Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Skripsi ini membahas tentang hubungan faktor-faktor utilisasi pelayanan kesehatan dengan lama hari rawat inap di PT. Bosowa Asuransi selama periode Januari-Oktober 2015 dengan menggunakan metode kuantitatif dan design penelitian cross sectional. Teknik pengumpulan data dengan data primer yang diperoleh dari data sekunder dari report klaim PT. Bosowa Asuransi kemudian diambil data khusus klaim rawat inap. Hasilnya diperoleh bahwa usia, jenis kepesertaan dan klasifikasi penyakit memiliki hubungan yang signifikan terhadap lama hari rawat, yaitu memiliki nilai p-value ≤0,05 sementara jenis kelamin, kelas perawatan dan tipe PPK tidak berhubungan signifikan secara statistik dengan lama hari rawat, yaitu memiliki nilai p-value > 0,05.;This study discusses the relationship factors of health service utilization by long days of hospitalization in health insurance participants PT. Bosowa Insurance during the period from January to October 2015 by using a quantitative method and cross sectional study design. Based on collection techniques derived from secondary from the report claim PT. Insurance Bosowa then taken specific based on hospitalization claims. The result showed that age, the type of membership and classification of the disease has a significant relationship to the length of stay, which has a p-value ≤0,05 while gender, class and type provider care not statistically significantly associated with length of stay, which has p-value> 0.05., This study discusses the relationship factors of health service utilization by long days of hospitalization in health insurance participants PT. Bosowa Insurance during the period from January to October 2015 by using a quantitative method and cross sectional study design. Based on collection techniques derived from secondary from the report claim PT. Insurance Bosowa then taken specific based on hospitalization claims. The result showed that age, the type of membership and classification of the disease has a significant relationship to the length of stay, which has a p-value ≤0,05 while gender, class and type provider care not statistically significantly associated with length of stay, which has p-value> 0.05.]"

"Pola pembayaran pelayanan persalinan pervaginam normal yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan adalah dengan cara nonkapitasi yakni sebesar Rp.600.000. Fasilitas Kesehatan sebagai mitra kerja BPJS Kesehatan diharuskan memberikan pelayanan kesehatan sesuai perjanjian kerjasama dan tanpa menarik iur-biaya. Penarikan iur-biaya yang dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan mitra kerja BPJS merupakan salah satu tindakan kecurangan (fraud). Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menemukan bahwa faktor kebutuhan finansial menjadi pendorong bagi klinik mitra kerja BPJS Kesehatan untuk menarik iur biaya pada peserta BPJS Kesehatan. Pegawasan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan, DinKes, serta Kementrian Kesehatan belum dilakukan secara optimal dan penggunaan sanksi seperti yang tertuang didalam PMK No. 36 Tahun 2015 juga belum dilakukan sepenuhnya. Berdasarkan hasil tersebut penulis menyarankan untuk dilakukannya analisis unit cost terkait pelayanan persalinan pervaginam normal dan ditingkatkannya pengawasan oleh BPJS Kesehatan dan semua pihak yang terkait untuk menjamin fasilitas pelayanan kesehatan sebagai mitra kerja BPJS Kesehatan memberikan pelayanan yang bermutu dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

---

The pattern of a normal vaginal delivery service payments paid by BPJS is by nonkapitasi which amounted to 600,000. Health Facility as partners BPJS required to provide appropriate health services cooperation agreement and without cost-sharing. Cost-sharing withdrawals carried out by health care facilities BPJS partners is one act of fraud (fraud). This research was conducted using qualitative method. The research found that the factor of financial needs become the driving force for the clinic BPJS partners to attract participants BPJS cost sharing on health. Supervision conducted by BPJS Health, Health Office, and the Ministry of Health is not optimal and the use of sanctions as stipulated in the Regulation of Healt Minister No. 36 2015 has not been done completely. Based on these results the authors suggest to do the analysis of the unit cost of service related to normal delivery and increased supervision by BPJS Health and all parties concerned to ensure the health care facility as a partner BPJS provide quality services and in accordance with the prescribed rules."

"Pelaksanaan program skrining riwayat kesehatan merupakan tindakan preventif yang dilakukan di berbagai negara. Dengan menerapkan skrining riwayat kesehatan diharapkan mampu mencegah sedari dini terjadinya komplikasi serta dampak pembiayaan kesehatan pada penyakit yang dilakukan skrining. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaaan serta determinan dan dampak yang dihasilkan dari program skrining riwayat kesehatan di berbagai negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode literature review. Pencarian studi dilakukan melalui online database yaitu PubMed, ScienceDirect, Proquest, dan Wiley Online Library. Terdapat 12 studi yang termasuk ke dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program skrining riwayat kesehatan telah diterapkan di berbagai negara dengan sasaran jenis penyakit yang berbeda-beda, mayoritas menggunakan mekanisme pengiriman undangan yang terbilang cukup efektif dalam meningkatkan partisipasi skrining. Peran faktor pengetahuan dan kesadaran, dukungan unsur tenaga kesehatan professional, dan status pendidikan peserta sangat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program skrining kesehatan. Dampak positif yang dihasilkan oleh program skrining adalah menurunkan angka kejadian dan kematian pada penyakit yang dilakukan skrining. Namun, juga didapatkan dampak jangka pendek yang terjadi pada pembiayaan kesehatan di sektor rawat jalan dan rawat inap. Meskipun begitu, dampak pada pembiayaan kesehatan terbilang tidak terlalu signifikan dan masih dapat diatasi.

---

The implementation of a health history screening program is a preventive measure carried out in various countries. By implementing medical history screening, it is expected to be able to prevent early complications and the impact of health financing on diseases being screened.This study aims to describe the implementation as well as the determinants and impacts resulting from health history screening programs in various countries. The method used in this study is the literature review method. Study searches were conducted through online databases such as PubMed, ScienceDirect, Proquest, and Wiley Online Library. There are 12 studies included in this research. The results of this study indicate that a health history screening program has been implemented in various countries with different types of disease targets, the majority of several countries use an invitation of health screening which is quite effective in increasing screening participation. The role of knowledge and awareness factors, support from professional health personnel, and the educational status of participants greatly affect the effectiveness of the implementation of the health screening program. The positive impact generated by the screening program is to reduce the incidence and mortality of the disease being screened. However, there are also short-term impacts that occur on health financing in the outpatient and inpatient sectors. Even so, the impact on health financing is not too significant and can still be overcome."

"Kesehatan gigi dan mulut di Indonesia hingga saat ini masih merupakan permasalahan yang belum kunjung usai. Sebanyak 57,6% penduduk Indonesia yang memiliki masalah kesehatan gigi dan mulutnya, baru terdapat 10,2% penduduk yang memperoleh perawatan dari tenaga medis gigi. Tesis ini bertujuan untuk membuktikan bahwa kepemilkan jaminan kesehatan meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi dan mulut ke tenaga medis gigi di Indonesia tahun 2018. Penelitian ini menggunakan data Riskesdas terintegrasi Susesnas tahun 2018 dengan desain studi potong lintang. Permodelan menggunakan instrumental variabel digunakan karena adanya endogenitas pada variabel kepemilikan jaminan kesehatan. Hasil penelitian turut membandingkan besaran pengaruh antara kepemilikan jaminan kesehatan JKN dan Non-JKN.

---

Dental and oral health in Indonesia is still an unsolved problem. As many as 57.6% of the Indonesian population who have dental and oral health problems, only 10.2% of the population receive treatment from dental medical workers. This thesis aims to prove that health insurance ownership increases the utilization of dental and oral health services to dental medical workers in Indonesia in 2018. This study uses integrated data from Riskesdas and Susesnas 2018 with a cross sectional study design. For modeling, instrumental variables is used because of the endogeneity of the health insurance ownership variable. The results of the study also compare the magnitude of the effect between the JKN and Non-JKN health insurance ownership."

"Kepuasan pasien dinilai sebagai suatu komponen yang penting untuk mengukur kualitas pelayanan kesehatan. Penilaian dipengaruhi oleh pengalaman dari pasien selama mendapatkan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit. RS Tugu Ibu pada tahun 2014 melayani pasien JKN,umum, dan asuransi swasta. Dengan semakin banyaknya pertumbuhan rumah sakit maka daya saing akan semakin ketat dan tajam sehingga menuntut rumah sakit untuk dapat memberikan kepuasan sesuai dengan kebutuhan kepada semua pasiennya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara tingkat kepuasan pasien berdasarkan cara bayar pasien yaitu pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), umum, dan asuransi swasta terhadap pelayanan yang diberikan di unit rawat jalan rumah sakit Tugu Ibu. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross sectional, jumlah sampel sebanyak 150 orang pasien rawat jalan yang diambil secara purposive sampling. Tingkat kepuasan pasien dinilai berdasarkan 5 (lima) dimensi mutu pelayanan yang terdiri dari dimensi reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangibles. Hasil penelitian menunjukkan perbandingan tingkat kepuasan pasien JKN lebih tinggi daripada pasien umum dan pasien swasta terhadap dimensi reliability (37,4%), dimensi responsiveness (36,4%), dimensi assurance (35,4%), dimensi empathy (44,33%), dan dimensi tangibles (41,1%). Sedangkan untuk karakteristik umur mempengaruhi tingkat kepuasan pasien JKN (nilai p-value=0,005) dan pada karakteristik pekerjaan mempengaruhi tingkat kepuasan pasien JKN (nilai p-value=0,023).

---

Patient satisfaction is considered as an important component for measuring the quality of health care. Assessment is influenced by the experience of patients during health services such as hospitals. Tugu Ibu Hospital serving JKN patients, general patients, and private insurance patients in 2014. the increasing growth of the hospital's competitiveness will be intense and sharp that require hospitals to provide satisfaction in accordance with the needs of all patients.This study aims to determine the effect of the level of patient satisfaction based on the patient's method of payment that is the Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), public, and private insurance against with the services provided in hospital outpatient units at Tugu Ibu Hospital.

This study used quantitative methods with cross sectional approach, a total sample of 150 outpatients were taken by purposive sampling. This study used quantitative methods with cross sectional approach, a total sample of 150 outpatients were taken by purposive sampling. The level of patient satisfaction assessed by 5 (five) dimensions comprising service quality dimensions which are reliability, responsiveness, assurance, empathy, and tangibles. The results show a comparison of patient satisfaction JKN higher than public patients and private patients to the reliability dimension (37.4%), responsiveness dimension (36.4%), assurance dimension (35.4%), the dimensions of empathy (41,1 %), and the dimensions of tangibles (48.48%). And for the age characteristics affect the level of JKN patient satisfaction (p-value = 0.005) and for the job characteristics affect the level of JKN patient satisfaction (p-value = 0.023)."

"Program JKN yang telah berjalan sejak tanggal 1 Januari 2014 diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan akses pelayanan kesehatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar pelayanan kesehatan masyarakat. Peningkatan akses pelayanan kesehatan bisa diukur dari tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan (utilization rate). Selama 5 (lima) bulan pertama penyelenggaraan Program JKN di Puskesmas Cijeruk belum diketahui bagaimana pemanfaatannya oleh peserta JKN.Penelitian ini menggunakan disain studi kasus dengan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui gambaran pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh peserta JKN di Puskesmas Cijeruk Kabupaten Bogor Bulan Januari - Mei 2014. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data kunjungan peserta JKN di Puskesmas Cijeruk periode Januari-Mei 2014. Variabel yang diteliti meliputi angka utilisasi (utilization rate) pelayanan kesehatan, angka utilisasi berdasarkan jenis kelamin, umur, jenis pelayanan, diagnosa dan angka rujukan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka utilisasi pelayanan kesehatan sebesar 4,81%. Angka utilisasi oleh peserta perempuan lebih tinggi daripada laki-laki yaitu 6,62%. Berdasarkan kelompok umur, angka utilisasi tertinggi pada kelompok umur 60 - 64 tahun yaitu sebesar 7,29%. Angka utilisasi poli umum sebesar 4,24% dan poli gigi sebesar 0,014%. Diagnosa yang paling tinggi yaitu ISPA (3,92%). Sedangkan angka rujukan sebesar 2,26%. Angka utilisasi ini tergolong rendah jika dibandingkan dengan target dan rata-rata realisasi angka utilisasi jamkesmas tahun 2012 sebesar 15% dan 7,45% serta data riskesdas 2013 sebesar 10,4%. Sedangkan angka rujukan tergolong bagus karena tidak melampaui target 15% dan menunjukkan kinerja pelayanan kesehatan puskesmas yang cukup bagus. Untuk meningkatkan utilisasi disarankan untuk melakukan peningkatan upaya sosialisasi program JKN kepada peserta/masyarakat sehingga peserta mengetahui bagaimana memanfaatkannya. Selain itu perlu mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan pelayanan puskesmas keliling.

---

JKN program has been operating since January 1, 2014 was organized to improving access to health services in order to satisfy the basic needs of public health services. access Improvement to health services can be measured by of health care utilization (utilization rate). During the five (5) months of the implementation of programs JKN in puskesmas Cijeruk not known utilization of JKN by participants.

This study uses a case study design with a quantitative approach that aims to describe the utilization of health services by the participants JKN in PHC Cijeruk Bogor District In January-May 2014. Data used are secondary data from visits JKN participants in puskesmas Cijeruk the period January-May 2014 . the variables studied include utilization rate (utilization rate) of health care, utilization rate by sex, age, type of service, diagnosis and referral rates.

The results showed that the rate of utilization of health services by 4.81%. Figures utilization by female participants was higher than males is 6.62%. By age group, the highest utilization rate in the age group 60-64 years is equal to 7.29%. Figures poli umum utilization of 4.24% and 0.014% dental poly. Diagnosis is the highest of ARI (3.92%). While the referral rates of 2.26%. The utilization figure is relatively low compared to the target and the average utilization rate jamkesmas realization in 2012 of 15% and 7.45%, and the data Riskesdas 2013 by 10.4%. While the referral rate is quite good because it does not exceed the target of 15% and demonstrate the performance of the health care community health centers are quite good. To improve the utilization recommended to make improvements efforts to socialize JKN program participants / communities so that participants know to use it. Besides putting health services with pusling."

"ABSTRAK

Studi ini mengukur bagaimana ketersediaan infrastruktur kesehatan memengaruhi efek asuransi kesehatan nasional terhadap pemanfaatan layanan kesehatan saat ketersediaan infrastruktur kesehatan rendah, dengan mengambil kasus Indonesia. Dengan menggunakan difference-in-differences (DID) dan difference-in-differences-in-differences (DDD), penelitian ini menganalisis data panel pemanfaatan layanan kesehatan di 514 kabupaten kota dan 34 provinsi di Indonesia selama periode 2009-2017. Kami menemukan bahwa efek Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diterapkan di Indonesia sejak tahun 2014 terhadap pemanfaatan layanan kesehatan lebih rendah pada kabupaten-kabupaten dan provinsi-provinsi yang memiliki ketersediaan infrastruktur kesehatan, yaitu puskesmas dan rumah sakit, yang rendah, dan hasil ini signifikan pada tingkat 5%. Selanjutnya, efek JKN tersebut ditemukan lebih rendah lagi pada saat daerah yang memiliki ketersediaan infrastruktur kesehatan rendah juga memiliki rasio penduduk miskin yang tinggi, menunjukkan bahwa kelangkaan infrastruktur kesehatan sangat membatasi akses penduduk miskin terhadap JKN. Temuan ini mendukung literatur yang ada menjelaskan bahwa ketersediaan infrastruktur kesehatan menentukan efektivitas kebijakan asuransi kesehatan nasional dalam memberikan layanan.

---

ABSTRACT

---

This study measures how the availability of health infrastructure influences the effects of the national health insurance on the utilization of health services, taking the case of Indonesia. By using a difference-in-differences (DID) and difference-in-differences-in-differences (DDD), this study analyzes the panel data of health service utilization in 514 municipal districts and 34 provinces in Indonesia during the 2009-2017. We find that the effects of the national health insurance on the utilization of health services are lower in the districts and provinces where the availability of health infrastructures, i.e. public health centers and hospitals, are low, and these results are significant at 5% level. Moreover, the effects of JKN are also lower in the areas where the availability of health infrastructure is low and the poverty level is high, showing that the lack of health infrastructure has limited the access of the poor to JKN. These findings support the existing literature explaining that the availability of health infrastructure would determine the effectiveness of national health insurance in delivering services.

"