Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKManajemen pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melakukan pembayaran pajak secara optimal sesuai dengan koridor aturan perpajakan yang berlaku (legal). Perusahaan cenderung lebih mementingkan business profit dibandingkan dengan aspek perpajakan terkait, padahal akibat dari pelanggaran aturan perpajakan akan mengakibatkan denda, sanksi administrasi bahkan tindak pidana di bidang perpajakan. Oleh karena itu, divisi perpajakan PT.X mulai menerapkan manajemen pajak dengan 3 prinsip, yaitu perencanaan pajak (tax planning), implementasi pajak (tax implementation) dan pengawasan pajak (tax control). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen pajak yang dapat diterapkan pada perusahaan kontraktor tambang pada umumnya dan PT.X pada khususnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitiannya adalah PT.X belum menerapkan manajemen pajak secara optimal dengan alasan adanya kesalahan dalam menerapkan peraturan dan tarif pajak yang berlaku yang mengakibatkan adanya resiko kurang bayar dan sanksi administrasi perpajakan.

---

ABSTRACTTax Management is effort that done by a company in order to pay tax optimally in accordance with legal taxation rules. Company tends to be more concern business profit than related taxation aspect. Meanwhile, the consequence of breaking the taxation rules will cause sanctions of fine, administration, even criminal offense getiing jailed. Therefore, taxation division of PT.X starts to apply tax management with 3 principles, those are tax planning, tax implementation, and tax control. The purpose of this research is to analyze tax management that can be applied in a mining contractor in general and PT.X in specific. This research is using qualitative approach with in-depth interview and literature review as the technic of gathering datas.The result of the research is PT.X has not applied tax management optimally, because there is a mistake in applying rules and applicable tax rate that caused risk of excess tax and tax adminitration sanction."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai penerapan perencanaan pajak pada PT RBA dan mengetahui alternatif-alternatif yang ada dari perencanaan pajak dalam berbagai transaksi bisnis perusahaan. Dan selanjutnya dapat diterapkan alternatif yang terbaik yang memberikan penghematan pajak dan laba bersih setelah pajak yang paling maksimal. Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada PT RBA, teknik pengumpulan data yaitu dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan wawancara dengan pihak perusahaan maupun melalui observasi secara langsung.

---

The objectives of this study is to provide an overview of the implementation of tax planning on a PT RBA and knowing that there are alternatives of tax planning in a variety of business transactions. Then can be applied to the best alternative that provides tax saving and net profit after tax at the maximum. Scope in this study is limited within PT RBA data collection technique with library research and field research by interviewing with the manajemen as well as direct observations."

"Melihat pesatnya industri MICE di Indonesia, aspek dan kewajiban pajak pada industri tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu penyumbang bagi penerimaan negara. PT. X merupakan salah satu perusahaan yang bergerak pada industri MICE yang dijadikan studi kasus pada penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan jasa event organizer yang dilakukan oleh customer PT. X. Metode pendekatan penelitian yang dilakukan pada Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini, lampiran dokumen penagihan PT. X yang kurang jelas yang mengakibatkan perbedaan pemotongan PPh oleh customer.

---

Seeing the rapid growth of MICE industry in Indonesia, it is expected that the taxaction aspect on the industry could be one of the sources of state revenue in Indonesia. The aim of this research is to analyze the difference in income tax withholding PT. X rsquo s customers on the event organizer services. PT. X is one of the companies that engages in MICE industry that operates in Indonesia. The research method is qualitative method. The result of this research shown that this distinction happened because of the attachments of the invoices that resulted different perception on each customer."

"Penelitian ini membahas mengenai pemberlakuan PPh final bagi wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dampak terhadap beban pajak penghasilan dan net profit perusahaan, permasalahanpermasalahan yang muncul. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif melalui studi kasus yang terjadi di PT X. Hasil penelitian menyarankan kepada PT X untuk menghitung pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan PPh final , PT X harus menyetorkan PPh sesuai dengan nilai transaksi dan disetor saat pembayaran dari pembeli.

---

This study discusses the application of the final income tax for taxpayers who attempt to transfer rights to the principle of land and / or buildings, the impact on income tax expense and net profit companies, the problems that arise. The study was a descriptive qualitative research design through a case study in PT X. The results suggest that PT X to calculate income tax in accordance with the provisions of the final income tax, PT X must pay the income tax in accordance with the value of the transaction and paid-time payment from the buyer."

"Tesis ini membahas tinjauan perpajakan PPh dan PPN serta melakukan analisis jika terdapat peluang tax saving.Metode penelitian ini merupakan studi kasus deskriptif aplikatif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pemborosan kelebihan pembayaran pajak PPh Badan berdasarkan data koreksi fiskal dan hasil ekualisasi PPN ada kemungkinan risiko dikenakan sanksi 2% dari DPP PPN Keluaran terkait adanya book-tax gap. Dalam merencanakan tax saving harus jeli apakah mengubah biaya menjadi tunjangan karyawan lebih menguntungkan perusahaan. Hasil penelitan menyarankan ekualisasi PPN secara rutin dan mengubah metode pencatatan akuntansi atas pengakuan pendapatan, terkait kesamaan waktu dengan penerbitan Faktur Pajak dan terkait Faktur Pajak atas Nilai Lain.

---

This research discusses a review of corporate income tax and value added tax (VAT) as well as analysis of tax saving opportunity. The method of this research is descriptive analysis according to the study case application. The results show that there is overpayment corporate income tax. In addition, the result of VAT equalization shows that there is a risk of 2% penalty from tax base VAT out regarding book-tax-gap on the other hand. In managing tax saving the company should be aware regarding cost and benefit of changing the employee allowances. This research concludes that company should do VAT equalization regularly and change the accounting treatment for revenue recognition related with tax invoice issuance and other value."

"ABSTRAKTesis ini bertujuan untuk menganalisis implikasi amandemen PKP2B Generasi 3 terhadap beban pajak yang ditanggung Perusahaan (Effective Tax Rate) serta Manajemen Pajak yang harus dilakukan oleh perusahaan pasca amandemen PKP2B tersebut. Amandemen PKP2B merupakan amanat dari terbitnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang mengatur bahwa ketentuan-ketentuan di dalam pengusahaan pertambangan yang tercantum dalam PKP2B harus disesuaikan dengan UU Minerba. Salah satu pokok perubahan adalah mengenai peningkatan penerimaan negara dimana ketentuan perpajakan berubah dari ketentuan Undang-undang Tahun 1994 menjadi ketentuan Undang-undang yang berlaku saat ini (prevailing law). Penelitian ini membahas mengenai Manajemen Pajak yang harus dilakukan perusahaan pasca perubahan rezim perpajakan tersebut yang meliputi kepatuhan pajak (tax administration), tax planning dan strategi apabila terdapat pemeriksaan pajak. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif. Unit analisis yang digunakan adalah sebuah perusahaan batubara PKP2B Generasi 3 yang berlokasi di Kalimantan Timur dan Tengah. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dengan adanya amandemen PKP2B akan mengakibatkan Effective Tax Rate meningkat. Manajemen Pajak yang dapat dilakukan agar beban pajak menjadi efisien diantaranya adalah Tax Planning dalam PPh Badan seperti pengajuan Penetapan Daerah Tertentu, pengawasan terhadap Debt to Equity Ratio (DER) dan sebagainya. Selain Tax Planning, perusahaan juga harus menerapkan kepatuhan administrasi sesuai dengan Ketentuan Prevailing untuk menghindari sanksi bunga atau denda. Penelitian ini juga dapat menjadi evaluasi kebijakan Amandemen PKP2B yang dilakukan oleh Pemerintah.

---

ABSTRACT

This research is aimed to analyze the implications of the 3rd generation CCoW amendment to the company's effective tax rate and tax management that can be applied by the company after the amendment of CCoW. The amendment of the CCoW is a mandate from the issuance of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining (Minerba Law) that stipulate the provisions in CCoW mining concessions must be amended according to the Minerba Law. One of the main points of change is the increase in state revenues where the taxation provisions change from the 1994 Law to the prevailing law. This research discusses about Tax Management which can be applied by the company after the change of tax regime which covers tax administration, tax planning and strategy if there is tax audit. The study used a case study approach with qualitative method. The unit of analysis used is CCoW 3rd Generation coal company located in East and Central Kalimantan. From this research can be concluded that Amendment of CCoW increase Effective Tax Rate. Tax Management that can be performed is Tax Planning in the Corporate Income Tax therefore the tax expense can be efficient. For instance, submission of Specific Areas, supervision of Debt to Equity Ratio (DER) and so on. In addition to Tax Planning, companies should also apply administrative compliance based on Prevailing Provisions to avoid any interest or penalties. This research may also be an evaluation of the CCoW Amendment policy undertaken by the Government."

"Perkembangan internet berimplikasi terhadap perkembangan aktivitas bisnis di internet Aktivitas ini memunculkan ide ide untuk membentuk perusahaan perintis berbasis digital di Indonesia Penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan perintis berbasis digital merupakan objek pajak penghasilan Oleh karena itu kepatuhan Wajib Pajak merupakan hal yang penting dalam sistem pemungutan pajak pengasilan tersebut Penelitian ini meneliti pada 2 perusahaan perintis berbasis digital Penelitian ini menunjukkan bahwa PT A sebagai perusahaan perintis berbasis digital dengan kegiatan usaha jasa pembuatan website dan aplikasi mobile belum memenuhi kepatuhan formal maupun material atas ketentuan pajak penghasilan Terdapat perilaku tax evasion dan melalaikan pajak pada PT A Sedangkan PT B yang merupakan perusahaan perintis berbasis digital di bidang e commerce fashion muslimah telah memenuhi kepatuhan formal dan material atas ketentuan pajak penghasilan kecuali kepatuhan pada pelaksanaan PP 46 Tahun 2013 Hambatan yang dihadapi oleh PT A dan PT B adalah kurangnya pemahaman yang komprehensif untuk melaksanakan kepatuhan sebagai Wajib Pajak dan kurangnya pengawasan dari Kantor Pelayanan Pajak terhadap mereka agar menjadi Wajib Pajak yang patuh.

---

The development of internet give implication toward the development of business activities in the Internet These activities bring many ideas to form a digital start up company based in Indonesia Income received or accrued by the business activities conducted by the digital start up is an object of income tax Thus tax compliance is crucial in income tax collection system This study discusses about case in two the digital start up companies This study shows that PT A as a digital start up company whose main activity is website and mobile application creation service has not yet fulfill the formal and material compliance on income tax regulations Tax evasion and tax neglecting is found on PT A While PT B as a digital start up company in moslem fashion e commerce has fulfill the formal and material compliance on income tax except compliance toward PP 46 2013 The difficulties faced by PT A and PT B are the lack of comprehensive understanding to comply as a taxpayer and the lack of supervision from KPP towards them so they can be compliant tax payers."

"Bisnis properti di Indonesia sektor real estate berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.Investasi dalam bisnis properti menjadi salah satu cara untuk membentuk penghasilan pasif yang baik. Oleh karena itu banyak orang tertarik untuk terlibat dalam bisnis ini. Apalagi bisnis memiliki efek ganda yang mempengaruhi sektor rill di Indonesia. Itu membuat bisnis properti di sektor real estate memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional Indonesia. sebuah potensi pendapatan yang sangat besar di bidang perpajakan dari bisnis properti membuat bisnis ini penting untuk diperhatikan. Ada banyak jenis properti dalam pajak. Tetapi dalam penelitian ini hanya akan membahas tentang aspek pendapatan perpajakan dalam bisnis properti di sektor real estate. PT X adalah pengembang besar yang telah terjun di bisnis properti terutama di sektor real estate untuk menengah-tinggi dan memiliki kinerja keuangan yang baik.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlakuan pajak Penghasilan di sektor real estate berdasarkan peraturan saat ini, juga untuk mengetahui apa hambatan yang disebabkan oleh regulasi ini. metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan studi kasus pada PT X. ini berarti bahwa penelitian tersebut dijelaskan secara akurat dengan menggunakan fakta berbicara atau kata-kata tertulis dan gambar visual yang berdasarkan pengalaman PT X yang telah bertahun-tahun terlibat dalam bisnis properti. pendekatan Yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

---

Indonesian property business in real estate sector is growing rapidly in the last few years. Investing in property business become one way to form a good passive income. Therefore, many people interested to get involve in this business. Moreover this business has multiflier effects that influence many real sectors in Indonesia. That makes property business in real estate sector has an important part in national economic of Indonesia. A huge potential income in taxation from property business makes this business is important to be noticed. There are many kinds of tax properties, but in this research will only discuss about income taxation aspect in property business in real estate sector. The researcher did a case study on X Corporation as one of the developers in real estate sector. X Corporation is a big developer which has been plunge in property business especially in real estate for middle-high and has a good financial performance.

The purpose of this research is to know how is the treatment for income tax in real estate sector based on a regulation today. Also to know what is the obstacles that caused by this regulation. The research method used is descriptive with case study on X Corporation. It means that the research is described accurately using facts, spoken or written words, actions, and visual images based on X Corporation’s experiences who has been years involve in property business. The approach used in this research is qualitative approach."

"Franchise is a legal agreement on delegation of right or special right to market the product or service given by the owner of franchise (franchisor) to other party (franchisee) that arranged in a certain rule. Franchise is glow in Indonesia now, from time to time it keep increasing and being expected keep growing and dominating in domestic market significantly. Local franchise, which is expanding the most now, is supermarket sector because this sector provides daily needs. That expansion mentioned above have to be followed by tax implementation that can arrange variant transaction which relate to franchise until tax potential on it has explored optimum. Thus, if this has explored deeper especially one that connected to income tax on franchise, will give big contribution to country income. Therefore, the main questions in this thesis are: (i) How does the reality of economic on franchise transaction?, (ii) How does tax implementation on franchise in Indonesia nowadays?, (iii) How does PT "X" do the tax obligation on itself as franchisor and its franchisees? (iv) Are there any cases which is related to tax collection system to be improved?Analysis descriptive research type has been done as a research method to support research and study process on that problem analysis, which is describe all information or data gotten from the research first, then all the data are analyzed by income tax law and the correlation with the tax system that fulfill tax principle. Data technical collection was done in the field by interview and From literature study documents, to study related law and other related documents. Interview was done to people who are related to franchise and taxation to get reference on their opinion regarding tax obligation in income tax section.Franchise delegation most of the time is related to a certain payment. There are two kinds and types of franchise and the taxation are known generally which can be requested by franchisor to franchisee that is direct monetary compensation and indirect and non monetary compensation. Firstly there are 4 (four) principle of good taxation suggested by Adam Smith in his book An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth Nation to set the right taxation system on the right income tax on franchise. Beside that Mansury suggested for tax income expected suitable with fair principles then fulfillment of horizontal justice condition (5 conditions) and vertical justice (2 conditions) need to be held strongly.Tax auditor who audits franchise obviously does not fully understand on franchise position which is separate Taxpayer so that franchisee income is different from franchisor income. Withholding tax implementation on franchise income have not fulfill equality principle, mainly realization on individual taxpayer, franchisee that most have status as individual taxpayer can not do withheld on payment of paid income on the royalty whereas franchisee that have status as corporate taxpayer have done the withholding the royalty. Other result study is found uncertainty law on determines franchise fee whether royalty category or as technical fee because PT_ "X" withheld with 15 % rate on the other hand the elements in franchise fee put into technical fee category that its effective rate are 6 %. Other aspect appeared is withheld on franchise fee for the amount of 15 % happened on lack of knowledge of PT. "X" whereas for technical fee withholding rate effectively for the amount of 6% showed that the decision of net estimation income is 40 % for too small technical fee on a franchise.At the end suggested tax auditor suppose to know the relation of franchisee with franchisor which is franchisee position is not subsidiary of franchisor. Next suggestion to reach equitable principle, withholding on Tax Income of chapter 23 object the most on income of royalty can not only be done to franchisee that has status as corporate taxpayer but also that individual taxpayer. The determination of type of fee on franchise fee need to be cleared then appear certain law because it emphasized the technical fee element not the royalty element. Review to the estimation of net income to technical fee that valid nowadays also needed so that the estimation percentage of net income different for all types of business."

"[Intepretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (ISAK 16) merupakanketentuan perlakuan akuntansi bagi pihak operator yang terlibat dalam suatuperjanjian konsesi jasa atau kerjasama pemerintah dan swasta. Ketentuan ISAK16 ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Peneltian ini bertujuanmembahas tentang perlakuan perpajakan atas penerapan ISAK 16 pada PT XYZselaku perusahaan pembangkit listrik yang memiliki kontrak kerja sama denganPLN pada masa konstruksi. Selain itu, penelitian ini membahas pula mengenaipermasalahan yang timbul akibat penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitianini adalah pada masa konstruksi PT XYZ tidak dikenakan pajak serta masalahutama yang timbul adalah kesuiltan manajemen untuk menjelaskan penerapanSAK baru ini kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak didapatnyakepastian hukum dalam pengenaan pajak;ABSTRAKIntepretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (ISAK 16) merupakanketentuan perlakuan akuntansi bagi pihak operator yang terlibat dalam suatuperjanjian konsesi jasa atau kerjasama pemerintah dan swasta. Ketentuan ISAK16 ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Peneltian ini bertujuanmembahas tentang perlakuan perpajakan atas penerapan ISAK 16 pada PT XYZselaku perusahaan pembangkit listrik yang memiliki kontrak kerja sama denganPLN pada masa konstruksi. Selain itu, penelitian ini membahas pula mengenaipermasalahan yang timbul akibat penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitianini adalah pada masa konstruksi PT XYZ tidak dikenakan pajak serta masalahutama yang timbul adalah kesuiltan manajemen untuk menjelaskan penerapanSAK baru ini kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak didapatnyakepastian hukum dalam pengenaan pajak

---

ABSTRACTInterpretation of Financial Accounting Standards Number 16 (ISAK 16) isaccounting rule for Private as operator who has Concession Agreement with theGovernment. ISAK 16 applicable since 1st January 2012. This research addressesimplementation of ISAK 16 in PT XYZ as an Independent Power Producer whohas an Agreement with PLN on construction term. Beside, this research explainsabout the problems as the effect of this implementation. This research usedqualitative descriptive approach. The data were collected by interviews and studyof literature. The result of this research is PT XYZ cannot be taxed forconstruction term. Then, the main problem is difficulty to explain implementationof this new accounting rule to all parties and there is not certainty for taxation.;ABSTRAKIntepretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (ISAK 16) merupakanketentuan perlakuan akuntansi bagi pihak operator yang terlibat dalam suatuperjanjian konsesi jasa atau kerjasama pemerintah dan swasta. Ketentuan ISAK16 ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Peneltian ini bertujuanmembahas tentang perlakuan perpajakan atas penerapan ISAK 16 pada PT XYZselaku perusahaan pembangkit listrik yang memiliki kontrak kerja sama denganPLN pada masa konstruksi. Selain itu, penelitian ini membahas pula mengenaipermasalahan yang timbul akibat penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitianini adalah pada masa konstruksi PT XYZ tidak dikenakan pajak serta masalahutama yang timbul adalah kesuiltan manajemen untuk menjelaskan penerapanSAK baru ini kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak didapatnyakepastian hukum dalam pengenaan pajak

---

ABSTRACTInterpretation of Financial Accounting Standards Number 16 (ISAK 16) isaccounting rule for Private as operator who has Concession Agreement with theGovernment. ISAK 16 applicable since 1st January 2012. This research addressesimplementation of ISAK 16 in PT XYZ as an Independent Power Producer whohas an Agreement with PLN on construction term. Beside, this research explainsabout the problems as the effect of this implementation. This research usedqualitative descriptive approach. The data were collected by interviews and studyof literature. The result of this research is PT XYZ cannot be taxed forconstruction term. Then, the main problem is difficulty to explain implementationof this new accounting rule to all parties and there is not certainty for taxation., ABSTRAKIntepretasi Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 (ISAK 16) merupakanketentuan perlakuan akuntansi bagi pihak operator yang terlibat dalam suatuperjanjian konsesi jasa atau kerjasama pemerintah dan swasta. Ketentuan ISAK16 ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2012. Peneltian ini bertujuanmembahas tentang perlakuan perpajakan atas penerapan ISAK 16 pada PT XYZselaku perusahaan pembangkit listrik yang memiliki kontrak kerja sama denganPLN pada masa konstruksi. Selain itu, penelitian ini membahas pula mengenaipermasalahan yang timbul akibat penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif.Data diperoleh melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitianini adalah pada masa konstruksi PT XYZ tidak dikenakan pajak serta masalahutama yang timbul adalah kesuiltan manajemen untuk menjelaskan penerapanSAK baru ini kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak didapatnyakepastian hukum dalam pengenaan pajak

---

ABSTRACTInterpretation of Financial Accounting Standards Number 16 (ISAK 16) isaccounting rule for Private as operator who has Concession Agreement with theGovernment. ISAK 16 applicable since 1st January 2012. This research addressesimplementation of ISAK 16 in PT XYZ as an Independent Power Producer whohas an Agreement with PLN on construction term. Beside, this research explainsabout the problems as the effect of this implementation. This research usedqualitative descriptive approach. The data were collected by interviews and studyof literature. The result of this research is PT XYZ cannot be taxed forconstruction term. Then, the main problem is difficulty to explain implementationof this new accounting rule to all parties and there is not certainty for taxation.]"