Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini merupakan model aplikasi Soft System Methodology based AR(action research) dalam membahas mengenai relasi antara Seknas Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia) dengan Institute for Essential and Service Reform (IESR) dalam usahanya mengadvokasikan Extractive Industry Transparency Initiative (EITI). Penelitian ini menggunakan analisa berdasarkan kerangka pemikiran dari Richard Hall mengenai Hubungan Antar Organisasi (HAO) dan Lingkungan Organisasi.Hasil penelitian mengindikasi adanya perbedaan bentuk-bentuk formalisasi pada relasi dua organisasi yang berbentuk koalisi. Temuan ini berdampak pada implikasi teoritis pertama, yaitu bentuk formalisasi pada situasi dunia nyata dapat berkembang dan tidak tergambar dalam dimensi formalisasi dari Hall. Kedua, organisasi dalam studi ini yaitu PWYP Indonesia dan IESR ternyata tidak hanya mampu mengonstruksikan lingkungan dimana mereka berada, tetapi juga dapat mengonstruksikan elemen-elemen apa saja yang akan menimbulkan kerentanan seiring dengan meningkatnya adaptasi organisasi.

---

This research is a model application of Soft System Methodology based AR (action research) in exploring relationship between National Secretariat of Publish What You Pay Indonesia (PWYP Indonesia) and Institute for Essential and Service Reform (IESR) within a context of advocating EITI. This research uses Richard Hall's analysis of Interorganizational Relationship and Organizational Environment as a conceptual framework.The result of this research indicates difference of type of formalization in a context of dyad relationship in terms of alliance organization. This finding, furthermore, has its impact theoretically to Hall's IOR's analysis in formalization. Thereupon, organization in this research, PWYP Indonesia and IESR, showed that they could construct the environment in which they exist as well as constructing the elements that cause vulnerability along with the enhancement of organization's adaptive skill."

"Tesis ini menganalisis dinamika kolaborasi yang terjadi di dalam Extractives Industries Transparency Initiatives (EITI) Indonesia. Dinamika kolaborasi di dalam multi-stakeholder group (MSG) yang merupakan unsur inti EITI penting dianalisis untuk melihat bagaimana tata kelola kolaboratif dijalankan untuk mengatasi persoalan kebijakan publik (wicked problem). Penelitian ini menggunakan teori tata kelola kolaboratif milik Emerson dan Nabatchi (2015) sebagai pisau analisis dalam menjelaskan dinamika dan faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika kolaborasi. Interaksi antar aktor dari arus informasi dan komunikasi juga dianalisis menggunakan metode analisis jejaring sosial melalui ukuran kepadatan jaringan dan sentralitas. Hasil penelitian menemukan dinamika kolaborasi secara prinsip telah dijalankan di dalam EITI Indonesia. Namun, terdapat tantangan pada dimensi principled engagement akibat sering bergantinya personil dalam MSG, kondisi itu menciptakan lapisan (layering) aktor yang aktif dalam berkolaborasi. Temuan faktor-faktor yang mempengaruhi collaboration dynamics, terjadi pada variabel system context dalam sub-dimensi policy and legal framework soal kedudukan payung hukum EITI penting dalam memberikan legitimasi platform tersebut. Pada variabel drivers, sub-dimensi initiating leadership merupakan kunci dari keberlangsungan pelaksanaan EITI terutama pada saat proses terjadinya transisi akibat perubahan payung hukum. Temuan pengukuran SNA menunjukan kepadatan jaringan yang rendah akibat kolaborasi hanya terjadi pada ruang formal. Hasil ukuran sentralitas menunjukan temuan yang hampir sama di semua ukuran dimana Sekretariat EITI dan Ketua Eksekutif EITI memiliki peringkat tertinggi, yang berarti keduanya berperan sentral dalam arus informasi dan komunikasi di dalam MSG EITI Indonesia. Kondisi ini mengakibatkan ketidakseimbangan antar aktor dalam berkolaborasi. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan payung hukum dan aturan main untuk meningkatkan partisipasi aktor-aktor MSG dan juga mendorong peningkatan interaksi secara substansial yang bergantung pada pertemuan formal.

---

This thesis analyzes the dynamics of collaboration within Indonesia's Extractives Industries Transparency Initiatives (EITI). The dynamics of collaboration inside the multi-stakeholder group (MSG), a vital component of the EITI, must be examined to understand how collaborative governance is applied in solving public policy challenges (wicked problems). This study uses Emerson and Nabatchi's (2015) collaborative governance theory as an analytical tool to examine the dynamics and factors that influence collaboration dynamics. Interactions between actors from the flow of information and communication were also analyzed using social network analysis (SNA) methods through network density and centrality measures. The research results found that the dynamics collaboration in principle has been carried out in EITI Indonesia. However, there is a challenge in the principled engagement dimension due to frequent changes in MSG personnel, which creates layers of actors actively collaborating. The findings of the factors that influence collaboration dynamics occur in the system context variable in the sub-dimension of policy and legal framework regarding the position of the EITI regulation, which is essential in giving legitimacy to the platform. In the drivers variable, the initiating leadership sub-dimensional is the key to the sustainability of EITI implementation, especially during the transition process due to changes in the legal framework. The findings of measuring centrality through the SNA generally show almost the same results, where the EITI Secretariat and the EITI Executive Chair have the highest-ranking roles, which means that both are central in the flow of information and communication within the EITI Indonesia MSG. This condition results in an imbalance between actors in collaborating. This research recommends strengthening the legal framework and rules of the game to increase the participation of MSG actors and encourage substantially increased interaction that relies on formal meetings."

"ABSTRAKTransparansi dan keterbukaan data dipercaya dan berkembang sebagai suatu best practice untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik good governance . Begitupun promosi transparansi bagi tata kelola sektor ekstraktif, khususnya minyak, gas, dan tambang telah diterima sebagai solusi yang paling efektif untuk lsquo;menyelamatkan rsquo; negara-negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam dari buruknya tata kelola mereka. Meskipun begitu, penerimaan bahwa transparansi industri ekstraktif merupakan sebuah hal yang baik tidak terjadi begitu saja melainkan melalui berbagai perdebatan hingga akhirnya membentuk suatu pandangan umum. Berbeda dengan perspektif literatur-literatur yang dominan berkembang, tulisan ini mencoba melihat dari sudut pandang kritis penyebaran gagasan transparansi industri ekstraktif hingga adopsi dan implementasinya di negara berkembang yang penulis fokuskan pada Indonesia. Penulis menggunakan perspektif Gramsci untuk melihat proses terjadinya hegemoni intelektual dalam penyebaran suatu gagasan oleh sebuah blok historis yang bergerak dari berbagai arah. Penulis memfokuskan analisis pada lima fitur hegemoni intelektual yang merupakan hasil pemikiran Robert Cox, kemudian melihat proses penyebaran gagasannya mulai dari pembentukan blok historis hingga perluasannya keluar blok historis. Tulisan ini akan memperlihatkan proses perkembangan gagasan transparansi industri ekstraktif serta peran berbagai aktor didalamnya hingga mencapai adopsi dan implementasi di Indonesia.Kata kunci: EITI, Extractive Industries Transparency Initiative, good governance, transparansi, transparansi industri ekstraktif, Gramsci, Hegemoni.

---

ABSTRACTTransparency through data disclosure has evolved as a best practice to achieve good governance. The promotion of transparency for extractive sector governance, particularly oil, gas and mining has been accepted as the most effective solution to 39 rescue 39 resource rich developing countries from poor governance. Nevertheless, the acceptance of the notion of extractive industry transparency should not be taken for granted as it went through various debates to finally win the general consensus that makes it has to be seen as a process. In contrast to the dominant perspectives of the spreading literatures, this paper attempts analyze the idea of extractive industry transparency through a critical perspective. This writing is focusing on the adoption and implementation of the notion in Indonesia. This writing uses Gramscian perspective to analyze the aspect of intellectual hegemony promoted by a historical bloc through different directions. This writing focuses on the five features of intellectual hegemony from Robert Cox, then sees the process of idea dissemination within the historical bloc to the actors outside of the historical bloc. This paper shows the dissemination of the notion of extractive industries transparency and the role of various actors within it to reach the adoption and implementation in Indonesia.Keywords EITI, Extractive Industries Transparency Initiative, good governance, transparency, extractive industries transparency, Gramsci, Hegemony."

"ABSTRAKPenelitian ini merupakan implementasi dari penelitian dual imperatives (McKay dan Marshall, 2001), mencakup research interest dan problem solving interest, yaitu riset aksi (action research) yang menggunakan soft systems methodology (SSM). Penelitian ini termasuk katagori SSM based action research, yang sesuai dengan kategori theoritical research practice/business change practice dari Cronholm and Goldkuhl (2003). Dalam penelitian ini dikaji bagaimana suatu organisasi bisnis menyiapkan dirinya mengatasi berbagai masalah problematik yang dihadapinya. Kajian dilakukan terhadap PT Medco Ethanol Lampung (MEL), yang baru pertama kali terjun dalam bisnis bioethanol dan telah mengalami berbagai masalah yang bersifat problematik. Pengalaman problematik tersebut telah menjadi semacam rujukan dunia nyata (real world) dalam penelitian di MEL yang berfungsi sebagai laboratorium sosial.MEL memerlukan pengetahuan yang unggul agar bisa memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan BBN. Penciptaan pengetahuan (knowledge creation) yang unggul dicapai melalui penerapan strategi pembelajaran interorganisasional menggunakan framework proses pembelajaran IGDI (knowledge- Identification; Generation; Diffusion; Integration) (Pawslowsky, Forslin dan Reinhardt dalam Dierkes et al, 2001). Bagaimana mengkonstruksi pembelajaran interorganisasional dan hubungan interpersonal menjadi tujuan penelitian berbasis research interest, sedangkan tujuan penelitian berbasis problem solving interest adalah bagaimana mengkonstruksi struktur pembiayaan produksi melalui faktor-faktor penting dalam knowledge creation melalui pendekatan IGDI yang menjamin tercapainya pendapatan berkelanjutan di MEL.Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas proses pembelajaran IGDI dipengaruhi oleh faktor keberhasilan yang terdiri dari motivasi, leadership, trust, kapasitas penyerapan, kemampuan mengkombinasikan berbagai kapabilitas, kedekatan dan teknologi informasi. Sedangkan untuk mengatasi masalah problematiknya MEL harus mengadakan integrasi vertikal ke arah hulu, agar menjamin tersedianya bahan baku dalam waktu, harga dan kualitas yang sesuai standar, melalui penguasaan perkebunan. Sedangkan ke arah hilir perlu memperluas konsumen melalui kerjasama erat dengan Pemerintah, yang diharapkan bisa memfasilitasi upaya peningkatan jumlah konsumen. Secara keseluruhan harus ada sinergi antara makro dan mikro untuk mencapai keunggulan besama.

---

ABSTRACTThis study is an implementation of dual imperatives research (McKay and Marshall, 2001), to cover research interest and problem solving interest, and categorized as a Soft Systems Methodology (SSM) based action research using theoritical research practice/business change practice by Cronholm and Goldkuhl (2003). The study is researching the way a business organization respond to a problematic situation. PT Medco Ethanol Lampung (MEL) is a new business corporation with the vision to establish a bioethanol corporation to produce biofuel product with a very significant problematic situation. The problematic experienced of MEL become a social laboratory and a real world reference for this study.MEL required excellent knowledge for significant contribution in the biofuel development, and the knowledge creation will be achieved through the implementation of strategic learning process frame work of knowledge identification; knowledge diffusion, knowledge generation and knowledge integration (IGDI) (Pawlowsky, Forslin and Reinhardt in Dierkes et al. 2001). How to construct interorganizational learning and interpersonal learning are the primary objects of research interest objective. And how to construct the structure of production cost become primary objective in the problem solving interest objetive.The results of this study is an analysis of a phenomenon of the acquisition and knowledge creation through inter-organizational learning and interpersonal relations with IGDI approach, which can be used by business organizations in responding to external challenges. The study also concluded that the effectiveness of the learning process IGDI is influenced by the characteristics of interorganizational learning and interpersonal relations. The major influence are motivation, leadership, trust, absorptive capacity, ability to combined several capabilities, interpersonal networks and information technology. Critical success factor for the sustainable production is raw material supply and highest product consumption to achieved economies size capacity of the factory. To solve the strategic problem the company should exercise vertical integration to upstream and downstream. By upstream integration company will have access and control to raw material supply through acquisition of sufficient farm site.For downstream integration the company should increase product consumption through close cooperation with government authorities. Government support will be necessary especially in the land use policy as well as biofuel usage policy."

"Penerapan infografis di lingkungan Badan Pusat Statistik sudah dilakukan sejak tahun 2014. Namun, mengingat adanya keterbatasan SDM dalam hal desain, infografis ini belum dapat diterapkan di semua wilayah, sebagian besar masih dilakukan di BPS pusat. Oleh karena itu, BPS membangun perangkat lunak Infografis Editor v.1 dengan maksud untuk membantu unit kerja teknis supaya dapat mendesain infografis sendiri. Pada awalnya, Infografis Editor dibuat dengan keinginan mengadopsi fitur-fitur yang ada pada perangkat lunak online yang sudah ada sebelumnya, yaitu easel.ly dan piktochart.com. Namun demikian, berdasarkan kuesioner, responden berpendapat bahwa Infografis Editor belum dapat memenuhi fasilitas-fasilitas yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan rancangan fitur-fitur perangkat lunak editor infografis di lingkungan Badan Pusat Statistik baik di pusat maupun daerah. Perancangan fitur-fitur tersebut dilakukan dengan menggunakan metodologi Soft System Methodology (SSM) dimana di dalamnya menggunakan metode studi dokumen, observasi, wawancara, dan kuesioner untuk menggali informasi/data sebanyak mungkin terkait penelitian. Kuesioner dipilih sebagai metode untuk mengumpulkan data kebutuhan dan validasi fitur dikarenakan keterbatasan penulis untuk menjangkau responden di daerah secara langsung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan case study research dan action research. Hasilnya, diperoleh 29 fitur yang dipertahankan dari Infografis Editor v.1, 29 fitur tambahan, 6 usulan non fungsional terkait perangkat lunak Infografis Editor dan rancangan antarmuka (mockup) yang bertujuan memperjelas pemahaman pengembang perangkat lunak nantinya.

---

Application of infographics in the BPS-Statictics Indonesia has been conducted since 2014. However, the lack of human resources in terms of design causes infographics can not yet be applied in all areas in Indonesia, it is still largely done in center BPS-Statistics Indonesia. This condition encourage BPS-Statistics Indonesia to build a software named Infographics Editor v.1 to assist technical and operational units in order to be able to design their own infographics. At first, the Infographics Editor created with adopting the features of online software that already exist, namely easel.ly and piktochart.com. But, based on the questionaire, the respondents found that Infographics Editor v.1 can not fill their expected facilities.

This research conducted to produce the design features of Inforgraphics Editor v.1 in BPS-Statistics Indonesia, in both central area and local levels. The design of the features were performed using Soft System Methodology (SSM) which included using document study, observation, interview, and questionaire to collect related data and information. Questionaires chosen as a method to collect the requirement data and its validation, because the researcher can not reach the respondents in local levels directly. This research used a qualitative method with case study and action research.

The result obtained 29 features retained from Infographics Editor v.1, 29 additional features, 6 related non-functional proposals, and interface design (mockup) which aims to facilitate software developer later."

"Perubahan requirement merupakan salah satu tantangan utama dalam pengembanganperangkat lunak. Penerapan kerangka kerja yang tepat diharapkan dapat mengurangi dampak dari perubahan tersebut. Penelitian ini mencoba merancang kerangka kerja yang tepat berdasarkan studi literatur dan pengolahan data dengan menggunakan teknik-teknik soft systems methodology (SSM). Kerangka kerja yang dihasilkan berupa model proses yang terdiri dari kegiatan, peran, dan artefak yang diperoleh dari studi literatur dan dikelompokkan berdasarkan tiga sudut pandang hasil analisis SSM. Diskusi kelompok terarah dengan praktisi yang mewakili ketiga sudut pandang tersebut menghasilkan kegiatan-kegiatan dari masing-masing sudut pandang yang efektif mengendalikan dampak perubahan requirement.

---

Requirement changes is one of the main challenges in software development. Application of an appropriate framework would mitigate the impact caused by the changes. This research is trying to design an appropriate framework based on literature study and data analysis using soft system methodology techniques. The framework is produced as a process model which consists of activities, roles, and artifacts found from literature study and grouped based on three viewpoint from SSM anlaysis. Focus group discussions with practitioners representing the three viewpoints gives as result the activities from each viewpoint that could effectively control the impacts of requirement changes."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Bungo. Penelitian ini menggunakan pendekatan Soft System Methodology. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada standard operating procedure SOP penatausahaan aset tetap. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat kelemahan pada kompetensi dan sistem reward serta punishment untuk pengurus barang. Agar dapat memecahkan masalah tersebut, penelitian ini bersama para pelaksana penatausahaan aset tetap di Pemerintah Kabupaten Bungo sepakat untuk menyusun standard operating procedure SOP penatausahaan aset tetap, dimulainya program sertifikasi dan pemberian reward serta punishment untuk pengurus barang.

---

This research aims to analyze the fixed assets administration in Bungo District Government. This research uses Soft System Methodology. Results of research indicate that there is no standard operating procedure SOP of fixed assets administration. Beside that, there are weaknesses in the competence and reward and punishment system to administrators. To solve these problems, this research together with the practitioner of fixed assets administration in Bungo District Government agreed to establish standard operating procedure SOP of fixed assets administration, the certification program, and the commencement of reward and punishment for administrators."

"Tesis ini membahas mengenai peranan global governance (EITI) dalam mengatasi permasalahan pengelolaan sektor industri ekstraktif terkait dengan fenomena resource curse baik itu pada tatanan global maupun di Indonesia melalui mekanisme asistensi dan substitusi. Peran tersebut dijalankan oleh World Bank melalui pencangkokan norma EITI kepada stakeholders industri ekstraktif di Indonesia. Terkait dengan agenda perbaikan reputasi publik, World Bank berperan aktif pada fase pembingkaian, institusionalisasi dan titik lebur dalam proses pengimplementasian EITI di sektor industri ekstraktif Indonesia 2006-2010. Adapun kepentingan pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan EITI antara lain untuk meningkatkan foreign direct investment (FDI) pada sektor industri ekstraktif di Indonesia dan untuk meningkatkan profil internasionalnya. Salah satu tonggak penting dalam pengimplementasian EITI di Indonesia ialah dikukuhkannya Indonesia sebagai EITI Candidate Country pada 21 Oktober 2010.

---

This thesis focused on the role of Global Governance (EITI) in dealing with issues surrounding the management of extractive industry associated with "resource curse" at the global level as well as in Indonesia through technical assistance and substitution mechanism. Such role exercised by the World Bank through advocating EITI norms towards the Indonesian extractive industry stakeholders. With respect to its reputational agenda, the Bank played a proactive role in particularly within the framing, institutionalization and tipping point phases of EITI implementation in Indonesia 2006-2010. The interest of the Indonesian Government in regards to the EITI implementation is to increase its extractive industry Foreign Direct Investment (FDI) as well as to enhance its international profile. Moreover, one of the important milestones of Indonesia EITI implementation is when the country accepted as an EITI Candidate Country on October 21st 2010."

"Indonesia memiliki kekayaan pengetahuan tradisional yang sangat beragam. Namun, pengetahuan tradisional ini diketahui oleh komunitas lokal yang memiliki pengetahuan tersebut, sehingga tidak dapat dikontrol dan dipantau lokasi persebarannya. Begitu juga data apa saja yang terkumpul, alur pemrosesan data dan organisasi yang memiliki data tersebut belum diketahui secara jelas. Selain itu, data digitalisasi pengetahuan tradisional tersebar dan disimpan dalam sistem yang berdiri sendiri. Maka, diperlukan integrasi data agar tidak terjadi duplikasi data pengetahuan tradisional. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah model dan arsitektur web-based GIS persebaran pengetahuan tradisional di Indonesia menggunakan soft system methodology dan service oriented architecture. Kontribusi dalam penelitian ini yaitu menggabungkan pendekatan pendekatan soft system methodology SSM dan service-oriented architecture SOA untuk membangun web-based GIS dan memberikan rekomendasi model web-based GIS pengetahuan tradisional di Indonesia. Dari hasil pengujian efficiency dengan aspek response time pada sistem web-based GIS yang dibangun menggunakan GTmetrix didapatkan nilai rata - rata sebesar 3,021 second. Nilai ini jika direpresentasikan menggunakan rentang response time yang dikemukakan oleh Anna Bounch mendapatkan rating 'good'. Dari hasil pengujian usability menggunakan kuesioner system usability scale didapatkan nilai 73,07. Nilai ini jika direpresentasikan menggunakan rentang nilai yang dikemukakan oleh John Brooke dapat dikategorikan dapat diterima acceptable.

---

Indonesia has a wealth of traditional knowledge that is very diverse. However, this traditional knowledge is known by the local community who has such knowledge, so that it can not be controlled and monitored by the location of its distribution. So also what data is collected, the data processing flow and the organization that has the data is not known clearly. In addition, digitalization data of traditional knowledge is dispersed and stored in stand alone systems. Therefore, data integration is needed to avoid duplication of traditional knowledge data.

This research aims to develop a model and architecture of web based GIS distribution of traditional knowledge in Indonesia using soft system methodology and service oriented architecture. The contribution of this research is to combine the approach of soft system methodology SSM and service oriented architecture SOA approach to build web based GIS and provide recommendations of traditional GIS web based knowledge model in Indonesia.

From the results of efficiency testing with the response time aspects of web based GIS system built using GTmetrix obtained an average value of 3.042 second. This value if represented using response time range proposed by Anna Bounch get good rating. From the results of usability testing using questionnaire system usability scale obtained value of 73.07. This value if represented using the range of values suggested by John Brooke can be categorized as acceptable."

"Tesis ini membahas tentang perkembangan penyelidikan intelijen yang dilaksanakan oleh segenap jajaran intelijen kenegaraan dan lembaga penegak hukum, dalam menghadapi ancaman jaringan terorisme di Indonesia. Bahwa perkembangan lingkungan strategis pada tatanan global telah secara signifikan berpengaruh kepada kondisi keamanan kawasan, khususnya di Asia Tenggara, yang selanjutnya berdampak langsung maupun tidak langsung kepada situasi dan kondisi keamanan nasional di Indonesia, maka peran deteksi dini dan peringatan dini segenap jajaran intelijen kenegaraan tidak boleh dikesampingkan. Dimana akibat distorsi dari unsur ? unsur keamanan di Indonesia yang salah satunya adalah terorisme, saat ini telah mengalami transformasi pada spektrum ancaman dan berada di ambang gangguan yang sangat membahayakan.Munculnya jaringan terorisme di Indonesia merupakan dampak dari perkembangan pembangunan jaringan terorisme, dan hal ini membutuhkan langkah ? langkah penanganan secara intelijen untuk secara strategis mampu mengungkap para pelaku penyebaran jaringan dan pelaku ancaman, karena sasaran jaringan terorisme tidak hanya cenderung kepada pihak yang dianggap sebagai far enemy, namun saat ini juga menyasar kepada near enemy.Oleh karena itu, diperlukan langkah ? langkah antisipasi terhadap ancaman yang datang dari jaringan terorisme, melalui perkembangan model ? model penyelidikan intelijen baik yang bersifat taktis dan teknis dengan pelibatan human intelligence serta techno intelligence, sehingga kekuatan jaringan terorisme dapat dipadamkan, dan tidak lagi menjadi ancaman yang signifikan terhadap personel aparat keamanan, pejabat negara, maupun warga negara Indonesia.

---

This thesis discusses the development of intelligence investigations undertaken by all levels of state intelligence and law enforcement agencies, to encounter the threat of terrorist networks in Indonesia. The development of the strategic environment in the global order have significantly affected the regional security situation, especially in Southeast Asia, which in turn impact directly or indirectly to national security circumstances in Indonesia, the role of early detection and early warning intelligence at all levels of state should not be ruled out. Where due to the distortion of the elements of security in Indonesia, one of which is terrorism, this time has undergone a transformation in the threat spectrum disorder and are on the verge of a very dangerous.The emergence of terrorist networks in Indonesia is the impact of the development of terrorist network development, and this requires steps handling of intelligence to be able to uncover the perpetrators of the strategic deployment of network threats and actors, because terrorist networks targeting are not only tend to those who are considered as far enemy, but now also targeting the near enemy.Therefore, it is necessary to create steps of precaution against the threat in which coming from the terrorist?s network, through the development of intelligence investigations models, both tactical and technical intelligence with human involvement and techno intelligence, so that the strength of the terrorist network can be extinguished, and no longer as a threat significantly to the security forces personnel, state officials, as well as Indonesian citizens."