Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skema pembiayaan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur semakin berkembang di Indonesia. Perkembangannya diikuti oleh beberapa program pemerintah guna melakukan percepatan infrastruktur. Skema pembiayaan ini berkembang terkait masalah pendanaan proyek yang sangat besar dan tidak bisa ditanggulangi secara penuh melalui dana Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) ataupun dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian ini memberikan alternatif pembiayaan infrastruktur dengan memanfaatkan dana zakat yang potensinya mencapai 10-15 triliyun rupiah setiap tahunnya. Dana zakat ini merupakan aset yang sangat potensial untuk di manfaatkan mengingat negara Indonesia mayoritas penduduknya adalah muslim. Metode yang digunakan adalah wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dan profesional dibidang pelayaran rakyat dan pengelola dana zakat, guna mendapatkan data-data primer dan sekunder serta ditunjang oleh studi literatur terkait penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh hasil penelitian berupa potensi dana zakat untuk membiayai infrastruktur prasarana pelayaran rakyat dan faktor-faktor yang menjadikan dana zakat memiliki potensi pembiayaan serta menggambarkan skema pembiayaan proyek prasarana pelayaran rakyat berbasis dana zakat Hasil dari penelitian ini adalah terdapat potensi yang sangat besar pada dana zakat yang dikelola oleh badan amil zakat di Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk membiayai proyek infrastruktur pelayaran rakyat berdasarkan aturan-aturan pemerintah dan syariat Islam serta fatwa ulama yang menjadi dasar pertimbangannya disertai dengan model skema pembiayaan proyek berbasis dana zakat.

---

Infrastructure finance projects schemes is growing in Indonesia. Its development followed by some government programs in order to accelerate infrastructure. This scheme evolved related funding issues very big project and can not be fully addressed through expenditure of funds and the State Budget (APBN) or fund Local Budget (APBD). This study provides an alternative of infrastructure finance by utilizing the potential of zakat funds which reach 10-15 trillion rupiah annually. The charity fund is a potential asset to be utilized given the state of Indonesia is predominantly Muslim. The method used was interviews with relevant parties and professional people in the field of pelra and zakah’s institution , in order to obtain primary data and secondary and supported by relevant research literature. This method is used to obtain the results of research in the form of potential zakat funds to financing utility infrastructure of pelra and the factors that make zakat funds have the potential financing and describes the infrastructure project financing scheme based its funds. As the results from this study is that there is huge potential in zakah funds managed by the agency amil zakat in Indonesia that could be used to finance infrastructure projects seafaring folk by government rules and scholars of Islamic law and fatwa on which the consideration is accompanied by financing schemes project-based zakah funds."

"Krisis moneter tahun 1998 mengakibatkan turunnya nilai rupiah terhadap USD secara drastis menjadi Rp 14.900/USD. Disamping itu, inlfasi juga naik drastis ke angka 45.4%. Dengan turunnya nilai rupiah dan naiknya inflasi secara drastis, sebaliknya meningkatkan jumlah zakat yang terkumpul di Dompet Dhuafa Republika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh indikator makroekonomi Indonesia yaitu inflasi, nilai tukar USD terhadap rupiah dan harga emas terhadap besarnya penerimaan zakat yang terkumpul. Faktor-faktor tersebut diperoleh melalui studi literatur, dan penelaahan terhadap teori. Data-data yang digunakan bersumber dari Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Republika, Bank Indonesia, dan Bloomberg dari periode 1993 sampai dengan 2009. Metode pengolahan data yang digunakan adalah uji normalitas data eror, regresi linier dan uji asumsi, uji t, uji R2, uji F. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga indikator makroekonomi berpengaruh seacara signifikan terhadap besarnya penerimaan zakat yang terkumpul.

---

Monetery crisis in 1998, caused Rupiah falled drastically to Rp 14.900/USD. In the other side, inflation rate also increased drastically to 45.4%. The fallen of the rupiah and the rising of inflation caused the total collected zakah in Dompet Dhuafa Republika rised.

The pupose of this research is to know the impact of macroeconomic indicators changes which consist of inflation, exchange rate and gold price to the total amount of collected zakah in Dompet Dhuafa Republika. Those indicators are found from literature study and existing theory. The data used for this research are from Amil Zakah Foundation Dompet Dhuafa Republika, Central Bank of Indonesia and Bloomberg from 1993 until 2009.

The methods used to process the data are data error normality testing, linier regression testing, t testing, R2 testing and F Testing. The result of this research shows that those three indicators changes impact significantly to the total collected zakah in Dompet Dhuafa Republika."

"Perkembangan kota besar seperti Jakarta seiring dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja yang tidak tertampung pada sektor formal menyebabkan pertumbuhan sektor informal semakin pesat. pertumbuhan pengusaha mikro sebagai salah satu sektor informal menjadi salah satu yang perlu diperhatikan oleh para pengumpul zakat, karena semakin banyaknya pengusaha mikro maka akan semakin banyak pula zakat yang bisa ditarik, khususnya pengusaha mikro yang sudah mendapatkan keuntungan lebih."

"Dana zakat memiliki potensi besar dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan bila disalurkan dengan maksimal dan mengimplementasikan konsep pemberdayaan mustahik. Perhitungan kemiskinan dan ketimpangan yang digunakan adalah headcount index, poverty gap index, income gap index, Sen index, Foster Greer Thorbecke index, Gini coefficient, Atkinson index dan membuat Lorenz curve. Setelah menganalisa 205 rumah tangga sebagai responden penelitian ini, studi ini menemukan bahwa pemberdayaan mustahik yang dilakukan LAZ Dompet Dhuafa mampu mengurangi kemiskinan sebesar 41,9 persen. Kesenjangan kemiskinan berkurang sebesar Rp 73.780. Selanjutnya kedalaman kemiskinan dapat dikurangi 28,8 persen. Tingkat keterbatasan kesenjangan kemiskinan berkurang sebesar 23 persen dan keparahan kemiskinan berkurang sebesar 25,5 persen. Kemudian, zakat juga mampu meningkatkan pendapatan bulanan rumah tangga sebesar 91,4 persen. Secara umum, keberadaan zakat membantu menurunkan ketimpangan pendapatan 17,7 persen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kehadiran zakat membuat lebih baik income loss responden 38,8 persen

---

Zakat funds have great potential in reducing poverty and income inequality by maximal distribution and empowerment mustahik`s concept implementation. The data processing model of this research measured by headcount index, poverty gap index, income gap index, Sen index, Foster Greer Thorbecke index, Gini coefficient, Atkinson index and Lorenz curve. After analyzing 205 household as the respondent, this study found Empowering Mustahik`s Role Through Zakat by LAZ DompetDhuafa is able to decrease the poverty incidence of 41.9%. The gap of poverty can be reduced as the poverty gap show can be reductions of Rp. 73,780. The depth of poverty can be reduced as the income gap show the reductions 28.8%. Similarly, the severty of poverty can also be lower as evidenced from 23% increase in the Sen index and 25% increase in the FGT index. Zakat has increased monthly income of the household 91.4%. In general, the presence of zakat helps lower the income inequality an average of 17.7%. The suggest that the presence of zakat has make better the income loss of the respondent of 38.8%."

"ABSTRAKSalah satu Capital Domestic yang saat ini belum dimanfaatkan untuk pembiayaan infrastruktur adalah Dana Pensiun. Berdasarkan data dari OJK, untuk tahun 2011 investasi Dana Pensiun pealing besar ditempatkan pada instrumen pendapatan tetap (SBN dan Obligasi) yaitu sekitar 62%, kemudian pasar uang (deposito) sekitar 34%. Sementara itu kondisi dilematis Infrastruktur Indonesia akibat keterbatasan kemampuan keuangan negara. Salah satu upaya Pemerintah adalah pembiayaan proyek infrastuktur melalui Dana Pensiun. Tesis ini bertujuan mengidentifikasi faktor penghambat pembiayaan proyek infrastruktur melalui Dana Pensiun dengan Analytic Network Process dan menganalisis kemampuan Dana Pensiun dalam pembiayaan infrastruktur. Berdasarkan ANP, kendala pembiayaan proyek infrastruktur melalui Dana Pensiun yaitu aspek regulasi (0,32053; W=0,456). Faktor penghambat yang paling dominan pada masing-masing aspek adalah: 1) aspek karakteristik produk, Dana Pensiun investasi ke pasar uang dan modal (0,31556; W=0,616); 2) aspek pelaku pasar, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang instrumen keuangan dana pensiun (0,3905; W=0,456); 3) aspek regulasi, belum adanya regulasi yang mengatur pembiayaan secara langsung dana pensiun dalam infrastruktur (0,4937; W=0,712); 4) aspek resiko, peluang investasi infrastruktur di pasar dianggap berisiko tinggi (0,530; W=0,76). Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan metode Least Square dipeoleh bahwa portofolio invetasi dana pensiun tahun 2014 adalah sebesar Rp. 173,02 triliun, dan rasio terhadap kebutuhan pembiayaan infrastruktur pada tahun 2014 adalah sebesar 36,33%..

---

ABSTRACTOne of Domestic Capital is currently not utilized for infrastructure financing are Pension Fund. Based on data from the Financial Services Authority (FSA), for the year 2011 of the Pension Fund pealing placed in fixed income instruments (government securities and bonds) is about 62%, then the money market (deposits) of approximately 34%. While the condition of Indonesian Infrastructure dilemma due to the limited financial capacity of the country. One of the efforts the Government is financing infrastructure projects through the Pension Fund. This thesis aims to identify factors inhibiting financing infrastructure projects through the Pension Fund with the Analytic Network Process and analyze the ability of pension funds to finance infrastructure. Based on ANP, infrastructure project financing constraints through the pension fund regulatory aspects (0.32053; W = 0.456). The most dominant limiting factor on each of these aspects are: 1) aspects of the product characteristics, the Pension Fund to invest the money and capital markets (0.31556; W = 0.616), 2) aspects of market participants, the lack of knowledge and understanding of financial instruments funding retirement (0.3905; W = 0.456); 3) regulatory aspects, the lack of regulations governing the financing of the pension fund directly in infrastructure (0.4937; W = 0.712); 4) aspects of risk, investment opportunities in the infrastructure market is considered risky high (0.530; W = 0,76). Based on calculations using the Least Square method that the portfolio obtained by investing their retirement funds in 2014 was Rp. 173.02 billion, and the ratio of the infrastructure financing needs in 2014 amounted to 36.33%"

"Pembiayaan infrastruktur selama ini berasal dari APBN. Obligasi Negara merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur. Untuk mengetahui potensi obligasi negara menggunakan metode SWOT dan kendalanya menggunakan metode Analytic Network Process (ANP). Selain itu, analisa kelayakan obligasi negara pada pengembangan Bandara Mutiara - Palu.Hasil penelitian yaitu dari potensi yang ada muncul strategi dengan memanfaatkan jumlah peminat obligasi negara yang sudah ada dan menerbitkan obligasi khusus infrastruktur sedangkan untuk kendala yang paling dominan adalah kendala regulasi (0,302240) dengan rater agrrement sebesar 0,8720. Untuk kelayakan pengembangan Bandara Mutiara - Palu nilai NPV = 142.436.462.579, IRR = 11,11% dan Payback Period selama 15 tahun 6 bulan.

---

Infrastructure financing usually comes from the state budget. Government Bonds is one of the sources of financing infrastructure development. To find out the potential for government bonds using SWOT and constraints using the method of Analytic Network Process (ANP). In addition, the feasibility analysis on developing Mutiara - Palu airport with government bonds.

The results is potential that have emerged strategies to use the existing interest of goverment bonds and issuing infrastructure bonds, while for the most dominant constraint is regulatory (0.302240) with rater agrrement of 0.8720. For development feasibility Mutiara - Palu airport value NPV = 142 436 462 579, IRR = 11.11% and Payback Period for 15 years and 6 months."

"Dalam Industri maritime, khususnya industri perkapalan, kapal pelayaran rakyat mulai ditinggalkan dikarenakan langkanya kayu, mahalnya biaya pembuatan, dan kualitas kapal yang kurang bersaing. Lambat laun para pedagang mulai bisnis transportasi ini, dan berpindah ke transportasi laut yang lebih modern, dampaknya banyak pihak dan masyarakat pemilik kapal pelayaran rakyat kehilangan bisnisnya dan nilai budaya itu sendiri. Peningkatan Armada Pelayaran Rakyat dianggap dapat menjadi salah satu solusi untuk mengembalikan kejayaan pelayaran rakyat hingga kejayaan maritim di Indonesia. Pengembangan kapal pelayaran rakyat juga di dukung oleh pemerintah yang ditulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 pasal 47 Tahun 2010 terkait tujuan dan langkah pemerintah dalam mengebangkan kapal pelayaran rakyat.Tulisan ini berisikan perhitungan estimasi biaya pembuatan, perhitungan kelayakan investasi dan periode balik modal.

---

In the maritime industry, especially the shipping industry, Traditional shipping vessels are being abandoned due to scarcity of wood, the high cost of manufacturing, and the quality of ships that are less competitive. Gradually, the traders began this transportation business, and moved to more modern sea transportation, the impact occurs to many parties and people who owned shipping vessels lost their businesses and cultural values themselves.

The development Traditional Shipping Vessels is considered to be one solution to restore the glory of Indonesia maritime. The development of Traditional shipping vessels is also supported by the government written in Government Regulation No. 20 of article 47 - 2010, regarding the goals and steps of the government in developing Traditional shipping vessels.This paper contains a calculation of the estimated cost of manufacture, calculation of investment feasibility and return period."

"Dalam pengembangan dunia maritim khususnya pelayaran rakyat merupakan sebuah sektor yang perlu dikembangkan dengan kondisinya kini yang sulit untuk berkembang. Maka pengembangan kapal sebagai alat transportasi laut tentu telah diatur oleh Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 pasal 47 Tahun 2010 yang berkaitan dengan tujuan dan langkah pemerintah untuk mengembangkan kapal pelayaran rakyat. Maka pembuatan kapal, khususnya kapal barang yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di seluruh penjuru tanah air. Pada penelitian ini, penulis menghitung dan menggambar desain konstruksi dari kapal pelat datar yang digunakan untuk usaha pelayaran rakyat. Perhitungan konstruksi yang berupa pelat dan profil mengacu terhadap peraturan BKI (Biro Klasifikasi Indonesia) 2018 dan melakukan desain konstruksi yang berfungsi untuk melakukan sertifikasi terhadap BKI nantinya.

---

In the development of the maritime world, especially traditional shipping is a sector that needs to be developed with its current conditions which are difficult to develop. Then the development of ships as a means of sea transportation is certainly regulated by the Government in Peraturn Pemerintah Nomor 20 pasal 47 Tahun 2010 relating to the objectives and steps of the government to develop traditional shipping vessels. So shipbuilding, especially cargo ships that function to carry the needs of the lives of people in all corners of the country.

On this research, the author calculates and draws construction designs from flat hull ship used for traditional shipping businesses. Calculation of construction in the from of plates and profiles refers to the regulations of BKI 2018 and conducts construction designs that function to certify BKI later."

"BBM sampai dengan saat ini merupakan suatu komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah NKRI. Dengan adanya pertambahan jumlah penduduk dan sektor industri maupun transportasi yang setiap tahun mengalami peningkatan sangat mempengaruhi terhadap peningkatan kebutuhan BBM. Walaupun telah terdapat beberapa badan usaha yang berbisnis BBM di Indonesia, namun sampai dengan saat infrastruktur didalam rantai pasok penyediaan BBM yang tersebar diseluruh wilayah NKRI dikuasai oleh PT Pertamina. Total stock BBM yang terdapat diseluruh rantai pasok yang diperhitungkansebagai stock nasional dan diperhitungkan memiliki ketahanan hingga 20 hari belum menjamin kegiatan operasi pendistribusian BBM dapat terlaksana secara aman (security of supply). Hal ini terbukti dengan adanya stock BBM yang terdapat di masing-masing rantai pasok memiliki ketahanan stock jauh dibawah ketahanan stock nasional dan bahkan cenderung stock setiap harinya dalamkategori kritis atau krisis. Dengan adanya stock BBM didalam tanki timbun yang dapat dipompa untuk didistribusikan (pumpable stock ) yang terdapat di masing-masing rantai pasok mencapai kategori kritis atau krisis, menunjukan bahwa banyak tanki timbun yang terdapat di rantai pasok belum dimanfaatkan secara optimal atau memiliki utilisasi yang rendah.Tujuan dari penelitian inia dalah mengoptimalkan sarana dan fasilitas penerimaan dan penimbunan BBM di Depot dan meningkatkan utilisasi tanki timbun setiap jenis BBM yang terdapat di masing-masing lokasi rantai pasok sebagai upaya untuk mengoptimalkan infrastruktur BBM Nasional agar dalam kegiatan operasi penyediaan dan pendistribusian BBM dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Metodologi yang akan digunakan dengan melalui penganalisaan terhadap prakiraan kebutuhan BBM (forecasting method), Jumlah minimal stock BBM yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dari salah satu rantai pasok (inventory control model). Walaupun dinyatakan ketahanan stock BBM nasional sebesar 20 hari konsumsi dinyatakan aman, namun fakta yang terdapat dilapangan ketahanan stock masing-masing Depot jauh dibawah 20 hari. Oleh karena itu perlu dilakukan hipotesis terhadap besarnya ruang kosong (idle ullage) tanki timbun yang terdapat di masing-masing rantai pasok yang hasilnya akan dipergunakan sebagai dasar untuk mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur yang ada dengan cara melaksanakan realokasi pendistribusian BBM kebutuhan konsumen di lokasi rantai pasok lainnya yang terdekat (utilization and optomalizationanalisys). Dengan dapatnya dilaksanakan realokasi layanan kebutuhan konsumen dari salah satu rantai pasok (Depot) kerantai pasok yang memiliki kemampuan memasok (supply), maka rantai pasok atau Depot aktivitas pendistribusian BBM di realokasi dapat di nonaktifkan.

---

Fuel Oil to this moment represents as one of the vital commodities and controls people's lives throughout NKRI region. The growth in population, industrial and transportation sectors which has increased each year, greatly affects the increased need for fuel.Although there are some business entities doing fuel business in Indonesia, however, to date the infrastructure in the provision of fuel supply chains that spread throughout the Republic of Indonesia is controlled by PT Pertamina.The total stock of fuel throughout the supply chain that is accounted as part of the national stock has reserves for up to 20 days and there is no guarantee that the fuel distribution operations can be safely implemented (security of supply).This is proven by the fact the fuel stock at respective supply chain has stock reserves that are far below the national stock reserve, and in contrary, the daily stock tends to is at critical or crisis category.With pumpable fuel stock in storage tanks for distribution at respective supply chain reaching either critical or crisis category, this highlights that the storage tanks located in the supply chain has not been optimally utilized used, or have a low utilization.The purpose of this study is unto the optimization of receiving terminals and facilities and storing of fuel at Fuel Depots and increased utilization of each type of fuel storage tanks located in each supply chain location in an attempt to optimize National Fuel Infrastructure in order to carry out the operation of fuel supply and distribution effectively and efficiently.The methodology by analyzing the fuel demand forecasts (forecasting method), the minimum amount of fuel stock required to meet the needs of consumers from one of the supply chain (inventory control model).Eventhough the referred national stock reserve of fuel of 20 days consumption is declared safe, on contrary fact, the reserve stock at grounds at each Depot is far below 20 days.Therefore a hypothesis needs to be done to the amount of empty space (idle ullage) of storage tanks located in respective supply chain whereby the results shall be used as a basis for optimizing the utilization of existing infrastructure by implementing the reallocation of fuel distribution needs of consumers to location other nearest supply chain (utilization and optomalization Analysis).By reallocation of customer needs service from one of the supply chain (Depot) to the supply chain that has the ability to supply (supply), the supply chain or distribution of fuel depots in the reallocation of activity can be non-activated."

"Tesis ini mengkaji tentang peluang pembiayaan infrastruktur Pendidikan tinggi dengan menggunakan skema project finance di PTN BH. Penelitian ini mengangkat tiga permasalahan utama tentang: (1) pemodelan pembiayaan yang bisa diimplementasikan untuk infrastruktur Pendidikan tinggi, (2) pembiayaan yang bisa menggunakan project finance dan tidak bisa menggunakan project finance, (3) bagaimana strategi yang tepat dalam investasi di infrastruktur Pendidikan tinggi. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis yaitu teori implementasi Van Meter & Van Horn, serta menggunakan metode analisis konten sebagai metode untuk mengupas tiga permasalahan di atas. Sementara pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara mendalam, observasi data primer dan sekunder, kemudian dianalisis menggunakan Teknik analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) regulasi yang mengatur PTN BH termuat dalam statuta Peraturan Pemerintah (PP). Aturan turunan yang belum diatur kemudian dibuat dalam Peraturan Menteri (Permen) dan Peraturan Rektor. (2) Implementasi pembiayaan menggunakan skema project finance dapat didukung melalui regulasi tentang kerjasama, penelitian, dan keuangan. Tetapi masih membutuhkan peningkatan dari beberapa faktor dalam teori Van Meter dan Van Horn. Adapun saran dari peneliti sebagai rekomendasi, pertama, dibutuhkan dibutuhkan peraturan yang rigid untuk mengatur tentang pembiayaan di PTN BH. Kedua, dibutuhkan komunikasi lebih lanjut untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara PTN BH dan Kementerian yang menaunginya. Ketiga, diperlukan terobosan untuk meningkatkan sense of business SDM akademisi di lingkungan civitas academica PTN BH.

---

This thesis examines the opportunities for financing higher education infrastructure using project finance schemes in PTN BH. This research raises three main issues about: (1) financing modelling that can be implemented for higher education infrastructure, (2) financing that can use project finance and cannot use project finance, (3) how the right strategy in investing in higher education infrastructure. The theory used as an analysis knife is the implementation theory of Van Meter & Van Horn and uses the content analysis method as a method to explore the three problems above. While data collection uses in-depth interview techniques, observation of primary and secondary data, then analyzed using descriptive analysis techniques. The results of this study indicate that (1) regulations governing PTN BH are contained in the statute of the Government Regulation (PP). Derivative rules that have not been regulated are then made in Ministerial Regulations (Permen) and Rector Regulations. (2) The implementation of financing using project finance schemes can be supported through regulations on cooperation, research, and finance. But it still requires improvement from several factors in Van Meter and Van Horn's theory. The suggestions from researchers as recommendations, first, rigid regulations are needed to regulate financing in PTN BH. Second, further communication is needed to strengthen synergy and collaboration between PTN BH and the Ministry that oversees it. Third, a breakthrough is needed to increase the sense of business of academic human resources within the PTN BH academic community."