Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKWali Amanat adalah pihak yang ditunjuk oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal untuk mewakili kepentingan pemegang obligasi. Tugas Wali Amanat ini dapat terganggu apabila terjadi hubungan kredit antara Wali Amanat dengan Emiten dalam jumlah yang cukup besar sehingga dapat mempengaruhi fungsinya dalam melindungi kepentingan pemegang obligasi. Sebagai perlindungan hukum bagi pemegang obligasi, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menerbitkan Peraturan Nomor VI.C.3 yang membatasi hubungan kredit antara Wali Amanat dengan Emiten hingga 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah Efek yang bersifat utang dan/atau Sukuk yang diwaliamanati. Dengan demikian Wali Amanat yang mempunyai hubungan kredit melebihi 25 % (dua puluh lima perseratus) dari jumlah efek yang bersifat utang dan/atau sukuk yang diwaliamanati wajib menunjuk wali amanat pengganti sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang menghasilkan data bersifat deskriptif analitis dengan laporan yang menggambarkan (mendeskripsikan) fakta-fakta empiris dengan menggunakan analisa normatif sehingga fakta-fakta tersebut mempunyai makna dan kaitan dengan permasalahan yang diteliti secara rinci dan sistematis dan akhirnya didapatkan solusi hukum berdasarkan data yang diperoleh.

---

ASBTRACTTrustee is an institution appointed by Law number 8 Year 1995 of Capital Market to represents interest of bondholders. Task of Trustee may be interrupted in case of a credit relationship between Trustee and Issuer in large amount and enough to affect its function in protecting the interests of bondholders. As a legal protection for bondholders, the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency issued Rule Number VI.C.3 to give limitation of credit relationship between Trustee and Issuer up to 25% (twenty five percent) of the amount of debt securities and/or Sukuk that being trusted. Therefore, trustee who has credit relationship more than 25 % (twenty five percent) of the amount of debt securities and/or sukuk that being trusted obligate to appoint substitution as a trustee according to Trusteeship Agreement. The method of research used in this research is a qualitative method that produces descriptive data analytical reports that describe empirical facts by using normative analysis so that those facts have meaning and connection with the issues studied in detail and systematically and finally obtained the legal solution based on the data obtained., Trustee is an institution appointed by Law number 8 Year 1995 of Capital Market to represents interest of bondholders. Task of Trustee may be interrupted in case of a credit relationship between Trustee and Issuer in large amount and enough to affect its function in protecting the interests of bondholders. As a legal protection for bondholders, the Capital Market and Financial Institutions Supervisory Agency issued Rule Number VI.C.3 to give limitation of credit relationship between Trustee and Issuer up to 25% (twenty five percent) of the amount of debt securities and/or Sukuk that being trusted. Therefore, trustee who has credit relationship more than 25 % (twenty five percent) of the amount of debt securities and/or sukuk that being trusted obligate to appoint substitution as a trustee according to Trusteeship Agreement. The method of research used in this research is a qualitative method that produces descriptive data analytical reports that describe empirical facts by using normative analysis so that those facts have meaning and connection with the issues studied in detail and systematically and finally obtained the legal solution based on the data obtained.]"

"Berdasarkan hasil studi Uchida, Udell dan Watanabe (2007) dikatakan bahwa bank kecil di Jepang memiliki keunggulan komparatif yaitu strategi penyaluran kredit kepada Small Medium Enterprises (SMEs) yang didasarkan pada relationship lending yaitu kedekatan hubungan yang lebih kuat antara bank dengan debiturnya bila dibandingkan dengan bank besar. Pengukuran relationship lending dilakukan dengan menggunakan variabel: (i) kedekatan hubungan, (ii) kedekatan lokasi, (iii) frekuensi pertemuan bank dengan debiturnya, dan (iv) eksklusifitas bank. Selanjutnya keunggulan komparatif bank dengan keempat pengukurannya tersebut dilakukan analisis terhadap penyaluran kredit mikro dan kecil di Indonesia. Hasilnya dapat dibuktikan bahwa bank dan koperasi di Indonesia juga menerapkan pendekatan relationship lending dengan debiturnya dalam penyaluran kredit mikro dan kecil.Melalui pendekatan relationship lending diharapkan penyaluran kredit mikro dan kecil meningkat, tetapi berdasarkan hasil analisis data kredit mikro dan kecil dari bank umum di Indonesia, diketahui bahwa kredit mikro justru menurun, kredit kecil naik dan secara bersama-sama (kredit mikro + kredit kecil) mengalami sedikit kenaikan atau relatif stabil. Oleh karena itu, untuk meningkatkan penyaluran kredit mikro dan kecil diusulkan suatu pola kerjasama pembiayaan antara bank dan koperasi yang diatur spesifik skim pembiayaannya.

---

Based on a study conducted by Uchida, Udell and Watanabe?s (2007) which stated that small banks in Japan have comparative advantage, i.e. strategy of credit extended to Small Medium Enterprises (SMEs) is based on relationship lending of which there is a stronger relationship between small banks and their borrowers than with big banks. Measurements of relationship lending are done using the following variables: (i) the scope of relationship, (ii) the distance from the borrower, (iii) the frequency of contact with their borrower, and (iv) the exclusivity of lender. Comparative advantage of the banks with the four measurements is also used to analyze micro and small credits in Indonesia. The outcome shows that bank and cooperative in Indonesia also implement relationship lending with their borrowers in channeling their micro and small credit.By using relationship lending approach, it is expected that micro and small credits in Indonesia will increase. However, based on data analysis of micro and small credit from commercial banks in Indonesia, it appears that micro credit tend to decline, small credit tend to rise and at the same time both micro credits and small credits experience a slight increase or relatively stable. Thus, in order to increase micro and small credits, a pattern of finance cooperation between bank and cooperative arranged by specific financing scheme is advisable."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk meneliti hubungan kepuasan berpacaran dengan kebahagiaan subyektif dimoderatori oleh keinginan untuk menikah pada individu dewasa muda yang berpacaran berbeda agama. Partisipan dalam penelitian ini sebanyak 145 orang. Penelitian ini menggunakan alat ukur yaitu Relationship Assessment Scale RAS , Scale of Positive and Negative Experience SPANE , dan Satisfaction with Life Scale SWLS . Analisis data dilakukan menggunakan moderasi model satu yang dikemukakan oleh Hayes. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat interaksi antara keinginan untuk menikah dalam hubungan kepuasan berpacaran dan kebahagiaan subyektif pada individu dewasa muda yang menjalani hubungan berpacaran berbeda agama c = 0,047; t = 2,674; sig. = 0,008 .

---

ABSTRACT

This study aims to examine the correlation between relationship satisfaction and subjective well being moderated by willingness to marry among young adults in deferent religion relationship. Partisipants in this study is 145 persons. Measurement in this study using Relationship Assessment Scale RAS , Scale of Positive and Negative Experience SPANE , and Satisfaction with Life Scale SWLS . Data analysis using moderated model one which proposed by Hayes. The result of this study indicates that there is an interaction between the willingness to marry in the relationship of relationship satisfaction and subjective well being in young adults in deferent religion relationship c 0,047 t 2,674 sig. 0,008 ."

"Kajian dan analisis hukum dalam tesis ini bertujuan untuk mendapatkan pedoman-pedoman mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dalam hal terjadi pengalihan Hak Tanggungan. Hak Tanggungan merupakan perjanjian accesoir, dimana keberadaannya ditentukan oleh adanya perjanjian pokok yang dapat berupa perjanjian kredit atau perjanjian lainnya yang menimbulkan utang. Untuk itu Hak Tanggungan dapat beralih karena hukum apabila piutang (perjanjian pokok) yang dijamin dengan Hak Tanggungan beralih kepada pihak ketiga/kreditur yang baru.Salah satu bentuk Peralihan Hak Tanggungan adalah Cessie, yaitu perbuatan hukum mengalihkan piutang oleh Kreditor pemegang Hak Tanggungan kepada pihak lain. Suatu obyek Hak Tanggungan dapat dibebani lebih dari satu Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan lebih dari satu utang, sehingga kemudian akan muncul Pemegang Hak Tanggungan peringkat I, II, dan seterusnya. Penentuan mengenai siapa yang mendapat prioritas di antara para pemegang Hak Tanggungan tersebut penting dalam rangka pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan untuk pelunasan masing-masing utang yang dijamin dengan satu Hak Tanggungan yang sama. Namun ternyata dalam praktek hal itu tidak menjamin para pemegang Hak Tanggungan yang lainnya mendapat pemenuhan piutangnya, karena pemegang Hak Tanggungan peringkat II dan seterusnya tidak mengetahui jika ada pelaksanaan eksekusi terhadap obyek Hak Tanggungan yang dimohonkan oleh pemegang Hak Tanggungan Peringkat I ditambah Pula kemungkinan adanya itikad tidak baik dari pemegang Hak Tanggungan peringkat I. Untuk itu dalam tesis ini dibahas bagaimana seharusnya hubungan antara para pemegang Hak Tanggungan dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan, sehingga masalah-masalah yang timbul pada saat pelaksanaan eksekusi Hak Tanggugan dapat diminimalisir."

"Tesis ini membahas mengenai perjanjian kartu kredit yang sudah dibuatkan dalam bentuk klausula baku oleh pihak Penerbit Kartu. Penggunaan klausula baku tidak dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen, namun demikian klausula baku seringkali memposisikan nasabah Pemegang kartu kredit selaku konsumen dalam perjanjian kartu kredit pada posisi yang tidak seimbang dan cenderung melindungi kepentingan Penerbit Kartu kredit. Tesis ini mencoba membahas pengaturan tentang klausula baku berikut dampak yang diakibatkan olehnya, serta kerangka perlindungan kepada nasabah Pemegang Kartu.

---

This thesis describes the credit card agreements that have been made in the form of the standard clauses from Card Issuer. The use of standard clauses are not prohibited as outlined in the Consumer Protection Act, however, the standard clause is often positioned customer credit card holders as consumers in credit card agreements on an unequal position and between Card Issuer and Card Holder. This thesis tried to explain the regulation of the standard clause impacts caused by it, as well as protection to Card Holder."

"Bank sangat berkepentingan terhadap Iangkah-langkah pengamanan terhadap kredit yang disalurkan. Disadari bahwa kredit bermasalah membawa implikasi terhadap biaya yang akan muncul , di karenakan biaya yang berkaitan dengan pengawasan, penagihan, maupun penyelamatan kredit membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan akan mempengaruhi tingkat kesehatan dan keuntungan bank. Dalam hal debitur cidera janji, Surat Kuasa untuk menjual semestinya bisa digunakan kreditur untuk menjual hak atas agunan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan urnurn serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut untuk mengkover utang debitur. Pengaturan kuasa menjual diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan , UU No.10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undangundang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, . Meskipun telah dengan tegas diatur dalam berbagai peraturan namun dalam pelaksanaannya kreditor mengalami kendala untuk menjual atas dasar kuasa menjual, karena memungkinkan debitor tidak bersedia mengosongkan obyek hak tanggungan atau menolak untuk menyerah-kan obyek hak tanggungan. Hal ini menjadi lain jika penjualan obyek hak tanggungan tersebut didasarkan penetapan pengadilan negeri yang mempunyai kekuatan eksekusi sebagaimana dimaksud oleh pasal 224 HIR. Efektivitas suatu surat kuasa untuk mengalihkan hak atas agunan yang dijadikan obyek jaminan mempunyai kekuatan hukum, jika tidak ada bantahan, namun jika ada bantahan dari pihak lawan, maka surat pengaduan utang tersebut tidak mempunyai sifat sebagai akta notariil melainkan akta di bawah tangan biasa , sehingga tidak mempunyai kekuasan eksekusi sebagaimana putusan pengadilan meskipun di dalamnya terdapat irah-hirah kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dalam pelaksanaan terdapat kesulitan melakukan parate eksekusi berdasarkan kuasa menjual obyek Hak Tanggungan. Kesulitan tersebut timbui karena secara yuridis tidak ada kepastian hukum atas isi perjanjian yang dilakukan maupun karena dalam fakta sosial sexing mendapat hambatan dari pihak debitur sebagai pemilik obyek jaminan . Dengan demikian tidak mendorong perputaran roda ekonomi yang membutuhkan gerakan yang cepat dan tepat.

---

Bank has very high interest with security stages in terms of distributed credit. It is recognized that stagnant credit will bring about implication against arising costs, in which costs/expenses having relations with control, collection and recovery of credit requiring so many costs and will influence health and profitable levels of bank. In the event that debtor fails to perform indeed, the attorney or the authorization to sale may be used by creditor through his authorization to sale surety right via public auction as well as to settle debt thereof for covering debt. The regulation on authorization to sale is provided with Commercial Code, Laws No.4 year on Surety Right, Laws No.10 year 1998 on Amendment of Law No.7 year 1992 regarding banking. Although in some regulation had been set out strictly, but, in its implementation the creditor has obstacles to sale based on his authorization to sale, because possibly, the debtor is not willing to vacant the object of his surety right or even to reject it. It will be different provided that sales of such surety right object based on judgment of District Court who has execution power as meant within Article 224 HIR. Effectiveness of attorney to transfer surety right as insured object which has legal power, provided that any claim had not been filed, but, if it is filed then, such bond have not characteristic as notary deed but under the hand solely, so that, it has not execution power as court's judgment although the words of "For sake of justice under God Almighty' had been stated therein. To implement it there is trouble in realizing execution by attorney or authorization to sale Surety Right object. It is caused by juridical no legal certainty stated within content of agreement because frequently, in social facts there is obstacles from debtor as owner of such surety object. Hence, it had not stimulated economic cycles to grow rapidly and precisely."

"Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan analisa kredit pada Bagian Credit Risk Management Bank X, yaitu suatu Bank Umum Milik Pemerintah. Dalam melaksanakan kegiatan perkreditan, Bank X sebagai pihak pemberi kredit memerlukan perlindungan untuk mengamankan uang yang dipinjamkannya kepada debitur karena pada kenyataannya uang tersebut adalah milik nasyarakat yang disimpan di Bank X berdasarkan kepercayaan dan adanya kredit yang bermasalah pada suatu bank, dalam jumlah besar akan sangat mempengaruhi tingkat kesehatan bank itu sendiri. Oleh sebab itu, proses pemberian kredit di Bank X selalu dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip kehati﷓hatian (dengan penerapan the five C's principles) dan melalui suatu tahap yang disebut analisa kredit. Pada konsepnya, analisa kredit pada Bagian Credit Risk Management Bank X diharapkan dapat berjalan efektif sebagai usaha mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah, dalam arti dapat memenuhi fungsi dan mencapai tujuan utama analisa kredit itu sendiri dengan baik. Akan tetapi dalam prakteknya, masalah pada kredit yang telah disalurkan oleh Bank X tetap terjadi. Tesis ini berusaha menggambarkan bagaimana pelaksanaan analisa kredit pada Bagian Credit Risk Management Bank X dan menjelaskan beberapa hal yang menyebabkan analisa kredit tersebut tidak selalu berhasil, serta mengajukan beberapa saran agar analisa kredit tersebut dapat benar-benar efektif dalam mengantisipasi terjadinya kredit bermasalah di Bank X."

"Salah satu masalah besar yang dihadapi oleh perekonomian Indonesia dewasa ini adalah belum berfungsinya perbankan secara baik. Walaupun dana yang mengalir ke perbankan menunjukkan perkembangan yang berarti, namun perkembangan ini tidak diikuti oleh pengucuran kredit ke sektor riil secara memadai sesuai dengan skala kebutuhan. Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan masih jauh di bawah 50%. Walaupun LDR perbankan mengalami perbaikan, namun kredit ke berbagai sektor rill temyata tidak sepadan dengan peningkatan tersebut. Rendahnya pertumbuhan kredit yang disalurkan ke sektor industri manufaktur oleh berbagai pihak disebutkan sebagai akibat tingginya ketidakpastian (uncertainty) di sektor industri manufaktur. Pihak perbankan pada masa transisi seperti sekarang tidak berani mengambil risiko yang relatif tinggi bila mengucurkan kredit ke sektor riil, termasuk ke sektor industri manufaktur. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan hubungan antara berbagai risiko kredit di sektor industri manufaktur dengan persentasi jumlah kredit dan persentasi kredit macet bank BUMN pada sektor industri manufaktur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan dan program dalam pengembangan industri manufaktur nasional. Data dikumpulkan dengan menyebar kuisioner kepada pimpinan cabang bank 3 BUMN, Bank Mandiri, BNI dan BCA, yang beroperasi di DKI Jakarta. Dengan menggunakan analisa korelasi dan regresi, dengan bantuan SPSS 11.0, diperoleh persamaan linier, yang menghubungkan antara berbagai variabel risiko kredit dengan persentasi jumlah kredit dan kredit macet bank BUMN pada sektor industri manufaktur. Persamaan tersebut selanjutnya disimulasikan dengan menggunakan Crystal Ball, untuk memperoleh gambaran tentang besamya persentasi jumlah kredit dan persentasi kredit macet bank BUMN pada sektor industri manufaktur. Hasil penelitian menunjukan, persentasi kredit bank BUMN pada sektor industri manufaktur semakin membaik, berada pada kisaran 9,26 hingga 41,16 persen, dengan rata-rata dan standard deviasi masing-masing sebesar 24,82 dan 5,57 persen. Nilai ini meningkat dibanding persentasi total kredit perbankan nasional di sektor industri manufaktur yang mencapai 28.9 persen pada tahun 2003 lalu. Sedangkan persentasi kredit macet bank BUMN pada sektor industri manufaktur tergolong tinggi, berada pada kisaran 0,92 hingga 2,56 persen, dengan rata-rata dan standard deviasi masing-masing sebesar 1,76 persen dan 0,33 persen. Variabel risiko yang signifikan mempengaruhi pertumbuhan kredit di sektor industri manufaktur adalah kualitas hubungan perusahaan penerima kredit dengan berbagai pihak, perhitungan biaya, proyek neraca keuangan beberapa periode, dan kemudahan penjualan. Sedangkan variabel risiko yang signifikan mempengaruhi kredit macet di sektor industri manufaktur adalah legalitas perusahaan, kebutuhan investasi dan peraturan pemerintah setempat. Berdasarkan lokasi operasional bank BUMN pemberi kredit, dibanding wilayah lainnya, bank BUMN yang berada di wilayah Jakarta Utara memberikan porsi kredit terbesar sekaligus persentasi kredit macet paling kecil pada sektor industri manufaktur. Sedangkan berdasarkan group bank BUMN pemberi kredit, bank Mandiri yang fokus pada kredit korporasi memiliki persentasi kredit industri manufaktur yang terbesar sekaligus persentasi kredit macet terkecil pada sektor industri manufaktur."