Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pembahasan pertanggungjawaban pengurus lembaga penjamin simpanan dalam penyelamatan bank gagal yang menyebabkan terjadinya kerugian negara.Pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pengurus lembaga penjamin simpanan (LPS) terhadap kerugian negara pada saat penyelamatan bank gagal berdampak sistemik dan bagaimana bentuk kerugian negara yang terjadi pada upaya penyelamatan bank gagal terhadap bank gagal berdampak sistemik.Metode penelitian yang digunakan adalah secara normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah secara kualitatif.

Keuangan Negara merupakan hal yang penting atau fundamental bagi penyelenggaraan negara karena berperan penting dalam usaha untuk mencapai terwujudnya tujuan negara. Kekayaan LPS yang digunakan untuk memberikan dana bailout merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa kekayaan negara yang dipisahkan merupakan bagian dari keuangan negara beserta dengan pengelolaannya.Kemudian dijelaskan pula bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara telah memberikan kewenangan dalam bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan kepada Menteri Keuangan. Sehingga yang bertanggung jawab atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan adalalah Menteri Keuangan karena pemberian wewenang dari Presiden adalah secara delegasi.

Mengenai status hukum apakah terjadi kerugian negara dalam penyelamatan bank gagal sistemik dalam kasus Bank Century ini disebabkan perumusan undang-undang sangat membingukan bagi para pelaku yang terlibat. Sehingga dengan hal ini dapat menyebabkan pejabat sebagai pelaku pembuat kebijakan akan sangat bersikap hati-hati dalam menjalankan kewenangannya. Sehingga diharapkan kedepannya pemerintah dengan jelas membuat suatu perubahan terhadap Undang-Undang Keuangan Negara agar tidak terjadi perbedaan tafsiran.

---

ABSTRACTThis thesis is describing about the accountability of the board of Deposit Insurance Corporation in rescuing the failed bank which the state losses. The main issues discussed in this thesis is how the accountability board of the board of Deposit Insurance Corporation against the state loss at the time of rescuing the failed banks with systematic impact and how the form of state loss which occurred in the efforts to rescue the failed bank with systematic impact. The thesis used a normative approach as research method, while the methods of data analysis is qualitative.

State Finance is essential or fundamental to the administration of the state since it has an important role to achieve the realization of the state's objective. LPS' assets used to provide bailout funds are separated from the state assets. Law No. 17 Year 2003 on State Finance stated that separated state assets is part of the state financial along with financial management. Furthermore, it also explained that the President as the holder of power over the financial management of the state has given the authority over the separated state assets management to the Minister of Finance. Therefore, the responsible party over the management of the separated state assets is the Minister of Finance due to the authorization from President by way of delegation.

Regarding the legal status if there is a state loss in the state in the rescue of systemic failed bank in the Bank Century case is due to the formulation of the legislation which very confusing for the parties involved. Therefore, this can lead to officers as perpetrators of policy makers will be very cautious in carrying out its authority. It is expected that in the future government to clearly make amendment Law of State Finance in order to avoid differences in interpretation.

"

"Kewenangan LPS dalam melakukan resolusi bank gagal bertambah sejak diundangkannya UU PPKSK, yakni dengan membentuk bank perantara. Pembentukan bank perantara hanya sementara, karena bank perantara wajib dijual kembali dengan harga wajar, dilakukan secara terbuka dan transparan, serta pemilik baru bank perantara boleh mendominasi kepemilikan sahamnya selama 20 tahun. Pengaturan yang demikian berpotensi merugikan keuangan negara karena frasa harga wajar bersifat multi tafsir dan juga berpotensi terjadi fraud karena dari berbagai literatur disebutkan bahwa dominasi kepemilikan saham erat kaitannya dengan tata kelola bank yang buruk. Untuk menganalisa pelindungan hukum apa yang dapat dilakukan, penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal. Pengumpulan data dengan cara wawancara dengan LPS dan studi literatur, kemudian diolah dan dianalisa dengan metode kualitatif dan analitis deskriptif. Hasil penelitian menujukkan bahwa penjualan dengan harga wajar adalah perintah undang-undang yang harus dipenuhi oleh LPS. Oleh karenanya, perlu melibatkan BPK untuk mengawasi LPS agar penjualan Bank Perantara dilakukan secara terbuka dan transparan. Keterlibatan OJK juga diperlukan untuk mengawasi secara intensif bank eks Bank Perantara dalam hal pemilik barunya mendominasi saham guna menghindari terulangnya bank eks Bank Perantara menjadi bank gagal karena ikut campurnya pemilik dalam pengelolaan bank.

---

LPS's authority to resolve failed banks has increased since the promulgation of the PPKSK Law, namely by establishing bridge banks. The formation of an bridge bank is only temporary, because the brigde bank must be resold at a fair price, carried out openly and transparently, and the new owner of the bridge bank may dominate its share ownership for 20 years. Such an arrangement has the potential to be detrimental to state finances because the phrase fair price has multiple interpretations and also has the potential for fraud because various literature states that the dominance of share ownership is closely related to poor bank governance. To analyze what legal protection can be done, the research used is doctrinal research. Data were collected by means of interviews with LPS and literature studies, then processed and analyzed using qualitative and descriptive analytical methods. The research results show that selling at a fair price is a legal order that must be fulfilled by LPS. Therefore, it is necessary to involve the BPK to supervise LPS so that sales of Bridge Banks are carried out openly and transparently. The involvement of the OJK is also needed to intensively supervise the former Bridge Bank in the event that its new owner dominates the shares in order to avoid a repeat of the former Bridge Bank becoming a failed bank due to the owner's interference in bank management."

"Pemeriksaan terhadap pengelolaan pajak di Indonesia pada hakikatnya terkait dengan sistem pemungutan pajak yang bersifat self-assessment. Dengan demikian sistem tersebut, menurut peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak menghitung dan menentukan nilai pembayaran pajaknya. Konsep self assessment mempengaruhi sistem pemeriksaan pengelolaan pajak oleh BPK, dimana BPK tidak dapat masuk ke dalam ranah administrasi negara tersebut. Akan tetapi, dalam tanggung jawab pajak dan realisasi pajak sesuai dengan APBN, semestinya BPK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan sekaligus mengaudit untuk tujuan tertentu jika kebijakan perpajakan cenderung mengarah pada moral hazzard yang berpotensi merugikan keuangan negara."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara opini audit, temuan audit atas kelemahan system pengendalian intern, temuan audit atas ketidak patuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terhadap peluang keterpilihan incumbent dalam pemilukada. Sampel yang digunakan sebanyak 56 Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi skor kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah akan semakin meningkatkan peluang keterpilihan incumbent dan semakin tinggi temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern akan semakin menurunkan peluang keterpilihan incumbent. Sebaliknya, opini audit, temuan atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, serta penerapan akuntabilitas kinerja tidak berhubungan dengan keterpilihan incumbent.

---

The objective of this research is to analyze the relationship of audit opinion, audit irregularities, evaluation of local government performance, evaluation of performance accountability towards incumbent reelection in local election. It used 56 samples of Regency/City in Indonesia. The study found that higher performance score increase the probability of reelection and higher audit irregularities of the weakness of internal control system decrease the probability of reelection. On the contrary, audit opinion, audit irregularities of compliance to the regulation, evaluation of performance accountability have no relationship with the probability of incumbent reelection."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya persoalan yang mengemuka berkaitan dengan pengelolaan keuangan sekolah baik yang bersumber dari dana APBD/APBN, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maupun dana masyarakat. Penelitian dimaksudkan untuk mengevaluasi proses pengelolaan keuangan, mengkaji peran faktor sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan, serta mengevaluasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan SMP negeri di Kabupaten Banyumas. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus. Analisis bersifat deskriptif dan eksploratif. Data dikumpulkan dari 7 SMP negeri di Kabupaten Banyumas, dengan jumlah responden sebanyak 135 orang dari enam unsur pemangku kepentingan sekolah. Keenam unsur tersebut terdiri atas kepala sekolah, bendahara, guru, anggota komite sekolah, orang tua siswa, dan siswa. Berdasarkan penelitian diketahui bahwa hambatan dan kendala teknis berkaitan dengan pengelolaan keuangan sekolah meliputi ketidakmandirian sekolah dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari dana APBD, perbedaan periode penganggaran APBD dengan RAPBS, tidak adanya pedoman teknis dalam penyusunan RAPBS, penggunaan dana komite sekolah, dan tata cara pembukuan, serta keterlambatan persetujuan RAPBS oleh kepala Dinas Pendidikan. Hasil pengkajian mengenai peran faktor sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan SMP negeri di Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan, keahlian komputer, dan bimbingan teknis yang diikuti bendahara menunjang kualitas pelaksanaan pekerjaan perbendaharaan. Teknologi informasi oleh pengelola keuangan dimanfaatkan sebatas untuk sarana penunjang dalam membantu menyelesaikan pekerjaan perbendaharaan. Kelemahan dan kendala dalam faktor sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi tersebut tidak mempengaruhi tingkat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Secara umum, pengelolaan keuangan SMP negeri di Kabupaten Banyumas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan sekolah telah diselenggarakan secara akuntabel dan transparan. Kontribusi utama penelitian ini adalah rekomendasi untuk peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan sekolah. Rekomendasi tersebut adalah perlu ditetapkannya sekolah sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sehingga pengelolaan keuangan sekolah yang bersumber dari dana APBD menjadi fleksibel. Di samping itu, perlu juga diterbitkan peraturan yang mengatur pengelolaan keuangan sekolah yang bersumber dari dana komite sekolah. Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi pengembangan akuntansi pemerintahan. Perlu dilakukan lebih banyak studi mengenai pengelolaan keuangan sekolah sebagai bagian dari praktek akuntansi pemerintahan. "

"[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penerimaan dan penatausahaanprasarana, sarana dan utilitas di Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan ketentuan yangberlaku dan tata kelola yang baik dalam mewujudkan akuntabilitas keuangan. Penelitianini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus di Pemerintah KotaBekasi. Analisis permasalahan penelitian menggunakan metode perbandingan antarapelaksanaan penerimaan dan penatausahaan PSU dengan ketentuan yang berlaku,kebijakan penyerahan PSU dengan peraturan daerah dan prinsip-prinsip umumgovernance. Hasil penelitian menunjukkan penerimaan dan penatausahaan PSU belumsepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku dan tata kelola pemerintahan yang baik.Beberapa kendala menyebabkan penerimaan dan penatausahaan belum memadai.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the implementation of the acceptance and administration ofinfrastructure, facilities and utilities at municipality of Bekasi in accordance withapplicable regulations and good governance to achieve financial accountability. Thisstudy is a qualitative research, with a case study approach at municipality of Bekasi.Analysis of the research problems uses a comparison between the implementation of thereception and administration of PSU with applicable regulations, policies handover PSUwith local regulations and the general principles of governance. The result shows thatthe acceptance and administration of infrastructure, facilities and utilities have not fullycomply with the provisions of law and the good government governance practice. Someobstacles cause the reception and administration of infrastructure, facilities and utilitiesstill inadequate, This study aims to analyze the implementation of the acceptance and administration ofinfrastructure, facilities and utilities at municipality of Bekasi in accordance withapplicable regulations and good governance to achieve financial accountability. Thisstudy is a qualitative research, with a case study approach at municipality of Bekasi.Analysis of the research problems uses a comparison between the implementation of thereception and administration of PSU with applicable regulations, policies handover PSUwith local regulations and the general principles of governance. The result shows thatthe acceptance and administration of infrastructure, facilities and utilities have not fullycomply with the provisions of law and the good government governance practice. Someobstacles cause the reception and administration of infrastructure, facilities and utilitiesstill inadequate]"