Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Iklan politik merupakan jendela kamar dari sebuah parpol. Ia sanggup menghubungkan parpol dengan masyarakat. Khususnya calon pemilih. Tidak ada partai politik, calon legislatif dan calon presiden berikut wakilnya yang ingin maju dan memenangkan kompetisi Pemilu 2009 tanpa mengandalakan iklan politik. Demikian pentingnya peran iklan politik dalam "bisnis parpol" sehingga salah satu parameter bonafiditas parpol terletak pada seberapa banyak data yang digelontorkan untuk iklan tersebut."

"Kemenangan Partai Demokrat meraih 20,85 persen suara dalam Pemilu Legislatif 2009, banyak ditopang iklan politik yang ditayangkan secam massive di media televisi. Kendati begitu iklan politik Partai Demokmt tak luput dari krisis erika.Krisis etika dimaksud adalah buying acces to voters, lcbih mengedepankan citra daripada isu, penyederhanaan logika politik, dan penyembunyian informasi yang sebenarnya. Kzisis etika yang muncul dalam iklan politik Partai Demolcrat dipastikan akan berakibat pada teijadinya penyimpangan proses demokratisasi, memunculkan deviasi dalam distribusi infonnasi politik, dan pendidikan politik, serta membangkitkan sinisme publik.Kata kunci : Krisis etika iklan politik, sinismc publik, buying acces to voters."

"Demokratisasi yang terjadi Indonesia dihadapkan pada persoalan tingkat partisipasi politik yang tinggi disatu sisi dan kelembagaan partai yang belum kuat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat disisi lain. Salah satu persoalan yang penting yang muncul adalah penilaian masyarakat yang negatif akan kinerja dan kualitas moral para pemimpin publik/ politik yang dihasilkan oleh partai politik, termasuk Partai Golkar, yang menjadi objek penelitian ini. Kualitas pemimpin yang dihasilkan oleh partai politik dianggap lemah, tidak pro ke persoalan rakyat dan cenderung berperilaku yang negatif. Persoalan rekruitmen politik kemudian menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian luas dari masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan deskriptif analisis. Teori- teori yang dikedepankan dalam penelitian ini adalah teori partai politik dan teori rekruitmen politik. Teori tersebut dipakai sebagai kerangka berfikir yang membantu peneliti dalam melihat dan menganalis hasil-hasil penelitian yang ditemukan di lapangan. Dengan menggunakan kerangka teori tersebut, korelasi antara fakta di lapangan yang diperoleh selama proses penelitian dan teori dapat dilihat korelasi kesenjangannya. Dari hasil penelitian yang didapat, pola dan mekanisme rekruitmen pemimpin di Partai Golkar dilakukan melalui dua jalur rekruitmen utama yaitu jalur kaderisasi dan jalur rekruitmen individual. Untuk jalur kaderisasi, usulan siapa yang akan direkrut dilakukan secara bertahap, dan mulai dari tingkatan kepengurusan dibawah (bottom up). Dan untuk jalur individual, ketua umum Partai Golkar mempunyai hak untuk menentukan seseorang yang akan direkrut (hak diskresi). Calon- calon pemimpin yang akan direkrut kemudian akan disurvei untuk menentukan tingkat popularitasnya. Kriteria rekruitmen yang dipraktekan oleh Partai Golkar lebih pada berorientasi ke pasar politik (market oriented party) yang merupakan imbas dari terbukanya sistem politik Indonesia pasca reformasi. Kriteria rekruitmen politik tersebut kemudian membuat achievement (prestasi) dan kaderisasi belum menjadi pertimbangan utama dalam mekanisme rekruittmen pemimpin di Partai Golkar. Pertimbangan dari sisi askriptif lebih dikedepankan.

---

Democratization within Indonesia are faced with the problem of high levels of political participation are faced with institutional parties that have not been strong in and share their aspirations are. In addition, one important issue that arises is that the negative assessment of performance and quality of leaders of public morals / politics generated by the political parties, including Golkar Party, which is the object of this study. Quality of leaders produced by the political parties considered weak, not pro people issues and tend to behave negatively. Political recruitment problem then became one of the issues of concern to the broad community.

This research uses descriptive qualitative method of analysis. The theories put forward in this study is the theory of the political parties and the theory of political recruitment. The theory is used as a framework of thinking that helps researchers to view and analyze the results of the study are found in the field. By using the theoretical framework, the correlation between the facts on the ground gained during the process of research and theory can be seen in the correlation gap.

From the research results obtained, and the pattern of elite recruitment mechanism Golkar Party recruitment is done through two main pathways pathways pathways of regeneration and individual recruitment. For regeneration pathway, the proposal will be recruited who performed in stages, starting from the level of management and under (bottom up). And for individual lines, the chairman of the Golkar Party has the right to define someone who will be recruited (discretion). Candidates will be recruited later be surveyed to determine the level of popularity.

Recruitment criteria practiced by the Golkar Party is more oriented to the political market (market oriented party) which is the impact of the opening of the Indonesian political system after the reform. Political recruitment criteria are then made achievement and regeneration has not been a major consideration in the mechanism rekruitrnen Golkar Party leader.Consideration of the more advanced ascriptive."

"Hidayat Nur Wahid dan Didik J Rachbini merupakan pasangan calon yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional untuk berpartisipasi dalam Pilkada DKI Jakarta tahun 2012. Walau sudah memiliki pemilih tetap, latar belakang Hidayat dan Didik yang notabenenya adalah agamawan, birokrat, dan akademisi belum begitu termaktub dalam keseharian swing voters. Tugas karya akhir ini membahas program perencanaan kampanye untuk Hidayat Nur Wahid dan Didik J Rachbini agar dapat meraih suara dalam pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Periode 2012 - 2017. Untuk dapat mencapai tujuan ini maka disusun sebuah strategi kampanye yang dapat meningkatkan awareness calon pemilih, menguatkan positioning , serta menciptkan emotional bounding. Pada kampanye ini, calon pemilih diajak untuk turut terlibat dalam secara aktif dalam setiap tahapan kampanye. Hal ini akan membawa calon pemilih lebih dekat dengan Hidayat dan Didik baik secara personal maupun pemahaman akan program dan janji calon. Program kampanye ini menghabiskan biaya sebesar Rp. 608.758.000, 00 selama dua minggu masa kampanye.

---

Hidayat Nur Wahid and Didik J Rachbini the candidates promoted by the Partai Keadilan Sejahtera and Partai Amanat national to participate in the election of Jakarta in 2012. While it has a permanent voter, Hidayat and Didik backgrounds, that are clergy, bureaucrats, and academics have not been so rooted in the everyday swing voters.

This final paper discusses the task of planning a campaign program to Hidayat Nur Wahid and Didik J Rachbini order to achieve voice in the election of governor and deputy governor of Jakarta period 2012 to 2017. In order to achieve this goal it organized a campaign strategy that can increase voter awareness, strengthen the positioning, and creating emotional bounding. On this campaign, voters were invited to participate actively involved in every stage of the campaign. This will bring voters closer to Hidayat and Didik both personally and understanding of the program and the appointment of candidates. The Campaign is cost of Rp. 608 758 000, 00 for two weeks of the campaign."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana terjadinya konstruksi citra milenial pasangan penantang Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada khalayak milenial followers akun Gerakan Milenial Indonesia dalam kampanye politik di media sosial Instagram. Obyek penelitian ini adalah sejumlah followers akun Instagram GMI @gerakanmilenialindonesia dengan latar belakang sosial budaya dan preferensi politik yang berbeda-beda pada Pemilu 2014. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data didapatkan melalui observasi, studi literatur, dan juga wawancara mendalam.  Hasil penelitian ini memperlihatkan bagaimana sejumlah followers tersebut terkonstruksi oleh citra milenial pasangan penantang  Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Citra milenial yang tidak hanya berarti terikat pada batasan usia identitas milenial, tetapi menyangkut juga hal-hal lain seperti penampilan fisik yang masih terlihat muda, dengan segala atribut yang biasa digunakan oleh anak muda, kemudian nilai-nilai sosial budaya dan perilaku mencerminkan milenial yang biasa dilakukan oleh milenial seperti berolahraga, aktif dalam media sosial, serta yang paling penting adalah janji politik dalam visi misi pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dalam mengembangkan potensi milenial.

---

This study aims to see how the construction of the millennial image of the challenger couples Prabowo Subianto and Sandiaga Uno to the millennial audience followers of the Indonesian Millennial Movement in political campaigns on Instagram social media. The object of this research is number of followers of the GMI Instagram account gerakanmilenialindonesia, with different socio-cultural backgrounds and political preferences in the 2014 election. The approach taken in this study is a qualitative approach with a case study research strategy. Data collection techniques are obtained through observation, literature study, and in-depth interviews. The results of this study show how a number of these followers were constructed by the millennial image of the challenger couples Prabowo Subianto and Sandiaga Uno. Millennial image that does not only mean being bound by the age limit of millennial identity, but also concerning other things such as physical appearance that still looks young, with all attributes commonly used by young people, then socio-cultural values and behavior reflect ordinary millennial conducted by millennials such as exercising, being active in social media, and the most important is political promises in the vision and mission of the pair Prabowo Subianto and Sandiaga Uno in developing the millennial potential."

"Tesis ini ingin mengetahui sejauh mana iklan politik partai pada pemilu legislative 2014 berperan sebagai ruang publik pemilu. Dalam hal ini akan dibahas bagaimana struktur kepemilikan televisi dan iklan politik komersial televisi berpengaruh terhadap pembentukan ruang publik pemilu. Tesis ini menggunakan konsep ruang publik dan analisis diskursus menurut teori tindakan komunikasi Habermas, serta pendekatan ekonomi politik komunikasi untuk mengetahui faktor-faktor struktural yang mempengaruhi ruang publik pemilu. Hasil studi ini menunjukkan bahwa iklan politik partai pada pemilu legislatif gagal untuk membangun ruang publik pemilu karena didominasi oleh iklan pencitraan, adanya komersialisasi iklan politik dan konsentrasi kepemilikan media. Kelemahan dibidang peraturan hukum dan penegakan hukum terkait dengan penyelenggaraan pemilu ikut menyumbang bagi kemungkinan terjadinya praktik keberpihakan politik media. Dalam hal ini telah terjadi kolonisasi ruang publik pemilu oleh koalisi antara elit politik dan elit media untuk kepentingan politik mereka. Media penyiaran telah gagal berperan sebagai ruang publik untuk membangun demokrasi Indonesia yang berkualitas.

---

This thesis discusses the political discourse on party political advertising in the 2014 legislative election, to determine wheter the party political advertising can function as a public sphere of election according Habermas’s conception. In addition, it also discusses how the ownership structure of commercial television and commercial political advertising will influence the public sphere of election. The methodology in this thesis uses the concept of public sphere and discourse analysis according to Habermas's theory of communication action, as well as the political economy of communication approach to determine the structural factors that influence the public sphere of election.

The results of this study stated that the party political advertising in legislative election dominated by advertising imagery that failed to build a public sphere of election. Furthermore, the commercialization of political advertising and concentration of media ownership has resulted media bias to a particular political party. Weakness in the field of rule of law and law enforcement related to the election contributed to the political bias of media practices. In this case there has been a colonization of public sphere in the legislative election by a coalition between the party political elite and the media elite for their political interests. Broadcast media have failed to act as a public sphere to build the quality of democracy in Indonesia."