Petani di kabupaten Gunungkidul sebagian besar termasuk dalam golongan petani miskin. Keterbatasan sumber daya menjadikan mereka sulit berkembang. Salah satu masalah yang mereka hadapi adalah permodalan untuk usaha dan kebutuhan sehari-hari. Untuk mencukupi kebutuhan ini mereka seringkali berhutang kepada rentenir. Hal ini terjadi salah satunya karena ketiadaan aset yang bisa mereka pergunakan untuk mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kelayakan aset biologi berupa pohon jati agar dapat diterima sebagai agunan dalam pembiayaan syariah. Di samping itu, penelitian ini juga bertujuan memberikan alternatif pengembangan inklusi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori inklusi keuangan dan metode apraisal aset biologi dengan formula IRR dan NPV. Dari perhitungan IRR dan NPV didapatkan hasil bahwa aset biologi berupa pohon jati (Tectona grandis) bisa menjadi alternatif dalam upaya mengembangkan inklusi keuangan syariah di kabupaten Gunungkidul. Selain itu pohon jati juga layak untuk dijadikan agunan bagi petani dalam mengajukan pembiayaan kepada lembaga keuangan syariah. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pohon jati bisa dikembangkan dalam skema pembiayaan syariah berupa rahn dan mudarabah. Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan inklusi keuangan syariah, dimana hingga saat ini lembaga keuangan syariah belum memasukkan potensi aset biologi, terutama pohon jati sebagai bagian dari aset yang bisa diterima dalam pembiayaan lembaga keuangan syariah.

---

Farmers in the Gunungkidul Regency are mostly categorized as impoverished. Resource constraints make it challenging for them to progress. One of the problems they face is the lack of capital for their businesses and daily needs. To meet these needs, they often resort to borrowing from loan sharks. This occurs partly due to the absence of assets they can use to access financing from Sharia-compliant financial institutions. This research aimed to assess the feasibility of biological assets, particularly teak trees (Tectona grandis), to be accepted as collateral in Sharia-compliant financing. Additionally, this study aimed to provide an alternative for developing Sharia-compliant financial inclusion in Indonesia. The research employed financial inclusion theory and biological asset appraisal methods using the IRR and NPV formulas. The IRR and NPV calculations revealed that biological assets, such as teak trees, can serve as an alternative for promoting Sharia-compliant financial inclusion in the Gunungkidul regency. Moreover, teak trees are suitable collateral for farmers seeking financing from Sharia-compliant financial institutions. The research results indicated that teak trees can be incorporated into Sharia-compliant financing schemes, such as Rahn and Mudarabah. This study is expected to enhance Sharia-compliant financial inclusion, as, until now, Sharia-compliant financial institutions have not included the potential of biological assets, particularly teak trees, as acceptable collateral in their financing practices.