a balance between stock goals divestments and obligations to maintain legal certainty for foreign investors, The Indonesian government needs to balance the obligation to exploit its nature as many resources as possible with an obligation to provide legal certainty for investor. Therefore, continuous regulation changes will open up risks a Arbitration claims the basis of the absence of legal certainty."

"ABSTRAKPenelitian tesis ini bertujuan menganalisa Indonesianisasi saham penanaman modal asing, atau pengalihan kembali modal (reclaiming capital) khususnya PT Freeport Indonesia Company kepada pihak nasional. Kemudian melalui kerangka teori perusahaan menjawab persoalan apakah Indonesianisasi saham tersebut memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan apabila tidak diperlukan bagaimana cara melaksanakan Indonesianisasi saham tersebut termasuk menentukan manfaat Pemerintah Indonesia sebagai pemegang saham minoritas di dalam PT Freeport Indonesia Company. Tipe penelitian ini adalah yuridis normative didukung wawancara untuk konfirmasi teori dan informasi, suatu penelitiankepustakaanterhadapperaturanperundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-UndangNomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 40 Tahun2007 tentang Perseroan Terbatas hingga Surat Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) khususnya mengenai perjanjian.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing(PMA) mensyaratkan perusahaan PMA melakukan Indonesianisasi saham, tidak ditegaskan besaran dan waktu pelaksanaannya. KontrakK arya I Freeport Indonesia Incorporated pada 7 April 1967 tidak memuat Indonesianisasi saham, baru KontrakKarya II 30 Desember 1991 memuatnya. Praktik Indonesianisasi saham terlaksana karena Peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) 1974 yang memaksa Pemerintah Indonesia mewajibkan perusahaan PMA mengalihkan saham kepada pihak nasional sebanyak 51 persen selama 10 tahun, karena tidak pernah dipatuhi maka jangka waktu menjadi 20 tahun, kemudian karena harga minyak dunia turun maka Indonesianisasi saham tergantung kesepakatan para pihak. PT Freeport Indonesia tidak pernah menjalankan Indonesianisasi saham berdasarkan kontrak karya, hanya mengikuti peraturan perundang-undangan yang menguntungkan.Penelitian tesis ini membuktikan Indonesianisasi saham oleh Pemerintah tidak memerlukan persetujuan DPR karena merupakan investasi jangka panjang nonpermanent untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, kontrak karya atau pembelian langsung oleh BUMN. Sebagai pemegang saham minoritas Pemerintah menduduki Dewan Komisaris untuk mengawasi dan menasihati Direksi dalam menjalankan kepengurusan PT Freeport Indonesia. Apabila menjadi pemegang saham mayoritas maka keuntungan ekonomis dan pengendalian Perseroan akan lebih optimal. Renegosiasi dan nasionalisasi merupakan cara untuk Indonesianisasi saham dalam perusahaan PMA.

---

ABSTRACT

This thesis aims to analyze the Indonesianizationof foreign investment?s stocks or reclaiming capital especially by PT Freeport Indonesia Company to Indonesian parties. Then through a corporation theoretical framework to answer the question whether the Indonesianization of company's stocks requires approval Indonesian House of Representatives (DPR), and if not needed how to implement the Indonesianization stocks including determining the Indonesian government benefits as a minority stockholder in PT Freeport Indonesia Company after the Indonesianizationof stocks accomplished. The type of this research is juridical normative and supported by confirmation interview on theory and information, a study on literature of the laws and regulations relating to matters governed by the Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal, Law Number 25 of 2007 on Investment, Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies to Stock Exchange Coordinating Board (BKPM), also Code of Civil Law (Penal Code), particularly regarding the agreement.

Law No. 1 of 1967 concerning Foreign Investment requires foreign investment companies do Indonesianization ofstocks, although not confirmed the amount and timing of implementation. The 1stContract of Work of Freeport Indonesia Incorporated on 7 April 1967 does not includeIndonesianization of stocks, the 2nd Contract of Works on December 30, 1991 contains the provisions Indonesianization of stocks. The Indonesianization of stocks had been practiced after January 15 (Malari) 1974 Tragedy, anti Japanese foreign investment demonstration by students, which forced foreign investment company in Indonesia to transfer the stocks to the national party as much as 51 percent over 10 years, having never obeyed the period to 20 years, then as world oil prices fell then Indonesianisasi stock depending on the agreement of the parties. PT Freeport Indonesia Company has never run anIndonesianisasiof stocks based on contract work, just follow the laws and regulations that benefit.

This research shows Indonesianizationof stocks by the Government does not require the approval of Parliament as a non-permanent long-term investments in an effort to comply with laws and regulations and contract of work or buy by State owned Company. As a minority shareholder occupying Government Commissioners who oversee and provide advice to the Board in carrying out the management of the Company. Of course, if it becomes the majority shareholder of the economic benefits and control of the Company will be optimal. Renegotiation and nationalization may be a way to Indonesianization of foreign investment?s stocks."

"ABSTRAKDokumen asing untuk mendirikan perusahaan penanaman modal asing dapatditerima atau berlaku di Indonesia apabila telah melewati prosedur otentifikasiatau legalisasi berdasarkan hukum Indonesia. Namun proses legalisasi itu sangatberantai dan tidak efektif dikarenakan dokumen-dokumen itu harus diotentifikasioleh lebih dari satu instansi di negara tempat dokumen itu diterbitkan. Prosedurotentifikasi seperti itu seharusnya ditinggalkan dan beralih ke sistem Apostilledengan mengaksesi Convention Abolishing The Requirement of Legalisation ForForeign Public Documents 1961. Pada dasarnya Tujuan penelitian ini adalahuntuk menggambarkan permasalahan legalisasi dokumen asing danmerekomendasikan penggunaan sistem Apostille itu di Indonesia. Adapun metodepenelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif.

---

ABSTRACTForeign documents to establish a foreign investment company is acceptable orapplicable in Indonesia if the procedure of authentication or legalization haspassed under Indonesian law. But it is a chain process of legalization andineffective because the documents must be authenticated by more than oneinstitution in the country where the document was issued. Such authenticationprocedure should be abandoned and the system switches to accede to theConvention Apostille by abolishing the Requirement of Legalisation For ForeignPublic Documents, 1961. Basically the purpose of this study was to describe theissue of legalization of foreign documents and recommend the use of the Apostillesystem in Indonesia. The research method used is a normative research methods.."

"Indonesia dan Filipina merupakan bagian dari negara penggagas berdirinya organisasi Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN. Pada Januari 2007 di ASEAN Cebu Summit, para pemimpin ASEAN sepakat untuk membentuk Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA di tahun 2015. Salah satu sarana utama dalam merealisasikan MEA adalah melalui arus bebas jasa yang bertujuan untuk menghilangkan batasan secara substansial bagi penyedia jasa ASEAN, di antaranya dalam jasa pelayaran. Akan tetapi, Indonesia dan Filipina menerapkan asas cabotage dalam kebijakan pelayarannya di mana hak istimewa dalam industri pelayaran dalam negeri diberikan kepada warga negaranya sendiri sehingga membatasi kepemilikan asing dalam industri tersebut. Oleh karena itu, perlu dikaji lebih lanjut bagaimana pendekatan yang dilakukan oleh Indonesia dan Filipina terhadap realisasi MEA sehubungan dengan penerapan asas cabotage dalam peraturan perundang-undangan negaranya masing-masing. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini menjelaskan pendekatan yang dilakukan terkait kebijakan investasi asing dalam bidang pelayaran untuk melihat upaya realisasi MEA di Indonesia dan Filipina. Berdasarkan pembahasan kebijakan-kebijakan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia dan Filipina telah melaksanakan komitmennya dalam AFAS, namun peraturan perundang-undangan pelayaran internal masing-masing negara tersebut masih membatasi pelaksanaan komitmennya secara lanjut. Oleh karena itu, harus dilakukan penyelarasan peraturan internal Indonesia dan Filipina sesuai dengan komitmennya masing-masing dalam AFAS.

---

Indonesia and Philippines are part of the founding of the Association of Southeast Asian Nations or ASEAN organizations. In January 2007 at the ASEAN Cebu Summit, ASEAN leaders agreed to establish in the ASEAN Economic Community Masyarakat Ekonomi ASEAN or MEA in 2015. One of the main tools in realizing MEA is through free flow of services which aimed at removing restrictions substantially for ASEAN service providers, including shipping service. However, Indonesia and Philippines apply cabotage principle in their shipping policies in which privileges in the domestic shipping industry are granted to their own citizens thereby limiting foreign ownership in the industry. Therefore, it is necessary to further examine the approach taken by Indonesia and Philippines towards the realization of MEA in connection with the application of cabotage principles in their law and regulations. Using normative juridical research methods, this paper describes the approach taken in terms of foreign investment policies in the field of shipping to see the efforts of realization of MEA in Indonesia and the Philippines. Based on the discussion of these policies, it can be concluded that Indonesia and Philippines have implemented their commitments in AFAS, but the internal shipping legislations of these countries still restrict the further implementation of their commitments. Hence, there shall be alignment of internal legislations of Indonesia and Philippine in accordance with their respective commitments in AFAS."