Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas penyebaran informasi di organisasi Forum Lenteng melalui program Akumassa. Akumassa merupakan program pendidikan dan pemberdayaan komunitas dengan berbagai media. Media yang digunakan yaitu lokakarya dengan komunitas lokal di berbagai daerah di Indonesia dan media massa. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai proses penyebaran informasi dan pemanfaatan media massa yang digunakan melalui program Akumassa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian ini yaitu program Akumassa memberikan informasi mengenai literasi media dan menjadi pelaku media kepada komunitas lokal. Pemafaatan media massa melalui film, pameran, dan tulisan yang akan diterbitkan secara tercetak atau melalui website Akumassa agar siapapun dapat memperoleh, memanfaatkan dan menghasilkan informasi mengenai isu di daerah komunitas tersebut

---

ABSTRACTThis research discusses the dissemination of information in Forum Lenteng organization through Akumassa program. Akumassa is an education program and community development with various media. Akumassa program is bassically about workshop with local communities located in various regions in Indonesia. Purposes of this reasearch is to describe information dissemination process and to utilization of mass media through Akumassa program. This study is using qualitative approach with a case study as a chosen method. The main result of this study is that the Akumassa program provides information on media literacy and media perpetrators to local communities. The utilization of mass media through films, exhibitions, and a paper are published in printed or through Akumassa website, where anyone can acquire, utilized and generate information about the current issues in local community."

"ABSTRAKSkripsi tersebut mendeskripsikan strategi pemanfaatan media sosial dan situs web sebagai media daring yang dilakukan oleh humas instansi pemerintah. Instansi yang menjadi unit observasi pada penelitian ini yakni Kementerian Sekretariat Negara Kemensetneg . Saat ini, instansi pemerintah sedang memulai menggunakan media daring secara aktif. Media daring yang tersebut dikelola oleh Bidang Diseminasi Informasi. Skripsi tersebut bertujuan untuk memahami mengenai pemanfaatan akun media sosial dan situs web Kemensetneg berdasarkan perspektif fungsional dalam pengambilan keputusan. Kemensetneg memiliki peran dan posisi yang sangat strategis sebab pelayanan-pelayanan yang diberikan menyangkut kepentingan nasional. Paradigma yang digunakan adalah konstruktivisme dengan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data adalah wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, bila dilihat secara keseluruhan, Humas Kemensetneg telah menjalankan fungsi dan strategi pemanfaatan baik media sosial maupun situs web. Penelitian ini merekomendasikan agar strategi dilakukan dengan spesifik yakni menentukan tujuan berdasarkan SMART dan menyusun perencanaan dengan fishbone diagram. Selain itu, rekomendasi dari penelitian ini adalah penyesuaian konten dan teknis pemanfaatan media sosial dengan target audiens serta kolaborasi dengan pihak-pihak yang terlibat.

---

ABSTRACTThe research describes the utilization strategy of social media and website as the parts of online media conducted by government public relation. In this era, the government institutions have been starting to utilize online media actively. The online media is handled by Dissemination Information Division. The institution that becomes the observation unit in this research is the Ministry of State Secretariat. That institution has greatly strategic role and strategic position because of the services provided public and national services. The purpose of this research is understanding the utilization of social media accounts and website of that institution refering to functional perspective in decision making. Researcher use constructivism paradigm, qualitative approach which is descriptive. Method of data collections are in depth interview and documentation study. Based on the results of research, overall PR of Ministry of State Secretariat has been running function and utilization strategy both social media and website. This research recommends professional PR to determine specific goal based on SMART and specific planning by creating fishbone diagram. In addition, the recommendations of this research are professional PR should fit content and technical use of social media with the target audience and collaboration with the involved parties."

"Di masa pandemi COVID-19, penimbunan menjadi fenomena umum, ketika masyarakat berbondong-bondong ke pasar atau swalayan untuk membeli berbagai kebutuhan mulai dari makanan hingga kebutuhan alat kesehatan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi perilaku penimbunan yang terjadi guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang fenomena ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyebaran informasi di media sosial yang mengandung stimulus mempengaruhi persepsi konsumen terhadap manfaat yang dirasakan dari menimbun hingga pada akhirnya konsumen memutuskan untuk menimbun. Penelitian ini merupakan penelitian survei yang dikumpulkan melalui kuesioner yang digunakan secara online melalui media sosial (Whatsapp dan Instagram). Data dianalisis secara kuantitatif dengan menggunakan aplikasi PLM-SEM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko yang diterima, tingkat keparahan yang dirasakan, dan kelangkaan yang dirasakan tidak berpengaruh signifikan terhadap manfaat yang dirasakan dari penimbunan dan penimbunan, tetapi norma sosial berpengaruh signifikan terhadap manfaat yang dirasakan dari penimbunan. Hasilnya bisa menjadi acuan untuk menentukan kebijakan dalam menghadapi fenomena panic buying yang berujung pada penimbunan. Oleh karena itu, media harus menyadari bahwa konten yang mereka terbitkan harus bebas dari berita yang dilebih-lebihkan sehingga dapat memberikan informasi yang sebenarnya kepada publik.

---

During the COVID-19 pandemic, stockpiling became a common phenomenon, when people flocked to markets or supermarkets to buy various needs ranging from food to the need for health equipment. Therefore, it is important to explore the stockpiling behavior that occurs in order to get a clearer picture of this phenomenon. This study aims to find out how the dissemination of information on social media containing stimuli affect consumer perceptions of perceived benefits of stockpiling until the consumer decides to stockpile in the end. This study is survey study collected through questionnaire employed by online through social media (Whatsapp and Instagram). The data is analyzed quantitatively utilizing PLM-SEM app. The results of this study show that perceived risk, perceived severity, and perceived scarcity do not have a significant effect on the perceived benefits of stockpiling and stockpiling, but social norms have a significant effect on the perceived benefits of stockpiling. The result can become a reference for determining policies in the face of the panic buying phenomenon which leads to stockpiling. Therefore, the media must realize that the content they publish must be free from exaggerated news so that they can provide real information to the public."

"Kondisi eksisting dewasa ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat Indonesia dalam mengakses informasi tidak sama, Selain itu, kondisi saat ini juga menunjukkan informasi publik tidak tersebar secara luas dan merata di seluruh lapisan masyarakat di semua daerah. Informasi publik kian penting artinya dalam menghadapi tantangan pembentukan karakter bangsa di tengah pergaulan dunia global. Dalam usaha penyebaran informasi publik yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat pemerintah membentuk Badan Informasi Publik yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa Badan informasi Publik (BIP) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan informasi publik. Perpres tersebut diimplementasikan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika.Kebijakan penyebaran informasi publik merupakan sebuah kebijakan di BIP, kebijakan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebijakan yang strategis dan penting, selain itu dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bangsa Indonesia telah memasuki era keterbukaan informasi, sehingga implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui forum tatap muka sudah seharusnya menjadi sarana yang efektif untuk memberikan informasi secara jelas dan tuntas. Untuk dapat mengukur dapat tidaknya program atau kebijakan mencapai sasaran atau tujuan seperti yang diinginkan, Edward III berpendapat ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Bertolak dari latar belakang masalah, pertanyaan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi publik. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan positivis.Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan penyebaran informasi publik melalui forum tatap muka di Badan Informasi Publik Kementerian Kominfo sudah cukup berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan adanya respon yang cukup antusias dari peserta tatap muka terhadap tanggapan kegiatan forum tatap muka dalam rangka penyebaran informasi publik, adanya peran serta publik dalam penelitian ini adalah peserta forum tatap muka yang berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan forum tatap muka.Adapun faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyebaran informasi adalah faktor komunikasi, sumber daya dan disposisi. Ketiga faktor tersebut memberi pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan penyebaran informasi publik di Badan Informasi Publik. Sedangkan faktor struktur birokrasi tidak memberikan pengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan penyebaran informasi publik di Badan Informasi Publik Kementerian Kominfo.

---

The ability of Indonesian people in accesing information at the present time are not the same yet. In addition, this condition shows that public informations are not disseminated widely and evenly to various levels of Indonesian people in all area yet. The public information increasingly become significant to face the chalenges of the national character building in the midst of the global society. As an effort of public information dissemination, the government has established The Public Information Agency as stated in Presidential Regulation Number 15 Year 2005 concerning amendment to the Presidential Regulation Number 10 Year 2005 regarding Organization Unit and Task of Echelon I of State Ministries of the Republic of Indonesia, which mentions that the Public Information Agency (BIP) has the task to implement a public information service. The regulation has been implemented in the Regulation of the Minister of Communication and Information Technology No. 25 of 2008 on the organization and working arrangement of the Ministry of Communications and Information Technology.The policy of public information dissemination must be in accordance with people needs. Its must be a policy which is strategic and important, in addition to the enactment of Law Number 14 Year 2008 on Public Information Transparency, the Indonesian nation has now entering an era of transparency, so that policy implementation of public information dissemination through face-toface forums are supposed to be an effective means to deliver information clearly and completely. To measure whether a program or policy can reach the goals or objectives as desired before, according Edward III, there are 4 (four) factors affecting the successful of policies implementation which are communication, resources, dispositions and bureaucratic structure. Step from the background matters, this research question is what factors are influencing the implementation of public information dissemination policy. This research is descriptive quantitative with positivist approaches.The results showed that the policy implementation of public information dissemination through face-to-face forums in the Public Information Agency - Ministry of Communications and Information Technology has been quite successful. This is shown by the enthusiastic response from the participants in giving feedback and the existence of public participation as shown by the participants that take active role in the implementation of face-to-face forum.The factors that influence the policy implementation of public information dissemination are communication factor, resources and dispositions. All three factors provide a significant impact on the implementation of public information dissemination policy at the Public Information Agency. While the bureaucratic structure factor does not give significant effect on the success of the implementation of public information dissemination policy at the Public Information Agency, Ministry of Communications and Information Technology."

"Program-program Pemprov DKI, terutama yang berkenaan dengan penataan lalu lintas lebih sering tidak mendapat dukungan positif dari publik dan media massa. Kurangnya dukungan dari stakeholder ini mengakibatkan sulitnya program-program Pemprov DKI di masa lalu, seperti jalur khusus bus, jalur lambat, untuk bertahan dan berkelanjutan. Kegagalan program-program di masa lalu disinyalir memiliki kaitan erat dengan citra Pemprov DKI yang buruk, terutama KKN.Menurut teori difusi inovasi Rogers, inovasi seaman bus way akan lebih mudah diterima dan diadopsi oleh sasaran dengan bantuan penyebaran informasi oleh media massa. Oleh karena itu, penelitan ini berusaha mencari dan mengelompokkan isu-isu dan sikap yang mengemuka dalam pemberitaan media massa yang diteliti untuk mengetahui seberapa banyak informasi yang yang mendukung adopsi inovasi bus way dikemukakan oleh media massa, Penelitian mrn juga mengumpulkan bukti-bukti bagaimana sikap media massa terhadap Pemprov DKI dan bagaimana Pemprov DKI menyikapi balik media dan mengantisipasi program komunikasi program bus way-nya.Penelitian terhadap harian Kompas, Republika, dan Warta Kota selama 6 bulan di tahun 2003 ini pada akhimya menemukan bahwa media massa memiliki sikap yang negatif terhadap Pemprov DKI, terutama yang berhubungan program bus way. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh ketidakpercayaan media yang diteliti terhadap Pemprov DKI dan citra Pemprov DKI yang buruk. Akan tetapi, sikap negatif yang diikuti saran dan masukan media sesungguhnya keperdulian keprihatinan terhadap pembangunan yang dilakukan oleh Pemprov DKI. Hal ini juga mengindikasikan bahwa keterlibatan para pemegang kepentingan (stakeholder) adalah perlu. Pemprov DKI dapat menggunakan berbagai masukan yang dijabarkan dalam penelitian sebagai alat perbaikan kinerja mereka di masa depan.

---

Rising Issues and Attitudes in Mass Media on Programs Held by The Jakarta Provincial Government (A case study on bus way program in Jakarta using content analysis of Kompas, Republika, and Warta Kota dailies).Programs held by the Jakarta Provincial Government, especially those related to traffic management, often lack of positive support from the public as well as mass media. Stakeholder's lack of support results in unsustainable past-time programs, such as special bus lane, slow lane, or special bus RMB, to mention a few.The history of these past time failures is believed to have strong relation with the long-time bad images attached to the local government, stressing on corruption, collusion, and nepotism.According to Rogers' diffusion of innovation, bus way as an innovation will be easier to accept and adopt by target audience with the help from the mass media in distributing the innovation's information. Therefore, this research attempts to browse and categorize for how much information supporting the adoption of innovation is delivered by the mass media. This research also gathers evidence on attitudes of mass media towards the local government as well as measures taken by the local government in anticipating these reactions through its communication activities.Research towards Kompas, Republika, dan Warta Kota for 6 months during 2003 finally finds that the mass media retain negative attitudes towards the local government, especially on the bus way program. Mostly this is caused by the decreasing trust towards the government and the bad image suffered by the local government. However, inputs from the media actually shows their concern on the province development. This also indicates that involvement of stakeholders is important.Jakarta local government can make use these findings to improve its performance and management skill in organizing future programs."

"ABSTRAKInti persoalan yang dikaji pada tesis ini: adalah Pola panyebaran informasi yang digunakan oleh Jaringan Dokinfo TTG kepada para pemakai. Tujuan dari kajian tersebut adalah untuk mengetahui sejauhmana efektivitas pola penyebaran informasi yang dipakai selama ini. Selain daripada itu ingin pula mengetahui aktivitas, interaksi antara satu pusat sumber informasi dengan yang lainnya, dan faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah jaringan Dokinfo TTG.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deakrotifanalisis,yaitu mulai mengumpulkan, mentabulasi, menginterpretasi, dan menganalisis data. Selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan. Teknik pengumpulan datanya melalui daftar pertanyaan, wawancara dan observasi. Kenyataan yang ada pada jaringan Dokinfo tersebut bahwa pada penyebaran informasi yang digunakan selama ini adalah pola penyebaran informasi dua tahap, di mana tahap pertama produsen TTG menyebarkan sumber informasi kepada pusat-pusat sumber informasi, setelah dikelola dan dikemas dalam media tertentu, kemudian tahap kedua baru disampaikan kapada pemakai. Dengan demikian masyarakat pemakai tidak dapat langsung berhubungan dengan produsen TTG.

---

ABSTRACT

This thesis is concerned to the analysis of information dissemination pattern of appropriate technology information and documentation network. The objectives are to approach the effectivities of the information services; to study activities, interaction among information centers, and networking.

The method used was descriptive analysis, and the technique of data collecting were questionnaire, interview, observation, and study literature. The result showed that the information dissemination pattern of appropriate Technology information was effective because more than 70 % of the users used information optimally."

"This research raises problem about “How's traditionall media role in development information dissemination in province of Jambi now?, and it purposes to get describing about that media at the present, with uses and gratification theory, positive paradigm, description type, quantitave approach and survey methode with indepth interview. "

"Semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan bertambah banyaknya jumlah literatur yang diterbitkan. Pertambahan ini demikian pesatnya, sehingga timbul ledakan informasi (information explosion). Akibat bertambah banyaknya jumlah literatur yang diterbitkan menyebabkan banyak literatur yang tidak diketahui eksistensinya. Padahal para peneliti dan ilmuwan perlu mengetahui perkembangan-per_kembangan yang terjadi dalam bidang minat dan penelitian masing-masing. Di lain pihak para peneliti dan ilmuwan tersebut tidak mempunyai ba_nyak waktu untuk datang ke perpustakaan dan membaca-baca, agar dapat mengikuti perkembangan bidang minat mereka. Ditambah lagi dengan tem_pat para peneliti yang jauh dari pusat perpustakaan dan informasi, se_hingga menambah sulitnya mereka mendatangi pusat-pusat tersebut. Berbagai usaha telah dilakukan oleh perpustakaan khusus untuk memenuhi kebutuhan para peneliti tersebut. Salah satu usaha yang di_lakukan oleh perpustakaan khusus adalah mengadakan jasa kesiagaan informasi (current awareness services). Pada jasa ini perpustakaan secara aktif dan terus menerus memberitahukan kepada pemakainya akan adanya informasi atau literatur baru yang diteriana di perpustakaan. Pemberitahuan adanya informasi atau literatur baru yang dilakukan secara terus menerus, dapat dikerjakan dengan berbagai jalan..."

"Penelitian mengenai persiapan penyelenggaraan jasa Penyebaran Informasi Terseleksi (PIT) dilakukan selama 12 bulan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebu_tuhan apa saja yang harus disiapkan (dari pihak perpusta_kaan dan pemakai) untuk melaksanakan jasa PIT dan mengetahui kesediaan pemakai untuk mengikuti jasa ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada pustakawan/staf perpustakaan yang melakukan jasa PIT (5 perpustakaan) dan penyebaran kuesioner melalui pos kepa_da individu yang terdaftar sebagai pemakai jasa informasi kilat. Kuesioner yang dikirimkan sebanyak 74 surat dan kue_sioner yang kembali sejumlah 29 surat. Cara penyusunan kuesioner dan pemilihan sampel dijelaskan. Hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 29 {39,19 %) res-ponden menyetujui dan mau mengikuti jasa. Mereka berasal dari Fakultas Kehutanan/Sekolah Kehutanan (12), Balai (8), Taman Nasional (5), Kantor Wilayah/Dinas Kehutanan (3), dan golongan Umum (1). Pihak Perpustakaan dan Dokumentasi Kehu_tanan Manggala Wanabakti telah siap melaksanakan jasa dengan telah tersedianya sumber informasi, tenaga pengelola, yang dilengkapi sarana komputer dan fotokopi."

"What would a synthetic theory of digital, media and information Literacy (DMIL) look like? Radical information literacy presents, for the first time, a theory of DMIL that synthesises the diversity of perspectives and positions on DMIL, both in the classroom and the workplace, and within the informal learning processes of society. This title is based on original analysis of how decisions are made about the relevance of information and the other resources used in learning, showing how society has privileged objective approaches (used in rule-based decision making) to the detriment of subjective and intersubjective perspectives which promote individual and community contexts. The book goes on to analyse the academic and popular DMIL literature, showing how the field may have been, consciously or unwittingly, complicit in the ‘objectification’ of learning and the disempowerment of individuals and communities. Alternative ways of conceiving the subject are then presented, towards a reversal of these trends."