Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas studi kasus permohonan kepailitan PT. Mandala Airlines yang diajukan secara sukarela. Pembahasan terhadap PUTUSAN NOMOR 48/PDT.SUS.PAILIT /2014/PN.NIAGA.JKT.PST) meliputi beberapa aspek hukum terkait perlindungan terhadap para pemegang saham PT. Mandala Airlines diantaranya aspek hukum kepailitan dan aspek hukum perusahaan. Pada kasus perkara kepailitan P.T Mandala Airlines menjadi menarik untuk dibahas mengingat justru pada saat proses kepailitan berlangsung, para pemegang saham yang notabenenya justru mayoritas malah tampil menjadi pemohon keberatan dalam proses tersebut. Pada akhirnya, putusan kepailitan tetap dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini, sekalipun asas kelangsungan usaha yang dikedepankan oleh pemohon keberatan telah dikedepankan. Namun karena semua persyaratan untuk dijatuhkannya pailit bagi pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailtan, maka sesederhana pembuktiannya pula, PT Mandala Airlines akhirnya memperoleh putusan pailit tersebut. Pokok permasalahan dalam tesis ini adalah mencari informasi dan menganalisa bagaimana proses pengajuan pailit atas permohonan sendiri oleh suatu badan hukum perseroan terbatas serta bagaimana pula hukum positif Indonesia memberikan perlindungan hukum bagi pemegang saham badan hukum perseroan dalam proses kepailitan. Dan tesis ini menjawab dua pokok permasalahan tersebut dimana proses pengajuan pailit atas permohonan sendiri memiliki mekanisme/tata cara yang sama dengan proses pengajuan pailit oleh kreditor dan Undang-Undang Kepailitan Indonesia tidak mengatur tentang perlindungan hukum bagi pemegang saham (shareholder) perseroan terbatas dalam proses pailit, tetapi tetap membuka pintu bagi pihak berkepentingan untuk melakukan upaya hukum terhadap putusan pailit.

---

This thesis discusses case studies of insolvency petition PT. Mandala Airlines submitted voluntarily. Discussion on verdict number 48/PDT.SUS.PAILIT.2014/ PN.NIAGA.JKT.PST consisting some aspects of the law regarding the protection of shareholders PT. Mandala Airlines including aspects of bankruptcy/insolvency law and legal aspects of the company. The case of PT Mandala Airlines bankruptcy case will be rather interesting to be reviewed considering the fact that, just when bankruptcy proceedings take place, the shareholders who appears to be the majority is actually the applicants who objects in that process. At the end, the decision of bankruptcy still being uphold by the Judges in this case, even if the principle of continuity of effort being put forward by the applicant, objections has been put onward. However, since all the qualifications to have the bankruptcy case being filed towards the applicants has been fulfilled, as stated in Section 2 Verse (1) juncto Section 8 Verse (4) Indonesian Law of Insolvency/Bankruptcy, it will as easily be proven PT. Mandala Airlines will eventually receive the verdict for that insolvment. Literature research, secondary data and verbal interviews as primary resource with all parties involve such as notary, and curator will be uphold for information gathered in PT. Mandala Airlines bankruptcy case as writing methods throughout this thesis. This thesis discuss two major problem, first, how the process of filing for bankruptcy voluntarily (company) and how the Indonesian positive law provides a legal protection for shareholder in bankruptcy proceedings. And this thesis also provides answer for the two main issues where the process of filing for bankruptcy voluntarily has the same mechanism/ procedure the process of filing for bankruptcy by creditors; and Indonesia Bankruptcy Act does not regulate a specific legal protection for shareholders (company) in the process of bankruptcy, but there’s a chance for interested parties to take legal actions against the bankruptcy decision."

"Skripsi ini membahas mengenai kepailitan yang permohonannya diajukan oleh debitor sendiri (voluntary petition) berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU serta UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penulis melakukan tinjauan yuridis terhadap kasus kepailitan PT. Mandala Airlines yang permohonannya diajukan oleh perseroan itu sendiri sebagai debitor pailit. Untuk mengetahui bagaimana pengajuan permohonan pailit yang diajukan oleh debitor sendiri, maka dibahas juga mengenai perbandingan voluntary petition di Indonesia dengan negara Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah apakah penerapan kepailitan yang diajukan debitor sendiri telah sesuai pelaksanaannya berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 dan apakah telah menerapkan prinsip commercial exit from financial distress bagi debitor yang berupa perseroan. Melalui penelitian ini diharapkan mampu memberikan jawaban mengenai aspek hukum terhadap pengajuan pailit oleh debitor sendiri (voluntary petition) berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004.

---

This thesis discusses about bankruptcy which is filed by the debtor (voluntary petition) based on Bankruptcy and Suspension of Payment Law No. 37 Year 2004 and Company Law No. 40 Year 2007. The author also did a juridical analysis towards the bankruptcy case of PT. Mandala Airlines, whereas the request for bankruptcy was initiated by the company as a debtor. Commenting on the above aspects, will be discusses about the comparison of voluntary petition between Indonesia and other countries that is United States, Japan, and Australia. The method of this research is qualitative normative interpretive to generate a descriptive analytical data. The primary issue for this thesis is the implementation of voluntary petition from the case study whether it was in accordance based on Bankruptcy and Suspension of Payment Law No. 37 Year 2004. And then the applicability of the bankruptcy principle "commercial exit from financial distress" especially for the corporate debtor. Therefore, with the research can solve this problem about voluntary petition based on Bankruptcy and Suspension of Payment Law No. 37 Year No. 2004."

"Perseroan Terbatas adalah salah satu subjek hukum yang dapat dinyatakan pailit sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004. Selain dapat dimohonkan pailit oleh minimal 2 (dua) atau lebih kreditornya, debitor juga dapat memohonkan pailit untuk dirinya sendiri. Direksi Mandala Airlines mengundurkan diri dari jabatannya sesaaat setelah mengajukan permohonan pailit atas perseroannya, sehingga terjadi kekosongan jabatan Direksi pada saat proses kepailitan. Pokok permasalahan dalam Tesis ini adalah bagaimana tanggung jawab hukum Direksi PT. Mandala Airlines yang mengundurkan diri dari jabatannya sesaat setelah mengajukan voluntary of petition of self bankruptcy atas perseroannya dan bagaimanakah akibat hukum terhadap tindakan Direksi tersebut. Untuk menjawab permasalahan itu, penelitian dilakukan secara normatif, dengan sifat penelitian eksplanatoris. Data yang digunakan adalah data sekunder. Pengolahan data secara kualitatif dan pengambilan kesimpulan dengan pola pikir deduktif. Hasil penelitian ini adalah tanggung jawab Direksi PT. Mandala Airlines terhadap tindakan atas nama perseroan berupa voluntary petition of self bankruptcy adalah terbatas. Namun tanggung jawab tersebut menjadi tidak terbatas apabila Direksi tersebut tidak melaksanakan tugas pengurusannya dengan penuh tanggung jawab dan itikad baik untuk kepentingan serta maksud dan tujuan perseroan.

---

Limited Liability Company is one of the subjects which can be declared bankrupt as regulated in Law Number 37 of 2004. Besides can be petitioned for bankruptcy by at least 2 (two) or more creditors, debtor can also petitioned their own bankruptcy. Mandala Airlines’ Director resigned from his position shortly after he filed for the company bankruptcy. In connection with that, subject matters in this thesis are how does the legal responsibility of PT. Mandala Airlines’ Director who is resigned shortly after filed a voluntary petition of self bankruptcy and how the legal consequences of his action. This is a normative research, the characteristic of this research is explanatorist. The data used is secondary data. Data processing is done qualitively and conclusions made by deductive pattern. Result of this research are the legal responsibility of PT. Mandala Airlines’ Director is limited liability. However, this responsibility can be unlimited if the Director does not carry out his tasks with full responsibility and with the good faith for the benefit of the company."

"Industri penerbangan global telah menderita berbagai masalah finansial ditandai dengan kerugian kumulatif selama periode tahun 2001 sampai 2009. Sejak saat itu, sudah lebih dari 350 maskapai penerbangan telah mengajukan kebangkrutan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat prediksi bangkrut dan tidak bangkrut menggunakan pendekatan model Altman Z Score, regresi logistik, dan analisis diskriminan dengan multi-year basis. Model prediksi dibuat dengan bantuan lima rasio keuangan yaitu Total Debt to Total Asset, Quick Ratio, Cash to Current Liabilities, Retained Earning to Total Asset, dan Sales to Total Asset. Uji simulasi statistik regresi logistik dan analisis diskriminan dilakukan dengan metode simultan. Model baru yang dikembangkan menggunakan titik cutoff untuk membedakan apakah suatu maskapai diklasifikasikan dalam kelompok bangkrut atau kelompok tidak bangkrut. Hasil akhir memperlihatkan model prediksi yang baru menunjukkan tingkat akurasi keseluruhan lebih tinggi dibandingkan dengan model Altman Z Score dan Kroeze Score.

---

The global airline industry has suffered from financial problems marked by cumulative losses over the period from 2001 to 2009. Since then, more than 350 airlines have filed for bankruptcy. The purpose of this study is to make a prediction of bankrupt and non-bankrupt using an approach to Altman Z Score models, logistic regression, and discriminant analysis with the multi-year model. The prediction model created with the help of five financial ratios: Total Debt to Total Assets, Quick Ratio, Cash to Current Liabilities, Retained Earnings to Total Assets and Sales to Total Assets. Simulation of statistic test on logistic regression and discriminant analysis performed by the simultaneous method. The new model was developed using a cut-off point to distinguish whether an airline classified in the group of bankrupt or non-bankrupt. The final results show that the new prediction model shows an overall higher degree of accuracy than Altman Z Score and Kroeze Score model."

"Skripsi ini membahas dampak penerapan Pasal 16 ayat (2). UUK-PKPU dalam hal pembatalan pernyataan pailit terkait dengan asas keadilan, asas kelangsungan usaha, dan asas keseimbangan serta cara untuk melindungi properti kebangkrutan Debitur selama proses hukum kasasi dan setelah kasasi diberikan. Penelitian ini akan mencoba menguraikan masalah dengan menguraikan konsep pemulihan hukum kasasi, kepailitan, dan perdamaian dalam hukum kepailitan di Indonesia berbeda dengan konsep yang umumnya dikenal. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan terkait dengan konsep kebangkrutan dan pengajuan perdamaian dalam undang-undangkebangkrutan di Indonesia yang dapat berdampak pada perlindungan hukum harta pailit Debitor dalam pembatalan putusan pernyataan pailit tingkat kasasi yang didasarkan pada Pasal 8 ayat (7) jo. Pasal 16 ayat (2) UUK-PKPU.

---

This thesis discusses the impact of the application of Article 16 paragraph (2). UUK-PKPU in terms of cancellation of bankruptcy statements related to the principle of justice, the principle of business continuity, and the principle of balance as well as ways to protect the debtor's bankruptcy property during the cassation legal process and after the cassation is given. This research will attempt to elucidate the problem by outlining the concepts of legal recovery for cassation, bankruptcy and peace in bankruptcy law in Indonesia, which is different from the commonly known concepts. The writing of this thesis uses a normative juridical research method using secondary data sources. The results of this study indicate that there are differences related to the concept of bankruptcy and peace proposals in the law bankruptcy in Indonesia which may have an impact on the legal protection of the Debtor's bankruptcy property in the cancellation of the bankruptcy declaration at the cassation level based on Article 8 paragraph (7) jo. Article 16 paragraph (2) UUK-PKPU."

"Direksi dengan didasari itikad baik wajib menjalankan kepengurusannya sesuai dengan apa yang diamanatkan kepadanya oleh Perseroan sesuai dengan UUPT, anggaran dasar, serta keputusan RUPS. Suatu keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi Perseroannya. Bagaimana tanggung jawab Direksi dalam hal keputusan bisnis yang diambilnya merugikan atau mengakibatkan pailitnya Perseroan? Untuk menentukan tanggung jawabnya dapat dilihat dari apakah ada kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya saat mengambil keputusan bisnis tersebut, yang dikaitkan dengan doktrin-doktrin modern dalam corporate law. Apabila terbukti keputusan bisnis tersebut adalah akibat dari kesalahan atau kelalaiannya, maka atas keputusannya yang menyebabkan kerugian Perseroan tersebut Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi oleh Perseroan melalui Pengadilan Negeri. Kemudian apabila keputusannya mengakibatkan pailitnya Perseroan sehingga harta Perseroan tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya, maka Direksi dapat dimintai pertanggungjawaban baik oleh Perseroan maupun Kreditur melalui Pengadilan Niaga. Hal demikian dilakukan semata-mata untuk memenuhi kekurangan pelunasan utang kepada para Kreditur.

---

Board of Directors are obliged to manage the Company based on good faith in accordance with the Company Law, the Articles of Association, as well as the resolution of the GMS. Business decisions made by the Board of Directors is solely to benefit the Company. How can Director be held responsible for business decisions that leads to loss or even banctrupcy to the Company? To determine the responsibilities of Directors can be review from whether there is an error or neglectance when making business decisions, that can be related with modern doctrines in corporate law. If proven, that the business decision is a result of errors or neglectance, then the decision which led to the loss of the Company's Board of Directors can be held personally by the Company through the District Court. Then if the decision resulted in the Company banctrupcy with no sufficient assets to pay off all of its debts, the Board of Directors may be held accountable by both the Company and the Lenders to the Commercial Court. It is solely done to meet the shortage of debt repayment to the creditors."

"Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pelaksanaan kegiatan CSR merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan perusahaan secara umum. Garuda Indonesia, sebagai salah satu entitas penyedia jasa penerbangan di Indonesia, telah melaksanakan kewajiban tersebut dengan menerapkan program CSR yang berkelanjutan di bawah nama "Garuda Indonesia Peduli". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh CSR association pada customer satisfaction dan brand loyalty, dengan mempertimbangkan brand identification dan persepsi service quality yang dimiliki konsumen. Sampel penelitian ini adalah pengguna jasa penerbangan Garuda Indonesia 6 (enam) bulan terakhir. Data diolah dengan menggunakan metode Structural Equation Modelling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa service quality tidak berpengaruh signifikan terhadap brand identification, sedangkan CSR memiliki pengaruh yang signifikan terhadap brand identification. Namun, brand identification tidak terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap customer satisfaction. Di sisi lain, service quality terbukti memiliki pengaruh positif terhadap customer satisfaction, dan terhadap brand loyalty. Hasil penelitian juga menunjukkan service quality tidak meningkatkan pengaruh CSR pada brand identification dan customer satisfaction.

---

Based on the laws and regulations in Indonesia, the implementation of corporate social responsibility (CSR) is an obligation that must be carried out by companies in general. Garuda Indonesia, as one of the flight service provider in Indonesia, has carried out the obligation by implementing sustainable CSR program under the name of "Garuda Indonesia Cares".

This study aims to analyze the effect of CSR on customer satisfaction and brand loyalty, by considering consumer’s brand identification and perception of service quality. Data for this research were collected from Garuda Indonesia consumers, specifically those who used Garuda Indonesia flight services in the last 6 (six) months. They were then analyzed using Structural Equation Modelling method.

The result of this research shows that service quality does not have significant effect on brand identification, whilst CSR has positive effect on brand identification. However, this identification does not affect customer satisfaction significantly. Meanwhile, service quality proved to have positive effect on customer satisfaction, and on brand loyalty (via customer satisfaction). Furthermore, the results showed that service quality does not enhance CSR effect on brand identification and customer satisfaction."

"Biaya untuk mendapatkan konsumen baru jauh lebih besar daripada mempertahankan konsumen lama. Mempertahankan loyalitas konsumen merupaka han yang perlu diperhatikan bagi perusahaan jasa. Dari kacamata konsumen, terdapat dua hal yang mempengaruhi konsumen untuk tetap menggunakan jasa perusahaan : hal-hal yang membuat konsumen bertahan dan biaya tangible dan intangible untuk berpindah ke penyedia jasa lainnya. Dalam studi ini, penulis melakukan penelitian terhadap satisfaction dan trust, yang merupakan bagian dari relationship quality, serta switching barrier dalam pengaruhnya terhadap customer loyalty di PT. Garuda Indoneia Tbk.

---

The cost of attracting new customers is much higher than the cost of retaining old customers, keeping customers loyal is an important issue for service firms. From the perspective of the customer, two aspects of service affect the decision to remain or defect: what makes a customer want to stay, and the tangible and intangible costs of switching to another service provider. In this research, we studied how satisfaction and trust, which are the antecedent of relationship quality, and switching barrier has a positive effect on customer loyalty in PT. Garuda Indonesia Tbk."

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk menemukan bukti empiris tentang dampak dari kegiatan CSR-operasi dan non-operasi terkait dengan pengukuran kinerja tertentu industri penerbangan yaitu tingkat okupansi penumpang dan kenaikan jumlah penumpang. Selain itu, penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi apakah model bisnis maskapai memiliki efek moderat dalam mempengaruhi hubungan antara kegiatan CSR dan kinerja maskapai. Penelitian ini menemukan, pertama, kegiatan CSR yang berhubungan dengan operasi negatif memiliki dampak negatif pada kedua maskapai tingkat okupansi penumpang dan kenaikan jumlah penumpang. Kedua, keterlibatan maskapai dalam kegiatan CSR yang berhubungan dengan operasi positif dapat mempengaruhi tingkat okupansi penumpang serta memberikan hasil penumpang tambahan jika kegiatan tersebut telah melebihi harapan pelanggan mengenai kinerja operasional maskapai untuk pelanggan. Ketiga, studi ini menemukan trade-off antara tingkat okupansi penumpang dan kenaikan jumlah penumpang untuk maskapai yang memiliki keterlibatan dalam kegiatan CSR non-operasi yang berhubungan dengan positif. Akhirnya, penelitian ini mengidentifikasi efek moderasi dari model bisnis maskapai pada hubungan antara kegiatan CSR-non-operasi yang berhubungan positif dengan kinerja maskapai

---

ABSTRACTThis study is conducted to find empirical evidences about the impacts of op-eration-related and non-operation-related CSR activities on airline industry‟s specific performance measurement namely passenger load factor and passenger yield. In addition, the study tries to identify whether the airline‟s business model has a moderating effect in influencing the association between CSR activities and airline‟s performance. The study employs 263 observations of airlines in 46 countries from 2009-2012. Data are mainly collected from airlines‟ annual reports and/or sustainability reports, while CSR value is derived from self-checklist items which are developed from KLD STATS database. This study finds, first, the negative operation-related CSR activities have a negative impact on both airline‟s passenger load factor and passenger yield. Second, airlines‟ involvement in the positive operation-related CSR activities may influence passenger load factor as well as providing additional passenger yield if such activities have exceeded customers‟ expectation regarding the airline‟s operational performance for the customer. Third, the study finds a trade-off between passenger load factor and passenger yield for airlines that have engagement in the positive non-operation-related CSR activities. Finally, the study identifies a moderating effect of airline‟s business model on the relationship between positive non-operation-related CSR activities and the airline‟s performance."

"Dalam penelitian ini, penulis berupaya menunjukan bagaimana Analytic Netwwork Process (ANP) yang merupakan kombinasi PEST Analysis (Politic, Economy, Social and Technology Factors) sebagai drivers terhadap Five Forces of Competition (Michael Porter), dapat digunakan untuk melakukan asesmen terhadap seleksi jalur penerbangan internasional yang merefleksikan sintesis aspek Benefits, Opportunities, Costs dan Risks. Kompleksitas dalam menentukan jalur penerbangan internasional memerlukan model yang mampu melakukan evaluasi berbagai faktor atau elemen dari dimensi yang berbeda. Dimensi-dimensi tersebut diperlukan untuk membangun urutan berdasarkan aspek yang paling berpengaruh atau paling dominan dalam melakukan asesmen dalam kerangka pembukaan jalur penerbangan baru Jakarta -- Manila, Jakarta - Mumbai (Bombay) dan Surabaya - Hongkong.ANP terdiri dari empat jenis dimensi yang disebut Control Hierarchy yaitu : Benefits, Opportunities, Costs dan Risks. Setiap dimensi tersebut merupakan filter untuk menakar masing-masing elemen atau cluster dalam PEST. Untuk membangun cluster dan elemen dalam model ANP, penulis menggunakan drivers terhadap Five Forces of Competition (Porter) yaitu PEST ditambah dengan E (Environment) menjadi PESTE. Elemen E merupakan rujukan dari Stephen Shaw dalam " Airline Marketing and Management " yang merupakan elemen total dalam melakukan potret terhadap lingkungan tugas terutama perusahaan penerbangan.Hasil final menunjukan bahwa jalur penerbangan baru yaitu Surabaya - Hongkong lebih ataktif dibandingkan dengan Jakarta - Manila atau Jakarta - Mumbai. Hal ini konsisten dengan berbagai inforrnasi yang penulis peroleh sebelumnya berkaitan dengan elemen yang menjadi dasar pertimbangan yang mengarah bahwa Surabaya - Hongkong lebih potensial dibandingkan Jakarta - Manila ataupun Jakarta - Mumbai.

---

In this research, the author has tried to take effort as to show how Analytic Network Process (ANP) that constitutes combination of PEST Analysis (Political, Economic, Social and Technological Factors) having function as drivers against Five Forces of Competition (Michael Porter), can be used in order to carry out assessment against selection of international airline route that reflects synthesis of aspects of Benefits, Opportunities, Costs and Risks. Complexity in determining the best of international airline route needs a model that is capable to evaluate several factors or elements from different dimension. Such dimensions are needed in order to establish sequence based on the most influencing or the most dominant aspect in conducting assessment in the framework to open new international route for Jakarta - Manila, Jakarta Mumbai (Bombay) and Surabaya - Hongkong.

Analytic Network Process consists of four types of dimensions called Control Hierarchy i.e : Benefits, Opportunities, Costs and Risks. Each of such dimensions constitutes filter that can be used to measure each element or cluster in PEST.

In order to establish cluster and element in ANP model, the author has used drivers against Five Forces of Competition (Porter) i.e., PEST added by E (Environment) to become PESTE. The element of E constitutes a reference from Stephen Shaw in "Airline Marketing and Management" that constitutes total element in conducting portrait against the scope of duty mainly airline industry.

The final result shows that the best choice i.e., Surabaya --- Hongkong is considered as more attractive if compared with Jakarta - Manila or Jakarta - Mumbai. This case is consistent with several information obtained previously by the author relating to the element becoming basis of consideration leading to the opinion that Surabaya - Hongkong is more potential if compared with Jakarta - Manila or Jakarta-Mumbai."