Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Hak milik atas tanah merupakan hak yang hanya dapat diperoleh oleh warga negara Indonesia. Namun pada kasus dalam penelitian ini, terdapat sebidang tanah hak milik yang dipegang oleh beberapa warga negara Indonesia serta oleh beberapa warga negara asing yang sebelumnya berkebangsaan Indonesia. Tanah tersebut diperoleh melalui peristiwa pewarisan, dan terdapat kesepakatan pada putusan perdamaian untuk menunda pembagian tanah tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain preskiptif. Hasil penelitian menyarankan guna dilakukan penyelesaian melalui jalur hukum terhadap pelanggaran putusan perdamaian; tidak menunda pembagian atas tanah hak bersama guna meminimalisir potensi konflik; ahli waris berkebangsaan asing sebaiknya segera mengalihkan bagian tanah hak milik yang diperoleh kepada ahli waris berkebangsaan Indonesia. Tesis ini menyimpulkan bahwa kedudukan hukum putusan perdamaian ialah sebagai tanda bukti ahli waris; dan dampak keberadaan warga negara asing pada kepemilikan bersama tanah hak milik harus ditinjau dari segi cara perolehannya dan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak.

---

Only Indonesian citizens who can obtain rights land ownership in Indonesia. But there are the rights who owned by both of Indonesian citizens and foreigners who previously is Indonesian citizens too. They gain the rights from inheritance, and agreed to postpone land partition, that agreement contained in some peace verdict. This research is qualitative with prescriptive design. The researcher suggests to doing lawsuit effort when violation to peace verdict happen; doing partition of co-own land immediately in order to minimize potentially conflict; and heind foreigner must give his rights section to Indonesian heind. This thesis conclusions is legal position of peace verdict is proof of beneficiaries; and the impact of the presence of foreigners to rights land must be reviewed from how they get the rights land and the parties’ agreement."

"Tesis ini membahas mengenai Hak Ahli Waris Berkewarganegaraan Asing terhadap Harta Warisan Berupa Tanah Hak Milik Dari Pewaris Berkewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016. Pengaturan mengenai hak milik atas tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), dimana Pada Pasal 20 UUPA dikatakan bahwa Hak Milik atas Tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain dengan beberapa cara, salah satunya karena warisan. Keadaan ini dapat menimbulkan permasalahan jika salah satu ahli waris berkewarganegaraan asing dengan harta warisan yang berupa tanah hak milik, karena pada UUPA dinyatakan bahwa hanya Warga Negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Berkaitan dengan hal tersebut, adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah aturan mengenai kepemilikan hak milik bagi warga negara asing yang mewaris berupa tanah hak milik menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia; dan pertimbangan hukum hakim mengenai Warga Negara Asing yang mewaris berupa tanah hak milik pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 782 PK/Pdt/2016. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan menelaah norma peraturan perundang-undangan dan teori hukum. Hasil penelitian dari tesis ini yaitu, Warga Negara Asing tersebut tetap berhak untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris berkewarganegaraaan Indonesia, namun dalam kurun waktu satu tahun semenjak ahli waris tersebut berpindah kewarganegaraan menjadi Warga Negara Asing, ahli waris tersebut harus mengalihkan haknya kepada orang lain yang berstatus Warga Negara Indonesia atau dapat menurunkan status hak atas tanah tersebut menjadi hak pakai agar hak tersebut tidak hapus dan jatuh kepada negara.

---

This thesis discusses the rights of foreign heirs to inheritance in the form of property rights of Indonesian citizenship inheritors based on the Supreme Court Decision Number 782 PK/Pdt/2016. Regulations regarding ownership rights over land are regulated in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Basic Regulations (UUPA), where Article 20 of the UUPA states that Land Ownership Rights can be transferred and transferred to other parties in several ways, one of which is because of inheritance. This situation can cause problems if one of the heirs is a foreign citizen with an inheritance in the form of land with freehold ownership, because the UUPA states that only Indonesian citizens can have property rights. In this regard, the problems raised in this study are the rules regarding ownership of property rights for foreign citizens who inherit in the form of freehold land according to laws and regulations in Indonesia; and judges' legal considerations regarding foreign citizens who inherit in the form of freehold land in the Supreme Court Decision Number 782 PK/Pdt/2016. To answer this problem, a juridical normative library research method is used by examining the norms of legislation and legal theory. The research results of this thesis are that foreign citizens are still entitled to inherit property from an heir who is an Indonesian citizen, but within one year since the heir changes nationality to become a foreign citizen, the heir must transfer his rights to another person with status. Indonesian citizens or can reduce the status of the land rights to usage rights so that these rights are not removed and fall on the state."

"Orang perseorangan selaku subyek hak atas tanah, yaitu setiap orang yang identitasnya terdaftar selaku Warga Negara Indonesia berdomisli di wilayah Negara Indonesia dan tidak kehilangan hak memperoleh sesuatu hak atas tanah, namun untuk melakukan tindakan hukum dalam hal pertanahan harus sudah dewasa secara hukum. Manusia guna melangsungkan kehidupannya, maka selalu akan mempunyai kebutuhan, baik berupa kebutuhan jasmani maupun rohani. Salah satu kebutuhan jasmani dapat diperoleh seseorang baik dengan jalan mengadakan perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, warisan ataupun cara hibah (Schenking), atau pemberian kepada seseorang tatkala orang yang memberi masih hidup. Yang dibicarakan dalam tesis ini adalah mengenai kekuatan pembuktian Akta Hibah yang dibuat di hadapan notaris terhadap perbuatan hukum pemindahan hak milik rumah dan bangunan yang berdiri di atas tanah hak pakai yang telah berakhir jangka waktunya? Menurut Penulis, akta hibah bangunan dan pemindahan hak yang dibuat notaris sehubungan ddengan berakhirnya sertipikat hak pakai adalah sah dan tetap berlaku karena tanah sudah menjadi tanah Negara dan bagi penerima hibah nantinya akan mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut. Terhadap hak atas tanahnya yang telah habis maka yang berwenang membuat aktanya adalah seorang Notaris.

---

Individuals as subjects of land, that is, every person whose identity has been registered as a citizen of Indonesia domiciled in the territory of Indonesia and not lose the right to any land rights, but to take legal action in the case of land should be legally grown. Men to hold life, it will always have a need, either physical or spiritual needs. One person's physical needs can be obtained either by road entered into a sale and purchase, exchange, lease, or the way the legacy grant (Schenking) or giving to someone when the person who gave still alive. Discussed in this thesis is about the strength of evidence that Grant Deed is made before a notary public in a legal action against the alienation of houses and buildings that stood on the land use rights have expired? According to the authors, a grant deed of the building and the transfer is made in connection notary expiration ddengan use rights certificate is valid and remains in effect because the land has become land of the State and for the institution will apply for the rights to the land. The right to land that has been who have the right to issue a deed is a Notary."

"Penelitian dalam Tesis ini ini secara obyektif bertujuan untuk menganalisis mengenai tanggung jawab Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris yang cacat hukum karena tidak mencantumkan ahli waris secara lengkap dan akibat hukum dari Surat Keterangan Waris tersebut, kemudian untuk mengetahui dampak terhadap akta-akta Notaris yang berkaitan dengan harta warisan yang memakai dasar Surat Keterangan Waris yang cacat hukum tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum berpendekatan yuridis normatif, dengan tipologi deskriptif eksplanatoris yang dilakukan dengan studi pustaka. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Untuk menganalisis data-data tersebut, penulis menggunakan metode analisis kualitatif, dengan bentuk hasil penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif eksplanatoris. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan. Pertama, pertanggungjawaban hukum melekat pada Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya. Dalam hal Notaris telah melakukan segala prosedur dalam membuat Surat Keterangan Waris, namun terdapat cacat hukum di kemudian hari, maka dirinya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Akibat hukum Surat Keterangan Waris yang cacat hukum menyebabkan ahli waris yang tidak dicantumkan dalam Surat tersebut tidak dapat melakukan tindakan kepemilikan dan tindakan kepengurusan terhadap harta peninggalan Pewaris, oleh karenanya Surat Keterangan Waris tersebut harus dinyatakan batal demi hukum agar proses pewarisan kembali seperti awal Pewaris meninggal. Kedua, dampak hukum terhadap akta-akta yang dibuat dengan dasar Surat Keterangan Waris tersebut menyebabkan tidak terjadinya perikatan diantara para pihak dalam akta dan akta-akta tersebut batal demi hukum karena terdapat kausa yang terlarang.

---

The research in this thesis is objectively aims to analyse about Notary Responsibility in drafting Deed of Inheritance which is legally flawed because does not listing the heir completely and legal consequences of the Deed of Inheritance itself. The next objective is to find out the legal impact on Notary Deeds related to Inheritance that has been drafted based on the legally flawed Deed of Inheritance.

This research is juridical normative legal research with descriptive explanatory tipology that conducted by literature study, which mean the data used in this research is from secondary data. The secondary data can be described into three kinds of resource, namely primary, secondary, and tertiary resource. Analytic method in this thesis is using quality analysis method, with result of this research indicated in descriptive explanatory. Based on the results of the research, obtained two conclusions.

First, legal responsibility of Notary is always adhered on The Notary itself related to its drafted deeds.

If Notary has followed procedures before drafting Deed of Inheritance, yet a legal flaw is issued in

future, then Notary is not legally responsible to it.

Legal cosequences on the legally flawed Deed of Inheritance is causing the unlisted heir cannot be able to commencing management act and ownership act to the inheritance, therefore that legally flawed Deed of Inheritance must be avowed null and void, so the inheriting process start from beginning. Second, the legal impact on Notary Deeds that has been drafted based on the legally flawed Deed of Inheritance is causing the agreement between the parties canceled and those deeds must be considered null and void because consisting forbidden clause inside. "

"Skripsi ini membahas mengenai keabsahan pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan serta akibatnya terhadap hak kewarisan anak angkat. Penelitian difokuskan pada analisis yang dilakukan terhadap Putusan Nomor 27 K/Pdt/2009/ dan Putusan Nomor 2052 K/Pdt/2010. Kedua putusan tersebut memiliki inti permasalahan yang sama, akan tetapi menghasilkan putusan yang berbeda, khususnya terkait hak kewarisan anak angkat yang diangkat tanpa melalui penetapan pengadilan. Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan betapa pentingnya pengangkatan anak dilakukan dengan penetapan pengadilan guna memberikan suatu jaminan kepastian hukum, khususnya terkait hak kewarisan.

---

This thesis discusses about legality of adoption that is done without decree of court and the implications for the inheritance rights of the adopted child. The focus of this study is to analyze Court Decision Number 27 K/Pdt/2009 and Court Decision Number 2052 K/Pdt/2010. Both court decision has the same core issue, but resulted a different decision, particularly about inheritance rights of adopted children who are adopted without decree of court. This research is normative juridicial with descriptive typology and qualitative approach. The result of this research shows how important an adoption be done by decree of court in order to provide a law assurance of the inheritance rights of adopted child."

"Perkawinan campuran merupakan perkawinan yang dilakukan antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia. Anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan mengatakan bahwa sebelum anak berumur 18 tahun, maka anak tersebut mempunyai kewarganegaraan ganda. Dengan memiliki kewarganegaraan ganda, maka akan mempunyai status yang berbeda dalam kepemilikan tanah. Untuk Warga Negara Indonesia, mereka dapat memiliki tanah dengan status Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Sewa untuk Bangunan. Berbeda dengan Warga Negara Asing yang hanya dapat menggunakan tanah dengan status tanah Hak Pakai dan Hak Sewa untuk Bangunan. Timbul masalah apabila orang tua dengan status Warga Negara Indonesia meninggal dunia dan mereka meninggalkan warisan berupa tanah dengan status Hak Milik. Anak dengan status Warga Negara Asing tidak dapat memiliki tanah dengan status Hak Milik. Dalam membuat akta Pernyataan mengenai warisan dan Akta Jual Bell jika tanah tersebut ingin dijual, pada praktek di lapangan, para Notaris/PPAT menerapkan batas usia dewasa anak dalam hal kewarisan yang berkaitan dengan anak yang berstatus kewarganegaraan ganda. Dalam penulisan tesis ini menggunakan pengumpulan data secara studi kepustakaan dan studi kasus.Dalam penulisan tesis ini, Penulis dapat mengambil kesimpulan tentang permasalahan yang dibahas adalah anak dengan kewarganegaraan ganda yang mendapatkan warisan tanah dengan status Hak Milik harus melakukan penurunan status tanahnya dari yang semula berstatus Hak Milik menjadi Hak Pakai atau melakukan pengalihan pada tanah Hak Milik tersebut kepada yang berhak dalam jangka waktu satu tahun. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka tanah dengan status Hak Milik tersebut jatuh kepada negara. Penerapan batas usia dewasa anak dilihat dari objek warisan yang didapatkan anak tersebut. Dalam hal pengalihan warisan berupa tanah, maka batas usia dewasanya adalah 21 tahun atau sudah menikah. Dalam hal warisannya bukan berupa tanah, maka batas usia dewasanya adalah 18 tahun atau sudah menikah. Penulis menyarankan agar adanya penyesuaian mengenai status kewarganegaraan dalam hal memiliki tanah Hak Milik dan dibuat satu penerapan dalam hal penentuan batas usia dewasa anak.

---

Mixture marriage is a marriage between foreigner and Indonesian. The children of this marriage, according to Undang-Undang Number 12 Year 2006 Section 6 about Indonesia Nationality said that before the child was 18 years old, the child had double nationality. By having double nationality, he or she will have a different way of having property. For the Indonesian, they can have the property in the status of Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, and Hak Sewa untuk Bangunan. For the foreigner, they just can have the property with the status of Hak Pakai and Hak Sewa untuk Bangunan. There will be a problem if the parent who is Indonesian was dead and they had inherited a property in the status of Hak Milik. The child with the nationality as foreigner can not own the property with the status of Hak Milik. In the way of making the Akta Pernyataan Warisan and Akta Jual Beli when the property want to be sold, practically, the Notary/PPAT implements the boundary of mature age in the heritage topic which connected with the child with double nationality. In this thesis, the author uses the method of biblical study and case study to collect the data.In this thesis, the conclusion about the problem that the author can take is the child with double nationality who get heritage of property with the status of Hak Milik must change the status of the property from Hak Milik to Hak Pakai or sell the property to the competent in one year. If this is undone, so the property with the status of Hak Milik will be owned by the government. The implement of the boundary of mature age of the child is set according to the things that will be inherited to the child. In the heritance of property, the boundary of mature age is 21 years old or married. In the heritance of other things, the boundary of mature age is 18 years old or married. The author's suggestions are there will be an adjustment about the nationality to own the property with the status of Hak Milik and have the implement of setting the boundary of the mature age of a child."

"Pajak merupakan sumber pendapatan yang esensial bagi negara, dimana hasil dari pemungutan pajak digunakan sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang relatif murah dan berkelanjutan (sustainable), khususnya bagi pemerintah daerah. Penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini mengkaji dan mendalami pajak yang timbul sebagai akibat dari terjadinya pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, yaitu pajak dalam bentuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dimaksud ialah pengalihan yang terjadi melalui pewarisan, yaitu pewarisan dalam arti perbuatan hukum maupun dalam arti peristiwa hukum. Pokok permasalahan yang diangkat penulis dalam penelitian ini adalah: mengapa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dialihkan dari pajak pusat menjadi pajak daerah dan mengapa terhadap penerima warisan dikenakan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan? Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu metode dalam penelitian ilmu hukum yang dilakukan untuk mengkaji norma-norma dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk hukum positif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditujukan untuk memperluas cakupan objek pajak daerah dimana hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah dalam rangka menyelenggarakan pembangunan nasional. Sementara pengaturan mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan terhadap warisan dalam arti perbuatan hukum dan peristiwa hukum, yang dibebankan kepada ahli waris keturunan sedarah tidak seharusnya dilakukan, sebab tidak sesuai dengan asas saisine dalam hukum waris sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan penafsiran hak menguasai tanah oleh negara dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

---

Taxes are essential source of income for the state, where the results of tax collection are used as a source of financing for sustainable development, especially for local governments. This research examines and explore taxes that arise as the impact of land and/building rights transfer which realized by means of Duty on the acquisition of Land and Building Rights. The intended transfer of land and building rights which is realized by means of transfer through inheritence, in the sense of legal action or as legal event. In this thesis, the author would like to discuss about legal reasoning for the transfer of Duty on the acquisition of Land and Building Rights from the state tax to local government tax, and legal reasoning about Duty on the acquisition of Land and Building Rights that charged to the heirs. The legal research method applies a juridical normative research methodology which focus on the aspects or norms of positive law. From the research, it is concluded that the regulation of Duty on the acquisition of Land and Building Rights transfer policy aims to expand the local tax object with the aim of increasing the revenue of the local governments in order to supporting the national development. While the regulation of Duty on the acquisition of Land and Building Rights on inheritance in the sense of legal actions and legal events that are borne by direct heirs, should not be applied because its not in accordance with the principle of saisine in inheritance law as regulated in the Code of Civil Law and the interpretation of the right to control land by the state in Law No.5 of 1960 concerning basic regulation on agrarian matters."

"Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan jual beli hak atas tanah warisan yang belum dibagi oleh para ahli warisnya seharusnya dilakukan dengan persetujuan seluruh ahli warisnya terlebih dahulu. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum ahli waris yang tidak memberikan persetujuan atas jual beli tanah warisan yang belum terbagi dan kekuatan hukum Surat Penyerahan Hak (SPH) yang didaftarkan di Kelurahan dalam proses peralihan hak atas tanah. Metode penelitian adalah yuridis normatif atau kepustakaan khususnya mengenai tanah, waris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil analisis (1) pada dasarnya perlindungan hukum bagi ahli waris yang tidak memberikan persetujuan jual beli tanah warisan yang belum dibagi dapat ditemukan dalam Pasal 834 jo. Pasal 1365 KUHPerdata, para ahli waris dapat mempertahankan hak warisnya dan meminta penggantian kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dialaminya namun perlindungan hukum yang nyata untuk para ahli waris adalah dokumen keterangan mewaris atas harta warisan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan (2) kekuatan hukum atas SPH yang hanya didaftarkan di Kelurahan apabila dijadikan sebagai bukti kepemilikan atas tanah sebenarnya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tetapi pada prakteknya masih dapat diterima oleh Kantor Pertanahan sebagai dokumen permohonan pendaftaran tanah. Saran perlunya penyuluhan kepada ahli waris mengenai tahapan yang harus dilakukan terhadap warisan yang terbuka dan demi kepastian hukum, sebaiknya terkait prosedur pendaftaran tanah dilakukan perubahan di dalam peraturan pendaftaran tanah yang dapat disesuaikan dengan kondisi terkini.

---

The research background was the implementation of the sale and purchase of land rights that have not been divided by the heirs, which should carry out with the prior approval of all heirs. The main problem is the legal protection of the heirs who do not approve the sale and purchase of undivided inheritance land and the legal force of the Letter of Transfer of Rights (LTR) registered in the ward in the process of transferring land rights. The research method is normative juridical or literature, especially regarding land, inheritance, and land deed officer. The type of data used is secondary data. The results of analysis (1) are legal protection for heirs who do not approve the sale and purchase of inheritance land that has not divided, which can be found in Article 834 jo. Article 1365 of the Civil Code, the heirs can defend their inheritance rights and ask for compensation for losses arising from the unlawful acts they experience, but the factual legal protection for the heirs is a document of inheritance information made by an authorized official and (2) the power of the law on LTR which is only registered in the ward if it is used as proof of land ownership does not have binding legal force, but in practice, it can still be accepted by the Land Office as a land registration application document. Suggestions for the need for counseling to heirs regarding the stages that must carry out when the inheritance is open and for legal certainty, it is advisable to make changes to the land registration procedures in the land registration regulations that can be adapted to current conditions."

"Permasalahan dari penelitian ini bermula adanya sengketa kepemilikan hak atas tanah antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat dengan Masyarakat berstatus Warga Negara Indonesia (Dan dim 0810) mengenai sebidang tanah diatasnya berdiri 2 (dua) bangunan rumah yaitu 1 (satu) bangunan rumah induk dan 1 (satu) bangunan rumah pavilion terletak jalan RA. Kartini No. 36 RT. 004 RW. 001 Kabupaten Nganjuk terjadi tumpang tindih status kepemilikan tanah antara pemegang hak atas tanah yang bersertifikat dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat dengan kepemilikan bukti nomor registrasi okupasi. Adapun penelitian ini terdiri 2 (dua) pokok pembahasan yakni bagaimana peralihan tanah eks Eigendom Verponding dan Pendaftaran konversi, Analisis hukum bahwa tanah-tanah okupasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat menjadi tanah hak milik atas nama perorangan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Untuk menganalisa permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Simpulan dari penelitian ini adalah Masyarakat berstatus Warga Negara Indonesia (Dan dim 0810) diberikan izin oleh Pemerintah untuk membeli rumah dan tanah milik Warga Negara Belanda dengan keperluan khusus sebagai Pejabat Militer penghuni rumah yang belum memiliki rumah serta berhenti sebagai pegawai dengan hak pensiun. Sertifikat Hak Milik hasil konversi Eigendom Verponding adalah sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan merupakan tanda bukti hak yang bersifat kuat, sehingga status tanah okupasi tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan atas suatu tanah karena status hak atas tanah okupasi hanya dikuasai tidak dimiliki secara sah.

---

The problem of this research stems from the existence of a dispute over land rights between the Indonesian National Army (TNI) in the Army and the Indonesian Citizen (Dan 0810) regarding a plot of land on which stands 2 (two) houses, namely 1 (one) main house building. and 1 (one) pavilion building located on Jalan RA. Kartini No. 36 RT. 004 RW. 001 Nganjuk Regency, there is an overlap in the status of land ownership between certified land rights holders and the Indonesian Army (TNI) Army with proof of occupation registration number. The research consists of 2 (two) main discussions, namely how to transfer the land of the former Eigendom Verponding and conversion registration, legal analysis that the land occupied by the Indonesian Armed Forces (TNI) of the Army becomes freehold land in the name of individuals according to Law Number 5 Year 1960 concerning Basic Agrarian Regulations. To analyze these problems, this study uses a normative juridical research method with qualitative analysis. The conclusion of this research is that people with the status of Indonesian citizens (Dan 0810) are given permission by the Government to buy houses and land belonging to Dutch citizens with special needs as Military Officials who live in houses who do not have a home and stop as employees with pension rights. Ownership Certificate resulting from the conversion of Eigendom Verponding is a land title certificate issued by the Regency / City Land Office and is a proof of strong rights, so that the status of occupied land cannot be used as proof of ownership of a land because the status of rights to occupied land is only controlled not legally owned."