Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan Keuangan Inklusif merupakan suatu kebijakan yang bertujuan agar layanan keuangan dapat dijangkau oleh semua kalangan, khususnya kalangan yang selama ini belum terjamah oleh kegiatan perbankan. Kebijakan keuangan inklusif ini tidak hanya berkaitan dengan memberikan layanan keuangan saja, tetapi juga memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat. Salah satu upaya dari kebijakan keuangan inklusif adalah Branchless Banking (BB) atau Layanan Keuangan Tanpa Kantor. Di Indonesia, layanan keuangan ini disebut dengan LAKU PANDAI (Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif). Dalam melaksanaan kegiatan Branchless Banking, pihak bank sebagai penyedia jasa keuangan melakukan transaksi perbankan tidak lagi secara langsung, melainkan dengan menggunakan pihak ketiga sehingga bank tidak perlu mendirikan kantor cabang agar dapat melayani masyarakat. Pihak ketiga ini dapat berupa agen maupuan operator jaringan telekomunikasi yang tentunya membawa perubahan dalam pertanggungjawaban dalam pelaksanaan transaksi perbankan. Oleh karena itu, dalam hal ini, penulis akan membahas mengenai perlindungan konsumen yang diberikan kepada nasabah serta kebijakan hukum terkait dengan pengawasan dan pencegahan yang diberikan agar kepentingan konsumen dalam Branchless Banking dapat terlindungi.

---

Inclusive Financial Policy is a policy that aims to make financial services accessible to all people, especially those who had been untouched by banking activities. Inclusive financial policy is not only related to the provision of financial services, but also provide financial education to the public. One of the efforts of the inclusive financial policy is Branchless Banking (BB) or Financial Services Without Office. In Indonesia, financial services is called a LAKU PANDAI (Financial Services Without Office in the Financial Framework for Inclusive). In carrying out the activities of the Branchless Banking, the bank as a financial services provider of banking transactions are no longer directly, but by using a third party so that the bank does not need to set up branch offices in order to serve the community. This third party can be an agent or the operator of telecommunications network which would bring about a change in accountability in the execution of banking transactions. Therefore, in this case, the author will discuss about the consumer protection given to customers and legal policies related to surveillance and prevention are given so that the interests of consumers in Branchless Banking can be protected."

"Branchless banking adalah layanan sistem perbankan terbatas yang dilakukan tidak melalui fisik kantor bank, tetapi dengan menggunakan sarana teknologi dan jasa pihak ketiga atau agen. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel task fit, monetary value, connectivity, personal innovativeness, absorptive capacity, perceived usefulness, dan perceived ease of use berpengaruh positif terhadap usage intention Mandiri E-cash. Desain penelitian yang dilakukan adalah konklusif deskriptif dengan metode cross-sectional dan diolah dengan teknik analisis Structural Equation Modelling (SEM). Responden yang diteliti adalah sebanyak 150 orang dengan menggunakan metode pengambilan sampel convenience sampling dan snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel task fit, connectivity, personal innovativeness, absorptive capacity, dan perceived ease of use berpengaruh positif terhadap usage intention. Namun, variabel monetary value berpengaruh negatif dan perceived usefulness tidak berpengaruh terhadap minat untuk menggunakan Mandiri E-cash.

---

Branchless banking is simply employing technology or agent to deliver financial services for the population without the need of conventional bank branches. The purpose of this research is to verify whether the 7 variables; task fit, monetary value, connectivity, personal innovativeness, absorptive capacity, perceived usefulness, perceived ease of use have positive impact toward usage intention of Mandiri E-cash. The conclusive-descriptive research with cross-sectional method is using analysis technique of Structural Equation Modelling (SEM). The collected 150 respondets was selected by convenience sampling and snowball sampling method. The result showed that task fit, connectivity, personal innovativeness, absorptive capacity and perceived ease of use have positive impact. However, monetary value is the opposite by giving negative impact and perceived usefulness has no impact toward usage intention of Mandiri E-cash."

"Perkembangan implementasi M2M (Machine to Machine) memberikan solusi yang mendukung bisnis branchless banking. Salah satu branchless banking saat ini adalah pengembangan jaringan ATM di Indonesia. Kondisi saat ini jaringan ATM menggunakan komunikasi akses VSAT, wireless, dan serat optik. Dengan adanya pilihan koneksi selain akses tersebut, yaitu menggunakan akses jaringan M2M sebagai backup jaringan dengan tujuan meningkatkan availability jaringan khususnya untuk jaringan komunikasi ATM dengan kualitas layanan yang terjamin. Tesis ini menganalisis implementasi bisnis M2M pada branchless banking guna meningkatkan availability dengan target 99.99%. Nilai NPV dan IRR dalam investasi menunjukkan nilai positif. Hasil analisis dari mean availability bahwa akses VSAT sebesar 99.29%, sehingga solusi jaringan backup M2M diajukan sebagai solusi untuk high dan medium transaksi ATM pada akses VSAT.

---

The development M2M (Machine to Machine) implementation that could support branchless banking business. One of branchless banking currently is the development of the ATM network in Indonesia. The current state of the ATM network using the access VSAT, wireless, and fiber optics. With the connection options in addition access to serve it, using the access via M2M network as backup link to availability network improvement, especially for ATM communications network with guaranteed quality of service.

The thesis a research implementation of M2M networks for branchless banking to availability improvement with 99.99% on target. NVP and IRR value is positive in investment this research. The result of mean availability analysis that VSAT access have 99.29%. So, the solustion could be implemented on high and medium transaction of ATM using VSAT access."

"Analisis bisnis dan valuasi pengembangan branchless banking bertujuan untuk menganalisis risiko-risiko yang perlu dimitigasi bank, memilih metode analisis yang tepat serta pengaruh terhadap peningkatan funding dan fee based income. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan kuantitatif-deskriptif, di mana hasil analisis yang diperoleh terdapat 4 jenis risiko signifikan yang mempengaruhi/berdampak pada branchless banking , yaitu (i) Risiko Likuiditas; (ii) Risiko Operasional; (iii) Risiko Reputasi dan (iv) Risiko Kredit. Sementara itu hasil analisis bisnis dan valuasi menggunakan 4 metode analisis yaitu (i) Analisis Break Even Point (BEP); (ii) Analisis Payback Period Method ; (iii) Analisis Discount Cashflow Factor dengan metode Net Present Value dan (iv) Real Option 5 Steps Lattice Model, memberikan hasil analisis bahwa BEP dan Payback Period sekitar 1 tahun 8 bulan (kurang dari 2 tahun sesuai ketentuan Bank), Hasil DCF (NPV) sudah positif pada Tahun Ke-2 serta perhitungan Real Options menunjukkan bahwa bisnis branchless banking layak untuk dijalankan (workable). Pengembangan Branchless Banking berpengaruh terhadap peningkatan funding melalui BSA = Basic Savings Account, dan Fee Based Income dari transaksi jasa yang menggunakan electronic banking devices, yaitu transaksi cek saldo, transfer on line, pembayaran, pembelian, isi ulang pulsa dll. Pengembangan Branchless Banking layak/feasible untuk dikembangkan dan perlu direkomendasikan kepada Manajemen, dan pada tahap awal dikembangkan 18 Agent Branchless Banking sebagai Pilot Project sesuai dengan jumlah Kantor Cabang.

---

Purposes of business analysis and valuation Branchless Banking are for analyzing risks were mitigated by bank, appropriate analysis method and influence for increasing funding and fee based income. Quantitative and descriptive approach was applied for this research method. The result of analysis, there are 4 risks significantly for Branchless Banking, as follows: (i) Liquidity Risk; (ii) Operational Risk; (iii) Reputation Risk; (iv) Credit Risk and Analysis method for business analysis and valuation are used BEP/Break Even Point; Payback Period Method, Discount Cashflow Factor (NPV) and Real Optios 5 Lattice Model. The result for BEP and Payback Period Analysis got 1 year and 8 months less than bank policy, positive cashflow less than 2 years for discount cashflow factors analysis and result of Real Options 5 Lattice Model shown this business is workable. According the result of business analysis and valuation for branchless banking impact to increase funding (BSA = basic savings accounts) and fee based income (bank transactions throught electronic banking devices like as Internet Banking, Mobile Banking and EDC (electronic data capture). The feasibility study of branchless banking is feasible and workable to develop and propose recommendations to management, the first step for pilot project to develop 18 agent of branchless banking will be set up by branch. Every branchess will recruit 1 agent which now the number of branches offices are 18 branches."

"Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kecukupan perlindungan hukum yang diberikan bagi nasabah branchless banking di Indonesia. Dengan keberadaan branchless banking, nasabah bank konvensional dapat mengakses layanan bank melalui agen dalam bentuk kantor pos, minimarket, atau individu yang memiliki badan usaha. Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 19/POJK.03/2014 tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif telah memberikan landasan untuk operasi branchless banking di Indonesia melalui agen individu. Dengan membandingkan peraturan sekaligus operasi branchless banking di tiga negara lain yakni Kenya, Brazil dan India, telah ditemukan bahwa perlindungan hukum yang diberikan untuk nasabah branchless banking di Indonesia saat ini kurang harmonis dan bisa lebih spesifik dan terperinci.

---

This research aims to assess the adequacy of the legal protection given to customers of branchless banking operation in Indonesia. With the existence of branchless banking operation, customers of conventional banks can access the services of a bank through agents in the form of post offices, minimarkets, or even individuals owning a business entity. Bank Indonesia Regulation No. 16/8/PBI/2014 on Electronic Money and Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 19/POJK.03/2014 concerning Financial Service Without Office in the Framework of Financial Inclusion have provided the basis of branchless banking operation through the use of individual agents. With comparison to regulations as well as operations of branchless banking in three other countries including Kenya, Brazil, and India, it is found that the legal protection given to customers of branchless banking in Indonesia currently lacks synchronization and could be more specific and detailed."

"Masyarakat sering memanfaatkan jasa perbankan maka banyak hubungan yang terjadi antara masyarakat dan bank dengan perjanjian tertulis atau tidak tertulis. Namun nasabah atau calon nasabah tidak selalu memperhatikan klausula di dalam perjanjian tersebut telah ditetapkan terlebih dahulu oleh Bank. UUPK telah mengatur larangan penggunaan klausula tertentu di dalam perjanjian nasabah dan bank, tapi dalam prakteknya terdapat Bank yang mencantumkan klausula baku seperti melepas tanggungjawab atas kerugian yang dialami nasabah saat sedang atau setelah memanfaatkan jasa perbankan. Bank tidak bisa berlindung dengan perjanjian baku yang telah dibuat sebelumnya apabila klausula perjanjian tersebut mencantumkan hal-hal yang dilarang untuk dicantumkan oleh UUPK.

---

People often using banking services, therefore lots of relations happen between individuals and banks, either in the form of written agreement or unwritten consent. However, customers or prospects are not always aware of the contents in the agreement whereas the clauses has already been provisioned by the bank. UUPK prohibits the usage of such particular clause in the mentioned above agreement, in common practice, there are banks that include prohibited clauses. One of the clause that is prohibited by UUPK to be included in the bank-customer agreement is "bank is not responsible for customer's loss while and/or after using the bank's services". In fact, Bank that cause loss to customers has to be responsible for customer's loss and can not protect itself using the standard clauses that has been made before by the bank, if such clauses are prohibited by UUPK to be included in the bank-customers agreement."

"Branchless Banking merupakan suatu konsep upaya pemberian jasa atau layanan perbankan, yang dilakukan tanpa melalui kantor bank namun menggunakan sarana teknologi dan/atau agen. Berbeda dengan negara-negara lain seperti Brazil dan Pakistan, Indonesia mewujudkan kegiatan Branchless Banking ini dalam dua bentuk, yaitu Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai. Dalam kegiatan ini, perlindungan bank dan nasabah juga menjadi isu yang penting, mengingat adanya risiko-risko bagi bank dan nasabah. Untuk itu, skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum kepada pihak bank dan nasabah dalam kegiatan Branchless Banking di Bank X, serta perbandingan pengaturannya antara Indonesia, Brazil dan Pakistan. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif.Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa terdapat perbedaan dari segi fungsi layanan antara Layanan Keuangan Digital dengan Laku Pandai, di mana Layanan Keuangan Digital berfungsi sebagai sistem pembayaran, dan Laku Pandai berfungsi sebagai intermediasi keuangan. Dalam hal perbedaan dengan Brazil dan Pakistan, perbedaan sistem perbankan dan landasan hukum menyebabkan perbedaan operasional Branchless Banking. Hasil penelitian ini juga menemukan dalam hal upaya Bank X untuk melindungi dirinya dari risiko dalam kegiatan Branchless Banking, Bank X menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraannya, antara lain: Manajemen Risiko dalam penggunaan Agen, kebijakan Anti Pencucian Uang, Manajemen Risiko dalam pengunaan Teknologi Informasi, serta pengawasan dan pelaporan. Sementara upaya Bank X untuk melindungi nasabahnya, Bank X menerapkan beberapa aspek, antara lain: kebijakan perlindungan konsumen, keterbukaan infomasi dan edukasi nasabah, penyelesaian pengaduan nasabah dan keamanan dalam transaksi secara elektronik.

---

Branchless Banking is a concept of delivering banking services, not by conventional branch office but through the usage of technology and/or third party agents. Unlike in other countries like Brazil and Pakistan, Indonesia has actualized its branchless banking activities in two forms, which are Digital Financial Service and Laku Pandai. In this activity, bank and customer protections is a key issue, regarding to the risks exposed to banks and customers. Therefore, this thesis discusses the legal protection to banks and consumers in the Branchless Banking activities of Bank X, and the regulation comparison between Indonesia, Brazil and Pakistan. The research type of this thesis is literature research, hence the typology of this research is descriptive.The results of this research shows that there are functional differences between the Digital Financial Service and Laku Pandai, whereas the Digital Financial Service functions as a payment system, while the Laku Pandai functions as a financial intermediary. Regarding to the difference with Brazil and Pakistan, financial system and legal basis difference results in the operational difference of Branchless Banking. The results also show that in the effort of Bank X to protect itself from Branchless Banking risks, Bank X implements the prudential principles on its operations, which includes: agent usage risk management, anti-money laundering policy, information and technology risk management, and also surveillance and reporting. Meanwhile, in the effort of Bank X to protect its customers, Bank X implements several aspects, including: consumer protection policy, information disclosure and consumer education, complain handling, and also electronic transaction security."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah pengguna layanan internet banking sebagai salah satu terobosan bagi dunia perbankan. Di sisi lain, penyelenggaraan layanan internet banking tidak terlepas dari berbagai resiko yang pada akhirnya dapat merugikan nasabah pengguna selaku pihak yang lemah. Perlindungan nasabah menjadi hal yang penting demi terciptanya hubungan antara bank dan nasabah yang sehat. Dalam hal ini, dibutuhkan pengaturan dan pengawasan yang ketat atas penyelenggaraan layanan internet banking, terutama yang terkait dengan perlindungan nasabah penggunanya. Pengaturan tersebut terwujud baik dalam bentuk perjanjian layanan internet banking antara bank dan nasabah maupun dalam bentuk berbagai peraturan yang secara tidak langsung mengatur mengenai internet banking terbitan pemerintah, sedangkan pengawasan dilakukan secara sinergis oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Selanjutnya, penulis menganalisis sejauh mana penerapan peraturan-peraturan tersebut pada sebuah kasus pembobolan rekening seorang nasabah pengguna layanan internet banking.Berdasarkan hasil analisis penulis, bank belum menerapkan perlindungan nasabah secara maksimal. Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan atau Bank Indonesia diharapkan segera mengeluarkan peraturan yang mengatur mengenai internet banking secara spesifik demi semakin terwujudnaya kepastian hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji aspek perlindungan nasabah pengguna layanan internet banking berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menganalisis penerapannya pada kasus. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif.

---

This thesis analyzes the legal protection for users of internet banking services as one of the breakthroughts for the banking world. On the other hand, the implementation of internet banking services can not be separated from various risks that ultimately can harm the user rsquo s customers as the weak party. Customer protection is important in order to create a healthy relationship between banks and customers. In this case, strict regulation and supervision of internet banking services, especially those that are related to the protection of it rsquo s customers, are needed. The regulations are realized both in the form of internet banking service agreements between banks and customers as well as in the form regulations that indirectly regulate internet banking publications, while supervision is conducted synergistically by Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia.

Furthermore, the authors analyzed the extent to which the application of these regulations in a case of account breaking of a customer using internet banking services. Based on the analysis, the bank has not implemented the customer protection throughoutly. On the other hand, Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia are expected to immediately issue regulations governing internet banking specifically for the realization of legal certainity. The purpose of this study is to examine the customer protection aspects of the internet banking service users based on applicable laws and regulations and analyze their application to the case. In this thesis, the authors use the normative juridical research method."

"Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan wilayah yang diberikan keistimewaan oleh Undang-Undang untuk dapat menerapkan hukum setempat berdasarkan syariat Islam. Aceh dapat mengeluarkan aturan Qanun yang mengatur dalam berbagai aspek baik dari segi sosial, politik dan ekonomi. Pada tahun 2018 Aceh mengeluarkan Peraturan Daerah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga jasa keuangan syariah, yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap produk, jasa dan transaksi keuangan di Provinsi Aceh wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip Syariah. Permasalahan pada tesis ini dibagi menjadi 2 (dua) hal yaitu bagaimanakah perlindungan terhadap hak memilih nasabah perbankan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pasca penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah dan bagaimanakah penyelesaian sengketa terhadap pelanggaran hak-hak konsumen oleh Perbankan Syariah. Metode yang digunakan penulis adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif dengan menguji permasalahan dengan aturan hukum yang berlaku dan literatur terkait serta dilengkapi dengan keterangan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Kesimpulan yang dapat diberikan adalah perlindungan terhadap hak memilih nasabah perbankan di Provinsi Aceh dapat dilaksanakan secara cukup baik oleh regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bersama stake holder terkait yang memberikan perlindungan secara preventif dan juga represif. Nasabah diberikan pilihan untuk tetap dapat menjadi nasabah perbankan konvensional dengan migrasi akun kepada Provinsi terdekat yaitu Sumatera Utara selanjutnya nasabah akan dilayani dengan layanan internet dan mobile banking. Lalu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dalam menyelesaikan sengketa konsumen khususnya dalam sektor jasa keuangan telah diakomodir oleh OJK yang membentuk sebuah lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan (LAPS SJK). OJK juga dapat untuk memberikan sanksi serta memerintahkan ganti kerugian untuk konsumen pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang melanggar ketentuan Market Conduct khususnya dalam hal ini bank yang akan melakukan konversi prinsip terhadap produk/layanan di Provinsi Aceh. Sebagai saran yang dapat diberikan OJK bersama Pemerintah dapat memberikan ketentuan khusus untuk memberikan layanan perbankan konvensional khusus untuk masyarakat non muslim di Aceh.

---

Nanggroe Aceh Darussalam province is a territory that is given the privilege by law to be able to apply local laws based on Islamic sharia. Aceh can issue Qanun rules that regulate in various aspects both in terms of social, political and economic. In 2018 Aceh issued Qanun Regional Regulation No. 11 of 2018 on Islamic financial services institutions, which basically stipulates that every product, service and financial transaction in Aceh Province must be implemented based on Sharia principles. The problem in this thesis is divided into 2 (two) things, namely how to protect the right to choose banking customers in Nanggroe Aceh Darussalam Province after the implementation of Qanun Number 11 of 2018 on Islamic Financial Institutions and how to resolve disputes against violations of consumer rights by Islamic Banking. The method used by the author is a method of juridical-normative legal research by testing problems with the applicable rule of law and related literature and equipped with information of parties related to this research. The conclusion that can be given is that the protection of the right to choose banking customers in Aceh Province can be implemented quite well by the Financial Services Authority (OJK) regulator, along with related stake holders who provide protection preventively and also repressively. Customers are given the option to still be able to become conventional banking customers with account migration to the nearest province of North Sumatra, and customers will be served with internet and mobile banking services. Then the dispute resolution implemented in resolving consumer disputes, especially in the financial services sector, has been accommodated by OJK which formed an alternative financial services sector dispute resolution agency (LAPS SJK). OJK can also sanction and order compensation for consumers to Financial Services Business Actors who violate the provisions of Market Conduct, especially in this case banks that will convert principles to products / services in Aceh Province. As advice that can be given by OJK with the Government can provide special provisions to provide conventional banking services specifically for non-Muslim communities in Aceh."

"Perkembangan teknologi informasi dan teknologi komunikasi menimbulkan pengaruh yang sangat besar bagi kemajuan model transaksi perdagangan pada umumnya dan transaksi perbankan pada khususnya. Transaksi perbankan secara elektronik memiliki dua macaw mekanisme yaitu melalui jaringan internal banking dan mobile banking. Kedua sistem tersebut pads prinsipnya memiliki mekanisme kerja yang sama dimana finalitas semua transaksi dilakukan secara elektronis clan komputerisasi. Namun demikian, dalam kondisi tertentu tidak dapat dihindarkan dad munculnya resiko-resiko tertentu bagi para pengguna mobile banking.Konsumen pengguna mobile banking lebih berada pads posisi yang tidak menguntungkan secara teknis prosedural baik secara mekanismenya maupun segi perlindungan hukumnya. Kelemahan konsumen mobile banking diakibatkan oleh sifat transaksi on-line yang masih memerlukan pengaturan-pengaturan khusus, yang nantinya hal ini diharapkan dapat lebih melindungi konsumen pengguna mobile banking. Selama ini kekuatan alat bukti elektronik dan ketiadaan cetak bukti transaksi menjadi perrnasalahan yang krusial bagi pemerintah dan aparat penegak hukum terkait dalam rangka menjamin kepastian hukum di masa mendatang. Ketentuan-ketentuan hukum positif yang sudah berlaku di masyarakat ternyata belum mampu mengimbangi kemajuan teknologi serfs belum mampu mengakomodir hak-hak konsumen yang seringkali dilanggar clan tidak dipenuhi oleh pihak perbankan. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih memiliki kemampuan terbatas untuk melindungi hak-hak konsumen pengguna mobile banking secara komprehensif. Acuan terhadap UU lain seperti UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 23 Tabun 1999 beserta ketentuan-ketentuan teknis Bank Indonesia belum mampu menjawab secara maksimal terhadap kendala pengelolaan hak-hak pengguna mobile banking secara maksimal.Kesemuanya masih bertaraf sebagai peraturan perundang-undangan yang memayungi kegiatan-kegiatan jasa perbankan spesifik tersebut. RUU Informasi Teknologi Elektronik dan praktek pengaturan penggunaan mobile banking di negara lain dijadikan sebagai kerangka pemikiran yang diharapkan bisa diadopsi di Indonesia dengan beberapa penyesuaian struktur, budaya hukum dan masyarakat. Sinergi antara UU No. 8 Tabun 1999 dengan UU teknis lainnya diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah hak-hak konsumen pengguna mobile banking."