Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Bentuk dari pertanggungjawaban penggunaan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada publik adalah laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan lembaga ditentukan oleh hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintah, berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan pada Tahun Anggaran 2013 mendapat pernyataan/pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan dari Badan Pemeriksa Keuangan, yang berarti mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya. Hasil pemeriksaan ini disebabkan karena Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional tidak memenuhi karakterisik nilai informasi dari laporan keuangan itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah diantaranya adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Salah satu penyebab utama menurunnya pernyataan/pendapat Badan Pemeriksa Keuangan tersebut adalah lemahnya Sistem Pengendalian Intern pada Deputi Bidang Pemberantasan. Tujuan penelitian ialah untuk memahami bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal di Lingkungan Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. Dari bahasan ini dapat ditarik dua variabel, yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai variable bebas dan Akuntabilitas Keuangan Lembaga. Metode penelitian dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara, dan penelurusan dokumen. Objek penelitian adalah Deputi Bidang Pemberantasan. Analisis menggunakan teori Sistem Pengendalian Internal dengan pendekatan 5 komponen pengendalian internal. Hasil yang dicapai bahwa kegiatan pelaksanaan pengendalian internal yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pemberantasan sudah cukup memenuhi kriteria sistem pengendalian intern, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti kondisi-kondisi yang timbul akibat adanya kelalaian pegawai, kelemahan pengendalian internal, dan kelemahan pengendalian oleh atasan. Kesimpulannya, Deputi Bidang Pemberantasan perlu meningkatkan kinerja pengendalian internalnya dan meningkatkan perhatiannya terhadap beberapa kondisi yang disebabkan adanya kelemahan dalam pengendalian internal.

---

Public accountability is the obligation of the fiduciary (agent) to provide accountability, serving, reporting, and disclose all activities and the activities which it is responsible to the mandate giver (principal) who has the right and authority to hold them. Forms of accountability over the use of the State Budget to the public are the financial statements. The quality of the institution's financial statements is determined by the results of the The Audit Board (BPK).

National Narcotics Board (BNN) as a government institution, based on the results of the Financial Statements for Fiscal Year 2013 received statement/Unqualified Opinion with paragraph of explanation from the Audit Board, which means the decline of the previous two years. Results of the examination is due to the Financial Statements of the National Narcotics Board does not meet the characteristic of the value of information from the financial statements themselves. Factors affecting the value of government financial reporting information include Government Internal Control System. One major cause of declining statement/opinion of the Audit Board is the weakness of Internal Control System at the Deputy of Eradication.

The aim of research is to understand how the internal control system in the Environment of Deputy of Eradication of the National Narcotics Board. This discussion can be drawn from two variables, namely the Government Internal Control System as an independent variable and Financial Accountability Institute. The research method conducted using qualitative research by conducting interviews, and documentations. The object of this research is the Deputy of Eradication. The Analysis using the theory of Government Internal Control System with five components of internal control approach.

Results achieved that implementation of internal control activities conducted by the Deputy of Eradication is sufficient to meet the criteria of the internal control system, but there are still some things to consider, such as conditions that arise due to the negligence of employees, internal control weaknesses, and the weaknesses of control by supervisors. In conclusion, the Deputy of Eradication need to improve the performance of internal controls and increase attention to some of the conditions that caused weakness in internal control."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan internal audit dalam meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan efektifitas sistem pengendalian intern. Metode penelitian yang dilakukan yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal telah mendorong, mensosialisasikan satuan kerja menerapkan akuntabilitas dengan pemantauan dan pendampingan agar para pegawai melaporkan semua bentuk kegiatan, melakukan pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, transparansi akan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat melalui website berisi laporan keuangan, RKAKL dan info pemenang lelang yang menjadi rekanan dalam menjalankan program, dan juga nomor telpon, email pengaduan. Tetapi permasalahan disebabkan karena masih lemahnya sistem pengendalian intern dan penerapan PP 60/2008 tentang SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) yang belum efektif yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan pengendalian intern. Dalam lingkungan pengendalian penerapan kode etik yang masih belum maksimal masih adanya pelanggaran yang terjadi, penilaian kerja pegawai yang kurang transparan, peran APIP yang efektif masih terkendala atau masih belum maksimal, pada penilaian risiko yaitu sistem penilaian risiko masih belum ada, informasi atau data dari satuan kerja kurang dikomunikasikan dengan baik, pada pemantauan telah memiliki prosedur kegiatan pemantauan yang bersifat rutin maupun bersifat khusus.

---

This study aims to determine the role of internal audit in improving accountability, transparency and effectiveness of the internal control system. The Research method used is a qualitative method of data collection techniques field and library research.

The results show that the General Inspectorate has been encouraging, disseminating the work units implementing accountability by monitoring and assistance for employees to report all forms of activities, provide guidance to the preparation of financial statements in accordance with standards government accounting, transparency of information which can be accessed by the public through the website contains financial statements, RKAKL and the info up to the winner to become a partner in running the program, and also telephone number, e-mail complaints. But the problem is caused due to weak internal control systems and the application of Regulation 60/2008 on the SPIP ineffective control environment, risk assessment, control activities, information and communication, monitoring of internal control. In the control environment the application of the code of ethics that is still not up to the persistence of the violations that occurred, the assessment of employees working less transparent, the role of APIP effective still constrained or is not maximized, the risk assessment of the system of risk assessment is still not there, information or data from unit work less well communicated, on the monitoring procedures of monitoring activities that are routine and special character."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Pusat dan memberikan saran-saran perbaikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptifkualitatif dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil kuesioner, wawancara, observasi, dan LHP BPK disimpulkan bahwa pelaksanaan SPIP di KPU Pusat belum efektif. Unsur SPIP sesuai PP 60/2008 yang belum efektif dan perlu diperbaiki adalah Penilaian Risiko dan Pemantauan. Sedangkan unsur yang telah memadai dan perlu terus ditingkatkan adalah Lingkungan Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian, serta Informasi dan Komunikasi. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki penerapan SPIP di KPU Pusat adalah Sosialisasi SPIP, penerapan analisa risiko dan peningkatan sistem pemantauan.

---

This research aims to analyze the effectiveness of Government Internal Control System SPIP in KPU using descriptive qualitative approach. Based on the results of questionnaires, interviews, observation, and LHP BPK, SPIP implementation in the KPU are not effective. SPIP element in PP 60 2008, that are not effective and need improvement are Risk Assessment and Monitoring. Elements that already effective but need improvement are Control Environment, Control Activities, and Information Communication. Socialization, risk analysis and improvement of monitoring system need to be done by KPU to improve SPIP implementation."

"Berangkat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kementerian Agama menindaklanjutinya dengan Peraturan Menteri Agama PMA Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Agama dan Keputusan Menteri Agama KMA Nomor 216 Tahun 2011 tentang Pembentukan Satgas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Agama Pusat. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin menganalisis implementasi kebijakan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP yang telah diterapkan di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama serta faktor-faktor yang mempengaruhi dari implementasi kebijakan SPIP tersebut. Hasil penelitian ini yaitu menemukan bahwa Implementasi kebijakan SPIP di lingkungan Ditjen Bimas Hindu masih belum cukup baik, hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut: penegakan integritas dan etika yang masih belum maksimal; identifikasi resiko sampai pengelolaan resiko yang belum dilakukan di semua level eselon II; penggunaan otorisasi yang masih banyak terjadi miss koordinasi; sistem informasi dan data yang masih terkendala aplikasi yang masih belum berjalan; dan, tindak lanjut temuan yang belum baik. Faktorfaktor yang mempengaruhi yaitu diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Faktor yang paling mempengaruhi yaitu komunikasi dan sumber daya.

---

Based on the Government Policy No.60 Year 2008 Subject About Government rsquo s Internal Control System, which was followed up by Ministry of Religious Affairs by issuing Minister of Religious Affairs Policy PMA No.24 Year 2011 Subject About Implementation of SPIP in the Ministry of Religious Affairs, andDecree of the Minister of Religious Affairs KMA no.216 year 2011 subject about the Establishment of Task Force of SPIP Implementation in Ministry of Religious Affairs. Purpose of this research is to analyze theSPIPpolicy implementation that had been applied in the Directorate of Hinduism Community Guidance at Ministry of Religious Affairs and also to analyze the factors thatinfluenced the implementation. Through this research we found that the SPIP policy implementation in Directorate of Hinduism Community Guidance at Ministry of Religious AffairsHindu are not good enough, it can be seen through following indicators the enforcement of integrity and ethics that still not good identification of disasters that have not been done at all levels the lesscoordination in using an authorizations the information systems and data that still constrained due to an applications that are still not running last, follow up findings that have not been good. Several factors that affects the implementationare communication, resources, disposition, and bureaucracy. Factors that most influence are communication and resources. "

"Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan rancangan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) untuk proses pengelolaan barang rampasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berdasarkan kebijakan dan best practice dari berbagai referensi terkait Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) untuk sektor publik di Indonesia. Peningkatan rancangan PIPK dilakukan melalui pendekatan penelitian kualitatif berupa studi kasus tunggal, dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari wawancara langsung serta data sekunder berupa instrumen dokumentasi. Data penelitian kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif, analisis konten serta dilakukan uji validitas data dengan menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi metode. Hasil penelitian ini yaitu berupa rancangan PIPK, rancangan pedoman formal untuk pelaksanaan PIPK, serta rancangan awal kebijakan untuk mendorong perbaikan PIPK pada proses pengelolaan barang rampasan KPK.

---

This study aims to improve the design of Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) for the Corruption Eradication Commission (CEC)'s booty management process based on policies and best practices from various references related to Internal Control over Financial Reporting (ICoFR) for the public sector in Indonesia. The improvements of the ICoFR design was carried out through a qualitative research approach in the form of a single case study, using primary data obtained from direct interviews and secondary data in the form of documentation instruments. The research data was then carried out by qualitative descriptive analysis and content analysis, and the validity of the data was tested using data source and method triangulation. The results of this study are in the form of initial drafts of ICoFR designs, initial drafts of formal guidelines for ICoFR implementations, and initial drafts of policies to encourage ICoFR improvements in the CEC's booty management process."

"[ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang penyajian laporan keuangan pemerintah pusat denganstudi banding pada 5 negara, yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia,Selandia Baru, dan Indonesia sebagai objek utama penelitian. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan melihat komponenlaporan keuangan pemerintah di masing-masing negara dan membandingkannyadengan IPSAS serta membandingkan antara GFS dengan komponen dalam laporankeuangan seperti pengklasifikasian pendapatan, beban, aset, liabiltias dan belanjafungsional. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa penyajian laporankeuangan pemerintah Indonesia sudah cukup baik jika dibandingkan dengan negaralain dan standar Internasional, namun diperlukan peningkatan dalam beberapa halseperti kelengkapan standar akuntansi keuangan dan penyajian informasi nonkeuangan.ABSTRACTThe focus of this study is to analyze the presentation of central government financialstatements in 5 countries, which are South Africa, United States, Australia, NewZealand, and Indonesia as a main object of this study. This research is qualitativedescriptive. This research was conducted by analyzing the component ofgovernment financial statement in each country and comparing them with IPSASand also comparing GFS with components in financial statements, such asclassification of revenue, expense, asset, liabilities, and expenditure. The result ofthis research revealed that the presentation of Indonesian central governmentfinancial statements is quite good compared to others and International standard,but still needs some improvements on several things, such as financial accountingstandard and presentation of non-financial information.;The focus of this study is to analyze the presentation of central government financialstatements in 5 countries, which are South Africa, United States, Australia, NewZealand, and Indonesia as a main object of this study. This research is qualitativedescriptive. This research was conducted by analyzing the component ofgovernment financial statement in each country and comparing them with IPSASand also comparing GFS with components in financial statements, such asclassification of revenue, expense, asset, liabilities, and expenditure. The result ofthis research revealed that the presentation of Indonesian central governmentfinancial statements is quite good compared to others and International standard,but still needs some improvements on several things, such as financial accountingstandard and presentation of non-financial information., The focus of this study is to analyze the presentation of central government financialstatements in 5 countries, which are South Africa, United States, Australia, NewZealand, and Indonesia as a main object of this study. This research is qualitativedescriptive. This research was conducted by analyzing the component ofgovernment financial statement in each country and comparing them with IPSASand also comparing GFS with components in financial statements, such asclassification of revenue, expense, asset, liabilities, and expenditure. The result ofthis research revealed that the presentation of Indonesian central governmentfinancial statements is quite good compared to others and International standard,but still needs some improvements on several things, such as financial accountingstandard and presentation of non-financial information.]"

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis tentang strategi komunikasi sosialisasi Sistem PengendalianIntern Pemerintah (SPIP) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)dengan menggunakan konsep difusi inovasi. Tujuan dari studi adalah menganalisis strategikomunikasi untuk mensosialisasikan PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan mendeskripsikanfaktor-faktor pendukung tercapainya optimalisasi strategi komunikasi yang dilakukan BPKPuntuk mensosialisasikan SPIP. Menggunakan metode penelitian bersifat kualitatif didapatkanhasil temuan penelitian bahwa strategi komunikasi sosialisasi SPIP lebih optimalmenggunakan saluran komunikasi interpersonal karena komunikan bersifat homophily,menggunakan metode persuasif, dan para partisipan yang merupakan early adopter.

---

AbstractThis study analyzed the communication socialization strategy of Government InternalControl System (SPIP) by Board of Supervisory Financial and Development (BPKP) by usinginnovation diffusion concept. The purpose of this study is to analyze the communicationstrategies for socializing the PP 60 of 2008 on SPIP and to describe the supporting factors inachieving the optimization communication strategy performed by BPKP to socialize SPIP. Byusing qualitative research method, research finding shows communication socializationstrategy SPIP is more optimal using interpersonal communication channels. The main reasonis that communicant is homophily, using persuasive methods, and the participants are earlyadopters."

"Skripsi ini menganalisis peran LAKIP terhadap proses perencanaan kinerja dengan cara menganalisis format isi LAKIP, menganalisis sasaran strategis dan indikator kinerja utama, dan melakukan tinjauan standard operating procedure. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi yang tersedia dalam LAKIP kurang memadai untuk dijadikan bahan analisis, khususnya analisis value for money. Penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja utama lebih mengacu pada renstra, renja, dan kontrak kinerja Kementerian. Selain itu, standard operating procedure tidak menyebutkan secara jelas keterkaitan antara LAKIP dengan proses perencanaan. Dengan demikian, LAKIP belum berperan secara optimal dalam proses perencanaaan di Inspektorat Jenderal.

---

This study aims to understand the role of the Performance Accountability Reports of Government Agencies's (LAKIP) Role in planning process by analyzing the format and the content of LAKIP, analyzing strategic objectives and key performance indicators, and conduct review of standard operating procedures. The results showed that the information provided in the report formed insufficient to make an analysis, especially analysis of value for money. Determination of the strategic objectives and key performance indicators refers more to the strategic plan, working plan, and the Ministry of the performance contract. In addition, standard operating procedure does not mention clearly the relationship between performance reports with the planning process. Thus, LAKIP has not played an optimal role in the planning process in the Inspectorate General."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan menganalisis kendala dari pelaksanaan SPIP pada Satuan Kerja X. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang dibantu dengan data kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal pada Satuan Kerja X belum efektif dan memerlukan penguatan. Unsur yang masih memerlukan penguatan adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, dan pemantauan. Sedangkan untuk unsur kegiatan pengendalian dan informasi dan komunikasi sudah efektif. Pada lingkungan pengendalian, sub unsur yang masih memerlukan penguatan ialah komitmen terhadap kompetensi, struktur organisasi, pendelegasian wewenang, dan kebijakan serta praktik pembinaan SDM. Pada unsur penilaian risiko, identifikasi risiko dan analisis risiko masih memerlukan penguatan. Dan pada unsur pemantauan, sub unsur yang masih memerlukan penguatan ialah pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah. Saran perbaikan yang bisa ditempuh agar SPIP menjadi efektif ialah dengan pembuatan kebijakan dan mensosialisasikan ke seluruh pegawai, melaksanakan manajemen SDM, melaksanakan penilaian mandiri, melakukan evaluasi terkait dengan pengendalian internal secara berkala serta mendokumentasikan hasil dari evaluasi tersebut dan menumbuhkan kesadaran terkait pengendalian internal pada seluruh pegawai di Satuan Kerja X.

---

This study aims to analyze the effectiveness of the Government's Internal Control System (SPIP) and to analyze the constraints of SPIP implementation on Work Unit X. This research uses a quantitative descriptive method assisted with qualitative data. The results of the study indicate that internal control in Work Unit X is not yet effective and requires strengthening. Elements that still require strengthening are the control environment, risk assessment, and monitoring. As for the elements of control and information and communication activities have been effective. In the control environment, the sub-elements that still need strengthening are commitment to competence, organizational structure, delegation of authority, and HR development policies and practices. The elements of risk assessment, risk identification and risk analysis still need strengthening. And in the monitoring element, the sub-elements that still need strengthening are continuous monitoring and separate evaluation. Suggestions for improvements that can be taken so that the SPIP becomes effective are by making policies and socializing them to all employees, implementing HR management, carrying out self-assessments, conducting regular evaluations related to internal control and documenting the results of these evaluations and raising awareness regarding internal control for all employees. in Work Unit X."

"Karya akhir ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan aset tetap berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan menggunakan kriteria-kriteria menggunakan kriteria-kriteria dalam COSO di Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Sampel penelitian adalah 51 pegawai bagian anggaran, bagian keuangan, bendahara keuangan dan pengurus barang di Dinas KUMKMP Prov. DKI Jakarta dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa 69,58 pelaksanaan SPI di Dinas KUMKMP Prov. DKI Jakarta secara umum berada pada interval 'baik' dengan 'kurang baik'. pelaksanaan SPI sudah cukup baik meskipun masih memiliki kelemahan. Melalui wawancara dan observasi diketahui beberapa kelemahan dalam pengelolaan aset tetap, yaitu belum adanya standar operasional prosedur dalam pengelolaan aset, keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi pengelolaan aset, sistem informasi atas pengelolaan aset tetap belum dijalankan secara berkesinambungan dan belum diterapkan metode penyusutan atas aset tetap.

---

This thesis has the purpose to evaluate the effectiveness of the management of fixed assets based on the Government 39 s Internal Control System in accordance with Peraturan Pemerintah No. 60 2008 using COSO criteria at Department Cooperative, Small, Micro and Medium Enterprises Jakarta Capital City Government DCSME . The sample of research was 51 officers who came from various division at DCSME, such as budget division, finance division, finance and treasury by using purposive sampling technique.In general, the research showed that 69,58 implementation of Internal Control System ICS at DCSME in general, which is in the interval of good to less good rdquo . Thus the implementation of ICS at DCSME is quite good although it still has weaknesses. Based on interviews and observations known that there are weaknesses of the Government ICS in the management of fixed assets, such as lack of standard operating procedures in asset management, lack of human resources capability for management asset, information system for managing the fixed assets has not been executed on an ongoing basis and have not applied the method of depreciation of fixed assets. "