Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisisfaktor-faktor penentu dalam penanaman modal asmg(PMA) di Industri minyak dan gas Indonesia, serta dampak yang signifikan terhadap daya saing Indonesia. Aliran FDI telah meningkat secara dramatis dalam dua tahun terakhir. Namun, distribusi FDI sangat tidak merata dan persaingan antar negara untuk menarik investor asing sangatlah tinggi. Model konseptual dan hipotesis penelitian dikembangkan dan kerangka teori yang sudah ada. Data utama dikumpulkan melalui survei berbasis kuantitatif, total 245 responden terlibat dalam penelitian mi yang merupakan karyawan yang bekerja di perusahaan minyak dan gas asing yang beroperasi di Indonesia. Analisis deskriptif disajikan untuk mengeksplorasi kinerja keseluruhan daya saing negara, serta hubungan antar variabel. Untuk meneliti hubungan antara variabel penentu dan daya saing, analisis faktor dilakukan untuk tujuan pengurangan data dan mempertahankan faktor terkuat. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda. Penelitian menunjukkan Pemerintah, Infrastruktur, Lokasi dan Suinber Daya Man usia memiliki hubungan yang signifikan dengan daya saing Indonesia.

---

This study identifies and analyzes the determinant factors in foreign direct investment (FDI) Indonesian oil and gas and its significant impacts on Indonesia Competitiveness. The flow of FDI has increased dramatically in the last two years. However, the distribution of FDI is highly unequal and the competition among countries to attract foreign investors is high.On the basis of theoretical framework among the constructs, a conceptual model and hypotheses were developed. Primary data were collected through quantitative based survey from a total of245 samples were collected, from employee that worked in foreign oil and gas companies who operated in Indonesia.

Descriptive analysis was presented to explore the overall performance of country competitiveness, as well as the relationship among variables. To investigate the relationship between FDI determinant variables and country competitiveness, factor analysis was performed for the purpose of data reduction and maintaining the strongest factor. Testing hypothesis has been done with multiple regression analysis. The findings showed Government, Infrastructure, Location and Human resources have a significant relationship with Indonesia Competitiveness."

"Penelitian ini menganalisa korelasi faktor-faktor ekonomi negara tujuan investasi terhadap aliran penanaman modal di beberapa negara. Analisa difokuskan pada penanaman modal asing pada industri manufaktur di Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand dan didasarkan pada data-data makroekonomi pada periode 1996 hingga 2001. Analisa korelasi faktor-faktor ekonomi negara tujuan yang meliputi: (a) nilai tukar mata uang, (b) luas pasar, (c) tingkat pertumbuhan, dan (d) tingkat penetrasi usaha asing terhadap penanaman modal asing di bidang manufaktur dilakukan untuk setiap negara dengan menggunakan metode analisis regresi. Dengan menggunakan model regresi linier, analisis korelasi setiap variabel babas terhadap variabel terikat, yaitu tingkat penanaman modal asing, dilakukan secara terpisah untuk setiap variabel babas dan untuk masing-masing negara. Selanjutnya dengan menggunakan model regresi multipel keempat variabel babas secara bersama-sama dianalisa korelasinya terhadap tingkat penanaman modal asing. Hasil analisa regresi ini kemudian dibandingkan secara deskriptif untuk setiap negara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus aliran penanaman modal asing di sektor manufaktur untuk Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand, perbedaan tingkatan penanaman modal asing di negara-negara tersebut dapat dijelaskan dalam berbagai tingkatan oleh faktor-faktor ekonomi di negara tujuan, baik secara terpisah maupun gabungan. Faktor-faktor tersebut meliputi tingkat nilai tukar mata uang, besar pasar, tingkat pertumbuhan dan penetrasi usaha asing. Korelasi antar tiap faktor negara tujuan dengan tingkat penanaman modal asing menunjukkan arah korelasi yang berbeda antar negara. Hasil korelasi antar variabel menunjukkan hasil yang bertentangan dan juga mendukung penelitian sebelumnya. Hasil penelitian tidak menunjukkan signifikansi secara statistik.Untuk penelitian mendatang yang mencoba menganalisa fenomena penanaman modal asing dan factor-faktor yang menentukan sebaiknya mempertimbangkan satu pendekatan yang lebih komprehensif dengan menyertakan faktor-faktor internal perusahaan penanam modal dan lokasi investasi sehingga keterkaitan antar berbagai faktor dan fenomena penanaman modal asing tersebut dapat dipahami secara lebih baik.

---

This thesis analyzes the correlations of host country economic factors to foreign investment flow and compares the correlations between countries. The analysis focuses on direct investment manufacturing in Indonesia, Malaysia, Philippine and Thailand, using macroeconomic data of the countries for the period of 1996 to 2001. Several host country economic factors, they are: (a) foreign exchange fluctuation, (b) market size, (c) level of development, and (d) penetration by foreign business were analyzed of their association to foreign equity investment made to the manufacturing sector in each country using regressions analysis method. The four independent variables were analyzed independently for their association with the dependent variables (foreign equity investment) using linear regression model in each country, and subsequently, using multiple regressions model, the four variables were jointly analyzed on their associations to foreign equity investment. Regression results were then descriptively compared to each country.

Findings of this study show that in the case of foreign equity investment flow to manufacturing sector in Indonesia, Malaysia, Philippine and Thailand, the variance of foreign equity investment in these countries can be explained in various degree by the host country economic factors (i.e. foreign exchange fluctuation, market size, level of development and penetration by foreign business), independently or jointly. The direction of the relationship between each host country factor to the equity investment varies from country to country. Contradicting and supporting results of the variable's associations also appear in the finding. The findings did not show significant statistic results.

Future studies attempting to examine foreign direct investment phenomenon and the determinant factors of such activity should consider a more comprehensive approach incorporating both MNC and location factors to understand the interplay of these factors better as well as to understand the phenomenon better."

"Penelitian ini meneliti sejumlah faktor penentu penerimaan Investasi Asing Langsung di Indonesia, yang meliputi Produk Domestik Bruto, Keterbukaan Ekonomi, Indeks Harga Konsumen, Jumlah Uang Beredar, Indeks Harga Saham Gabungan serta Pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan Produk Domestik Bruto (GDP), dan Indeks Harga Konsumen (CPI) memberikan hubungan yang positif terhadap Investasi Asing Langsung sedangkan pada variabel Keterbukaan Ekonomi (EO), Jumlah Uang Beredar (M2), Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan Pajak (Tax) memiliki hubungan yang negatif menggunakan Vector Error Correction Model.Dari hasil estimasi VECM, ditemukan pula hasil bahwa Keterbukaan Ekonomi adalah satu-satunya variabel yang memiliki hubungan dalam bentuk negatif pada model keseimbangan jangka pendek. Hasil lain ditunjukkan oleh uji Kausalitas Granger bahwa hubungan kausal dua arah terdapat pada variabel Investasi Asing Langsung terhadap Indeks Harga Konsumen, Investasi Asing Langsung terhadap Produk Domestik Bruto dan Investasi Asing Langsung terhadap Jumlah Uang Beredar.

---

Foreign Direct Investment has a significant role in the Indonesian economy as a positive influence to encourage economic growth in Indonesia. This study examines a number of determinants of Foreign Direct Investment in Indonesia, which includes Gross Domestic Product, Economic Openness, the Consumer Price Index, Money Supply, Composite Stock Price Index as well as taxes. This study shows that the increase in the Gross Domestic Product (GDP), Consumer Price Index (CPI) gave a positive relation to Foreign Direct Investment, while the variable Economic Openness (EO), Money Supply (M2), Jakarta Composite Index (IHSG) and Taxes (Tax) have a negative relation to Foreign Direct Investment using Vector Error Correction Model (VECM).

From the estimation, VECM also found that Economic Openness is the sole result that shows the negative relation in Foreign Direct Investment short-term equilibrium model. Other results as indicated by Granger Causality test that there is a causal relation both directions at variable Foreign Direct Investment to the Consumer Price Index, Foreign Direct Investment to GDP and Foreign Direct Investment to the Money Supply."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisa peran penanaman modal asing (PMA) dari Korea terhadap perdagangan intra-industri (IIT) Indonesia dan Korea untuk produk manufaktur pada kurun waktu 2000-2013. Menggunakan data tahunan dari World Integrated Trade Solution (WITS) pada level produk SITC Rev.3, didekomposisi IIT ke dalam 3 kelompok yaitu horizontal IIT (HIIT), upper vertical IIT (upper VIIT), dan lower vertical IIT (lower VIIT) sesuai Ito dan Okubo (2012). Memanfaatkan data agregasi terkecil, unit value dijadikan proksi pengelompokkan kualitas, hal yang sulit dilakukan dengan agregasi terbesar walaupun yang didapatkan adalah rata-rata harga tahunan. Hasil penelitian menunjukkan PMA Korea secara positif dan signifikan mempengaruhi indeks IIT. Terkait dengan AKFTA, terjadi peningkatan pada lower VIIT namun penurunan indeks IIT.

---

ABSTRACT

This thesis aim to analyze the role of Korea?s Foreign Direct Investment in Indonesia and its effect to the extent of intra-industry trade between Korea and Indonesia on manufacture products during the period 2000-2013. Using World Integrated Trade Solution data at the level of SITC Rev. 3, trade is decomposed into 3 group of quality: horizontal IIT (HIIT), upper vertical IIT (upper VIIT), and lower vertical IIT (lower VIIT) in Ito and Okubo (2012). The results in general shows inter industry trade dominates with share of more than 80% of trade. The decomposition of Grubel-Lloyd index into the three intra-industry groups support the notion that the intra-industry trade rose after ASEAN-Korea Free Trade (AKFTA) particularly for the human capital and technology intensive products. Korea?s FDI inflow to Indonesia also shows a positive impact on IIT index of manufacture sector. We agree that AKFTA may bring more imports to Indonesia leading to increase intra-industry trade in lower vertical group."

"Persetujuan dan perizinan penyelenggaraan penanaman modal, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan oleh penanam modal (investor) sebelum pihaknya melakukan penanaman modal. Untuk itu persetujuan dan perizinan penanaman modal menjadi salah satu pertimbangan panting bagi para penanam modal yang akan melakukan penanaman modal di suatu wilayah. Persetujuan dan perizinan penanaman modal yang mudah, sederhana, dan tidak berbelit-belit merupakan salah satu pertimbangan, bahkan dapat juga berperan sebagai salah satu pendorong bagi penanam modal untuk melakukan penanaman modal. Disamping pertimbangan ekonomi atau keuntungan (profit) yang bakal diperoleh dari penanaman modal yang akan dilakukannya. Selain itu, para penanam modal juga memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya seperti kondisi keamanan, perburuhan, perpolitikan, kepastian hukum dari negara yang akan menjadi tempat mereka menanamkan modalnya.Berkaitan dengan persetujuan dan perizinan penanaman modal, maka untuk mendorong penanaman modal di tanah air Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Pelayanan Satu Atap. Keputusan presiden tersebut merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menyederhanakan persetujuan dan perizinan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Dengan keputusan presiden tersebut bahwa pelayanan persetujuan dan perizinan dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dilakukan oleh Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan sistem pelayanan satu atap (one roof service). Pelayanan dengan sistem satu atap untuk memperoleh persetujuan dan perizinan penanaman modal merupakan suatu kebutuhan yang telah lama ditunggu dan dinantikan oleh para penanam modal. Namun konsep pelayanan dengan sistem satu atap yang terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tersebut berdasarkan perspektif penanam modal belum menunjukkan dan menciptakan iklim yang kondusif bagi penanam modal. Terutama sekali ketentuan untuk mendapatkan persetujuan dan perizinan penanaman modal yang hams dilakukan di BKPM.Para penanam modal menginginkan dan membutuhkan pelayanan dengan sistem satu atap untuk memperoleh persetujuan dan perizinan penanaman modal dapat dilakukan di daerah melalui intansi penyelenggara penanaman modal yang terdapat di daerah dimana penanaman modal akan dilakukan. Menariknya bahwa konsepsi persetujuan dan perizinan penanaman modal telah mengalami perubahan dan perkembangan dan waktu ke waktu. Namun konsepsi pelayanan persetujuan dan perizinan penanaman modal dengan sistem satu atap yang terdapat dalam keputusan presiden tersebut lebih terlihat pada upaya untuk mengembalikan sentralisasi persetujuan dan perizinan penanaman modal dari pada memberikan pelayanan yang mudah dan sederhana kepada para penanam modal."

"Penelitian ini meneliti mengenai analisis faktor penentu investasi asing langsung di Indonesia. Menggunakan total sampel dari Produk Domestik Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, Upah, Eksport dan Stabilitas Politik di Indonesia selama periode tahun 2005-2010. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode uji akar unit, uji Philips-Perron (PP), uji kausalitas Engle-Granger dan perhitungan kuadrat terkecil. Hipotesis yang diuji adalah apakah faktor penentu investasi asing langsung di Indonesia. Hasil yang diperoleh adalah semua variabel (Produk Domestik Bruto, Pertumbuhan Ekonomi, Upah, Eksport dan Stabilitas Politik) yang diuji menunjukkan hasil yang negatif sebagai faktor penentu FDI di Indonesia.

---

This study examines the analysis of the determinants of Foreign Direct Investment in Indonesia. Using a Total sample of the Gross Domestic Product, Growth, Wages, Export and Political Stability in Indonesia during the period 2005-2010. The method used in this study is the unit roots test, the Philips-Perron test, Engle-Granger causality test and Ordinary Least Square. Hypotheses to be tested is whether the determinants of foreign direct investment in Indonesia. The results obtained are all the variables (Gross Domestic Product, Growth, Wages,Export and Political Stability) tested showed negative results as the determinants of foreign direct investment in Indonesia."

"Pengaturan Daftar Negatif Investasi (DNI) saat ini diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2021. Pengaturan tersebut mengubah beberapa relaksasi sektor-sektor industri tertentu mengenai penanaman modal asing, namun ketentuan ini tidak mengatur mengenai DNI secara lebih lanjut bagi usaha jasa konstruksi. Adapun pengaturan mengenai DNI jasa konstruksi ditemukan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mengatur BUJKA Non-ASEAN dapat dikuasai oleh 67% kepemilikan saham asing dan BUJKA ASEAN dapat dikuasai oleh 70% kepemilikan saham asing. Untuk menentukan apa-apa saja yang termasuk kegiatan jasa konstruksi, maka dalam hal ini mengacu kepada KBLI dalam Perpres No.5 Tahun 2021 tersebut. Oleh karenanya, keadaan ini menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap batasan kepemilikan modal asing dalam usaha jasa konstruksi baik secara praktis maupun secara struktur pengaturan hukum. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif untuk mengkaji ketentuan hukum mengenai DNI khususnya terkait usaha jasa konstruksi yang berlaku di Indonesia.

---

The Negative Investment List (NIL) regulation is currently regulated based on Presidential Regulation Number 10 of 2021 concerning Investment Business Fields as amended by Presidential Regulation Number 49 of 2021. This regulation regulates several relaxation provisions for certain industrial sectors regarding foreign investment, however this provision does not regulate NIL. further for the construction services business. The regulation regarding the limitation of foreign ownership in construction services is found in the Appendix to Government Regulation Number 5 of 2021 concerning Implementation of Risk-Based Business Licensing which stipulates that Non-ASEAN BUJKAs can be controlled by 67% foreign ownership and ASEAN BUJKAs can be controlled by 70% foreign ownership. To determine what constitutes construction service activities, in this case refer to the KBLI in Perpres No. 5 of 2021. Therefore, this situation creates legal uncertainty regarding the limitation of foreign capital ownership in the construction services business, both practically and in terms of the legal regulatory structure. This research was carried out in a normative juridical manner to examine the legal provisions regarding NIL, especially those related to construction service businesses that apply in Indonesia."

"ABSTRAKAdanya penanaman modal asing (PMA) tidak hanya memberikan dampak positif terhadap perekonomian tapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari PMA adalah meningkatnya ketimpangan. Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu permasalah yang dihadapi oleh Indonesia. Selama periode tahun 2010 sampai dengan 2014, terjadi tren kenaikan ketimpangan yang ditandai dengan naiknya indeks gini dan turunnya kontribusi pengeluaran kelompok masyarakat berpengeluaran rendah. Penelitian ini menggunakan data dari 33 provinsi di Indonesia selama periode waktu tahun 2010 sampai dengan 2015 untuk mengukur dampak dari PMA terhadap ketimpangan yang diproksi dengan indeks gini dan kriteria Bank Dunia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PMA memiliki hubungan dengan ketimpangan. Masuknya PMA yang diikuti dengan adanya transfer teknologi membuat produktivitas tenaga kerja meningkat yanag kemudian akan menaikkan pendapatan tenaga kerja. Hal tersebut kemudian akan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

---

ABSTRACT Not only bring a positive impact to the economy of a country, foreign direct investment (FDI) also bring a negative impact. One of the negative impact of globalization is inequality. Inequality is one of many problem in Indonesia. From 2010 to 2014 there is a rise in inequality with the rise of gini index and the decrease in the contribution of low income groups. Using the data from 33 provinces in Indonesia from 2010 to 2015 to determine the impact of FDI towards inequality. The result show FDI have impact toward inequality. FDI inflow will be followed by transfer of technology which will increase the workers productivity. That increase in productivity will lead to higher income that will result in increase in inequality."

"Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan, kesungguhan dan semangat kerja dari aparaturnya. Aparatur negara (daerah) mempunyai peran dan kedudukan yang penting di dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dari kemasyarakatan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan dipengaruhi oleh adanya kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparat dalam arti adanya pemberdayaan potensi aparatur yang harus dilakukan secara bertahap dan simultan guna memperoleh pelaksanaan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien.Kajian penelitian difokuskan pada pelayanan perizinan penanaman modal PMA dan PMDN untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal yang berkaitan dengan prosedur internal dalam proses pelayanan perizinan penanaman modal. Penelitian dilakukan di Badan Penanaman Modal dan Pendayagunaan Kekayaan dan Usaha Daerah (BPM & PKUD) Provinsi DKI Jakarta. Peningkatan kualitas pelayanan sebagai langkah-langkah dalam mengurangi keluhan-keluhan atau ketidakpuasan para investor akan proses penyelesaian perizinan penanaman modal.Dalam penelitian ini dilakukan terhadap 98 responden dengan menggunakan teknik sampling Aksidental dan metode pengumpulan data yaitu observasi, kuesioner, pedoman wawancara dan studi kepustakaan. Kuesioner ditujukan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan (investor), yaitu dengan membandingkan persepsi pelanggan dan harapan yang menjadi keinginan pelanggan, dengan menggunakan indikator 5 (lima) dimensi yang menentukan kualitas pelayanan berdasarkan pendapat Zeithaml, Parasuraman dan Berry (1990 : 175), yaitu Tangibles (Tampilan Fisik), Reliability (Kehandalan), Responsiveness (Daya Tanggap), Assurance (Jaminan), dan Empathy (Kemudahan).Hasil analisis penelitian menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan menurut Dimensi Tangibles sebesar 105 %, Reliability sebesar 99 Responsiveness sebesar 103 %, Assurance sebesar 101 °/o dan Empathy sebesar 99 %. Dari skor-skor tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan tertinggi terdapat pada Dimensi Tangibles (105 %) dan terendah terdapat pada Dimensi Reliability dan Empathy (masing-masing 99 °/°). Secara keseluruhan diperoleh tingkat kepuasan pelanggan (investor) atas pelayanan perizinan penanaman modal sebesar 101 % dari harapan pelanggan.Atas dasar kesimpulan di atas, diberikan beberapa saran seperti : perlu ada perbaikan pada faktor-faktor yang berkaitan dengan penampilan fisik yaitu kelengkapan peralatan kantor, sarana administrasi dan komputerisasi, perlu ada peningkatan kemampuan pegawai dalam ketepatan waktu penyelesaian administrasi perizinan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meningkatkan daya tanggap pegawai / petugas layanan akan kebutuhan investor dan perlu membuka saluran / kotak saran bagi investor dalam menyampaikan dalam keluhan, saran atau pendapat alas pelayanan yang masih kurang dirasakan terhadap pelayanan yang diberikan BPM & PKUD Provinsi DKI Jakarta.Secara keseluruhan bahwa kinerja pelayanan yang diberikan oleh petugas pelaksana ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada investor adalah sangat bergantung pada pengembangan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia di sektor publik. Hal ini berkembang dengan semakin dituntutnya eksistensi kualitas aparat BPM & PKUD Provinsi DKI Jakarta yang bersih dan berwibawa, handal, bermental baik, profesional, efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan perizinan penanaman modal di daerah Provinsi DKI Jakarta.

---

The success of the holding of the government, development implementation, and services to the society is heavily determined by the ability, commitment and work spirit of its apparatus. The state (local) apparatus plays important role and position in implementing general tasks of government, of development and of society. Therefore, to achieve an increase in the service quality it is influenced by the presence of service performance provided by the apparatus meaning that there is an empowerment of the apparatus potentials that is conducted gradually and simultaneously in order to enable them to implement their tasks effectively and efficiently.

The research focuses on the service of licensing investment of foreign multinational enterprises and domestic multinational enterprises to increase the service quality of licensing investment related with internal procedures in the process of service provision of licensing investment. The research is conducted in the Investment Board and the Empowerment of Wealth and Local Enterprises. the Special Territory of the Capital City of Jakarta. The increase in the service quality is steps 1o minimize complaints or unsatisfaction of the investors in the settlement process of licensing investments.

This research employs 98 respondents with accidental sampling techniques and data collection method. that is, observation, questionnaires, interview guide and library research. The questionnaires are intended to measure the customers' (investors') satisfactory level, that is. by comparing between the customers' perceptions and expectations of what the customers want, by employing 5 dimension indicators which determine the service quality based on Zeithmal, Parasuraman and Berry (1990:175), that is tangibles, reliability. responsiveness, assurance. and empathy.

The analysis results of the research show that the level of the customers' satisfaction according to tangibles dimension is 105%. reliability is 99%, responsiveness is 103%. assurance is 101% and empathy is 99%. From those figures if can be concluded that the highest satisfactory level is in tangibles dimension (105%) and the lowest one is that of reability and empathy (99% respectively). As a whole from the customers' expectation it obtains 101% level of customers' satisfaction of the service of licensing investment.

Based on the above conclusion, there ore several recommendations such as: there needs to be an improvement on factors that are related with physical performance, that is, the completion of office inventory, administration facility and computerization; there needs to be an increase in the personnel ability in terms: of punctuality of administrative settlement of licensing investment in accordance with the prevailing rules and regulation; and an increase in the personnel subtlety in servicing the investors' needs: and it is necessary to open a suggestion box for the investors in channeling their complaints, suggestions or opinions on the services provided by the Investment Board and on the Empowerment of Wealth and Local Enterprises, the Special Territory of the Capital City of Jakarta that are fell still lacking.

All in all the service performance provided by the operational officers is intended to increase the service quality to the investors. This is heavily dependent on the development of the quality and capability of the human resources in the public sectors. This is developed in line with the increasing demands of the quality existence of the Investment Board and the Empowerment of Wealth and Local Enterprises, the Special Territory of the Capital City of Jakarta apparatus who are clean, dignified, reolible, mentally well, professional, effective and efficient in providing services of licensing investment in the Provincial government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta."

"ABSTRACTThe increase of Foreign Direct Investment (FDI) was improved greatly year to date in our country. Despite of the positive development, there was anomalous condition in Indonesia. On the one side, the Indonesian government seriously done huge efforts to increase FDI realization with special facilities, but on the other side, many foreign companies in terms of Foreign Investment Company did not pay Corporate Income Tax and file Income Tax Return which shown a tax loss for long times. Those anomalous phenomenon was occured hypothetically due to the practice of tax avoidance by those companies policy. This research aim to capture practice of tax avoidance by the Foreign Investment Company. The research methods using qualitative instrument and participa­tory observations. Qualitative instrument includes indepth interview with the key informants. This research result indicates there are five practices of tax avoidance which commonly performed through a scheme of transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, controlled foreign corpo­ration (CFC), and the use of tax heaven countries. Those tax avoidance practice was occured by using the loopholes of Indonesian tax regulation. Another result of this research also depicts our understanding on the close relationship between subsidiary company with its parent company abroad. For further research as theoritical implication, next researcher should be able to combine quantiative as well as qualitative method in order to have robust research result and rigor recommendation. "