Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Aktivitas pasar keuangan syariah di Indonesia saat ini cukup berkembang tercermin dari tingginya permintaan pasar terhadap instrumen keuangan syariah. JII, SIMA, dan SBIS merupakan instrumen syariah yang mewakili pasar saham syariah dan pasar uang syariah, di mana dalam perdagangannya dimungkinkan rentan terhadap risiko pasar tercermin dari volume perdagangan ketiga instrumen yang cenderung meningkat namun imbalan yang diterima investor tidak stabil atau cukup berfluktuasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur besar kerugian perdagangan portofolio investasi: JII, SIMA, dan SBIS, akibat adanya risiko pasar selama periode Januari 2005 sampai Maret 2015 dan meramalkan besar kerugian di masa yang akan datang periode April 2015 sampai Desember 2017. Metode analisis yang digunakan adalah metode VaR (Value at Risk) dengan teknik variance covariance dan metode forecasting dengan teknik dekomposisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai risiko portofolio investasi: JII, SIMA, dan SBIS sangat sensitif terhadap kondisi ekonomi makro dalam negeri. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingginya volatilitas tingkat imbalan ketiga instrumen di beberapa periode tertentu sepanjang Januari 2005 - Maret 2015. VaR tertinggi terjadi di tahun 2007 di mana otoritas mengambil kebijakan antisipasi terhadap kemungkinan kerugian yang lebih besar di tahun 2008, yaitu sebesar 7,77% - 14,12% atau sekitar Rp 178 miliar - Rp 323 miliar. Di samping itu, ditemukan bahwa hubungan JII dengan SIMA dan SBIS berkorelasi negatif di sebagian besar waktu, sedangkan hubungan SIMA dengan SBIS berkorelasi positif. Hal tersebut disebabkan karena tingkat imbalan JII, SIMA, dan SBIS dipengaruhi oleh faktor yang berbeda. Hasil lainnya adalah pada periode 2016 - 2017, VaR portofolio diprediksi lebih rendah dari waktu sebelumnya, salah satunya disebabkan karena persepsi publik yang positif terhadap pasar keuangan syariah.

---

Islamic financial market activity in Indonesia is well developed which is indicated by the high demand for Sharia financial instruments. JII stocks, SIMA and SBIS are several examples of sharia financial instruments which represent sharia stock market and money market. Like traditional stock market and money market, trading sharia financial instruments is also vulnerable to market risks. These risks are reflected by low return gained by investors despite high trading volume from JII stocks, SIMA and SBIS instruments.

The purpose of this study is to measure trading losses of JII stocks, SIMA and SBIS due to market risks during January 2005 to March 2015 and predict future losses that may happen from April 2015 to December 2017. VaR (Value at Risk) method, variance covariance technique and forecasting decomposition model are used for this purpose.

The result showed that risk value of JII stocks, SIMA and SBIS were really sensitive to domestic macro economic condition. It was proved by high volatility rate of return of those three instruments at certain periods from January 2005 - March 2015. Highest VaR was 7.77% - 14.12% or around IDR 178 billion - 323 billion which was happened in 2007 due to policies made by authorities to anticipate greater losses in 2008. In addition to that, there was a correlation between JII, SIMA and SBIS. JII was negatively correlated with SIMA and SBIS for most of the time while SIMA has positive correlation with SBIS. Finally, VaR from period 2016 - 2017 is predicted to be lower compared to previous period due to positive reaction from public to sharia financial market."

"ABSTRAKPerbedaan yang mendasari antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah ialah metode financial screening yang terdapat dalam pasar modal syariah. Metode financial screening yang ada pada pasar modal syariah menimbulkan permasalahan. Terdapat pembatasan utang berbasis bunga sebesar 45% dan pendapatan non-halal sebesar 10%. Penelitian ini membahas dasar hukum pihak OJK dan DSN-MUI memberikan batasan tersebut dan penerapan financial screening pada instrumen saham syariah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yaitu mempelajari literatur yang ada serta melakukan wawancara kepada pihak yang berkompeten dalam permasalahan ini. Pemberian batasan tersebut diperbolehkan karena sifat dari harta berbeda dengan makanan, sedangkan jika ada harta halal dan haram maka kedua harta tersebut dapat dipisahkan karena pada makanan tidak bisa dilakukan pemisahan. Oleh karena itu selagi unsur haram tidak lebih dominan dari pada unsur halalnya dan unsur haram tersebut tidak dimanfaatkan guna kepentingan perusahaan, maka hal tersebut masih diperbolehkan. Pada akhirnya tentu pengurangan secara bertahap terhadap persentase dalam financial screening pada sektor keuangan ini patut di lakukan, sehingga pasar modal syariah tidak memerlukan lagi batasan financial screening agar dapat mengikuti ketentuan syariah secara menyeluruh

---

ABSTRACTThe difference between the conventional capital market and the Islamic capital market is the financial screening method found in the Islamic capital market. The financial screening method that exists in the Islamic capital market creates some problems. There is an interest-based debt limit of 45% and a non-halal income of 10%. This study discusses about legal basis from OJK and DSN-MUI to impose this limit and the implementation of financial screening on Islamic stock instruments. This study uses a normative research method, namely studying the existing literature and conducting interviews with those who are competent in this problem. The limitation is allowed because the nature of assets is different from food, whereas if there are halal and haram assets then the two assets can be separated. After all, food cannot be separated. While the haram element is not more dominant than halal element, and the haram element is not used for the benefit of the company, it is still allowed. In the end, a gradual reduction in the percentage of financial screening in the financial sector is worth to do, so that the Islamic capital market does not need a financial screening limitation to fully comply with sharia regulations."

"ABSTRAKTesis ini menganalisis tentang mitigasi risiko nilai tukar menggunakan emas dan PUAS untuk dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji BPIH di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa jumlah setoran dana awal BPIH oleh calon jemaah Haji, kurs Rupiah terhadap dolar AS Nilai Tengah Rupiah , rate PUAS, dan harga emas dunia per ons dengan teknik simulasi kuantitatif dengan metode simulasi matematik. Periode dibagi menjadi 2 dua , disaat keadaan ekonomi sedang krisis Januari 2004 sampai dengan Agustus 2011 dan keadaan ekonomi sedang stabil September 2011 sampai dengan Desember 2017 . Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah bulan yang mengalami excess dan deficit antara lindung nilai dengan emas dan PUAS baik untuk semua tenor maupun semua periode. Untuk periode pertama di saat krisis, baik lindung nilai dengan emas maupun PUAS, semakin panjang tenor maka semakin besar jumlah bulan yang mengalami excess. Dari sisi nilai manfaat, terdapat perbedaan pula antara lindung nilai dengan emas dan PUAS untuk semua tenor dan semua periode. Pada periode pertama, emas memiliki rata-rata nilai manfaat monthly rate lebih tinggi dibandingkan dengan PUAS, sedangkan pada periode kedua, rata-rata nilai manfaat PUAS lebih tinggi. Banyaknya jumlah bulan yang mengalami excess dan deficit tidak berpengaruh pada nilai manfaat yang dihasilkan pada masing-masing lindung nilai emas dan PUAS . Berdasarkan hasil simulasi dari penelitian ini, emas merupakan aset lindung nilai terhadap pergerakan USD/IDR pada keadaan sedang krisis. Waktu yang tepat untuk melakukan lindung nilai dengan penempatan pada emas adalah pada keadaan ekonomi sedang krisis dan tenor yang digunakan merupakan tenor panjang yaitu 12 bulan yang memiliki rata-rata nilai manfaat cukup tinggi namun risiko volatilitas nilai manfaat lebih rendah dibandingkan dengan tenor lainnya dan probabilitas bulan yang mengalami excess lebih besar.

---

ABSTRACTThis thesis analyzes the mitigation of exchange rate risk using gold and PUAS for Hajj fund in Indonesia. This study uses secondary data such as amount of initial fund deposit of BPIH by Hajj pilgrims, Rupiah exchange rate against US dollar Nilai Tengah Rupiah , PUAS rate, and world gold price per ounce by quantitative simulation technique with mathematical simulation method. Period is divided into 2 two , while the economic situation is in crisis January 2004 until August 2011 and the economic condition is stable September 2011 until December 2017 . The results show that there are differences in the number of months experiencing excess and deficit between hedging with gold and PUAS for all tenors and all periods. For the first period in times of crisis, whether hedging with gold or PUAS, the longer the tenor, the greater the number of months experiencing excess. In terms of yield, there are also differences between hedging with gold and PUAS for all tenors and all periods. First period, gold had an average monthly rate higher than PUAS, while in the second period, the average monthly rate of PUAS was higher. The number of months experiencing excess and deficit does not affect the monthly rate yield generated on each hedge gold and PUAS . Based on the simulation result from this research, gold is a hedging asset against the movement of USD IDR in a state of crisis. The right time to hedge with placement in gold is in the state of the crisis economy and the tenor used is long tenor of 12 months, which has the high average yield but the risk volatility of yield is lower than the other tenors and the probability of months experiencing greater excess."

"Perkembangan yang terjadi pada perdagangan komoditi di Indonesia melalui pasar uang antarbank bergerak menuju perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah. Perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah ini diatur dalam fatwa DSN. No.82/DSN-MUI/VIII/2011 mengenai perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/3/DPM tahun 2012 mengenai sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan fatwa DSN. No.82/DSN-MUI/VIII/2011, pengaturan komoditi syariah menggunakan beberapa akad sedangkan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/3/DPM tahun 2012 dikatakan bahwa komoditi syariah menggunakan akad murabahah. Dilihat dari latar belakang tersebut maka tujuan dari skripsi ini adalah pertama, untuk mengetahui penggunaan akad murabahah dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/3/DPM tahun 2012 dikaitkan dengan ketentuan pada terminologi fiqih serta rukun dan syarat akad. Kedua, untuk mengetahui perbedaan dan persamaan yang terdapat pada Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah (SiKA) yang berdasarkan murabahah dengan Sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (SIMA) yang berdasarkan mudharabah serta mengetahui kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada sertifikat perdagangan komoditi berdasarkan prinsip syariah (SiKA).Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis normatif. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perdagangan komoditi syariah ini pada dasarnya menggunakan konsep tawarruq. Akad murabahah yang digunakan dalam SEBI No. 14/3/DPM tahun 2012 mengacu pada terminologi fiqih bukan mengacu pada fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah. Dikaitkan dengan rukun dan syarat akad maka akad murabahah pada surat edaran telah memenuhi ketentuan syariah. Adanya 2 (dua) pengaturan SiKA, yaitu SEBI No. 14/3/DPM tahun 2012 dan fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 diharapkan penggunaan SiKA dalam transaksi PUAS tetap memenuhi ketentuan syariah yang berlaku.Developments in commodity trading in Indonesia through the interbank money market is moving towards commodities trading based on Islamic principles. Commodity trading is based on sharia principles set out in fatwa DSN. No.82/DSNMUI/ VIII/2011 about commodities trading based on Islamic principles and Circular Letter of Bank Indonesia No. 14/3/DPM year 2012 regarding commodity trade certificates based on Sharia principles. Based on the fatwa DSN. No.82/DSNMUI/ VIII/2011, Islamic commodity arrangements using some agreement while in the Circular Letter of Bank Indonesia No. 14/3/DPM year 2012 said that the commodity sharia use the contract murabahah. Judging from the background is the purpose of this paper is first, to determine the use of murabahah contract in the Circular Letter of Bank Indonesia No. 14/3/DPM year 2012 associated with the provision in the terms of fiqh as well as the pillars and requirements of the contract. Second, to know the differences and similarities found in Commodity Trade Certificate Based on Sharia Principles (Sika) is based on murabahah with Mudharabah Interbank Investment Certificates (SIMA) is based on mudharabah and to know that there are advantages and disadvantages of trading in commodity certificates based on Sharia Principles (Sika).

The method used is the analysis of judicial normative. Based on this study can be concluded that the Islamic commodity trade is basically using the concept of Tawarruq. The murabahah contract is used in SEBI No. 14/3/DPM year 2012 refers to the terminology of fiqh is not referring to the fatwa DSN No.04/DSNMUI/ IV/2000 about murabahah. Associated with the pillars and requirements of the contract then murabahah contract on circular letter in compliance with the provisions of sharia. The existence of 2 (two) SiKA arrangement which SEBI No. 14/3/DPM year 2012 and fatwa DSN No. 82/DSN-MUI/VIII/2011 in a transaction PUAS expected to use SiKA still meet the applicable provisions of sharia."

"Skripsi ini membahas mengenai uji kausalitas VAR Toda-Yamamoto antara variabel makro ekonomi dengan pasar keuangan Islam, yang bertujuan untuk mengetahui konten informasi terkait variabel makro ekonomi yang terdapat dalam pasar modah syariah (JII) dan pasar uang syariah (SBIS) untuk kemudian variabel keuangan Islam yang memiliki konten informasi yang lebih banyak dapat dijadikan sebagai kandidat indikator kebijakan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah dengan tingkat signifikansi 5% melalui uji Bi-Variate dua arah, pasar modal syariah (JII) memiliki dua konten informasi terkait makro ekonomi yaitu LnER dan rSBI, sedangkan SBIS tidak sama sekali. Dengan tingkat signifikansi yang sama melalui uji Multi-Variate dua arah, pasar uang syariah (SBIS) memiliki tiga konten informasi terkait makro ekonomi yaitu rSBI, IPI, dan Inflasi, sedangkan JII hanya memiliki satu konten informasi yaitu LnER. Dengan demikian, pasar uang syariah (SBIS) lebih dapat menggambarkan pergerakan makro ekonomi dan dapat dijadikan indikator kebijakan.

---

This study investigate VAR Toda-Yamamoto causality test between macro economic variabel and Islamic financial market. The purpose of this study is to analyze the information content of Islamic capital market (JII) and Islamic money market (SBIS) return with respect to several macro economic indicators. The empirical findings based on Bi-Varite method with level of significant 5%, Islamic capital market (JII) has high content information of macro economic variabel (LnER and rSBI). Contrarily, based on Multi-Variate method with same level of significant, Islamic money market (SBIS) has high content information of macro economic variabel (rSBI, IPI, and Inflation). This implies that Islamic money market (SBIS) can be a reliable variable for monetary policy implementation in the Indonesia case."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai uji kausalitas VAR Toda-Yamamoto antaravariabel makro ekonomi dengan pasar keuangan Islam, yang bertujuan untukmengetahui konten informasi terkait variabel makro ekonomi yang terdapat dalampasar modah syariah (JII) dan pasar uang syariah (SBIS) untuk kemudian variabelkeuangan Islam yang memiliki konten informasi yang lebih banyak dapatdijadikan sebagai kandidat indikator kebijakan. Kesimpulan dalam penelitian iniadalah dengan tingkat signifikansi 5% melalui uji Bi-Variate dua arah, pasarmodal syariah (JII) memiliki dua konten informasi terkait makro ekonomi yaituLnER dan rSBI, sedangkan SBIS tidak sama sekali. Dengan tingkat signifikansiyang sama melalui uji Multi-Variate dua arah, pasar uang syariah (SBIS) memilikitiga konten informasi terkait makro ekonomi yaitu rSBI, IPI, dan Inflasi,sedangkan JII hanya memiliki satu konten informasi yaitu LnER. Dengandemikian, pasar uang syariah (SBIS) lebih dapat menggambarkan pergerakanmakro ekonomi dan dapat dijadikan indikator kebijakan.

---

AbstractThis study investigate VAR Toda-Yamamoto causality test between macroeconomic variabel and Islamic financial market. The purpose of this study is toanalyze the information content of Islamic capital market (JII) and Islamic moneymarket (SBIS) return with respect to several macro economic indicators. Theempirical findings based on Bi-Varite method with level of significant 5%,Islamic capital market (JII) has high content information of macro economicvariabel (LnER and rSBI). Contrarily, based on Multi-Variate method with samelevel of significant, Islamic money market (SBIS) has high content information ofmacro economic variabel (rSBI, IPI, and Inflation). This implies that Islamicmoney market (SBIS) can be a reliable variable for monetary policyimplementation in the Indonesia case."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritas masalah, solusi dan strategi dalam pengembangan teknologi finansial syariah di Indonesia dengan menggunakan metode Analytical Network Process (ANP). Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah pesatnya pertumbuhan industri teknologi finansial syariah di Indonesia, namun hingga kini belum ditemukan peta jalan dalam pengembangannya. Penelitian ini melibatkan pemangku kepentingan dari Pemerintah/Regulator, Praktisi dan Akademisi sebagai responden penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas masalah pengembangan teknologi finansial syariah di Indonesia secara berurutan adalah adalah Regulasi, Literasi, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Modal. Sedangkan prioritas solusinya secara berurutan adalah Literasi, Sumber Daya Manusia (SDM), Regulasi dan Modal. Adapun prioritas alternatif strategi pengembangan teknologi finansial syariah di Indonesia secara berurutan adalah Meningkatkan Literasi, Memperkuat Dukungan Pemerintah, Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM), Memperluas Akses Permodalan dan Menciptakan Ekosistem. Penelitan ini menujukkan bahwa perlu upaya-upaya kolaboratif agar industri teknologi finansial syariah di Indonesia dapat berkembang dan berkelanjutan.

---

This study aims to analyze the priority problems, solutions and strategies in the development of Islamic financial technology in Indonesia using the Analytical Network Process (ANP) method. The background of this research is the rapid growth of the Islamic financial technology industry in Indonesia, but until now there has not been a roadmap for its development. This research involves stakeholders from the Government/Regulators, Practitioners and Academics as research respondents. The results of the study indicate that the priority problems of developing Islamic financial technology in Indonesia in order are Regulation, Literacy, Human Resources (HR) and Capital. While the priority solutions in order are Literacy, Human Resources (HR), Regulation and Capital. The priority alternative strategies for developing Islamic financial technology in Indonesia in sequence are Improving Literacy, Strengthening Government Support, Improving the Quality and Quantity of Human Resources (HR), Expanding Access to Capital and Creating Ecosystems. This research shows that collaborative efforts are needed so that the Islamic financial technology industry in Indonesia can develop and be sustainable."

"Skripsi ini membahas mengenai mekanisme right issue dan secara khusus merujuk pada proses right issue yang dilakukan oleh Bank Mayapada. Selanjutnya, skripsi ini akan menganalisa 3 (tiga) pembahasan utama, yaitu (i) peraturan perundang-undangan mengenai stand by buyer dalam proses right issue, (ii) akta kesanggupan stand by buyer, dan (iii) kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam proses right issue, khususnya kewenangan dalam menghadapi mundurnya stand by buyer. Analisa dalam skripsi ini menunjukkan bahwa terdapat kekosongan hukum mengenai pengaturan stand by buyer di Indonesia serta masih minimnya peran OJK dalam proses right issue tersebut. Oleh karena itu peraturan mengenai right issue maupun kewenangan OJK di dalamnya perlu diperjelas guna menciptakan iklim pasar modal yang sehat.

---

This study focuses on right issue process evidence from right issue conducted by Mayapada Bank. Therefore, this study will further elaborate on 3 (three) main issues which are (i) the regulations governing on stand by buyer - in particular the right issue process, (ii) the breaches against statement letter of the stand by buyer, and (iii) the authorities of Indonesia Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) herein. The analysis shows that the regulations do not promptly govern on the right issue process: so that it creates rechtsvacuum and the detailed authority of Indonesia Financial Services Authority. Thus, the vivid regulations and authorities will be required to establish a decent capital market circumstances."