Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Peralihan kekayaan yayasan berupa tanah, dengan melakukan jual beli aset yayasan yang memiliki sertipikat hak Pakai dengan nomor 82/ Cilandak Barat atas nama Departemen Kesehatan menimbulkan beberapa permasalahan hukum. Dalam hal ini Yayasan dapat melakukan peralihan hak atas tanah yang merupakan asset/ kekayaan yayasan dengan berdasarkan Undang-undang Nomor: 16 Tahun2001 juncto Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 dan memenuhi syarat jual beli yaitu syarat materiil dan formil, apabila tidak memenuhi syarat tersebut, maka Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang telah dibuat menjadi batal demi hukum Dan PT. Graha Nusa Utama dapat melakukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 317/Pid.B/2013/PN.Jkt.Sel ke pengadilan yang lebih tinggi. Sehingga kesimpulan dan saran yang dapat diambil dari analisis adalah bahwa peralihan hak atas tanah dengan cara jual beli harus memenuhisyarat materiil dan formil.;The transition of foundation’s wealth in the form of land, by doing the purchase and selling of foundation’s assets which have the right of use certificate with the number of 82/Cilandak Barat on behalf of the Department of Health raises several legal issues. In this case the foundation can make the transition of land rightwhich is an asset/wealth of the foundation on the basis of Act No. 16 year 2001 in conjunction with Act No. 28 year 2004 and have eligible purchase and sell requisite in terms of material and formal, if it fails to qualify, the Sale and Purchase Agreement which has been made will be void and PT. Graha Nusa Utama can make an appeal against the decision of the South Jakarta District Court No. 317/Pid.B /2013/PN.JKT.SEL to a higher court. So that the conclusions andrecommendations can be drawn from this analysis is that the transfer of rights over land by way of purchase and sell shall have the eligible material and formal requisite., The transition of foundation’s wealth in the form of land, by doing the purchaseand selling of foundation’s assets which have the right of use certificate with thenumber of 82/Cilandak Barat on behalf of the Department of Health raises severallegal issues. In this case the foundation can make the transition of land rightwhich is an asset/wealth of the foundation on the basis of Act No. 16 year 2001 inconjunction with Act No. 28 year 2004 and have eligible purchase and sellrequisite in terms of material and formal, if it fails to qualify, the Sale andPurchase Agreement which has been made will be void and PT. Graha NusaUtama can make an appeal against the decision of the South Jakarta District CourtNo. 317/Pid.B /2013/PN.JKT.SEL to a higher court. So that the conclusions andrecommendations can be drawn from this analysis is that the transfer of rightsover land by way of purchase and sell shall have the eligible material and formalrequisite.]"

"Skripsi ini membahas mengenai keabsahan peralihan aset atau kekayaan Yayasan dikarenakan bubarnya suatu Yayasan akibat tidak menyesuaikan diri dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang mewajibkan suatu Yayasan untuk mendaftarkan diri serta mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan statusnya sebagai Badan Hukum di Republik Indonesia sehingga segala perbuatan hukumnya dianggap sah berdasarkan undang-undang.Skripsi ini mengambil contoh peralihan aset dari Yayasan X kepada Yayasan Y, dimana status badan hukum Yayasan X menimbulkan permasalahan badan hukum dari yayasan, yang mana hal tersebut menimbulkan ketidak jelasan peralihan aset yang terjadi antara Yayasan X dengan Yayasan Y yang berakibat pada tidak jelasnya alas hak dari aset yang dialihkan.Dari penelitian ditemukan bahwa dari Yayasan yang tidak memenuhi legalitas pendirian akan kehilangan statusnya sebagai Yayasan, sehingga peralihan aset dari Yayasan X kepada Yayasan Y tidak bisa dilakukan dengan mendasarkan kepada Undang-Undang No 16 Tahun 2001 juncto Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang yayasan. Dengan demikian alas hak dari aset yang dialihkan menjadi batal demi hukum.In this Mini Thesis, we discused abaut the validity of the transfer of assets or property due to the dissolution of the foundation who is not adjusting to Law No. 16 Year 2001 juncto No. 28 Year 2004 who required a foundation to enroll and obtain approval from the minister of justice and human rights for its status as a legal entity in Republic of Indonesia, so all legal actions deemed valid under the law.

This thesis take sample the transferring of assets between the foundation x and foundation y, where the status of foundation x?s legal entity has raised a question on its validity, which then leads to the obscurity of the transfer of assets which occurs between x by y foundation foundation which results in the lack of clarity the legal right of assets.

The finding of this reasearch shows that the foundation that does not meet the legality of establishment will lose its status as a foundation, hence the transfer assets from foundationx to foundation to y, can not be done based on the law no 16 2001 juncto the act of no. 28 years 2004 regarding the foundation. Therefore the legal right of assets will be void for the sake of law."

"Eksistensi Yayasan di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Setelah berlakunya Undang-undang tersebut perlu diadakannya suatu penyesuaian terhadap anggaran dasar yayasan. Rumusan permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis ini tentang keabsahan dari pembentukan Organ Pengurus Yayasan berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat yayasan yang belum disesuaikan dengan Undang-undang Yayasan, dan tanggung  jawab notaris terhadap pembuatan akta pernyataan keputusan rapat tersebut, serta peralihan aset yayasan yang dilakukan oleh organ pengurus yang dibentuk secara melawan hukum. Bentuk dari penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan tipologi deskriptif analitis, serta metode analisis berupa metode kualitatif. Simpulan dari penelitian ini adalah, (1) Keabsahan organ pengurus yang dibentuk berdasarkan akta pernyataan keputusan rapat yang Anggaran Dasar Yayasanya belum melakukan penyesuaian menjadikan pembentukan kepengurusan tersebut adalah tidak sah, (2) Notaris bertanggung jawab secara perdata, serta (3) peralihan aset oleh organ pengurus yang dibentuk secara melawan hukum tanpa adanya persetujuan dari Pembina adalah tidak sah. Dengan demikian, penulis menyarankan bagi Notaris untuk memahami ketentuan perundang-undangan yang berlaku, apabila ada yang bertentangan maka sudah seharusnya akta terkait tidak dibuat oleh Notaris.

---

The existence of foundations in Indonesia is based on Law Number 16 of 2001 concerning Foundation jo. Law Number 28 of 2004 concerning Amendment to Law Number 16 of 2001 concerning Foundations. After the enactment of the Act it is necessary to make an adjustment to the articles of association of the foundation. The problem formulation are discussed in the writing of this thesis concerning the validity of the formation of Organs of the Foundation Management is based on the deed of the decision of the foundation meeting which has not been adjusted to the Law of the Foundation, and the responsibility of the notary public to make the deed of meeting statement, as well as the transfer of the assets of the foundation carried out by the board of management who were formed against the law. The form of this research is normative juridical research, using descriptive analytical typology, as well as analytical methods in the form of qualitative methods. The conclusions of this research are, (1) the validity of the board of management formed based on the deed of meeting statement whose Articles of Association have not made adjustments to make the formation of the management invalid, (2) the notary is responsible for civil liability, and (3) the transfer of assets by the board of management illegally formed without the consent of the Trustee is illegal. Thus, the author suggests that the Notary Public understands the provisions of the applicable legislation, if there is a conflict, then the related deed should not be made by a Notary."

"Perjanjian perkawinan merupakan suatu persetujuan yang dibuat oleh calon suami-isteri untuk mengatur akibat-akibat yang timbul terhadap harta kekayaan perkawinan mereka. Di dalam ketentuan Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembuatan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan. Perkembangan yang terjadi di masyarakat, beberapa perjanjian perkawinan pembuatannya dilakukan oleh pasangan suami-isteri sesudah perkawinan dilangsungkan dengan cara mengajukan mengajukan permohonan penetapan pemisahan harta ke Pengadilan Negeri. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif, dimana Penulis dalam meneliti mengacu pada aturan-aturan yang ada untuk kemudian menjawab permasalahan yang timbul secara deskriptif. Melalui penelitian ini Penulis menemukan jawaban bahwa pembuatan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum atau pada saat dilangsungkannya perkawinan dan dalam hal pengajuan permohonan pemisahan maka unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata harus terpenuhi terlebih dahulu.

---

Prenuptial agreement is an agreement that was made by the prospective husband and wife to manage the problems that arise related to the possession of property or assets of their marriage. In the provisions of Article 147 of the Indonesian Civil Code and Article 29 of Law No. 1 of 1974 on Marriage, making the prenuptial agreement can only be done prior to or at the time of the marriage. Developments in society, making prenuptial agreements made by the couple after the marriage took place by filing apply for the establishment of the separation of property or assets to the District Court. This study was conducted with normative juridical approach, which the author in researching refers to the rules that are answer the problems that arise later descriptively. Through this study the author found an answer that the prenuptial agreement making only can be done before or at the time of the marriage and in the case of application for separation of property, the elements contained in Article 186 Indonesian Civil Code should be fulfilled first."

"Perlindungan hukum atas aset tetap BUMN merupakan suatu hal yang penting bagi BUMN, Perlindungan hukum tersebut sangat dipengaruhi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013, maka terhadap aset tetap BUMN akan berlaku ketentuan-ketentuan yang juga berlaku bagi aset Negara lainnya. Namun demikian, dalam praktiknya hakim masih kesulitan untuk memahami penerapan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013. Kondisi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 merupakan kondisi yang unik bagi BUMN, mengingat kedepannya BUMN disatu sisi akan mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap intervensi pemerintah, ketika mengalami sebuah permasalahan terkait aset tetapnya, yaitu BUMN akan cenderung mengharapkan adanya campur tangan pemerintah sebagai penyelamat dengan menerapkan peraturan perundang-undangan di bidang publik dalam rangka perlindungan atas aset tetap BUMN. Namun di sisi lain BUMN juga dituntut untuk mandiri, hal ini sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, terkait dengan tugas Direksi sebagai pihak yang mengelola kekayaan perseroan untuk mencapai maksud dan tujuan perseroan dengan penuh itikad baik dan penuh tanggung jawab, dimana hal tersebut dilakukan hanya semata-mata untuk kepentingan perseroan.

---

The legal protection of fixed assets of State Owned Enterprises (SOE) is an important thing for the SOE, legal protection is highly influenced by the Constitutional Court Decision No. 62 / PUU-X / 2013. With the Constitutional Court Decision No. 62 / PUU-XI / 2013, the regulations about SOE fixed assets will follow the regulations of State assets. However, in practice, judges still difficult to understand the application of the Constitutional Court Decision No. 62/PUU-X/2013. Condition after the Constitutional Court Decision No. 62/PUU-X/2013 is a unique situation for SOE, whereas SOE on one side will have a high level of dependency on government intervention, when experiencing a problem related to its fixed asset (the companies will tend to expect their government interference as a savior by implementing public legislation in order to protect its fixed assets of SOEs). But on the other side, the SOEs are also required to be independent, it is as stated in the provisions of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company, related to the duties of Directors as those who manage the wealth of the company to achieve the aims and objectives of the company with full good faith and full responsibility, where it is done solely for the benefit of the company."

"Skripsi ini menguraikan hasil penelitian mengenai penatausahaan aset tetap yang dimiliki oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta. Di dalam Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdapat aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN ini penatausahaan aset dapat dilakukan. Aset-aset yang dimiliki Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta dapat dicatat dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta sudah melaksanakan pencatatan aset tetap di dalam aplikasi SIMAK-BMN tetapi belum dicatat dengan baik dan belum sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sehingga belum dapat dilakukan penghapusan terhadap aset tetap yang tidak layak pakai lagi.

---

This is a qualitative research with descriptive design, looking at the administration of fixed assets owned by DKI Jakarta Regional Office of National Land Agency. Reffering to the Central Government Accounting System (SAPP), governmental fixed asset is to be managed in to the Management Information System & Public Good Accounting (SIMAK BMN). The research concludes that DKI Jakarta Regional Office of National Land Authority (BPN) has used SIMAK BMN in its fixed asset administration, yet the technique has not been applied optimally such that the accounting report of fixed assets may not completely reflect real situation, for example unuseable or damaged fixed assets are still not eliminated."

"Laporan magang ini menjelaskan tentang perlakuan akuntansi dan prosedur audit atas aset biologis pada PT AAG. Prosedur audit dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh keyakinan bahwa aset biologis pada PT AAG sudah disajikan secara wajar. Auditor merancang prosedur audit terhadap aset biologis yang sesuai dengan standar audit yang berlaku di Indonesia, yaitu sesuai dengan PSAK 16 dan standar audit yang berlaku di Internasional yaitu IAS 41. Kesimpulan yang diperoleh dari hasil audit adalah aset biologis pada PT AAG telah disajikan secara wajar.

---

This report describes the accounting and auditing procedures of biological assets at PT AAG. Audit procedures have carried out in order to gain the confidence that the biological assets at PT AAG has been presented fairly. The auditor designs the audit procedures to biological assets in accordance with auditing standards applicable in Indonesia, namely in accordance with PSAK 16 and the auditing standards applicable Internationally namely IAS 41. Conclusion of the audit results is the biological asset at PT AAG has been presented fairly. "

"Weak policy measures and improper monitoring of the flows and consumption of short-term external funds during the boom period (especially in early and mid 1990's) had been substantial in contributing to the country's currency and economic crisis in mid 1997. Private capital outflows in the form of capital flight had aggravated the intensity of the recent economic crisis as it drained the capital out at the time when it was most needed. Capital flight is estimated using an indirect measure (originally used by World bank, 1985) which involves a residual of some other variables. Accordingly, capital flight is calculated as the identified acquisitions of external assets except official reserves, plus recorded errors and ornissions. An econometric analysis was conducted to determine factors affecting capital flight from Indonesia. Using Augmented DickeyFuller and Phillip-Perron tests of unit root, it was found that ail variables except FDI, uncertainty and interest rate differentials are nonstationary. The Johansen's approach was used to test co-integration in multivariate system that involved long run and short run estimations. The results show that exchange rate depreciation, increase in external debt, GDP, FDI and inflation are important determ~inants of capital flight from Indonesia. Policy measures to prevent future capital flight problem should incorporate the impact and interdependence of various macroeconomic variables. Balanced policy measures based on both fiscal and monetary policies are important in order to maintain or strengthen the confidence of the public. It is important to carefully monitor the flows and consumption of external funds especially during the time of prosperity."

"Skripsi ini membahas mengenai penatausahaan aset tetap yang dikelola oleh Satuan Kerja PPPTMGB "LEMIGAS" dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), yang bertujuan agar laporan barang yang dihasilkan dapat tersaji dengan baik. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satuan Kerja PPPTMGB "LEMIGAS" selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) sudah melaksanakan penatausahaan aset tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, masih ada permasalahan yang dihadapi, seperti belum semua aset atas tanah memiliki sertifikat sehingga perlunya adanya tindak lanjut terhadap kepemilikan BMN tersebut.

---

This study discusses the administration of Fixed Assets managed by PPPTMGB "LEMIGAS" using the application of The State Property's Accounting and Management Information System (known as SIMAK BMN), which aims to make the property statement can be presented properly. The research is in form of qualitative research by descriptive design. The result of the research shows that PPPTMGB "LEMIGAS", has conducted the administration of fixed assets in accordance with laws and regulations. However, there are still problems to face, such as not all of the assets of Land have a certificate, so that the need for followup to the management of PPTMGB "LEMIGAS"."

"Petani di kabupaten Gunungkidul sebagian besar termasuk dalam golongan petani miskin. Keterbatasan sumber daya menjadikan mereka sulit berkembang. Salah satu masalah yang mereka hadapi adalah permodalan untuk usaha dan kebutuhan sehari-hari. Untuk mencukupi kebutuhan ini mereka seringkali berhutang kepada rentenir. Hal ini terjadi salah satunya karena ketiadaan aset yang bisa mereka pergunakan untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kelayakan aset biologi berupa pohon jati agar dapat diterima sebagai agunan dalam pembiayaan syariah. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan alternatif pengembangan inklusi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori inklusi keuangan dan metode apraisal aset biologi dengan formula IRR dan NPV. Dari perhitungan IRR dan NPV didapatkan hasil bahwa aset biologi berupa pohon jati (Tectona grandis) bisa menjadi alternatif dalam upaya mengembangkan inklusi keuangan syariah di kabupaten Gunungkidul. Selain itu pohon jati juga layak untuk dijadikan agunan bagi petani dalam mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pohon jati bisa dikembangkan dalam skema pembiayaan syariah berupa rahn dan mudarabah. Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan inklusi keuangan syariah, dimana hingga saat ini lembaga keuangan syariah belum memasukkan potensi aset biologi, terutama pohon jati sebagai bagian dari aset yang bisa diterima dalam pembiayaan lembaga keuangan syariah.

---

Farmers in the Gunungkidul Regency are mostly categorized as impoverished. Resource constraints make it challenging for them to progress. One of the problems they face is the lack of capital for their businesses and daily needs. To meet these needs, they often resort to borrowing from loan sharks. This occurs partly due to the absence of assets they can use to access financing from Sharia-compliant financial institutions. This research aimed to assess the feasibility of biological assets, particularly teak trees (Tectona grandis), to be accepted as collateral in Sharia-compliant financing. Additionally, this study aimed to provide an alternative for developing Sharia-compliant financial inclusion in Indonesia. The research employed financial inclusion theory and biological asset appraisal methods using the IRR and NPV formulas. The IRR and NPV calculations revealed that biological assets, such as teak trees, can serve as an alternative for promoting Sharia-compliant financial inclusion in the Gunungkidul regency. Moreover, teak trees are suitable collateral for farmers seeking financing from Sharia-compliant financial institutions. The research results indicated that teak trees can be incorporated into Sharia-compliant financing schemes, such as Rahn and Mudarabah. This study is expected to enhance Sharia-compliant financial inclusion, as, until now, Sharia-compliant financial institutions have not included the potential of biological assets, particularly teak trees, as acceptable collateral in their financing practices."