Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengelolaan hutan dan hasil hutan kayu terutama untuk kebutuhan industri pulp dan kertas yang dilakukan oleh perusahaan HTI, sangat rentan untuk dimonopolisasi dan menimbulkan praktek persaingan usaha tidak sehat. Adanya larangan ekspor log (kayu bulat) dan kewajiban bagi perusahaan HTI memasok kayu ke industri semakin memperkuat posisi industri pulp dan kertas. Di samping itu beberapa regulasi atau kebijakan secara tidak langsung mendukung terjadinya integrasi antara industri pulp dan kertas dengan perusahaan HTI. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 telah melarang adanya integrasi vertikal secara rule of reason, artinya ketika ada integrasi vertikal harus dibuktikan apakah menimbulkan praktek persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat. Untuk mengetahui apakah integrasi vertikal antara industri pulp dan kertas dengan perusahaan HTI adalah integrasi yang dibolehkan atau dilarang, perlu dipertanyakan bagaimana dampak integrasi antara industri pulp dan kertas dengan perusahaan HTI di Indonesia? selanjutnya apakah integrasi tersebut sejalan dengan prinsip hukum persaingan usaha? Untuk menjawap pertanyaan tersebut, menggunakan pendekatan penelitian hukum doktrinal, karena lebih fokus menilai dari sisi regulasi dan mengaitkannya dengan dampak-dampak yang terjadi di lapangan yang bersumber dari informasi penelitian-penelitian terdahulu atau pemberitaan terkait. Dengan menggunakan pendekatan teori economic analysis of law penelitian ini melihat fakta-fakta hukum maupun regulasi terkait dari perspektif ekonomi. Integrasi vertikal antara industri pulp dan kertas dengan perusahaan HTI telah menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan usaha dibidang HTI, dengan concentration ratio produksi pulp mencapai 93 persen, kendali perusahaan HTI ada ditangan industri, yang rentan menimbulkan praktek persaingan tidak sehat, dan beberapa regulasi mengenai industri dan perusahaan HTI cenderung tidak sejalan dengan prinsip hukum persaingan usaha.

---

Forest management and timber forest products especially for the needs of the pulp and paper industry conducted by the plantation forest, are tend to monopolize and lead to unfair competition practices. The ban on the export of logs and the obligation of the plantation forest to supply the logs to the industry to further strengthen the position of the pulp and paper industry. In addition, some regulation or policy indirectly support the integration between the pulp and paper industry with plantation forest. Act 5/1999 prohibit vertical integration as rule of reason, its mean the vertical integration to be seen whether the practice raises unfair competition or harm the public. To determine whether the vertical integration between the pulp and paper industry is the integration with the plantation forest is allowed or prohibited, is questionable how the impact of the integration between the pulp and paper industry with forest plantation companies in Indonesia? The next, whether integration is in line with the principles of competition law? To answer these questions, using the doctrinal legal research approach, because more focus judging from the regulation and relate to impacts that occur in the field of information derived from previous studies or related news. By using an economic analysis of law approach of this study to see the facts of the law and others related regulations from an economic perspective. Vertical integration between the pulp and paper industry with the plantation forest have an negative effect on competition in the field of plantation forest, the concentration ratio of pulp production reached 93 percent, the control is in the hands of pulp and paper industry, which is prone to the practice of unfair competition, and some regulations on industrial and plantation forest tend not in line with the principles of competition law."

"Skripsi ini membahas mengenai adanya dugaan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam proses produksi kayu dan kertas Asia Pulp & Paper Sinar Mas Grup. Dugaan ini bermula dari adanya laporan dari Koalisi Anti Mafia Hutan yang mengindikasikan adanya hubungan afiliasi berbentuk jabatan rangkap antara perusahaan pemasok kayu dan Asia Pulp & Paper Sinar Mas Grup, yang dikatakan independen, namun ternyata didalamnya Direksi dan Komisaris banyak yang menjabat di beberapa perusahaan pemasok independen dan juga di Sinar Mas Grup pada saat yang bersamaan. Dan setelah diperhatikan, kegiatan produksi dari hulu ke hilir yang dilakukan oleh Asia Pulp & Paper Sinar Mas Grup terintegrasi secara vertikal. Penelitian ini membuktikan bahwa jabatan rangkap yang dilakukan Asia Pulp & Paper Sinar Mas Grup berakibat pada terjalinnya suatu perjanjian distribusi eksklusif yang bersifat anti persaingan dimana perjanjian ini semakin memudahkan pelaku usaha ini melakukan proses produksi yang terintegrasi dari hulu ke hilir, sehingga membuat peluang masuk bagi pelaku usaha lain lebih sulit dan dapat dikatakan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat.

---

This thesis discuss the allegation of unfair business competition in the production process by Asia Pulp & Paper Sinar Mas Group. The allegation towards the company started when there was a report from Koalisi Anti Mafia Hutan who said that the action in the production process that the company did has some afiliation in a form of interlocking directorates between the wood distributors and Asia Pulp & Paper Sinar Mas Group, which the company state that the wood distributors is an independent company, but in fact some of the Directors and Commissioners held the same position at the same time in more than one wood distributors company and Sinar Mas Group itself. And after being observed, the production activities that Asia Pulp & Paper Sinar Mas Group do from upstream until downstream process are vertically integrated.

The result of this study will prove that interlocking directorates that all the integrated companies do has cause an antitrust action in a form of exclusive distribution agreement which makes the integrated prouction process easier. And this action, cause a stronger barrier to entry which makes it harder for another company to be involved in this industry."

"Tesis ini membahas mengenai ketentuan sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam pengadaan barang dan/ atau, dimana dalam ketentuan tersebut, BUMN diberikan keistimewaan penunjukan langsung terhadap anak perusahaan dan/ atau pihak terafiliasi sebagai penyedia barang dan/ atau jasa dilingkungan PT PLN (Persero). Ditinjau dari perspektif hukum persaingan usaha, PT PLN (Persero) selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tunduk kepada beberapa peraturan yang menjadi pedoman dalam pengadaan barang dan jasa seperti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5 Tahun 1999), Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Aturan-aturan yang berlaku atas PT PLN (Persero) tersebut menimbulkan multi interpretasi terhadap PT PLN (Persero) selaku pelaku usaha. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip dasar sistem pengadaan barang dan/ atau jasa dari perspektif hukum persaingan usaha antara lain adalah non diskriminasi. Untuk itu dibentuk beberapa regulasi berupa peraturan perundang-undangan seperti UU 5 Tahun 1999 dan Peraturan Presiden yang melarang praktek persekongkolan tender dan diskriminasi terhadap pelaku usaha. Namun demikian, terdapat peraturan yang bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yaitu Peraturan Menteri tentang Sinergi BUMN yang memberi peluang dilakukannya penunjukan langsung terhadap anak perusahannya dan/ atau pihak yang terafiliasi dengannya untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dilakukan melalui pengadaan barang dan/ atau jasa. Hal ini merupakan pengingkaran terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam persaingan usaha yang sehat, khususnya Pasal 22 dan Pasal 19 huruf d UU 5 Tahun 1999 yang berakibat pada tertutupnya kesempatan bagi pelaku usaha lain untuk ikut mengambil bagian dalam persaingan yang terdapat dalam pengadaan barang dan/ atau jasa tersebut.

---

This thesis generally discuss about regulation regarding the synergy of State-Owned Enterprises in procurement, which is in that regulation, a State-Owned Enterprises is given extraordinary to do direct appointment of the subsidiary company and/ or affiliation party of PT PLN (Persero) as provider goods and/ or services of PT PLN (Persero). According to perspective of competition law, PT PLN (Persero) as Indonesian State Owned Enterprise comply to several regulations as its guideline to run in goods and services procurement such as Act Number 5 of 1999 concerning the Prohibition Against Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Act 5 of 1999), Act Number 19 of 2003 concerning State-Owned Entities Enterprises and Act Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. Regulations that bind toward PT PLN (Persero) has create multi interpretation of PT PLN (Persero) as an actor in national economy. The research method that used in this thesis is Legal Normative that refers to the legal norms found in laws and regulations. The basic principles of procurement from the competition law perspective among others is nondiscrimination. For that purpose, some regulations were established such as Act 5 of 1999 and Presidential Regulation regarding bid rigging and non-discrimination prohibition of actor in national economy. However, there is ministerial regulation regarding the synergy of State-Owned Enterprises that contravene with fair competition principles that enable to appoint its subsidiary of a State-Owned Enterprises and/ or affiliation party directly without bidding to execute specific work through procurement. Such practice is violation article 22 and article 19 d of Act 5 of 1999 which create barriers to other company to compete in the procurement goods and services."

"Dengan keberadaan perusahaan digital dominan seperti Meta Platforms, berbagai pelanggaran dalam lingkup persaingan usaha dapat terjadi, sebagaimana terlihat dalam kasus Meta Platforms di Jerman dan Amerika Serikat. Dalam konteks ini, penelitian ini menganalisis bagaimana potensi penyalahgunaan posisi dominan Meta Platforms di Indonesia dan apakah hukum persaingan usaha di Indonesia telah cukup dalam menangani kasus perusahaan digital tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi penyalahgunaan posisi dominan tersebut dalam lanskap persaingan usaha di Indonesia berdasarkan kasus di Jerman dan Amerika Serikat serta mengevaluasi efektivitas kerangka peraturan Indonesia yang mengatur dinamika ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengkaji berbagai teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan berupa penetapan syarat perdagangan, pembatasan pasar dan pengembangan teknologi, serta barriers to entry sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Persaingan Usaha. Meskipun demikian, regulasi di Indonesia belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi permasalahan persaingan usaha di ranah pasar digital, khususnya terkait dengan Meta Platforms. Oleh karena itu, perbaikan dan pembaruan peraturan menjadi penting untuk merespons dinamika pasar digital yang terus berkembang dan memastikan perlindungan yang memadai terhadap persaingan yang sehat.

---

With the presence of dominant digital companies like Meta Platforms, various violations within the scope of business competition can occur, as evident in the cases of Meta Platforms in Germany and the United States. In this context, this research analyzes the potential abuse of Meta Platforms’ dominant position in Indonesia and evaluates whether competition law in Indonesia has been sufficient in handling cases involving such digital companies. This research aims to analyze the potential abuse of dominance in the landscape of business competition in Indonesia, drawing insights from cases in Germany and the United States, while also evaluating the effectiveness of Indonesia’s regulatory framework governing this dynamic. The research methodology employed is normative juridical legal analysis, examining various theories, concepts, legal principles, and regulations related to the research topic. The findings indicate the potential for abuse, including setting trade conditions, market and technology development restrictions, as well as barriers to entry, as stipulated in Article 25 of the Antitrust Law. However, the existing regulations in Indonesia are not entirely effective in addressing competition issues in the digital market, particularly concerning Meta Platforms. Therefore, improvements and amendments to the regulations are crucial to respond the evolving dynamics of the digital market and ensure adequate protection for fair business competition."

"Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah pengambilalihan. Pengambilalihan merupakan cara mengembangkan perseroan yang sudah ada atau menyelamatkan perseroan yang sedang mengalami kekurangan atau kesulitan modal. Tindakan pengambilalihan, disadari atau tidak, akan mempengaruhi persaingan antar para pelaku usaha di dalam pasar bersangkutan dan membawa dampak kepada konsumen dan masyarakat. Pengambilalihan dapat mengakibatkan meningkatnya atau berkurangnya persaingan yang berpotensi merugikan konsumen dan masyarakat. Pengambilalihan yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambilalihan. Ketentuan tentang nilai aset dan/atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan dimaksud telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (PP No. 57/2010) sebagai pelaksanaan amanat Pasal 28 dan 29 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999). Berdasarkan bentuknya, tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Metode deskriptif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas dan memberikan data selengkap mungkin tentang objek yang sedang diteliti, karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pengambilalihan saham dalam perspektif hukum persaingan usaha serta pengaturannya dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

Acquisition is one of the economic activities conducted by business actors. In addition, acquisition is a way to expand the existing company or retrieve the company that suffer a setback. Acquisition, whether realized or not, will affect the competition between the business actors in the relevant market and affect to the consumer. Acquisition may cause the increasing or decreasing the competition that potentially injure the consumer. Acquisition that cause the asset value and/or the selling value exceed the certain amount, shall be notified to the Commission, at the latest 30 (thirty) days since the date of merger, consolidation or acquisition. The provision on the asset value and/or the selling value as well as the procedure of such notification through Government Regulation Number 57 of 2010 on Merger or Consolidation of Business Entities and Acquisition of Company Shares that Could Result in Monopolistic Practices and/or Unfair Business Competition (Government Regulation Number 57 of 2010) as subordinate legislation of Article 28 and Article 29 Law Number 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition (Law Number 5 of 1999). Pursuant to its form, the typology used in this research is descriptive. This descriptive method is intended to acquire clear description and provide complete data on the researched object, because the purpose of this research to provide description on shares acquisition in the perspective of competition law and its regulation in Law Number 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition."

"Pertumbuhan ekonomi digital yang pesat menimbulkan permasalahan tersendiri bagi para penegak hukum persaingan usaha, yang membutuhkan strategi yang canggih untuk menangani posisi dominan di pasar. Skripsi ini menganalisis kerangka kerja peraturan dan mekanisme penegakan hukum yang mengatur penyalahgunaan posisi dominan di pasar digital di Indonesia dan Inggris dan Upaya KPPU dalam menangani kasus serupa di Indonesia. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. UU No. 5 tahun 1999 adalah undang-undang utama yang mengatur persaingan usaha di Indonesia, yang diimplementasikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Namun demikian, kurangnya unit khusus pasar digital di KPPU menghambat kapasitasnya untuk menangani dinamika ekonomi digital yang rumit. Studi ini menekankan perlunya memiliki keahlian regulasi tertentu untuk menangani persaingan usaha di pasar digital secara efektif. Sebaliknya, strategi Inggris dinilai lebih efektif dikarenakan pendekatan proaktif dan terspesialisasi, yang didukung oleh Undang-Undang Persaingan Usaha 1998 dan diperkuat dengan pembentukan Unit Pasar Digital (DMU) di bawah Otoritas Persaingan Usaha dan Pasar (Competition and Markets Authority/CMA). Alat-alat analisis yang canggih dan inisiatif kolaborasi internasional yang dimiliki oleh DMU memperkuat kapasitas Inggris untuk secara efektif mengontrol perusahaan-perusahaan terkemuka di pasar digital. Skripsi ini mengkaji perbandingan regulasi dalam situasi nyata dengan menganalisis studi kasus Shopee di Indonesia dan Amazon di Inggris. Analisis tersebut menunjukkan bahwa meskipun kedua negara mengakui pentingnya pangsa pasar dan pengaruh ekonomi dalam menentukan dominasi, pendekatan Inggris yang mudah beradaptasi dan klasifikasi perilaku penyalahgunaan yang komprehensif menghadirkan kerangka kerja regulasi yang lebih tangguh. Skripsi ini mengusulkan agar Indonesia memperbaiki kerangka peraturannya dengan membentuk bagian khusus pasar digital di dalam KPPU dan mengimplementasikan alat analisis yang inovatif dan praktik kolaborasi internasional. Indonesia dapat meningkatkan kapasitasnya untuk mendorong persaingan usaha yang adil dalam ekonomi digital dan, sebagai hasilnya, meningkatkan kesejahteraan konsumen dan mendorong inovasi dengan mengambil pelajaran dari pengalaman Inggris. Temuan-temuan utama menyoroti pentingnya badan pengatur khusus dan pendekatan analitis yang canggih dalam mengatasi berbagai kesulitan yang ditimbulkan oleh posisi dominan di pasar digital. Analisis komparatif ini menawarkan wawasan yang berguna bagi para pembuat kebijakan dan regulator yang ingin menyeimbangkan antara kekuatan pasar dan persaingan dalam lingkungan digital yang berubah dengan cepat.

---

The rapid growth of the digital economy poses its own problems for competition law enforcers, who need sophisticated strategies to deal with dominant positions in the market. This thesis analyses the regulatory framework and enforcement mechanisms governing abuse of dominant position in the digital market in Indonesia and the UK and KPPU's efforts in handling similar cases in Indonesia. This thesis is analysed using doctrinal research method. Law No. 5 of 1999 is the main law governing business competition in Indonesia, which is implemented by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). However, the lack of a specialised digital market unit at KPPU hampers its capacity to handle the complex dynamics of the digital economy. This study emphasises the need to have specific regulatory expertise to effectively address competition in the digital market. In contrast, the UK's strategy is considered more effective due to its proactive and specialised approach, which is underpinned by the Competition Act 1998 and reinforced by the establishment of a Digital Markets Unit (DMU) under the Competition and Markets Authority (CMA). The DMU's sophisticated analytical tools and international collaboration initiatives strengthen the UK's capacity to effectively control leading firms in the digital market. This thesis examines the comparison of the regulatory framework in real-life situations by analysing the case studies of Shopee in Indonesia and Amazon in the UK. The analysis shows that while both countries recognise the importance of market share and economic leverage in determining dominance, the UK's adaptable approach and comprehensive classification of abusive behaviour present a more robust regulatory framework. This thesis proposes that Indonesia improve its regulatory framework by establishing a dedicated digital market section within the KPPU and implementing innovative analytical tools and international collaboration practices. Indonesia can enhance its capacity to promote fair competition in the digital economy and, as a result, improve consumer welfare and encourage innovation by drawing lessons from the UK experience. Key findings highlight the importance of specialised regulatory bodies and sophisticated analytical approaches in addressing the difficulties posed by dominant positions in digital markets. This comparative analysis offers useful insights for policymakers and regulators seeking to strike a balance between market power and competition in a rapidly changing digital environment."

"Penerbangan termasuk dalam sektor industri strategis di Indonesia yang dikuasai oleh negara, dimana pemerintah berwenang untuk menetapkan segala penetapan kebijakan umum dan teknis yang terdiri atas penentuan norma, standar, pedoman, kriteria, perencanaan, dan prosedur persyaratan keselamatan dan keamanan penerbangan, termasuk juga pengaturan di bidang pemeriksaan keamanan kargo dan pos dengan memberlakukan Regulated Agent. Segala peraturan yang diterapkan maupun pemberian izin operasi Regulated Agent oleh pemerintah tentunya harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi asas persaingan usaha yang sehat. Pemerintah dalam menerapkan segala aturan harus jelas dan transparan, serta harus dapat bertindak responsif atas segala dampak yang muncul akibat aturan yang diberlakukannya. Termasuk juga dalam penerapan aturan Regulated Agent yang dalam implementasinya banyak memunculkan celah potensi praktek atau tindakan persaingan usaha yang tidak sehat.

---

The aviation industry is one of the strategic industry sectors in Indonesia controlled by the state, which the government has the authority to assign any setting general policy and technical comprising determination of norms, standards, guidelines, criteria, plans, and procedures for aviation safety and security requirements, including the setting in the field of inspection cargo and mail security by imposing Regulated Agent. All applicable regulations and operating permits by the Regulated Agent must be done in accordance with applicable laws and regulations and upholding the principles of fair competition. Government to implement all the rules must be clear and transparent, and must be able to act responsive for any effects arising from the enactment of the rules. Included also in the application of the rules of the regulated agent raises many loopholes in its implementation or action potentials practice unhealthy business competition."

"Akuisisi Tokopedia oleh TikTok menimbulkan berbagai implikasi dalam konteks persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak akuisisi tersebut terhadap persaingan di pasar Indonesia berdasarkan perspektif hukum persaingan usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal, yang mengkaji secara mendalam aturan-aturan hukum yang relevan serta dokumen dan literatur yang berkaitan dengan kasus ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuisisi ini berpotensi meningkatkan efisiensi operasional kedua perusahaan, namun juga menimbulkan kekhawatiran terhadap praktik monopoli dan penurunan tingkat persaingan di pasar. Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang persaingan usaha di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ada manfaat dari segi efisiensi, pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Rekomendasi diberikan kepada otoritas terkait untuk meningkatkan pengawasan dan penerapan regulasi agar tercipta pasar yang kompetitif dan adil.

---

The acquisition of Tokopedia by TikTok has various implications for business competition in Indonesia. This study aims to analyze the impact of the acquisition on competition in the Indonesian market from the perspective of competition law. The research method employed is doctrinal research, which involves an in-depth examination of relevant legal rules as well as documents and literature related to this case. The findings indicate that while the acquisition has the potential to enhance the operational efficiency of both companies, it also raises concerns about monopolistic practices and a decline in market competition. The analysis focuses on competition law regulations in Indonesia, including Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This study concludes that despite the efficiency benefits, strict supervision is required to ensure adherence to healthy competition principles. Recommendations are made to relevant authorities to enhance supervision and enforcement of regulations to create a competitive and fair market."

"Pada Maret 2020, terjadi kasus praktik anti persaingan Apple di Perancis. Salah satu dari tindakannya adalah penyalahgunaan posisi dominan. Skripsi ini membahas terkait penerapan hukum persaingan usaha di Indonesia terhadap kasus penyalahgunaan posisi dominan Apple di Perancis dengan melihat kepada penerapan serta antisipasi hukum persaingan usaha di Indonesia terhadap kasus di Perancis. Penelitian menggunakan metode studi pustaka yang bersifat yuridis normatif. Berdasarkan hasil penerapan Pasal 25 UU No.5 Tahun 1999 terhadap kasus penyalahgunaan posisi dominan di Perancis, dapat diketahui bahwa tindakan Apple belum dapat memenuhi unsur dalam Pasal 25 UU No.5 Tahun 1999, hal ini karena dalam kasus ini Apple dijatuhkan dengan ketentuan penyalahgunaan posisi dominan terhadap pasar internal yakni penyalahgunaan ketergantungan ekonomi. Sedangkan pengaturan di Indonesia berbeda dengan di perancis yang harus memenuhi ketentuan penguasaan pangsa pasar berdasarkan pasar bersangkutan. Mengenai antisipasi hukum persaingan usaha Indonesia apabila terjadi kasus serupa Apple di Perancis, maka mengacu kepada UU No.5 Tahun 1999, tindakan Apple termasuk kedalam dugaan Pasal 9 tentang Pembagian wilayah, Pasal 8 tentang Pelanggaran Penetapan Minimum Harga Jual Kembali dan karena hukum persaingan usaha di Indonesia belum memiliki pengaturan khusus penyalahgunaan posisi dominan dalam pasar internal seperti di Perancis, maka dapat dikenakan dugaan Pasal 19 D tentang Praktek Diskriminasi.

---

In March 2020, there was a case of Apple's anti-competitive practices in France. One of the actions taken by Apple is the abuse of dominant position. This paper discusses the application of competition law in Indonesia against cases of abuse of Apple's dominant position in France by looking at two issues, namely the law enforcement and the anticipation of Indonesian competition law to the case in France. This study used normative literature study method. Based on the research it can be seen that Apple's actions have not been able to fulfill the elements in Article 25 of Law No. 5 of 1999, is because Apple was penalized with the provision of abuse of dominant position in the internal market, namely the abuse of economic dependence. Meanwhile, the regulation in Indonesia is different, which must comply of controlling market share based on the relevant market. Regarding the anticipation of Indonesian competition law in the event of similar case to Apple's in France, referring to Law No. 5 of 1999, Apple's actions can be included to Article 9 concerning Regional Division, Article 8 concerning Violation of the Minimum Resale Price and as an allegation of Article 19 D concerning Discriminatory Practices."

"Hukum persaingan usaha pada hakikatnya dimaksudkan untuk mengatur persaingan dan monopoli demi tujuan yang menguntungkan, dengan berisi ketentuan-ketentuan substansial tentang tindakan-tindakan yang dilarang beserta konsekuensi hukum yang dapat timbul. Salah satu tindakan yang dilarang tersebut adalah perjanjian penetapan harga, yang dalam literatur ilmu hukum ekonomi, merupakan salah satu bentuk kolusi, karena akan menghilangkan persaingan yang seharusnya terjadi diantara perusahaan-perusahaan yang ada di pasar. Penelitian dalam penyusunan tesis ini mengacu pada teori tentang campur tangan negara dalam bidang perekonomian, khususnya pengaturan pasar dalam konsep negara kesejahteraan (welfare state). Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dengan mengumpulkan, menelaah dan mempelajari data sekunder yang berupa hukum positif dan kepustakaan dan metode analisis data kualitiatif. Larangan penetapan harga diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan merupakan salah satu perjanjian yang dilarang. Meskipun mengatur mengenai kegiatan dan perjanjian yang dilarang, terdapat beberapa pengecualian yang diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, termasuk perjanjian penetapan harga yang memiliki pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 50, dimana perjanjian yang dilarang atau kegiatan yang dilarang, apabila dilakukan untuk melaksanakan peraturan perundangundangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf a, maka perjanjian atau kegiatan yang dilarang tersebut dapat dikecualikan.

---

The aim of the competition law is to manage and regulate the competition and monopoly for beneficial advantage, consisting substantial regulation about prohibited actions and the legal consequences that appears with it. One of the prohibited action is price fixing agreement, which in the literature of economic law is a form of collusion, because it will eliminate the competition that was supposed to happen among the corporations in the market. Research in this thesis refers to the theory of the state?s interference in economy, particularly the market arrangement in the concept of welfare state. The method being used in this thesis is normative with data collection techniques using literature study by gathering, analyzing and studying secondary data in the form of positive law and literature with analysis method based on the quality of the data. Price fixing agreement is regulated in Article 5 paragraph (1) of The Act No. 5/ 1999 of The Prohibition of Monopoly and Unfair Business Competition, and is one of the prohibited agreement. Although the Act regulate about the activities and agreement that prohibited, there are a few notable exceptions as regulated in The Act No. 5/ 1999, including the price fixing agreement that has the exception as stipulated in Article 50, where for agreement which has been prohibited, or activity that is not allowed to, if adopted to implement the current regulation as stipulated in Article 50 letter a, then the agreement or activity which are prohibited can be excluded and could be exempted."