Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKUnder the Japan Indonesia Economic Partnership Agreement, more than 1,000 of Indonesian health care workers have migrated to Japan. Social adjustment during the process of migration is linked to mental health changes. This study aimed to figure out the strongest predictor that influences the change in mental health status as a result of migration. Baseline data were collected in Jakarta in 2013 during predeparture orientation. Follow up study was conducted one year after the study participants migrated to Japan in 2014. Using longitudinal design, this study employed 92 participants consisting of nurse and certified care worker candidates. The multiple linear regression analysis was conducted to figure out the predictors that influence the change in mental health status. The prediction model expected to explain 39.9% of the change in mental health status, p value < 0.01, while sex (b = 0.201, p value < 0.05), economic conditions in pre migration (b = -0.200, p value < 0.05), and the socio cultural adaptation competency (b = -0.238, p value < 0.05). This finding assumed that female candidates and those who have economic constraint in pre migration stage, and those who have declining in socio cultural adaptation competency tend to have lower mental health one year after the migration."

"Penelitian ini memberikan kontribusi berupa studi empiris ex ante moral hazard pada Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia dengan melakukan analisis apakah kepemilikan Program JKN membuat individu menjadi tidak terlalu menjaga kondisi kesehatannya yang kemudian mendorong individu melakukan perilaku kesehatan berisiko. Penelitian ini mengestimasi hubungan antara kepemilikan Program JKN dan perilaku kesehatan berisiko dengan mengutilisasi data longitudinal IFLS4 dan IFLS5 sebanyak 14.767 observasi. Kami menemukan bahwa kepemilikan Program JKN memiliki hubungan negatif dengan aktivitas fisik dan hubungan positif dengan pengeluran rokok individu. Selanjutnya dengan menghitung efek marginal kami mendapatkan bahwa Program JKN mengurangi probabilitas individu untuk melakukan aktivitas fisik sebesar 2.7% dan juga mengurangi intensitas melakukan aktivitas fisik. Program JKN juga ditemukan meningkatkan pengeluran rokok individu yang perupakan perokok. Hasil analisis menyatakan bahwa terdapat indikasi terjadinya ex ante moral hazard pada Program JKN karena kepemilikan JKN meningkatkan probabilitas individu melakukan perilaku kesehatan berisiko. Hasil penelitian ini mengimplikasikan bahwa mungkin diperlukan mitigasi untuk mengatasi isu ini karena dapat mengurangi dampak positif dari Program JKN di Indonesia.

---

This paper contributes to the empirical evidence of ex ante moral hazard on the National Health Insurance System (NHIS) in Indonesia. It analyses whether participating in Indonesia National Health Insurance System (NHIS) called Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lead individual to a less healthy lifestyle decisions and therefore encourage risky health behaviors. This paper estimate the relationship between individual JKN participation and risky health behavior by utilizing longitudinal data from IFLS4 and IFLS5 with 14,767 observations. We find that JKN participation has a negative relationship with physical activity and positive relationship with smoking spending. Furthermore, by calculating marginal effect we obtained that JKN participation reduce the probability of physical activity by 2.7% and also reduce the intensity of individual physical activity. For the smoker, JKN Participation is expected increase in their spending for smoking. The result indicate that there is an evidence of ex ante moral hazard from JKN participation since JKN participation lead individual to have a risky health behaviors. Our result provide implication that there is need to mitigate this issue since it might hamper the positive impact of JKN participation in the future."

"Dalam rangka membangun sistem pencegahan korupsi pada Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Kecurangan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Pada Sistem Jaminan Sosial Nasional. Hasil kajian KPK pada tahun 2017 mengungkapkan bahwa dari nilai total dana asuransi kesehatan yang dikelola BPJS Kesehatan sebesar sekitar Rp 40 triliun pada 2014, dana yang berpotensi hilang akibat kecurangan bisa mencapai Rp 2 triliun.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa proses implementasi Permenkes No.36 tahun 2015 di Faskes Rujukan Tingkat Lanjutan wilayah Kota Tangerang dilihat dari 4 (empat) variabel implementasi sesuai teori Edward III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa impelmentasi pencegahan kecurangan dalam pelaksanaan Program JKN wilayah Kota Tangerang masih belum optimal. Pada variabel komunikasi, proses transmisi pemangku kepentingan diluar sektor kesehatan belum mendapatkan sosialiasi. Implementator belum memahami kejelasan informasi mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pencegahan kecurangan. Pada variabel sumber daya didapatkan kurangnya kuantitas dan kualitas SDM sebagai implementator kebijakan. Belum ada peraturan daerah ataupun peraturan setingkat institusi tingkat daerah yang mengatur fraud JKN di FKRTL baik di level Kota maupun di level Propinsi . Dari variabel disposisi didapatkan bahwa terdapat perbedaan sikap dan kecenderungan pada masing-masing pemangku kepentingan. Belum ada insentif khusus yang mendorong pelaksanaan regulasi oleh para implementator. Sebaliknya, harga keekonomian dari tarif JKN yang dipandang belum sesuai seakan-akan menjadi disinsentif yang akan diterima FKRTL apabila melaksanakan Permenkes No 36 tahun 2015. Pada variabel struktur birokrasi didapatkan SOP di internal FKRTL belum efektif dan belum terdapat koordinasi yang optimal antar tim pencegahan Fraud JKN dari FKRTL dan pemangku kepentingan lainnya. Kata kunci: Implementasi, kebijakan, fraud, jaminan kesehatan

---

Title : The Implementation of Regulation of Minister of Health of Republic of Indonesia Number 36 Year 2015 on Fraud Prevention in the Implementation of Health Insurance At National Social Security System in The Referral Health Facilities of Tangerang City in 2018 Academic Advisor : Prof. Dr. drg Jaslis Ilyas MPH In order to establish a corruption prevention system in the National Health Insurance Program (JKN), the Ministry of Health has issued a Regulation of the Minister of Health (Permenkes) No. 36 of 2015 concerning Fraud Prevention in the Implementation of the Health Insurance Program in the National Social Security System. The Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK)revealed that from the total value of health insurance funds managed by BPJS Kesehatan amounting to around Rp 40 trillion in 2014, funds that could potentially be lost due to fraud could reach Rp 2 trillion.This study aims to find out and analyze the implementation process of Minister of Health Regulation No. 36 of 2015 in the Referral Health Facilities in the Tangerang City area seen from 4 (four)implementation variables from Edward III: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This study used qualitative methods with in-depth interview techniques and documents review. The results showed that the implementation of Minister of Health Regulation No. 36 of 2016 in Referral Health Facilities, the fraud prevention system in the implementation of the Tangerang City JKN Program, was still not optimal. Analysis of communication variable showed that in the process of transmitting, stakeholders from non health sector has not been socialized. The implementor has not yet understood the clarity of information regarding supervision of the implementation of fraud prevention systems. In the resource variable there is a lack of quantity and quality of Human Resources as policy implementors. There are no regional regulations at the level of regional institutions that regulate JKN fraud in Referral Health Facilities at both the City and Provincial levels. From the disposition variable, it was found that there were differences in attitudes and tendencies in each stakeholder. There are no special incentives that encourage the implementation of regulations by implementors. On the other hand, the economic price of JKN tariffs that are deemed not appropriate seems to be a disincentive to be received by FKRTL when implementing Minister of Health Regulation No. 36 of 2015. The bureaucratic structure variables found that the internal SOP of Referral Health Facilities has not been effective and there has been no optimal coordination between Fraud prevention teams of Referral Health Facilitie and other stakeholders."

"Terdapatnya suatu jaminan kesehatan baru yang menggantikan jaminan kesehatan sebelumnya dapat membawa kebaikan ataupun keburukan bagi pengguna. Oleh sebeb itu, perlu adanya survei kepuasan kepada peserta pengguna tentang pelayanan yang diberikan oleh masing-masing jaminan kesehatan JPKM Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat ataupun JKN Jaminan Kesehatan Nasional di kota Sawahlunto. Tujuan : Mengetahui hubungan dan membandingkan antara sistem jaminan kesehatan JPKM dan JKN terhadap kepuasan peserta dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut di kota Sawahlunto. Metode : menggunakan cross-sectional, dengan sampel pada penelitian ini diberikan kuesioner ServQual yang terdiri atas harapan dan kinerja. Subjek : Masyarakat yang pernah atau sedang menggunakan JPKM dan JKN, jumlahnya adalah 182 orang. Analisa : Kepuasan pengguna dilihat dengan menganalisa gap antara kinerja dan harapan pada status sosiodemografi dan uji komparasi Mann Whitney test untuk melihat perbedaan kepuasan JPKM dan JKN. Kesimpulan hasil : terdapat perbedaan kepuasan pada dimensi assurance JKN kelompok usia, semakin muda tingkat kepuasannya semakin tinggi. Pada kelompok profesi PNS/pensiunan memiliki persepsi kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan kelompok profesi lainnya. Kemudian, dimensi assurance dan reliability memberikan pengaruh signifikan pada kepuasan total pengguna JPKM dan JKN. Selanjutnya, pengguna JPKM memiliki nilai hampir mendekati kepuasan dibandingkan JKN.

---

The new health insurance which change the old insurance it doesn rsquo t absolutely have a goodness. Therefore, we need observe user satisfaction in dental health service which have been given to users by JPKM Sub regional Community Health Insurance and JKN National Health Insurance in Sawahlunto city.

Purpose to see the relationship and compare between JPKM system and JKN system to user satisfaction in dental health service.

Method it was cross sectional study, the subject for this study were given expectation ServQual questionnaire and perception ServQual questionnaire. Subject all users had experiences using JPKM and JKN or were current users in Sawahlunto city, a total are 182 people.

Analysis user satisfaction was identified by analizing gap between perception and expectation on sosiodemographic status and comparison test Mann Whitney test to see significantly differences.

Conclusion of findings on JKN assurance dimention there are differences of satisfaction based on age variable. On profession variables, PNS pensiunan group has higher satisfaction than other professions. Then, reliability and assurance dimentions give signifficant effect to total satisfaction, and JPKM user have higher satisfaction than JKN user."

"Peningkatan cakupan kepesertaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mampu meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan, hal ini terlihat dari laporan total kunjungan di fasilitas kesehatan. Selain faktor kepemilikan jaminan kesehatan, persepsi mengenai kondisi sakit dapat menggambarkan kebutuhan yang mendorong perilaku pengobatan seseorang. Penelitian ini menggunakan tehnik ekonometri untuk menganalisis pemanfaatan fasilitas kesehatan formal untuk rawat jalan pada era JKN. Dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2016 dan Potensi Desa 2014, didapatkan 289.720 sampel untuk dianalisis Kebutuhan merupakan variabel komposit yang dibentuk dari keparahan, terganggunya aktifitas dan jumlah hari sakit dengan polychoric principal component analysis (PCA). Model Probit digunakan lebih lanjut karena hasil uji Durbin-Wu-Hausman dengan variabel instrumental memperlihatkan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan terbukti tidak mengalami permasalahan endogenitas. Secara signifikan, hasil probit marginal effects memperlihatkan bahwa kepemilikan jaminan kesehatan meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan formal untuk rawat jalan, dan kenaikan persepsi sakit meningkatkan kemungkinan responden memanfaatkan fasilitas kesehatan formal untuk rawat jalan. Sebagai implikasi kebijakan, masyarakat perlu difasilitasi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dengan tepat dan segera. Keterlambatan yang terjadi dapat berpotensi menurunnya kualitas hidup, meningkatnya persepsi sakit, bertambahnya komplikasi, biaya perawatan yang lebih tinggi dan periode rawat inap menjadi semakin panjang.

---

The increasing coverage of participation in the National Health Insurance (JKN) program is able to increase access to health services, as evidenced by the total number of visits to health facilities. In addition to health insurance status, perceptions of illness may reflect the needs that drive medical seeking behavior. This study uses econometric techniques to analyze the utilization of formal health facilities for outpatient in the era of JKN. Using data from the 2016 National Socioeconomic Survey (2016) and Village Potential 2014, 289,720 samples were obtained for analysis. Needs were composite variables formed from severity, disturbed activity and number of sick days with polychoric principal component analysis (PCA). The Probit model is used further because the Durbin-Wu-Hausman test results with selected instrumental variables indicate that the ownership of health insurance is proven to be exogenous. Significantly, the probit marginal effects resulted that health insurance status increases access to outpatient care utilization, and increased illness perception will increase the likelihood of respondents utilizing outpatient care as well. As a policy implications, the community needs to be facilitated to get their needed health services promptly. Any delays can potentially decrease the quality of life, increased perception of illness, increased complications, higher costs maintenance and longer hospitalization period."

"Skripsi ini memuat perbandingan hukum mengenai asuransi kesehatan nasional di Indonesia dan di Singapura. Kesehatan tidak hanya merupakan hak warga tetapi juga merupakan barang investasi yang menentukan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi negara. Karena itu negara berkepentingan agar seluruh warganya sehat, sehingga ada kebutuhan untuk melembagakan pelayanan kesehatan semesta. Ada dua isu mendasar untuk mewujudkan tujuan pelayanan, yaitu bagaimana cara membiayai pelayanan kesehatan untuk semua warga, dan bagaimana mengalokasikan dana kesehatan untuk menyediakan pelayanan kesehatan dengan efektif, efisien, dan adil.Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana Singapore dan Indonesia melakukan kewajibannya sebagai negara untuk melindungi warganya untuk mendapatkan kesejahteraan, terutama dalam hal asuransi kesehatan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normative, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hokum positif tertulus maupun tidak tertulis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Singapura memiliki sistem pembiayaan berlapis untuk mencover penduduknya agar semua penduduk tanpa terkecuali memiliki akses ke kesehatan. Di Indonesia, hal tersebut masih belum bisa diterapkan karena sebagian besar masyarakatnya masih menggunakan sistem pembiayaan Out of Pocket yang sangat bergantung kepada kemampuan ekonomi masing-masing individu. Dengan demikian, masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah akan sangat sulit untuk mengakses pelayanan kesehatan. Untuk itu, Indonesia harus terus berbenah diri di bidang sistem kesehatan nasionalnya agar penduduk Indonesia mampu mencapai tingkat kesehatan yang lebih baik.

---

This undergraduate thesis discusses about legal comparative study regarding national health insurance between Indonesia and Singapore. Health is not only a citizen right but also an investment that determines productivity and economic growth of a country. Therefore, the state is concerned that all its citizens are healthy thus there is a need to institutionalize universal health services. There are two fundamental issues for realizing service goals, namely how to finance health services for all citizens, and how to allocate health funds to provide health services effectively, efficiently and fairly. The main problem in this thesis is how Singapore and Indonesia do their duty as a country to protect their citizens to obtain prosperity, especially in terms of health insurance. The method used in this undergraduate thesis is normative juridical research, i.e. a research conducted on the positive law that is both not written and written. The research concludes that Singapore has a layered financing system to cover its population so that all residents without exception have access to health. In Indonesia, it is still not applicable because most of the people still use the Out of Pocket financing system which is highly dependent on economic capability of each individual. Thus, people with low economic levels will find it very difficult to access health services. To that end, Indonesia must continue to improve itself in the field of its national health system so that the Indonesian people can achieve a better level of health."