Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Bank sebagai lembaga intermediasi dalam memberikan kredit wajib berpedoman pada prinsip pemberian kredit seperti 5C, 5P dan sebagainya yang merupakan penerapan dari prinsip perbankan mengenai kehati-hatian, kepercayaan dan mengenal nasabah. Walaupun proses tersebut telah dijelani tetapi terdapat beberapa kredit bermasalah dimana selanjutnya dapat dilakukan penyelesaian kredit melalui lelang eksekusi hak tanggungan, seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 39/Pdt.G/2013/PN.BNA antara Tn. I dan PT. Bank X Tbk serta KPKNL Banda Aceh. Adapun pokok permasalahan yaitu bagiamana peraturan perundang-undangan mengatur mengenai proses penyelesaian kredit bermasalah khsusunya melalui mekanisme lelang eksekusi hak tanggungan dan bagaimana kesesuaian lelang eksekusi hak tanggungan yang dilakukan oleh PT. Bank X Tbk dalam putusan Pengadilan Banda Aceh tersebut. Metode penelitian yang dipergunakan yaitu yuridis normative. Dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian kredit bermasalah melalui lelang yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013, disamping peraturan internal PT. Bank X Tbk untuk beberapa hal dan tepat putusan hakim terkait dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 39/Pdt.G/2013/PN.BNA tersebut.

---

Bank as an intermediary in providing the credit shall be guided by the principles of lending such as 5C, 5P and so on which is the application of the principles concerning prudential banking, trust and get to know the customers. Although the process has been dijelani but there are a few problem loans which can then be carried out settlement of loans through an auction execution encumbrance, as in the Banda Aceh District Court decision No. 39/Pdt.G/2013/PN.BNA between Mr. I and PT. Bank X Tbk and KPKNL Banda Aceh. As for the subject matter that is how North of legislation regulating the process of resolving problem loans through an auction mechanism khsusunya execution of mortgage and how the suitability of the execution of mortgage auction conducted by PT. Bank X Tbk in Banda Aceh the Court's decision. The research method used is the juridical normative. It can be concluded that the legislation regulating the settlement of non-performing loans through auctions that Minister of Finance Regulation No. 93/PMK.06/2010 as amended by the Minister of Finance Regulation No. 106/PMK.06/2013, in addition to internal regulations PT. Bank X Tbk for some things and right verdict related to the Banda Aceh District Court decision No. 39/Pdt.G/2013/PN.BNA."

"Tesis ini membahas tentang cara penyelesaian kredit macet yang efisien yang dilakukan di PT Bank Central Asia, Tbk. Kantor Wilayah X (BCA). Penyelesaian kredit macet tersebut adalah penjualan dibawah tangan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis. Dalam penelitian ini akan dideskripsikan mengenai mekanisme pemberian kredit hingga terjadinya kredit macet. Kemudian akan diuraikan beberapa cara penyelesaian kredit yang dilakukan oleh BCA dalam menyelesaikan kredit macetnya yaitu dengan penjualan dibawah tangan, fiat eksekusi, parate eksekusi dan penjualan piutang dengan cessie. Dari masing-masing cara penyelesaian kredit macet tersebut akan dianalisis jumlah biaya yang dikeluarkan serta jangka waktu yang digunakan dalam penyelesaian kredit tersebut. Tujuannya adalah untuk mengetahui mekanisme penyelesaian kredit dengan cara penjualan dibawah tangan dan tingkat efisiensinya apabila dibandingkan dengan cara penyelesaian kredit macet lainnya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa mekanisme penyelesaian kredit dengan cara penjualan dibawah tangan dan berdasarkan perbandingan yang dilakukan diketahui bahwa penjualan dibawah tangan merupakan cara yang efisien pada BCA dalam menyelesaikan kredit macetnya.

---

The focus of this study is the efficient settlement of non performing loan in PT Bank Central Asia, Tbk. Region Office X (BCA). This non performing loan settlement is by under hand sales.This research is descriptive analytic research. In this research will be described about the procedures of loan giving up to the non performing loan. Then will be described some of non performing loan settlement. The settlements are under hand sales, fiat executie, parate executie and credits sales by cessie. By the settlements will be analyzed the amount of cost that spent and the duration of each settlement.The purpose is to know how the procedure of under hand seles that BCA used and the eficiency of it if compared with another settlement of non performing loan. This research found that under hand sales is the eficient way for BCA to resolve non perfoming loan."

"Terjadinya fenomena kredit bermasalah merupakan salah satu resiko yang dapat ditemui dalam kegiatan perkreditan perbankan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan guna mencegah terjadinya kredit bermasalah di kemudian hari adalah dengan menerapkan suatu analisis yang akurat dan mendalam saat menilai kelayakan atas suatu permohonan fasilitas kredit. Skripsi ini membahas perihal Penerapan Prinsip 5C (The Five C's Of Credit) dalam analisis pemberian kredit dan pengaruhnya dalam pencegahan terjadinya kredit bermasalah pada PT Bank X Tbk Cabang Bogor. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan atau yuridis normatif. Hasil penelitian kemudian menyimpulkan bahwa Bank X memiliki pedoman perkreditan yang telah sesuai berdasarkan ketentuan Bank Indonesia di mana di dalamnya telah memuat kriteria analisis secara rinci untuk menggali tiap aspek dari Prinsip 5C guna menilai kelayakan calon debitur. Selain itu penerapan prinsip ini cukup berpengaruh dalam pencegahan terjadinya kredit bermasalah pada Bank X yang ditandai dengan rendahnya angka kredit bermasalah yang terjadi bila dibandingkan dengan total jumlah pinjaman dana yang disalurkan hingga periode tertentu.

---

The phenomenon of non-performing loans is one of the risks that usually arise up in the bank lending activities. The accurate and depth analysis in assessing the feasibility of an application credit facility is needed as a method that can be done in order to implement the precautionary principle in matters concerning financial credit and loans. This thesis tries to consider in-depth about the implementation of the five c's of credit principle in analysing lending and its effect in preventing the non performing loan at Bank X Tbk Bogor. The research was done by using the library research method or normative juridical.

Afterwards, the researcher found a conclusion that Bank X already has its lending guidelines according to the Bank of Indonesia Regulation which contains detailed criterias for them to analysis every five C's principle in assessing the feasibility of the aplicants. Besides, the researcher also found that the implementation of this principle is quite affecting Bank X in order to prevent the non performing loan at the bank which is indicated by the low of the number of non performing loan that occured if compare to the total amount of loan funds that channeled until a certain period."

"Skripsi ini membahas mengenai penyelesaian kredit macet debitur kredit pemilikan rumah bank PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. Salah satu kegiatan usaha bank adalah memberikan kredit. Dalam hal ini PT. Bank Tabungan Negara, Tbk merupakan bank yang mempunyai keunggulan fasilitas kredit pemilikan rumah. PT. Bank Tabungan Negara, Tbk mempunyai pertumbuhan kredit pemilikan rumah yang cukup tinggi sehingga dengan adanya pertumbuhan yang tinggi ini PT. Bank Tabungan Negara, Tbk mempunyai risiko yang besar terhadap adanya kredit bermasalah atau macet pada debitur kredit pemilikan rumah. Hal ini dibuktikan dengan persentase non performing loan dari kredit pemilikan rumah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 yang mengalami peningkatan.Dalam penulisan skripsi ini dibahas mengenai bagaimana penyelesaian kredit macet debitur kredit pemilikan rumah pada PT. Bank Tabungan Negara, Tbk Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif.Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa PT. Bank Tabungan Negara, Tbk dalam menyelesaikan kredit macet debitur kredit pemilikan rumah dalam hal ini telah berusaha melaksanakan ketentuan dalam penyelesaian kredit macet namun masih ditemukan beberapa ketentuan dalam PBI Pelaksanaan Good Coorporate Governance dan POJK Penerapan Manejemen Risiko yang belum dilaksanakan dengan baik.Dengan demikian, penulis menyarankan agar PT. Bank Tabungan Negara, Tbk harus menyelesaikan kredit macet debitur kredit pemilikan rumah dengan baik khususnya sesuai dengan yang diatur dalam PBI Pelaksanaan Good Corporate Governance dan POJK Penerapan Manajemen Risiko.

---

This thesis aims to study about on how the dispute settlement in terms of non performing mortgage loan between the debtor and the creditor in PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. One of the bank's business activity is giving loan. PT. Bank Tabungan Negara, Tbk has business specialty, which is financing housing credit program. PT. Bank Tabungan Negara, Tbk has mortgage loan that grows high and as a result, PT. Bank Tabungan Negara, Tbk has a great risk towards their non performing mortgage loan. It is clearly shown by data that the percentage of non performing mortgage loan from 2012 until 2017 seems uprising.

This final thesis explains about the mechanism for the dispute settlement of non performing mortgage loan in PT. Bank Tabungan Negara, Tbk. from the perspective of debtor. The methods used in this thesis is normative juridical research that produces a descriptive research typology.

The final result found that PT. Bank Tabungan Negara, Tbk has tried to implemented all of the regulations regarding dispute settlement in terms of non performing loan mortgage loan. However, there are some provisions in PBI Regulations of Bank of Indonesia on Implementation of Good Corporate Governance and POJK Regulations of Otoritas Jasa Keuangan on Implementation of Risk Management that have not been implemented properly.

Thus, the author suggest that PT. Bank Tabungan Negara, Tbk should make sure that the mechanism for dispute settlement in terms of non performing mortgage loan is compatible with all the regulations, especially PBI Regulations of Bank of Indonesia on Implementation of Good Coorporate Governonce and POJK Regulations of Otoritas Jasa Keuangan on Implementation Execution of Risk Management."

"Kredit merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk memenuhi kekurangan modal. Kebutuhan pelaku usaha akan tambahan modal kemudian bertemu dengan Bank yang menawarkan kredit. Kemudian timbul hubungan hukum dalam bentuk Perjanjian Kredit. Dalam setiap perjanjian, tidak selamanya berjalan dengan baik. Permasalahan dapat senantiasa timbul selama perjanjian masih berjalan. Begitupun dengan Perjanjian Kredit. Salah satu permasalahan yang dapat timbul dalam Perjanjian Kredit adalah tidak dibayarnya utang oleh nasabah debitor atau umumnya disebut Kredit Macet. Penelitian ini memaparkan pengaturan mengenai perkreditan perbankan di Indonesia serta menyajikan analisis terhadap kesesuaian penyelesaian kredit macet PT Y pada Bank X dalam putusan nomor 47/PDT.G/2013/PN JKT.PST dengan peraturan perkreditan yang berlaku. Masih terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku meskipun di satu sisi terdapat pula kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan melakukan studi dokumen.

---

Loan is one of the means available for a business to take in order to cover up its lack of capital. Business?s needs for additional capital can be met with loan offered by Bank. Thus, create a legal relation in the form of loan agreement. There is no guarantee for every agreement to be honored without any problems arises between the parties. Problems may arise anytime as long as the agreement still exist. The same could be said about loan agreement. One of the problem that may arise from loan agreement is non-performing loan.

This research shows how Bank credit is regulated in Indonesia and to present an analysis on the conformity of non-performing loan settlement used in the Central Jakata District Court?s Decision Number 47/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. This research conclude that there are still some issues not in accordance with the regulations even though there are also some issues in accordance with the regulations. This research use normative juridical method through documents study."

"Industri Perbankan merupakan lembaga yang berperan besar dalam penyaluran kredit di Indonesia. Dalam proses penyaluran kredit oleh Bank, tidak semua kredit yang disalurkan berjalan dengan lancar dalam pengembaliannya sehingga menimbulkan kredit macet, meskipun dalam pemberian kredit tersebut Bank telah melakukan berdasarkan dengan prinsip-prinsip wajib seperti Batas Maksimum Pemberian Kredit, 5C dan 5P. Timbulnya kredit bermasalah ini dapat diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian lelang eksekusi hak tanggungan seperti yang dilakukan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 204/PDT.G/2015/PN.JKT.PST juncto putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 296/PDT/2018/PT.DKI. Kemudian yang menjadi permasalahannya dalam hal ini yaitu bagaimana pengaturan mengenai penyelesaian kredit macet di Indonesia dan bagaimana kesesuaian antara ketentuan mengenai kredit macet yang ada sehubungan dengan penyelesaian kredit macet dalam Putusan No. 204/PDT.G/2015/PN.JKT.PST juncto Putusan No. 296/PDT/2018/PT.DKI. Metode penelitian yang digunakan disini yaitu berupa penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian kredit macet khususnya melalui mekanisme lelanh eksekusi hak tanggungan diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berada Diatasnya dan Pertauran Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Oleh karena itu, diharapkan dapat memastikan bahwa jaminan yang dijaminkan dalam pemberian kredit tidak terasangkut oleh permasalahan hukum apapun selama proses pembayaran kredit oleh debitur.

---

.The banking industry is an institution that plays a major role in lending in Indonesia. In the process of lending by the Bank, not all loans extended went smoothly in return, causing bad loans, even though in the provision of credit the Bank has done based on mandatory principles such as the Maximum Lending Limit, 5C and 5P. The emergence of these non-performing loans can be resolved by a mechanism for completing the auction of execution of mortgage rights as conducted in the decision of the Central Jakarta District Court Number 204 / PDT.G / 2015 / PN.JKT.PST juncto the decision of the DKI Jakarta High Court Number 296 / PDT / 2018 / PT .DKI. Then the problem in this case is how the arrangements regarding the settlement of bad loans in Indonesia and how the suitability of the provisions regarding existing bad loans relating to the settlement of bad loans in Decision No. 204 / PDT.G / 2015 / PN.JKT.PST juncto Decision No. 296 / PDT / 2018 / PT.DKI. The research method used here is normative juridical research conducted with literature studies. Furthermore, it can be concluded that the laws and regulations governing the settlement of bad debts, especially through the overdraft mechanism of execution of mortgage rights, are regulated in Law No. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights and Objects Above and Regulation of the Minister of Finance No.27 / PMK.06 / 2016 concerning Bidding Implementation Guidelines. Therefore, it is expected to be able to ensure that guarantees guaranteed in granting loans are not covered by any legal issues during the credit payment process by the debtor."

"Kawasan permukiman yang dibangun perlu diminimalkan di kawasan rawan bencana untuk menghindari resiko tinggi terhadap bencana. Pada Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur telah terjadi gempabumi pada 21 November 2022. Bencana gempabumi dapat menghasilkan dampak sekunder lainya seperti longsor. Bencana gempabumi dan dampak sekunder lainnya seperti longsor dapat berdampak pada perubahan lahan permukiman dan kesesuaian permukiman. Gempabumi dengan sumber patahan Cugenang menjadi parameter baru dalam aspek kesesuaian permukiman, dimana sebelumnya tidak ada faktor bahaya gempabumi pada wilayah patahan tersebut. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan lahan permukiman sebelum dan setelah gempabumi di Kecamatan Cugenang. Serta menganalisis perubahan spasial tutupan lahan permukiman tahun 2008, 2013, 2018, 2022 serta prediksi di tahun 2031. Lalu mensintesa kesesuaian lahan permukiman pasca gempabumi sehubungan lahan permukiman prediksi pada tahun 2031 di Kecamatan Cugenang. Klasifikasi peta tututupan lahan untuk melihat perubahan tahun 2008, 2013, 2018, 2022 dan 2023 menggunakan platform GEE dengan metode klasifikasi terbimbing Random Forest. OA pada klasifikasi tutupan lahan untuk tahun 2008-2023 di atas 90%. Prediksi tutupan lahan dibuat menggunakan metode CAMC. Pada proses pengolahan pemodelan prediksi, didapatkan Kappa 85% untuk tutupan lahan 2018 simulasi dan aktual dan Kappa 88% untuk tutupan lahan 2023 simulasi dan aktual. Driving factor yang digunakan untuk pemodelan prediksi yaitu variabel jarak dari jalan, jarak dari sungai, jarak dari POI dan lereng. Peta kesesuaian permukiman dibuat dengan variabel jarak dari sungai, jarak dari jalan, lereng, jenis tanah, kawasan potensi longsor, dan peta bahaya gempabumi. Untuk constraint dalam pengolahan kesesuaian lahan menggunakan zona terlarang dari peta bahaya gempabumi, sempadan sungai dan kawasan fungsi lindung. Untuk menghasilkan peta kawasan potensi longsor dilakukan pengolahan menggunakan metode indeks storie. Permukiman tahun 2023 dan 2031 di seluruh desa masih ada permukiman yang masuk di wilayah sangat tidak sesuai dan juga kurang sesuai. Tutupan lahan permukiman sebelum dan setelah gempa Cugenang, yaitu tutupan lahan tahun 2022 dan tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 43,863 hektar, atau sebesar 7,011%. lahan terbangun/permukiman mengalami peningkatan dari tahun 2008 hingga 2023, sehingga prediksi di tahun 2031 juga mengalami peningkatan pada lahan terbangun/permukiman. Wilayah kesesuaian permukiman dengan 5 variabel terhadap wilayah kesesuaian dengan 6 variabel yang menggunakan variabel zona bahaya gempabumi terlihat terdapat perbedaan. Wilayah kesesuaian permukiman dengan variabel gempabumi mengalami kenaikan persentase pada wilayah N (Tidak Sesuai) dan S2 (Cukup Sesuai), serta terjadi penurunan pada S1 (Sangat Sesuai) dan S3 (Sesuai Marjinal). Hal itupun selaras dengan lahan permukiman di tahun 2023 dan 2031 terhadap wilayah kesesuaian permukiman.

---

Settlement areas that are built need to be minimized in disaster-prone areas to avoid high risk of disasters. In Cugenang Sub-district, Cianjur Regency, an earthquake occurred on November 21, 2022. Earthquake disasters can lead to other secondary impacts such as landslides. Earthquake disasters and other secondary impacts such as landslides can have an impact on changes in settlement land and settlement suitability. The earthquake with the origin of the Cugenang fault becomes a new parameter in the aspect of settlement suitability, where previously there was no earthquake hazard factor in the fault area. This research aims to analyze changes in settlement areas before and after the earthquake in Cugenang Sub-district. As well as analyzing spatial changes in residential land cover in 2008, 2013, 2018, 2022 and predictions in 2031. Then synthesize the suitability of post-earthquake settlement areas in relation to the predicted settlement areas in 2031 in Cugenang Sub-district. Classification of land cover maps to identify changes in 2008, 2013, 2018, 2022 and 2023 using the GEE platform with the Random Forest supervised classification method. OA on land cover classification for 2008 - 2023 is above 90%. Land cover predictions were made using the CAMC method. In the prediction modeling processing, 85% Kappa was obtained for 2018 simulated and actual land cover and 88% Kappa for 2023 simulated and actual land cover. Driving factors used for prediction modeling are variables of distance from road, distance from river, distance from POI and slope. Settlement suitability map is made with variables of distance from river, distance from road, slope, soil type, landslide potential area, and earthquake hazard map. For constraint in land suitability utilizes, forbidden zone from earthquake hazard map, river border and protected function area. To produce a map of potential landslide areas, processing is done using the storie index method. Settlements in 2023 and 2031 in all villages still have settlements that are included in very unsuitable areas and also less suitable. Settlement land cover before and after the Cugenang earthquake, namely land cover in 2022 and 2023 increased by 43.863 hectares, or by 7.011%. Built-up land/settlement increased from 2008 to 2023, so the prediction in 2031 also increased in built-up land/settlement. The area of suitability of settlements with 5 variables compared to the area of suitability with 6 variables using the earthquake hazard zone variable shows a difference. The area of settlement suitability with the earthquake variable increased in percentage in areas N (Unsuitable) and S2 (Moderately Suitable), and decreased in S1 (Very Suitable) and S3 (Marginally Suitable). This is in line with the settlement land in 2023 and 2031 towards the area of settlement suitability."

"Menurut Pasal 19 UU Perbankan Syari'ah, salah satu bisnis bank komersial adalah memberikan kredit. Kredit bank berisiko. Salah satu risiko dalam kegiatan bisnis perbankan adalah risiko kredit, yaitu risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank. Kondisi ini disebut kredit bermasalah, istilah yang biasa digunakan dalam perbankan adalah Non-Performing Loans (NPL). Non-Performing Loans (NPL) terdiri dari pinjaman yang diklasifikasikan sebagai Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Sedangkan kredit dikatakan buruk jika dilihat dari kemampuan membayar pelanggan ada tunggakan pokok dan/atau bunga yang sudah melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari. Upaya untuk menyelamatkan kredit macet dapat dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya adalah melalui agunan yang diambil alih (AYDA). Pasal 40 UU Perbankan Syari'ah menyatakan bahwa Bank Umum Syari'ah dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui lelang atau di luar lelang berdasarkan penyerahan sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kekuatan untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan di jika pelanggan debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan bahwa jaminan yang dibeli harus dicairkan sesegera mungkin. Terkait dengan skripsi ini, maka rumusan masalah pertama yang ada yaitu bagaimana peraturan mengenai agunan yang diambil alih (AYDA) diatur oleh regulasi bank syari'ah, jika bank memilih untuk mengambil alih aset debitur dalam hal ini dalam bentuk hak kepemilikan atas tanah, maka posisi para pihak dalam perolehan agunan (AYDA) dalam bentuk hak kepemilikan atas tanah adalah bank sebagai pembeli, sedangkan pemilik jaminan adalah penjual. Berhubungan dengan salah satu aktifitas bank, maka rumusan masalah kedua yaitu bagaimana mekanisme agunan yang diambil alih (AYDA) oleh PT. Bank Mega Syari'ah, TBK. Dengan demikian, dengan pembayaran kembali semua hutang debitur, hubungan hukum antara debitur dan kreditor juga akan berakhir.

---

According to Article 19 of the Sharia Banking Act, one of the commercial banks' businesses is to provide credit. One of the risks in banking business activities is credit risk, which is the risk due to the failure of the debtor and/or other parties in fulfilling their obligations to the bank. This condition is called problem loans, a term commonly used in banking is Non-Performing Loans consist of loans classified as Sub-standard, Doubtful, and Loss. Whereas a credit is said to be bad if seen from the ability to pay customers there are arrears in principal and/or interest that have exceeded 180 days. Efforts to save bad loans can be done in several ways, one of which is through collateral takeover. Article 40 of the Sharia Banking Act states that Commercial Sharia Banks can buy part or all of the collateral, either through auctions or outside of auctions based on voluntary surrender by the collateral owner or based on the power to sell outside the auction from the collateral owner in the event that the debtor customer does not fulfill his obligations to banks, provided that the collateral purchased must be disbursed as soon as possible. Related to this thesis, the first research question is how is the AYDA's regulation based on Sharia Banking regulations, if the bank chooses to take over the assets of the debtor in this case in the form of ownership rights over the land, then the position of the parties in the collateral takeover in the form of ownership rights over the land is the bank as the buyer, while the collateral owner is the seller. In relation to one of the bank's activities, the second research question is how are the implementation of financing settlements through AYDA in PT. Bank Mega Sharia, Tbk, thus, with the repayment of all debtors' debts, the legal relationship between the debtor and the creditor will also end."

"Skripsi ini membahas tentang kreditur yang akan melakukan eksekusi melalui pelelangan umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun. Akan tetapi pihak Semeru Hari Prastowo cs selaku debitur melakukan gugatan perlawanan di Pengadilan Negeri Ponorogo dan diputus oleh Hakim Ketua Pengadilan Ponorogo menolak gugatan pelawan. Dari hal tersebut, penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang proses perjanjian kredit dengan jaminan Hak Tanggungan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Ponorogo, dan hambatan-hambatan apa saja yang muncul dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan dan menganalisa mengenai pelaksanaan eksekusi melalui pelelangan umum dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Madiun menurut ketentuan peraturan perundangundangan. Hasil penelitian menyarankan bahwa hendaknya PT. BRI Cabang Ponorogo dalam memberikan kredit atau pinjaman kepada masyarakat lebih selektif dalam melakukan analisis seperti memperhatikan karakter nasabah, jenis usaha nasabah dan lain sebagainya guna menghindari adanya kredit macet.

---

This thesis discusses the creditors who will perform the execution by public auction by the State Property Office intermediaries and Auction Madiun. However, the Semeru Hari Prastowo cs resistance as the debtor sued in the District Court decided by Ponorogo and Ponorogo Court Chief Judge rejects lawsuit fighting. From this, the authors wanted to examine more deeply about the process of credit agreement with the Mortgage guarantee. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Branch Ponorogo, and any obstacles that arise in the execution of Mortgage. The study was a descriptive analytical study that describes and analyzes the execution through a public tender with intermediaries State Property Office and Auction Madiun under the terms of legislation. The results of the research suggest that the should PT. BRI Branch Ponorogo in giving credit or loans to the public more selective in their analysis as to the character of customers, types of businesses and other customers in order to avoid bad credit."