Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKPertumbuhan rumah kost di Provinsi DKI Jakarta sangat pesat. Dari bidang realestate, rumah kost telah dipertimbangkan sebagai salah satu peluang bisnis yangmuncul akibat besarnya tenaga kerja dan belum memadainya penyediaan huniandi sekitar pusat-pusat kegiatan oleh pemerintah. Pemerintah (Pusat dan ProvinsiDKI Jakarta) ? dengan produk perumahan yang ada baik tapak atau pun susun,beli atau pun sewa ? masih terfokus pada penyediaan hunian bagi keluarga saja.Hipotesis penelitian ini adalah bahwa rumah kost merupakan salah satu tipeproperti yang efektif untuk dikembangkan oleh pemerintah dalam rangkamengatasi kebutuhan hunian sewa di sekitar pusat-pusat kegiatan di Jakarta.Penelitian dilaksanakan di Jakarta Pusat dan terdiri atas dua tahap kajianpengembangan produk properti rumah kost menjadi rumah susun kost, yaitumelalui studi preferensi rumah kost dan studi perbandingan dengan rumah susunyang ada; serta kajian kelayakan profit dan benefit melalui simulasi return oninvestment dan cost-benefit analysis.Dari penelitian ini ditemukan bahwa rumah kost hadir karena merupakan bagiandari siklus hidup manusia dan sesuai dengan kebutuhan kelompok pada suatutahap hidup, yaitu lajang dan pasangan menikah tanpa anak. Kesesuaian tersebutantara lain: lokasinya yang dekat dengan tempat kegiatan penyewa, harganya yangterjangkau, dan luasan ukuran kamar yang tidak terlalu besar. Sedangkan hasilsimulasi menunjukkan, selain manfaat yang didapat, rumah susun kost dapatmemberikan pemasukan yang dapat digunakan untuk biaya operasionalnya.Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah susun kost tepat danlayak dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengatasikebutuhan hunian sewa di sekitar pusat-pusat kegiatan di Jakarta.

---

ABSTRACTThe growth of rumah kost1 development in DKI Jakarta Province is high. In realestate, rumah kost has been considered as one of business opportunities as aneffect of high amount of labor and the lack of housing provision by governmentaround city centers because the Government (Central and Jakarta) - focuses onlyon providing shelter for families. The hypothesis of this reasearch is that rumahkost is a type of property that is effective to be developed by the government toaddress rental housing needs around city centers in Jakarta.The research was carried out in Central Jakarta and divided into two stages ofdevelopment of product property from rumah kost into a new type of multi-familyhousing units - rumah susun kost: through the study of preferences of rumah kostand comparison study to existing multi-family public housing; and also throughfinancial and social feasibility study by doing return on investment and costbenefitanalysis simulation.The findings are that rumah kost exists because it is a part of life-cycle and iscorresponding with the needs of group of people at a certain stage of life ? singlesand married couples without children ? such as: the needs of being near to thelocation of activity/workplace and the needs of having affordable rental price andnot too large size of the units. The simulations showed that beside the benefits, theprovision of rumah susun kost has potency in generating revenue that can be usedfor operational costs. From these, it can be concluded that rumah susun kost issuitable for Jakarta and is feasible to be developed by Government of DKI JakartaProvince.;The growth of rumah kost1 development in DKI Jakarta Province is high. In realestate, rumah kost has been considered as one of business opportunities as aneffect of high amount of labor and the lack of housing provision by governmentaround city centers because the Government (Central and Jakarta) - focuses onlyon providing shelter for families. The hypothesis of this reasearch is that rumahkost is a type of property that is effective to be developed by the government toaddress rental housing needs around city centers in Jakarta.The research was carried out in Central Jakarta and divided into two stages ofdevelopment of product property from rumah kost into a new type of multi-familyhousing units - rumah susun kost: through the study of preferences of rumah kostand comparison study to existing multi-family public housing; and also throughfinancial and social feasibility study by doing return on investment and costbenefitanalysis simulation.The findings are that rumah kost exists because it is a part of life-cycle and iscorresponding with the needs of group of people at a certain stage of life ? singlesand married couples without children ? such as: the needs of being near to thelocation of activity/workplace and the needs of having affordable rental price andnot too large size of the units. The simulations showed that beside the benefits, theprovision of rumah susun kost has potency in generating revenue that can be usedfor operational costs. From these, it can be concluded that rumah susun kost issuitable for Jakarta and is feasible to be developed by Government of DKI JakartaProvince., The growth of rumah kost1 development in DKI Jakarta Province is high. In realestate, rumah kost has been considered as one of business opportunities as aneffect of high amount of labor and the lack of housing provision by governmentaround city centers because the Government (Central and Jakarta) - focuses onlyon providing shelter for families. The hypothesis of this reasearch is that rumahkost is a type of property that is effective to be developed by the government toaddress rental housing needs around city centers in Jakarta.The research was carried out in Central Jakarta and divided into two stages ofdevelopment of product property from rumah kost into a new type of multi-familyhousing units - rumah susun kost: through the study of preferences of rumah kostand comparison study to existing multi-family public housing; and also throughfinancial and social feasibility study by doing return on investment and costbenefitanalysis simulation.The findings are that rumah kost exists because it is a part of life-cycle and iscorresponding with the needs of group of people at a certain stage of life – singlesand married couples without children – such as: the needs of being near to thelocation of activity/workplace and the needs of having affordable rental price andnot too large size of the units. The simulations showed that beside the benefits, theprovision of rumah susun kost has potency in generating revenue that can be usedfor operational costs. From these, it can be concluded that rumah susun kost issuitable for Jakarta and is feasible to be developed by Government of DKI JakartaProvince.]"

"Penelitian ini membahas tentang promosi Perpustakaan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta kepada pemustaka anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kegiatan promosi yang dilakukan perpustakaan kepada pemustaka anak di Perpustkaan Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara secara mendalam dan kajian dokumen. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kegiatan promosi yang dilakukan oleh perpustakaan sesuai dengan yang mereka pahami dan teori cara melakukan promosi yaitu kegiatan. Peneliti menyarankan perpustakaan perlu mengetahui bagaimana ukuran kesuksesan tujuan dari promosi kepada pemustaka anak itu dikatakan berhasil. Hasil dari penelitian ini adalah Perpustakaan Umum Daerah provinsi DKI Jakarta dalam kegiatan promosi telah menetapkan tujuan, cara mencapai tujuan dan mengetahui kebutuhan pemustaka supaya mendapatkan hal yang ingin dicapai dari kegiatan promosi yang mereka lakukan.

---

This research discusses the promotion of the Public Library of DKI Jakarta Province to children. The purpose of this research is to identify the promotional activities of the library to children at the Public Library of DKI Jakarta Province. This research used case study method. The data collecting with observation, depth interview and analysis document.

The conclusion is promotional activities library accordance with they understand and theory of promotion is that activity. Researchers suggest the library needs to know how to measure the success of the purpose of promotion to children successful.

The result is that the library has set goals, ways to achieve goals and has identified user needs to fulfill the goals from its promotional activities."

"Pembangunan rusunawa merupakan salah satu solusi untuk menurunkan kawasan kumuh di Indonesia, namun pada kenyataannya masih terdapat beberapa rusunawa yang kondisinya kumuh dan tidak terawat. Penelitian ini meneliti faktor-faktor dalam manajemen pemeliharaan dan perawatan bangunan yang mempengaruhi terciptanya kondisi kekumuhan di rusunawa. Didapatkan bahwa faktor-faktor dominan yang mempengaruhi adalah tingkat kerusakan dan penurunan kualitas bahan bangunan, dan tingkat ketersediaan anggaran untuk kegiatan pemeliharaan dan perawatan bangunan. Berdasarkan hasil faktor dominan tersebut diusulkan sebuah strategi yang dapat diadopsi oleh Unit Pengelola Rumah Susun Provinsi DKI Jakarta untuk pemeliharaan dan perawatan rusunawa di Provinsi DKI Jakarta yaitu value based maintenance management.

---

The development of public-serviced apartment is one of the solutions to minimise slum areas, however there are still many public-serviced apartement that is in a slum condition. This research will review the factors in building maintenance that influence the creation of slum condition in public-serviced apartement. The factors dominating the creation of slum condition in public-serviced apartement are the level of damage and deterioration of a building and the level of budget availability. Based on the dominated factors, a building maintenance strategy is proposed to the Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah III in DKI Jakarta Province which is value based maintenance management."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas manajemen piutang retribusi pada Rumah Susun Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta dan mencari tahu faktor-faktor apa saja yang menyebabkan manajemen piutang retribusi belum berjalan secara efektif serta langkah-langkah apa saja yang dapat diambil oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta agar manajemen piutang retribusi dapat dilakukan dengan lebih efektif. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data berdasarkan studi literatur, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Faktor-faktor yang menjadi penyebab kurang efektifnya manajemen piutang retribusi antara lain: keterbatasan kemampuan finansial warga relokasi, kekurangan dalam hal sumber daya manusia (SDM), kurang tegasnya pengelola di lapangan yang menjadikan menurunnya kesadaran penghuni dalam membayar tepat waktu, dan keterbatasan dalam hal penggunaan sistem teknologi informasi yang lebih terintegrasi dalam manajemen piutang. Terakhir, penelitian ini mengusulkan beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas manajemen piutang tersebut.

---

This study aims to analyze the effectiveness of the management of flats-retribution receivables at the Public Housing and Settlement Area Office of the DKI Jakarta Province. Factors contributing to the effectiveness are also elaborated along with the steps that can be taken to improve it. This research was conducted using a qualitative descriptive approach with data collection based on literature studies, interviews, observations, and documentation. The factors that contribute to the ineffectiveness of retribution receivables management include: the limited financial capabilities of relocated residents, a shortage of human resources (HR), the laxity of on-field management resulting in a decreased awareness among occupants to pay on time, and limitations in the use of a more integrated information technology system in receivables management. Lastly, this research proposes several recommendations to enhance the effectiveness of the said receivables management."

"Tingkat aktivitas fisik merupakan salah satu indikator kesehatan yang penting. Berdasarkan Riskesdas 2018, Provinsi DKI Jakarta menempati posisi pertama pada proporsi tingkat aktivitas fisik kurang pada anak usia lebih dari 10 tahun. Gangguan tidur memiliki korelasi dengan penurunan performa akademik siswa pada sekolah dasar, peningkatan risiko depresi, dan juga ketidakseimbangan emosional. Berdasarakan penelitian oleh Hermoniati et al., Prevalensi gangguan tidur pada anak usia sekolah di Kota Jakarta Pusat sebesar 25,1%. Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan tingkat aktivitas fisik dan gangguan tidur pada anak usia sekolah di Provinsi DKI Jakarta. Desain penelitian yang digunakan adalah studi potong lintang dengan menggunakan sub data sekunder dari penelitian SEANUTS 2.0 dengan jumlah sub-sampel sebesar 104 anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat aktivitas fisik paling dominan secara berurutan adalah tingkat aktivitas fisik rendah (50%), tingkat aktivitas fisik sedang (42,30%), dan tingkat aktivitas fisik tinggi (7,6%). Gangguan tidur terjadi pada 55,77% dari total sampel. Secara bivariat terdapat korelasi lemah antara tingkat aktivitas fisik dan gangguan tidur pada anak usia sekolah di Provinsi DKI Jakarta dengan nilai r = -0,05 dan tidak signifikan dengan nilai p = 0,617. Selain itu, dilakukan juga uji korelasi terhadap aktivitas fisik dan sub-gangguan tidur dengan hasil gangguan memulai dan mempertahankan tidur (r = -0,068), gangguan pernapasan saat tidur (r = 0,017), gangguan kesadaran (r = -0,023), gangguan transisi tidur-bangun (r = 0,061), gangguan somnolen berlebihan (r = -0,83), dan gangguan saat tidur (r = -0,176). Oleh karena itu, intervensi terhadap aktivitas fisik demi mencegah kejadian gangguan tidur perlu dilakukan. Tenaga kesehatan dan tenaga pendidik pada sekolah dasar diharapkan mengetahui dan memahami pentingkat tingkat aktivitas fisik terhadap pencegahan gangguan tidur pada anak usia sekolah.

---

The level of physical activity is an important indicator of health. Based on Riskesdas 2018, DKI Jakarta Province occupies the first position in the proportion of the level of physical activity that is lacking in children aged more than 10 years. Sleep disturbances have been correlated with decreased academic performance in elementary school students, increased risk of depression, as well as emotional imbalance. Based on research by Hermoniati et al., the prevalence of sleep disorders in school-age children in Central Jakarta is 25.1%. This study aims to see the relationship between the level of physical activity and sleep disturbances in school-age children in DKI Jakarta Province. The research design used was a cross-sectional study using secondary data from the SEANUTS 2.0 study with a sub-sample of 104 children. The results showed that the most dominant levels of physical activity, respectively, were low levels of physical activity (50%), moderate levels of physical activity (42.30%), and high levels of physical activity (7.6%). Sleep disturbances occurred in 55.77% of the total sample. Bivariately there is a weak correlation between the level of physical activity and sleep disturbances in schoolage children in DKI Jakarta Province with a value of r = -0.05 and not significant with a value of p = 0.617. In addition, correlation tests were also conducted on physical activity and sleep sub-disorders with the results of disturbances in initiating and maintaining sleep (r = -0.068), sleep disturbances (r = 0.017), impaired consciousness (r = -0.023), transitional disorders sleep-wake (r = 0.061), excessive somnolence (r = -0.83), and sleep disturbances (r = -0.176). Therefore, intervention on physical activity to prevent sleep disturbances needs to be done. Health workers and educators in elementary schools are expected to know and understand the level of physical activity on the prevention of sleep disorders at school-age."

"Dalam mengatasi persoalan ketersediaan rumah bagi MBR, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan kebijakan berupa pengenaan kewajiban kepada pengembang untuk menyediakan dan membiayai rumah susun sederhana/murah (RSS/M) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebanyak 20% dari luas efektif yang dikembangkan. Alternatif lain dalam pemenuhan kewajiban tersebut adalah konversi dalam bentuk dana yang dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi nilai ekonomis dari pemenuhan kewajiban pengembang dalam penyediaan rumah susun sederhana bagi MBR yang muncul akibat kebijakan dimaksud dan membandingkan antara penyerahan dalam bentuk bangunan dengan konversi kewajiban dalam bentuk dana. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa potensi ekonomi dari kontribusi kewajiban pengembang mampu mengurangi backlog. Terdapat kesenjangan pandangan antara Pemerintah dan Pengembang dalam menentukan pilihan kebijakan. Konversi memberikan kemudahan bagi pengembang dalam memenuhi kewajibannya, karena nilai konversi lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk membangun RSS/M. Sementara Pemerintah Provinsi memandang konversi tidak dapat mengatasi persoalan sebenarnya dalam penyediaan RSS/M karena dana hasil konversi tidak bisa digunakan langsung untuk perbaikan layanan perumahan. Dana tersebut termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah lain-lain yang sah, digunakan untuk pembangunan kota secara umum. Regulasi yang jelas dan penerapan yang konsisten disertai dengan sanksi, serta penegakkan hukum yang kuat diperlukan untuk menjamin ketersediaan hunian yang berimbang dengan mengutamakan rumah publik.

---

In addressing the issue of housing for low incomes communities, Jakarta Provincial Government has created policies that use obligation for developers to provide social housingfor low-income society as much as20% of the effective area developed. Another alternative in the fulfillment of this liability is conversion into funds that granted to the Jakarta Provincial Government. The purposes of the study are to analyzing the potential economic value for the fulfillment of the developer obligationson providingsocial housing for lowincome communities comes from the policy and comparing the submission in the form of a building with an obligation conversion in cash.

The result shows that economics potential of contribution liability of developers were able to reduce the backlog. There is a gap between the Government and developer point of view in determining the alternatives. Conversion facilitates the developers to meet its liability easily, because the conversion value is lower if it`s compared to the cost to build the social housing. While in fact Jakarta Provincial Government looked at the conversion cannot overcome the problems on providing social housing because the funds from the conversion cannot be used directly as a housing repairing services.

The funds included in legal others revenue, used to urban development in general. Clear regulation and consistent application accompanied by punishments, and strong law enforcement is required to ensure availability on providing housing that balanced with priority the public housing and at the other hand control the development of commercial housing."

"Sejak diterapkannya kebijakan percepatan proyek infrastruktur, industri konstruksi juga meningkat di Indonesia. Industri konstruksi adalah industri yang berbahaya sehingga sering memakan korban. Dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi banyak kecelakaan konstruksi dalam pembangunan rumah susun sewa, yang telah menyebabkan kerugian moral dan material, proyek yang dihentikan dan proyek yang tertunda. Kurangnya anggaran terpisah yang secara khusus ditujukan untuk menerapkan Sistem Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah salah satu penyebab buruknya penerapan SMK3 dalam proyek konstruksi dan mengakibatkan tingginya tingkat kecelakaan di tempat kerja. Di Indonesia, meskipun ada beberapa peraturan yang mengatur penerapan SMK3, tidak ada peraturan khusus yang mengatur bagaimana menyiapkan anggaran yang masuk akal untuk penerapan SMK3. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi paket pekerjaan, metode kerja dan aktivitas pekerjaan, mengidentifikasi potensi bahaya dan risiko serta pengendaliannya, mengidentifikasi dan mengembangkan sasaran dan program K3, mengidentifikasi dan menganalisis komponen biaya K3 serta menghitung biaya K3 pekerjaan mekanikal pada proyek rusunawa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Survey kepada ahli dan responden digunakan untuk mendapatkan data primer, sedangkan data sekunder biaya K3 existing diperoleh dari proyek dengan teknik accidental sampling. Cidera karena kebocoran gas adalah potensi bahaya dengan nilai risiko tertinggi. Pengendalian yang dilakukan adalah pengendalian administratif dan penggunaan APD dan APK. Struktur komponen biaya K3nya termasuk biaya khusus K3. Dari hasil perhitungan biaya K3 pada 5 proyek, diperoleh biaya K3 rata-rata sebesar 0.087% atau lebih rendah dari kebijakan beberapa perusahaan BUMN.

---

Since the implementation of the policy of accelerating infrastructure projects, the construction industry has also increased in Indonesia. The construction industry is a dangerous industry that often takes casualties. In recent years there have been many construction accidents in the construction of rental apartments, which have caused moral and material losses, projects that were stopped and projects that were delayed. Lack of separate budgets that are specifically prepared in implementing the Occupational Safety and Health System is one of the causes of the poor implementation of SMK3 in construction projects and create high rates of accidents in the workplace. In Indonesia, although there are several regulations governing the implementation of SMK3, there are no specific regulations that regulate how to prepare a reasonable budget for the implementation of SMK3. The objectives of the study are to identify the work package, method, activities, to identify potensial hazards, risk assessment and to identify the risk controls, to identify the safety objectives and programmes, to identify and to analyze the safety cost components and also to calculate the total of safety cost. This research is used qualitative approach and descriptive analysis. Surveying to the experts and respondents is used to get primary data, and the secodary data for existing safety cost is obtained from the projects with accidental sampling technique. Injury due to gas leal is the highest risk. The risk controls which can do are administrative controls and using PPE and Wor Potective Equipment. The safety cost compoonets is categorized as safety specific cost. The safety cost calculation results from 5 project samples are 0.087% or lower than the policy of some construction state owned company."

"Permasalahan perumahan di perkotaan sudah sangat mendesak. Pertumbuhan penduduk dan arus perpindahan dari pedesaan ke perkotaan yang tidak diimbangi dengan penyediaan perumahan menyebabkan adanya daerah kumuh. Di Provinsi DKI Jakarta, lebih dari 50% rumah tangga belum memiliki tempat tinggal milik sendiri. Selain itu, backlog perumahan tahun 2017 di Provinsi DKI Jakarta yaitu 302.319. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan menyediakan Rumah Susun Sewa untuk masyarakat relokasi dan masyarakat umum berpenghasilan rendah. Akan tetapi, relokasi masyarakat dapat terjadi secara sukarela ataupun terpaksa. Masyarakat relokasi merupakan masyarakat yang terkena program pembangunan untuk kepentingan umum, bencana alam, dan penertiban ruang kota. Saat ini penelitian terkait efektivitas relokasi ke Rumah Susun Sewa sangat terbatas. Di Provinsi DKI Jakarta salah satu permasalahan terkait Rumah Susun Sewa yaitu tingginya tunggakan biaya sewa unit hunian. Dengan mengambil studi kasus Rumah Susun Sewa di Provinsi DKI Jakarta, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan status pemilik unit hunian relokasi dengan umum, yaitu terkait tunggakan sewa unit hunian. Penelitian ini menganalisis data cross section berupa data demografi dan data tunggakan sewa unit hunian Rumah Susun Sewa Tahun 2022. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif dengan regresi Ordinary Least Square (OLS). Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa status unit hunian berpengaruh terhadap tunggakan penghuni, dimana penghuni dengan status relokasi lebih banyak yang menunggak dibandingkan penghuni dengan status umum.

---

Housing problems in urban areas are very critical. The increased population growth in DKI Jakarta and the high migration rate from rural to urban areas cause slums. More than 50% of households in DKI Jakarta have not own any housing property yet. In addition, the housing backlog in DKI Jakarta reached 302.319 in 2017. One way to overcome this issue is to provide a public rental housing program for the relocated and public residents with low income. However, the relocated residents can occur voluntarily or involuntarily. The relocation residents referred to are the residents affected by development programs for the public interest, natural disasters, and controlling urban space. Previous research about the effectiveness of relocating to public rental housings is very limited. The public housings create higher rent overdue in Jakarta. Therefore, this research's objective is to compare the relocated and public residents in terms of rent overdue in DKI Jakarta public housing. This research analyzes demographic data and public housing rent overdue in 2022. The method used in this research is quantitative with Ordinary Least Square (OLS) regression. The analyzed regression shows that rental public housing status influences rent overdue, and residents with the status relocated residents are more prone to pay the rent overdue, compared to the public residents. "

"Terdapat permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Rumah Susun berupa perilaku dominasi yang dilakukan oleh Pelaku Pembangunan (developer). Hal ini terjadi akibat adanya disharmoni dalam peraturan yang ada, pelaku pembangunan seringkali mengumpat di balik multi-tafsir daripada frasa-frasa yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Skripsi ini selanjutnya membahas mengenai bagaimana batasan yang harus diperhatikan oleh pelaku pembangunan (developer) dalam pengelolaan rumah susun, serta membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan kepada para pemilik dan/atau penghuni akibat dominasi pengelolaan rumah susun yang dilakukan oleh pelaku pembangunan. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penilitian normatif yang berarti penelitian ini akan mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang berlaku dan mengikat pada masyarakat atau juga menyangkut kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Atas permasalahan tersebut, penulis menawarkan saran agar pelaku pembangunan dapat mematuhi peraturan terkait untuk meminimalisir terjadinya praktek dominasi pada pengelolaan rumah susun. Selain itu, penulis juga menyarankan agar pihak pemerintah melakukan tindakan tegas kepada pelaku pembangunan yang melakukan kesewenang-wenangan dalam pengelolaan rumah susun untuk melindungi hak-hak dari para pemilik dan/atau penghuni rumah susun.

---

ABSTRACTThere are several problems that arise in the management of condominiums in the form of domination behavior by Developers. This happens due to disharmony in existing regulations, developers often hide behind multi-interpretations rather than the phrases contained in the applicable laws and regulations. This thesis discussed about limitations that must be considered by the Developers in the management of condominiums and the legal protection provided to owners and/or residents of condominiums because of the dominance of the management of condominiums by Developers. The type of research used by the author is normative research, which means that this research will refer to legal norms that apply to the community or also concerning the prevailing habits in society. For these problems, the authors offer suggested that Developers must comply with relevant regulations to minimize the occurrence of dominance practices in the management of condominiums. In addition, the author also suggested that the Government must take firm actions against Developers who commit arbitrary management of condominiums to protect the rights of owners and/or residents of condominiums."

"Penelitian ini berfokus pada pola mobilitas yang dialami penghuni Rusunawa, seperti: tinggal dimana sebelum tinggal di rumah susun sewa, apakah memiliki rencana pindah dari rumah susun sewa atau cenderung menetap, kemana rencana tujuan pindahnya, faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan penghuni rumah susun sewa untuk melakukan mobilitas tempat tinggal ditinjau dari aspek demografi, sosial ekonomi, lokasi, fisik bangunan, pengelolaan serta perbedaan karakteristik antara penghuni yang memiliki rencana pindah dengan yang cenderung menetap. Metode penelitian menggunakan analisis kuantitatif dengan bantuan software statistik SPSS (Statistical Program for Social Science) dengan analisis statistik deskriptif tabulasi silang (crosstabs). Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan dilengkapi dengan analisis kualitatif atas dasar pengamatan lapangan dan hasil wawancara. Analisis dilakukan dengan merujuk pada pendapat para peneliti tentang mobilitas tempat tinggal dan pendapat beberapa peneliti tentang ekonomi perkotaan, serta pengelolaan aset. Dari analisis terhadap data yang terkumpul dan hasil wawancara disimpulkan bahwa: 1) Secara umum, mobilitas penghuni Rumah Susun Sederhana Sewa tidak memiliki pola baik ditinjau dari lokasi daerah asal maupun kecenderungan lokasi tujuan pindah; 2) faktor yang berhubungan dengan keputusan penghuni untuk melakukan mobilitas tempat tinggal, meliputi: status perkawinan, persepsi penghuni tentang hunian sebagai komoditi, ketersediaan fasilitas jalan, harga sewa, keamanan dari tindakan kriminalitas, penanganan terhadap gangguan atau kerusakan unit hunian, dan penanganan terhadap gangguan atau kerusakan benda bersama; 3) perbedaan karakteristik antara penghuni yang cenderung memutuskan pindah dengan yang menetap relatif tidak ada. Perbedaan karakteristik yang menonjol hanya pada persepsi tentang hunian sebagai komoditi. Kendala-kendala yang saya dihadapi adalah: 1) penelitian ini dilakukan di Rusunawa yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan biaya operasional yang masih disubsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Secara tidak langsung kondisi ini berpengaruh pada psikologis penghuni dalam memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian, sehingga informasi yang diperoleh tidak optimal; 2) mengingat nilai-nilai budaya umumnya masih melekat erat dalam masyarakat Indonesia, maka jika penelitian ini dilengkapi dengan variabel faktor budaya, maka hasilnya akan lebih tajam dalam memberikan komplimasi pada kebijakan pembangunan rusunawa di masa mendatang. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka saya menyarankan bahwa sudah saatnya Pemerintah Provinsi Provinsi DKI Jakarta menyediakan perumahan yang bersifat ?transisi? bagi kelompok masyarakat yang berbeda sesuai keterjangkauan, didukung dengan kontrol pengelolaan sesuai aturan yang berlaku. Pengelolaan rumah susun memerlukan mekanisme anggaran yang sesuai dengan kebutuhan misalnya Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional, sehingga diharapkan tidak ada lagi stagnasi pembiayaan yang dapat berdampak pada penurunan nilai fisik Rumah Susun Sederhana Sewa sebagai aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

---

This study is focused on mobility pattern of tenant, such as: their prior resident before living in rental low-income housing, their plans to move or to stay permanently, their destination to move, factors affected their mobility from the point of view of demographical aspect, socio-economy, location, building, management and different characteristics between tenants who have plan to move and who tend to stay permanently. This research use quantitative analysis methods and supported by SPSS (Statistical Program for Social Science) statistical software with crosstabs descriptive statistical analysis. The data is obtained by questionnaire and equipped by qualitative analysis based on field observation and interview result. The analysis is applied by referring to the researchers? opinion about the residential mobility and the researchers? opinion about the urban economy and asset management. Based the analysis to the obtained data and interview result it is concluded that: 1) generally, no have pattern tenants? mobility, based on their original location and their movement tendency location; 2) factors affected to tenants? mobility decisions are marital status, tenant perception about the resident as commodity, road facility, rental price, security toward criminality, handling toward disturbance or damage of flat units, and handling toward disturbance or damage of the public facilities; 3) the different characteristics between tenants who tend to move and the ones who stay permanently on each research location is relatively none. The prominent different characteristic is only on perception about the resident as commodity. The obstacles I have are: 1) this study is observed in rental low-income housing that is managed by Province Government of DKI Jakarta where the operational cost is subsided by Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). This condition eventually affects to tenant phsycologically in giving information needed for the study, hence the obtained information is not optimum; 2) Considering that their cultural values are generally strictly stuck in Indonesian society, so if this study is complemented by variable of cultural factor, then the result would be accurate in giving the complement to the development policy of rental low-income housing in the future. Based on the study I have, I suggest that it is time for the Province Government of DKI Jakarta to provide resident with ?transitional? characteristic for different society according to their affordable, supported by management control according to the regulation prevailed. Furthermore, rental low-income housing management needs budget mecanism appropriate to necessity, for example Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) give flexibility budget managemet to fulfill their operational needs, so the expectation is no more expense stagnation that can impact to the decrease of rental low-income housing?s physical value as asset of the Government Province of DKI Jakarta."