Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKBerdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pelaksanaanHak Partisipasi/participating interest yang dilakukan oleh Daerah melalui BUMD(Badan Usaha Milik Daerah) terdapat beberapa kelemahan yang akanmempengaruhi posibilitas penerapan Golden Share. Beberapa kelemahan tersebutantara lain tidak adanya pengaturan yang rigid dan jelas mengenai teknispelaksanaan Hak Partisipasi/participating interest, minimnya rasio kecukupanmodal pemerintah daerah dalam kewajiban penyertaan modal sebesar 10%,rendahnya penguasaan teknologi dan kemampuan sumber daya manusia di sektorpengusahaan hulu Migas. Posibilitas penerapan Golden Share dalam skema HakPartisipasi/participating interest sangat dipengaruhi oleh model pengaturan yangditerbitkan oleh pihak otoritas dan pemenuhannya terhadap prinsip-prinsip nondiskriminasi,non-diskresional dan proporsionalitas yang berkeadilan bagi seluruhpihak terkait dalam industri Migas di negara yang bersangkutan. Golden Sharedalam praktiknya memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia dengan tetapmemperhatikan aspek-aspek kelaziman bisnis agar dalam pelaksanaannya tidakmendistrosi kebijakan operasional perusahaan.

---

ABSTRACTBased on the research that has been done, the result that the implementation of theParticipation Rights/participating interests carried out by the Region through ROE(Regional Enterprise/BUMD) there are some weaknesses that will affect thepossibility application of Golden Share. Some disadvantages include the absenceof rigid and clear arrangements/regulation regarding the technical implementationof the Participation Rights/participating interests, minimum capital adequacy ratioof local governments in liabilities equity participation of 10%, low mastery oftechnology and human resource capacity in the upstream oil and gas exploitationsector. Golden Share for the possibility of the application of the schemeParticipation Rights / participating interest is strongly influenced by the modelregulation issued by the authorities and fulfillment of the principles of nondiscrimination,non-discretional and proportionality equitable for all partiesinvolved in the oil and gas industry in the country concerned. Golden Share inpractice allows to be applied in Indonesia with regard to aspects of normalbusiness practices so as to not distort the implementation of operational policy ofthe company., Based on the research that has been done, the result that the implementation of theParticipation Rights/participating interests carried out by the Region through ROE(Regional Enterprise/BUMD) there are some weaknesses that will affect thepossibility application of Golden Share. Some disadvantages include the absenceof rigid and clear arrangements/regulation regarding the technical implementationof the Participation Rights/participating interests, minimum capital adequacy ratioof local governments in liabilities equity participation of 10%, low mastery oftechnology and human resource capacity in the upstream oil and gas exploitationsector. Golden Share for the possibility of the application of the schemeParticipation Rights / participating interest is strongly influenced by the modelregulation issued by the authorities and fulfillment of the principles of nondiscrimination,non-discretional and proportionality equitable for all partiesinvolved in the oil and gas industry in the country concerned. Golden Share inpractice allows to be applied in Indonesia with regard to aspects of normalbusiness practices so as to not distort the implementation of operational policy ofthe company.]"

"Tesis ini meneliti tentang analisis kinerja ekspor non migas Indonesia ke Uni Eropa dan menganalisa beberapa faktor yang dipertimbangkan mempengaruhi kineja ekspor non migas Indonesia, antara lain tingkat pendapatan, nilai tukar riil dan tingkat daya saing (comparative advantage).Model yang digunakan untuk estimasi dalam penelitian inl adalah adopsi dari penelitian yang dilakukan oleh Yue dan Hua (2002) yang menggunakan pendekatan indeks daya saing (Revealed Comparative Advantage) dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi ekspor China (real exchange rate, pendapatan riil negara produsen, dan pendapatan riil partner dagang).Penelitian ini menggunakan data panel dengan derot waktu 7 tahun (2000- 2006) dan unit cross section 7 negara Uni Eropa (UE) yaitu Belanda, Jerman, Inggris, Belgia, Italia, Spanyol dan Perancis. Dalam analisis data panel, pemilihan model estimasi yang efisien dilakukan meialui uji spesifikasi F-test untuk mengetahui adanya efek individu, kemudian uji Hausmann untuk menentukan Fixed Effect Mode! (FEM) atau Random Effect Model (REM) dan penelitian yang efisien untuk analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja ekspor non migas Indonesia ke UE adalah Fixed Effect ModelHasil estimasi menunjukkan bahwa variabel pendapatan riil partner dagang (GDPP), daya saing kornoditi manufaktur (RCA1 ) dan daya saing komoditi pertambangan (RCAr) berpengaruh positif terhadap kinerja ekspor non migas Indonesia ke UE, sementara variabel nilai tukar rii1 (RER) dan daya saing komoditi pertanian (RCAp) berpengaruh secara negatif terhadap kinerja ekspor non migas Indonesia ke DE. Penelitian ini menyarankan stakeholders ekspor non migas Indonesia agar dapat mcningkatkan produktivitas untuk rnenghasilkan produk-produk yang efisien dan meningkatan kualitas dan promosi merek lokal.

---

This thesis is. aimed to analyze the Indonesian non oil and gas export performance to European Union and to analyze some factors which was considered on influencing the Indonesian non oil and gas export performance. e.g. GDP, real exchange rate and the comparative advantage.

The estimation model on this research was adopted from Yue dan Hua research in 2002 which was used the Revealed Comparative Advantage and others factors which was influenced the export of China e.g. real exchange rate, real GDP of producer, and real GDP of partner country.

The research was used data panel method with 7 (seven) years time series (2002-2006) and cross section unit from 7 (seven) European Union countries e.g. the Netherland, German, United Kingdom, Belgium, Italy, Spaln and France. In panel data analysis, the selection of the efficient estimation model was done through specification test F-test for knowing the individual effect, then Hausmann test for determining the Fixed Effect Model (FEM) or Random Effect Model (REM) and efficent. research fot analysing the factors which influenced the Indonesian non oil and gas export perfonnance to European Union was Fixed Effect Model.

The result of the estimation showed that the variable of real GDP of partner country (GDPP), the comparative advantage of manufacture commodity (RCA1) and the comparative advantage of mining commodity (RCA) indicated positive effect on the Indonesian non oil and gas export performance to European Union, while real exchange rate (RER) variable and the comparative advantage of agricultural commodity (RCAr) indicated negative effect on the Indonesian non oil and gas export performance to European Union. The research suggested to the Indonesian stakeholders Jn order to improve the productivity in producing the efficient products and improving the quality and local merk promotion.

"

"Dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945 bahwa pada hakekatnya bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, adalah rumusan dari founding father yang menegaskan bahwa ekonomi nasional dibangun atas dasar asas ekonomi kerakyatan. Migas merupakan salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karenanya, pengelolaan migas harus dikelola oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Diterapkannya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) No. 37 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10% pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi merupakan bentuk keseriusan pemerintah pusat dalam mendorong sekaligus mengikut sertakan pemerintah daerah dalam upaya memajukan pengelolaan industri minyak dan gas bumi. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah daerah lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan lebih banyak memiliki peran untuk melakukan pengelolaan kekayaan migas di daerahnya. Sehingga harapannya akan terjadi hubungan timbal balik berupa perolehan keuntungan sekaligus dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat pada daerah-daerah penghasil. Sehingga tujuan dari diberlakukannya otonomi daerah dapat tercapai. Hasil penelitian ini menyarankan untuk Pemerintah Pusat diharapkan tidak perlu menetapkan besaran maksimal participating interest yang ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam undang-undang dan daerah dibebaskan untuk menetapkan besaran participating interest nya masing-masing sesuai dengan kemampuan modal, sumber daya manusia, dan teknologi, dan juga perlunya peningkatan kinerja dan pengawasan Pemerintah Pusat kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pengelola participating interest secara konsisten dan berkelanjutan.

---

Article 33, paragraph 3 of the 1945 Constitution states that, in essence, the earth, water, and the natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. It is a formulation of the Founding father, which emphasizes that the national economy is built on the principle of a populist economy. Oil and gas are one of the natural resources owned by the Indonesian nation. Therefore, oil and gas management must be managed by the state and used for the prosperity and welfare of the people. The implementation of the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation (Permen ESDM) No. 37 of 2016 concerning Provisions for Offering 10% Participating Interest in Oil and Gas Working Areas is a form of the central government's seriousness in encouraging and including local governments to advance the management of the oil and gas industry. This policy allows local governments through Regional Owned Enterprises (BUMD) to have more roles in managing oil and gas wealth in their regions, so there will be a reciprocal relationship in the form of profit generation that can accelerating the realization of social welfare in producing areas. The results of this study suggest that it is hoped that the Central Government does not need to determine the maximum amountof participating interest offered to Regional Owned Enterprises (BUMD) in thelawand the regions are feed to determine the amount of their respective participating interest in accordance with capital capabilities, human resources, and technology, as well as the need to improve the performance and supervision of the Central Government for Regional Owned Enterprises (BUMD) managing participating interest in a consistent and sustainable manner."

"ABSTRACTDalam kebijkan pajak yang berlaku pada saat ini, pengalihan participatinginterest merupakan objek pajak penghasilan final dengan tarif sebesar 5% (untukpengalihan yang dilakukan pada masa eksplorasi) atau 7% (untuk pengalihan yangdilakukan pada masa eksploitasi). Penelitian ini dilakukan untuk menyajikansebuah tinjauan komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan pajakpenghasilan atas transaksi pengalihan participating interest pada bidang usahahulu minyak dan gas bumi. Penelitian dilakukan dengan menggunakanpendekatan kualitatif, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan datadilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil daripenelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak atas transaksipengalihan participating interest tidak sepenuhnya sesuai dengan dasarpertimbangan utama dalam pembuatan kebijakan. Walaupun kebijakan tersebutmemberikan dampak signifikan terhadap penerimaan pajak, namun kebijakantersebut ternyata menjadi salah satu faktor penghambat bagi industri migas untukmenjalankan investasinya, terutama pada masa eksplorasi.

---

ABSTRACTUnder current policy, participating interest transfer is subject to final income taxat the rate of either 5% (for exploration PSCs) or 7% (for producing PSCs). Thisresearch is aimed to provide comprehensive overview regarding policyimplementation process of income tax on transaction of participating interesttransfers in the field of upstream oil and gas sector in Indonesia. This research isconducted by using qualitative-descriptive approach. Data collected throughlibrary research and in-depth interviews. The results of this study indicate that, theincome tax policy on transaction of participating interest transfers has not beenimplemented perfectly. Although the policy had a significant impact on the taxrevenue, the policy turns out to be one of the inhibiting factors for the contractorsto carry out their investment, especially in exploration phase."

"Skripsi ini membahas tentang perbandingan pengikatan jaminan atas participating interest dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi menurut Sistem Konsesi dengan Sistem Kontrak Bagi Hasil di Indonesia. Dari hasil penelitian ini bertujuan untuk menemukan sistem Kontrak Migas yang tepat dalam melakukan pengikatan jaminan atas participating interest. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengikatan jaminan atas participating interest lebih ideal dilakukan dalam Sistem Konsesi dan menyarankan bahwa pengikatan penjaminan atas participating interest sebaiknya tidak dilakukan di dalam Sistem Kontrak Bagi Hasil yang dianut Indonesia.

---

AbstractIn this thesis, I present a theoretical analysis and comparison of pledging participating interest as collateral in concession system and Production Sharing Contract System in Indonesia. The aim of the thesis is therefore finding a system of oil and gas contract which suitable to do a pledging of participating interest as collateral. This thesis use normative research and qualitative methods. The thesis results stated that the implications of pledging participating interest under Concession System is more suitable than in Production Sharing Contract in Indonesia."

"

Berbicara mengenai sektor minyak dan gas bumi yang merupakan sektor strategis tidak terlepas dari kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga yang terlibat didalamnya. Berbagai perkembangan peraturan dan kebijakan pun ikut mempengaruhi tata kelola migas khususnya pada sektor hulu. Mulai dari tata kelola migas dikendalikan oleh Pertamina sebagai satu-satunya perusahaan negara, kemudian terbit UU No. 22 Tahun 2001 yang mengalihkan pengelolaan migas kepada Badan Pelaksana (BP Migas), sampai akhirnya keberadaan BP Migas dibubarkan karena dinilai inkonstitusional berdasarkan Putusan MK No. 36/PUU-X/2012. Akan tetapi, saat ini kewenangan yang ada pada BP Migas dahulu masih dijalankan oleh SKK Migas sebagai suatu entitas baru yang menyelenggarakan pengelolaan sektor hulu migas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013. Tidak terlepas dengan perwujudan negara di dalam Kementerian ESDM yang juga berwenang melaksanakan pengawasan dan pembinaan dalam tata kelola migas di Indonesia. Kemudian adanya wacana pembentuk Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMN-K) pada sektor hulu migas di dalam Rancangan UU Cipta Kerja menimbulkan pertanyaan bagaimana status kelembagaan dari SKK Migas dan seberapa urgensinya pembentukan BUMN-K ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan kepustakaan serta wawancara. Untuk menghadapi berbagai tantangan dalam tata kelola migas saat ini menjadi sangat penting untuk menentukan peran dan tanggung jawab secara efektif dan efisien antara Kementerian ESDM, PT Pertamina (Persero), dan SKK Migas, serta perlu ditinjau kembali mengenai badan usaha yang ideal dan sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 untuk melaksanakan pengelolaan migas di Indonesia.

 

---

Talking about the oil and gas sector which is a strategic sector is inseparable from the authority possessed by each institution involved in it. Various developments in regulations and policies have also affect oil and gas governance, especially in the upstream sector. In the begining oil and gas governance is controlled by Pertamina as the only state company, then Law Number 22 of 2001 which is transferred management of the upstream oil and gas sector to the Implementing Agency (BP Migas), until finally the existence of BP Migas was dissolved because it was considered unconstitutional based on the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012. However, the existing authority at BP Migas was previously still exercised by SKK Migas as a new entity that carries out management of the upstream oil and gas sector established under Presidential Regulation Number 9 of 2013. It is inseparable from the realization of the state within the Ministry of Energy and Mineral Resources which is also authorized to carry out supervision and guidance in oil and gas governance in Indonesia. Then the discourse of forming a Special State-Owned Enterprise (BUMN-K) in the upstream oil and gas sector in the Draft Employment Law raises the question of the institutional status of SKK Migas and how urgent is the establishment of BUMN-K. The method in this research is normative juridical with a qualitative approach and uses literature and interviews. To face various challenges in oil and gas governance, it is now very important to determine the role and responsibilities effectively and efficiently between the Ministry of Energy and Mineral Resources, PT Pertamina (Persero), and SKK Migas, and needs to be reviewed on the ideal business entity in accordance with mandate of Article 33 paragraph (3) of the UUD 1945 Constitution to carry out oil and gas management in Indonesia.

 

"

"Ditahun 2010 Undang-Undang Migas No. 22 Tahun 2001 ditetapkan akan revisi. Alasannya, diundangkannya undang-undang ini menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya diindustri hulu. Tesis ini meneliti ketentuan apa saja dalam undang-undang tersebut yang harus direvisi dan apakah system kontrak PSC harus direvisi karena tidak memiliki asas keadilan. Metode penelitiannya yuridis normative dan mengolah data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa ketentuan dalam UU migas yang harus direvisi menyangkut tiga aspek, yaitu kurang tegasnya ketentuan mengenai preferensi kepentingan dalam negeri; rumitnya birokrasi yang dapat menghambat investasi; dan efektifitas Badan Pelaksana. Penelitian ini juga menunjukan bahwa system kontrak PSC sudah menganut asas keadilan, sehingga sistem ini tidak perlu diubah.

---

In the year of 2010, natural oil and gas act No.22 year 2001 planned for revision. The reason beyond is this act has been predicted to causing several problems, especially in upstream industry. This study aims to examine on critical points that need revisions of the act and whether the PSC contract system need to be revised to fulfill social justice aspects. This study using juridical normative as research method and processing secondary data. The result of the study indicates that, critical points that need revision consisting of three aspects, the lack of firmness of ruling for domestic preference, complicated bureaucracy which impede investment and the effectiveness of executor body. This study result show also that the PSC contract system has no need to be revised as it already fulfilled social justice aspect."

"ABSTRAKPerekonomian Indonesia telah tumbuh secara stabil semenjak dilanda krisis padatahun 1998 dan diproyeksikan akan terus tumbuh pada masa mendatang.Pertumbuhan tersebut ditopang oleh beberapa sektor, salah satunya ialah sektor nonmigas yang selalu mendukung pertumbuhan tersebut. Peran pemerintah sebagaipenentu kebijakan tidaklah terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi.Penulisan ini bertujuan untuk melihat dampak dari kebijakan pemerintah terhadapperkembangan ekonomi khususnya pada sektor non migas. Penelitian inimenggunakan model simulasi untuk melihat dampak kebijakan pemerintah. Adapunkebijakan pemerintah yang dijadikan objek penelitian ialah upah minimum, pajak,jumlah uang beredar. Model diharapkan mampu menjadi salah satu alat untukmenganalisis kebijakan pemerintah pada sektor manufaktur melalui skenario simulasiyang diterapkan

---

ABSTRACTIndonesia's economy has grown steadily since the crisis in 1998 and is projected tocontinue to grow in the future. It is supported by several sectors, one of which is thenon-oil-and-gas sector which has always supported the growth. The government'srole as a policy maker could not be separated from economic growth that occurred.This research aims to look at the impact of government policies on the economicdevelopment, especially in the non-oil sector. This research used simulation modelsto see the impact of government policy. As for government policy that made theobject of research is the minimum wage, tax, the amount of money in circulation. Themodel is expected to be one of the tools to analyze the government policies in themanufacturing sector through simulated scenarios were applied."

"Tesis ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitik yang akan menganalisis kesenjangan (gap) yang ada antara Standar yang berlaku dengan implementasi di lapangan mengenai sistem penanggulangan tumpahan minyak pada kegiatan hulu migas. Hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang penyebab terjadi tumpahan minyak pada kegiatan hulu migas dan cara penanggulangannya. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang didapatkan dari Lembaga X. Adapun data tersebut mencakup organisasi emergency response dan prosedur tetap (PROTAP) Peralatan Tumpahan Minyak skala tier 1 yang terkini serta peralatan yang handal dan siap pakai skala tier 1. Selain itu dihasilkan rekomendasi-rekomendasi terkait sistem penanggulangan tumpahan minyak pada kegiatan hulu migas.

---

This thesis is a descriptive analytic study which will analyze the gaps that exists between the standards that apply to the implementation on the ground regarding the oil spill response system in the upstream oil and gas activities. The study provides an overview of the causes of an oil spill in the upstream oil and gas activities and ways to overcome them. The data used in this research is secondary data obtained from the Institute X. The data include emergency response organization and, procedures and equipment (PROTAP) Oil Spill Equipment tier scale of 1 to date and reliable equipment and ready-made scale of tier 1. Other than that produced recommendations for oil spill response systems related to the upstream oil and gas activities."