Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk mengatasi kebutuhan akan perumahan yang semakin meningkat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak tahun 1980-an telah mulai membangun Rumah Susun Sederhana (Rusuna) dengan konsep milik atau sewa. Seiring dengan semakin banyaknya persoalan dalam pengelolaan rusunami, maka mulai tahun 2001, Pemprov. DKI Jakarta hanya membangun rusunawa untuk pemenuhan hunian Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Saat ini telah terbangun sekitar 14ribu unit Rusuna yang tersebar di lima wilayah kota adminstrasi Jakarta. Dalam memenuhi kebutuhan rumah bagi MBR hasilnya terkadang tidak memberi dampak kepuasan terhadap penyewa. Beberapa kasus yang terjadi akibat lokasi rusunawa yang jauh dari kegiatan penghuni. Begitu juga kekurangan beberapa fasilitas rusunawa yang tidak dilengkapi atau dipenuhi oleh pengelola rusunawa.Penelitian ini secara umum dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebijakan Pemprov. DKI Jakarta dalam pembangunan rusunawa untuk pemenuhan perumahan orang miskin sedangkan secara khusus dilakukan untuk mengetahui persepsi tingkat kepuasan penghuni rusunawa terhadap 23 variabel rusunawa yang mempengaruhi kepuasan tinggal penghuni. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan kuantitatif dengan melakukan wawancara semi terstruktur dan kuisioner.Dari hasil penelitian terungkap bahwa: Pemprov. DKI Jakarta saat ini sedang meningkatkan pembangunan rusunawa sebanyak 50 ribu unit hingga tahun 2017 dengan penyediaan anggaran pembangunan rusunawa yang maksimal, melakukan kerjasama dengan pemerintah pusat dan pihak swasta serta berbagai upaya dilakukan dalam penyediaan lahan untuk pembangunan Rusunawa. Secara keseluruhan persepsi penghuni rusunawa puas dengan layanan rusunawa yang ditunjukkan dengan nilai CSI 79%. Ada enam variabel rusunawa yang perlu ditingkatkan layanannya, yaitu: kamar mandi/toilet; layanan pengumpulan dan pengangkutan sampah; layanan listrik; pasar; sekolah dan angkutan umum.

---

To address the need for housing is increasing, Jakarta Provincial Government since the 1980s have begun to build simple Flats (Rusuna) with the concept of ownership or lease. Along with the many problems in the management of rusunami, starting in 2001, the provincial government. Jakarta only build residential high-rise apartments for the fulfillment of Low-Income Communities (MBR). When this has been awakened around 14ribu Rusuna units in 13 locations across five regions of Jakarta city administration. In meeting the needs of low-income homes are sometimes the result does not give effect to the tenant satisfaction. Some cases that occur due rusunawa location away from the activities of residents. So is the shortage of public housing facilities that are not equipped or met by the manager rusunawa.This study is generally performed to determine how the provincial government policy. DKI Jakarta in the construction of public housing for the poor housing fulfillment while specifically conducted to determine the perception of the level of occupant satisfaction rusunawa rusunawa to 23 variables that affect the living occupant satisfaction. The method used in this research is qualitative and quantitative methods to conduct semi-structured interviews and questionnaires.From the results of the study revealed that: the provincial government. Jakarta is currently increasing public housing development of 50 thousand units by 2017 with the provision of public housing development budget maximum, cooperating with the central government and the private sector as well as the efforts made in the provision of land for the construction of Rusunawa. Overall perception of the occupants rusunawa satisfied with the service rusunawa indicated by the value of 79% CSI. There are six variables that need to be improved rusunawa services, namely: bathroom / toilet; garbage collection and transportation services; electrical services; market; schools and public transit."

"Skripsi ini membahas tentang pelayanan di Rusunawa Pulo Gebang, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, ditinjau dari prinsip-prinsip good governance. Pelayanan Rusunawa Pulo Gebang dilaksanakan oleh UPRS Wilayah III Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori good governance dalam pelayanan publik dengan pendekatan positivis dan teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis deksriptif terhadap dimensi-dimensi good governance.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UPRS Wilayah III belum memenuhi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Rusunawa Pulo Gebang. UPRS Wilayah III juga mengalami kendala dalam mewujudkan prinsip good governance, yakni tidak adanya sistem elektronik pendukung dalam pelayanan, terutama dalam pelayanan administrasi sehingga menyebabkan penyimpangan di lapangan dan masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses informasi mengenai pelayanan di Rusunawa Pulo Gebang. Selain itu, UPRS Wilayah III juga menghadapi kendala kekurangan SDM sebagai pengawas rusunawa, yakni penanggung jawab lokasi (penjalok).

---

This undergraduate thesis discusses about the services at Rusunawa Pulo Gebang, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, East Jakarta, reviewed by the principles of good governance. Rusunawa Pulo Gebang services performed by UPRS Region III in Agency of Housing and Local Government Buildings of DKI Jakarta Province. This study uses the theory of good governance in the public service with positivist approach and qualitative data collection techniques. The data analysis technique uses descriptive analysis technique of the dimensions of good governance.

The results of this study indicate that UPRS Region III has not comply the principles of good governance in service in Rusunawa Pulo Gebang. UPRS Region III also has a problem in realizing the principles of good governance, that is the absence of supporting electronic systems in services, especially in administrative services, causing irregularities in the implementation field and many people have difficulty in accessing information about services in Rusunawa Pulo Gebang. In addition, UPRS Region III also faces a lack of human resources as rusunawa supervisors, that is penanggung jawab lokasi (penjalok)."

"ABSTRACTThis study aims to examine the existence of counterproductive effects of Rice For Poor (Raskin) program on labor supply. The impact evaluation is done by a combination of Difference-in-Difference and Propensity Score Matching methods. The estimation results shown that Raskin has a significant impact on decreasing of households head working hours, especially on male. Based on these findings, it can be concluded that Raskin has a counterproductive effect on labor supply, but there is no evidence to say Raskin makes people lazy."

"Tujuan pembangunan ekonomi suatu negara adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Di negara-negara sedang berkembang, kecenderungan terjadi pada saat ini adalah mulai mengalihkan fokus perhatiannya dari sektor pertanian ke sektor industri. Masalah-masalah perekonomian Indonesia antara lain berupa sempitnya lapangan kerja dan upah yang rendah.Untuk mencapai tujuan dan menjawab permasalahan tersebut, maka pada tesis ini dianalisa keadaan ketenagakerjaan di Indonesia dan analisa pergeseran tenaga kerja sektor industri dan tenaga kerja sektor pertanian. Dari hasil analisa tersebut di buat kerangka kebijakan yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan yang ada.Studi ini menggunakan metode analisis deskriptif dan regresi. Pertama analisis deskriptif yang menjelaskan perkembangan angkatan kerja secara keseluruhan, Tingkat upah, Produktifitas, Tingkat Partisipasi angkatan kerja, Angkatan kerja yang bekerja menurut Lapangan kerja Utama, Struktur Pendidikan, Status Pekerjaan Utama serta pengangguran di Indonesia. Sementara untuk menganalisis pergeseran struktur tenaga kerja dengan menggunakan model regresi.Berdasarkan data yang ada didapat bahwa angkatan kerja yang bekerja pada sektor pertanian meningkat setelah tahun 1997. Hal ini menggambarkan bahwa sektor ini relatif mampu bertahan terhadap krisis. Angkatan kerja yang bekerja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Sedangkan angkatan kerja yang bekerja dengan pendidikan relatif rendah mengalami penurunan,Hal ini adalah konsekuensi logis dari peningkatan kesejahteraan. Dilain pihak angkatan kerja yang berpendidikan relatif tinggi cenderung meningkat. Ini menunjukkan setelah terjadi krisis angkatan kerja dengan status sebagai buruh/karyawan berkurang dan memasuki sektor informal."

"Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi terjadi proses akumulasi, alokasi, dan transformasi struktur produksi yang disebabkan antara lain oleh pergeseran pola konsumsi masyarakat dan perkembangan teknologi. Pada proses transformasi struktur produksi menunjukkan penurunan kontribusi sektor pertanian terhadap produk domestik bruto. Sedangkan sektor non-pertanian (industri dan jasa) cenderung meningkat. Terkait dengan transformasi struktur produksi juga terjadi transformasi dalam struktur ketenagakerjaan, yaitu penurunan distribusi tenaga kerja menurut lapangan pekerjaan pertanian terhadap total tenaga kerja. Transformasi ketenagakerjaan dari sektor pertanian ke non-pertanian tersebut disinyalir dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oleh karena itu, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah ingin mengidentifikasi faktor-faktor dimaksud.Berkaitan dengan pencapaian tujuan tersebut, maka secara teoritis dan praktis menunjukkan bahwa terdapat 2 faktor utama yang mempengaruhi, yaitu faktor ekonomi dan non-ekonomi. Motif ekonomi merupakan faktor yang dominan seperti tingkat upah atau pendapatan yang lebih baik. Analisis lain untuk menjelaskan fenomena ini dengan pendekatan mobilitas secara geografis, yaitu antara daerah pedesaan yang mewakili sektor pertanian dengan daerah perkotaan yang didominasi kelompok sektor industri dan jasa. Selain itu alasan-alasan berikut yang dapat digunakan untuk menjelaskannya adalah adanya daya dorong sebagai faktor negatif dan daya tarik sebagai faktor positif.Untuk mengupas transformasi ketenagakerjaan dalam kajian ini digunakan metode dengan membandingkan antara pekerja yang melakukan transformasi pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian dengan pekerja yang tidak melakukannya. Lokasi penelitiannya di 2 wilayah perdesaan yaitu kel. / desa Pagentan kec. Singosari dan Kalirejo kec. Lawang Kabupaten Malang - Jawa Timur. Penentuan sampel sebagai responden menggunakan metode stratified random sampling berdasarkan lapangan pekerjaannya, kemudian dipilih secara simple random sampling dengan bantuan tabel angka random. Survai lapangan dilakukan untuk mendapatkan data baik sekunder maupun primer yang diupayakan dengan mewawancarainya secara langsung yang berpedoman pada kuesioner. Data I informasi yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kuantitatif (statistika dan ekonometrika), serta secara kualitatif (deskriptif).Berdasarkan data sekunder, karakteristik di lokasi penelitian yang dilihat secara geografi, demografi, dan ekonomi pada umumnya tergolong kondusif. Selanjutnya karakteristik sosial ekonomi pekerja yang dilihat dari usia, pendidikan dan pendapatannya secara statistik menunjukkan perbedaan antara pekerja yang melakukan transformasi dengan tidak. Sedangkan jumlah keluarga yang menjadi tanggungan pekerja antara dua kelompok tersebut tidak terbukti berbeda secara signifikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pekerja untuk melakukan transformasi sesuai hasil estimasi dengan model probabilitas liner, logit, dan probit, yaitu usia, pendapatan dan luas lahan yang dimiliki pekerja. Sedangkan tingkat pendidikan dan lingkungan tempat tinggal pekerja signifikan hanya pada model pertama, serta jumlah keluarga yang ditanggung pekerja tidak signifikan di semua model. Tetapi seluruh faktor-faktor tersebut secara serentak berpengaruh terhadap keputusan untuk melakukan transformasi pekerjaan. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa pekerja yang melakukan transformasi pekerjaan mengalami hambatan dalam proses tersebut. Selain itu terdapat manfaat lain sebagai faktor non-ekonomi yang tidak / sulit diukur (intangible benefit)."

"Laju pertumbuhan penduduk Propinsi Lampung tergolong cukup tinggi. Ini membawa implikasi pada banyaknya jumlah penduduk pada kategori angkatan kerja. Akibatnya, mereka yang akan memasuki pasar tenaga kerja diperkirakan cukup banyak. Sementara daya serap perekonomian terhadap tenaga kerja masih sangat terbatas sehingga over supply di pasar tenaga kerja diperkirakan akan cukup besar. Jika hal ini tidak diantisipasi dengan baik, maka jumlah pengangguran akan meningkat.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan dalam penyerapan tenaga kerja sektoral Propinsi Lampung (berdasarkan pendekatan demometrik), membuat proyeksi penyerapan tenaga kerja sektoral di Propinsi Lampung sampai dengan tahun 2010 dan melengkapi informasi kependudukan yang diharapkan dapat berguna dalam perencanaan tenaga kerja di Propinsi Lampung.Hasil penelitian menunjukan semakin tinggi NTB sektoral akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektoral, semakin tinggi PDRB per kapita akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektoral, kecuali untuk tenaga kerja sektor pertambangan. Semakin tinggi jumlah penduduk akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektoral. Semakin tinggi jumlah angkatan kerja akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja sektoral dan semakin tinggi jumlah pengangguran akan menurunkan penyerapan tenaga kerja sektoral.Hasil proyeksi dengan skenario pesimis, moderat, dan optimis menunjukkan tenaga kerja sektor pertanian mendominasi pola penyerapan tenaga kerja Propinsi Lampung pada tahun 2010. Proporsinya mengalami kenaikan dari tahun 2003 yang hanya 66 persen menjadi 68-71 persen pada tahun 2010. Sektor yang menyerap tenaga kerja cukup tinggi selain pertanian adalah sektor perdagangan dan jasa-jasa masing-masing 11-12 persen dan 6-7 persen. Sedangkan Sektor yang cukup kecil dalam penyerapan tenaga kerja adalah sektor pertambangan, LGA dan keuangan.Dalam rencana stratejik (renstra) pembangunan Propinsi Lampung 2004-2009, disebutkan isu pokok pembangunan ekonomi Propinsi Lampung harus dapat lebih meningkatkan produktwitas dan nilai tambah sektor pertanian. Mengingat hasil proyeksi menunjukkan bahwa tahun 2010 tenaga kerja sektor pertanian mencapai sekitar 70 persen pada skenario pesimis, moderat, dan optimis, maka pemerintah daerah Propinsi Lampung perlu menitikberatkan pembangunan pada sektor ini.Hasii proyeksi sangat diperlukan untuk perencanaan tenaga kerja, terutama dalam hal kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja. Dengan asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 4 persen per tahun dan pertumbuhan penduduk sebesar 0,5 persen per tahun, maka pada tahun 2010 akan terdapat ke!ebihan persediaan tenaga kerja sebesar 879.197 orang. Dengan asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen per tahun dan pertumbuhan penduduk sebesar 1,0 persen per tahun, maka tahun 2010 akan terdapat kelebihan persediaan tenaga kerja sebesar 93.370 orang. Dengan asumsi tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen per tahun dan pertumbuhan penduduk sebesar 2,0 persen per tahun, maka pada tahun 2010 akan terjadi kekurangan tenaga kerja sebesar 408.634 orang.Untuk itu perlu adanya kebijakan ekonomi dan kebijakan kependudukan yang terintegrasi kedalam rencana pembangunan. Kebijakan kependudukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan."

"Tenaga kerja buruh proyek konstruksi di Jakarta cukup majemuk dan banyak memiliki pola serta keahlian tertentu, pada umumnya dengan dipimpin oleh seorang kepaia kelompok (mandor). Kendala kerap tenjadi pada seorang pelaksana lapangan/pengawas yang memimpin beberapa grup pekenja. Pemmasalahan sering terjadi pada proses pemberian imbalan kerja bagi para pekexja bumh konsiruksi. Pemberian imbalan yang tidak memuaskan bagi buruh konstmksi tersebut diindikasikan akan mengurangi produktivitas dan kinerja proyek dilapangan. Pemberian imbalan dapat didasari sebagai pengganti atas jezih payah, resiko, dll dari pekexja itu dalam setiap pelaksanaan pekerjaan dhapangan.Terdapat dua jenis imbalan yang dapat diberikan kepada para pekerja tersebut, adalah : imbalan internal dan imbalan eksternal. Masing-masing jenis imbalan ini akan memberikan tingkat kepuasan yang berbeda bagi para pekerja tersebut, térgantung hingga dimana imbalan tersebut dirasakan mencukupi sebagai balas jasa.Dalam penelitian ini akan dicari aspek-aspek dalam pemberian imbalan yang dapat meningkatkan produktivitas kelja dilapangan, bagi para buruh konstruksi di Jabotabek. Pada akhimya pengelolaan pemberian imbalan perlu dipahami lebih mendalam bagi para staf proyek, dengan tujuan untuk lebih memudahkan pengendalian dalam pelaksanaan pekerjaan dilapangan dari buruh konstruksi tersebut.Metoda analisa yang digunakan adalah analisa regresi terhadap aspek-aspek pemberian imbalan yang berkorelasi tinggi terhadap produktivitas. Hasil akhir yang didapat adalah suatu persamaan regresi, yang rnemiliki suatu nilai koetisien dad variabel penentunya, yaitu jaminan akibat kecclakaan, pcrlakuan manusiawi bagi bumh dan diberikannya bonus tambahan. Temuan akhir memberikan gambaran aspek-aspek yang patut diperhatikan dalam pemberian imbalan bagi buruh, dalam upaya peningkatan produktivias proyek."