Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai strategi kampanye campuran yang digunakan oleh Jokowi-Ahok pada Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012. Fokus penelitian ini yaitu menjelaskan bahwa kampanye yang dilakukan Jokowi-Ahok merupakan strategi kampanye campuran atau kampanye post-modern. Kampanye post-modern adalah campuran antara kampanye pra-modern dan kampanye modern. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara mendalam dan dilengkapi dengan penelusuran data sekunder melalui buku, jurnal, artikel online dan sumber lainnya. Dari penelitian ini ditemukan bahwa dipilihnya strategi kampanye campuran pada pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jokowi-Ahok ditentukan oleh keterampilan kandidat, keterampilan tim kampanye, penggambaran media dan lanskap politik.

---

This thesis discusses about campaign strategy which used by Jokowi-Ahok during the Jakarta?s Governor Election 2012. This thesis focused to explain that Jokowi-Ahok?s campaign strategy is mixed campaign strategy or post-modern campaign. Post-modern campaign is acombination between pra-modern and modern campaign. This research is a qualitative methods with primary data collected in-depth interview and secondary data collected books, journals, online articles and other sources as a data collection techinques. The result of this thesis is the mixed campaign strategy by Jokowi-Ahok as a Governor and vice Governor is determined by personal skill of candidates, skill of campaign team, the media?s image and political landscape."

"Penelitian ini menggali bagaimana sepasang kandidat menggunakan pendekatan branding dalam kontestasi pilkada. Perumusan dan penerapan political branding Jokowi-Ahok, pemenang Pilkada DKI Jakarta 2012, menjadi sentral tulisan ini. Melalui wawancara mendalam dengan pihak yang terlibat dalam penerapan konsep ini, ditemukan bahwa kemampuan membaca konteks sosial, politik, historis menjadi dasar political branding Jokowi-Ahok, khususnya dalam menentukan positioning, political brand dan media komunikasi yang sesuai. Berdasarkan analisis tadi, merek politik pun dibuat bertumpu pada kekuatan figur pasangan guna meraih simpati publik, dibantu dengan wacana politik, cara kampanye, dan baju kotak-kotak. Hasil penelitian ini memperlihatkan bagaimana branding diterapkan pada konteks politik untuk menggalang partisipasi di tengah situasi politik yang semakin tersekularisasi.

---

This research studies how a pair of candidates adopts branding approach to win a local election. Jokowi-Ahok’s political branding, the winning pair of the 2012 Jakarta Gubernatorial Election becomes the central of this paper. In depth interviews with their branding expertise were conducted, and it is found that the proficiency in understanding social, political, and historical context became the foundation of Jokowi-Ahok’s political branding, including positioning, political brand, and media used for communicating the brand. Their political brand was then made to rely most on their figures, yet political ideas, campaign maneuvers and checkers shirt also play a part. The result of this research shows how branding approach is applied in political context to gain political participation in the more secularized politics."

"Otonomi Daerah di Indonesia memaksa kepala daerah untuk terus memperbaiki kualitas layanan pemerintah. Dalam upayanya melakukan pembenahan terkadang birokrat tidak mampu mengikuti ritme kerja kepala daerah dan menunjukkan kuragnya loyalitas. Hal ini membuat agenda pembenahan terhambat. Penelitian kualitatif ini menggambarkan loyalitas terhadap pasangan kepala daerah yang fenomenal, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait dan studi terhadap konsepkonsep terkait. Penelitian ini menemukan bahwa loyalitas terhadap kepala daerah menjadi optimal jika diberikan secara proporsional, tidak personal, dan berdasarkan keinginan untuk melakukan perubahan.

---

Regional autonomy in Indonesia forces district heads to keep improving public services quality. Alongside with improvement efforts, often times bureaucrat can’t keep up with distric head’s maneuver and show lack of loyalty. This qualitative research describes loyalty to the phenomenal district heads, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama. Data have been collected from in-depth interviews with related parties and reviewing related concepts. This research finds that loyalty to the distric head can reach optimalization when it given with proportional amount, impersonal, and based on will to make a changes."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis politik pendanaan kampanye pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dengan fokus pada dua hal: (1) penerimaan sumbangan dana kampanye dari penyumbang kalangan oligark kepada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo - Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019, dan (2) pembayaran kembali pascapilpres kepada penyumbang. Pola pendanaan kampanye Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang berpengaruh terhadap perubahan sifat struktur politik oligarkis sebagai hasil Pilpres 2019 dianalisis menggunakan teori Oligarki dari Jeffrey A. Winters, didukung konsep pembiayaan kampanye dari USAID. Temuan studi ini menunjukkan politik pendanaan kampanye Joko Widodo - Ma’ruf Amin yang melibatkan para penyumbang besar dari kalangan oligark memengaruhi perubahan sifat struktur politik oligarkis pemerintahan hasil pilpres, yaitu dari yang sebelumnya ‘terpecah’ menjadi ‘kolektif’, dan perubahan dari yang sebelumnya bersaing ‘liar’ antaroligark menjadi ‘jinak’ bekerjasama dalam pemerintahan pasca-Pilpres 2019.

---

This study aims to analyze the politics of campaign funding in The 2019 Presidential Election with a focus on two things: (1) receipt of campaign fund donations from oligarchic donors to the presidential and vice presidential candidates Joko Widodo - Ma'ruf Amin as the winner of The 2019 Presidential Election, and (2) post-presidential repayments to donors. The campaign funding patterns for Joko Widodo-Ma'ruf Amin which affected the change in the nature of the oligarchic political structure as a result of The 2019 Presidential Election were analyzed using the Oligarchy theory of Jeffrey A. Winters, supported by the concept of campaign finance from USAID. The findings of this study show that the politics of campaign funding for Joko Widodo - Ma'ruf Amin, which involved big donors from the oligarchs, influenced the change in the nature of the oligarchic political structure of the government resulting from the presidential election, from previously being 'split' to 'collective', and changes from previously competing 'wild' between oligarks becomes 'tame' to cooperate in the post-2019 Presidential Election government."

"Artikel ini menganalisis strategi kampanye defensif yang diterapkan oleh Prabowo Subianto dalam merespon isu HAM selama debat presiden 2024. Isu HAM menjadi salah satu isu sensitif dan berpotensi mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap kandidat presiden. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis diskursus isi debat Prabowo berdasarkan teori strategi kampanye oleh Schroeder. Hasil analisis menunjukkan bahwa Prabowo menggunakan berbagai bentuk strategi defensif dalam kampanyenya seperti meningkatkan pemahaman pemilih serta mendekatkan diri dengan pemerintahan Jokowi. Temuan ini memberikan pengetahuan tentang bagaimana kandidat presiden merespon tantangan isu sensitif yang akan mempengaruhi persepsi pemilih.

---

This article analyzes the defensive campaign strategy implemented by Prabowo Subianto in responding to human rights issues during the 2024 presidential debate. Human rights issues are one of the sensitive issues and have the potential to influence people's choice of presidential candidates. This study uses a discourse analysis approach to Prabowo's debate based on Schroeder's campaign strategy theory. The results of the analysis show that Prabowo uses various forms of defensive strategies in his campaign such as increasing voter understanding and getting closer to the Jokowi government. These findings provide knowledge about how candidates respond to the challenges of sensitive issues that will influence voter perceptions."

"Artikel ini menganalisis strategi kampanye defensif yang diterapkan oleh Prabowo Subianto dalam merespon isu HAM selama debat presiden 2024. Isu HAM menjadi salah satu isu sensitif dan berpotensi mempengaruhi pilihan masyarakat terhadap kandidat presiden. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis diskursus isi debat Prabowo berdasarkan teori strategi kampanye oleh Schroeder. Hasil analisis menunjukkan bahwa Prabowo menggunakan berbagai bentuk strategi defensif dalam kampanyenya seperti meningkatkan pemahaman pemilih serta mendekatkan diri dengan pemerintahan Jokowi. Temuan ini memberikan pengetahuan tentang bagaimana kandidat presiden merespon tantangan isu sensitif yang akan mempengaruhi persepsi pemilih.

---

This article analyzes the defensive campaign strategy implemented by Prabowo Subianto in responding to human rights issues during the 2024 presidential debate. Human rights issues are one of the sensitive issues and have the potential to influence people's choice of presidential candidates. This study uses a discourse analysis approach to Prabowo's debate based on Schroeder's campaign strategy theory. The results of the analysis show that Prabowo uses various forms of defensive strategies in his campaign such as increasing voter understanding and getting closer to the Jokowi government. These findings provide knowledge about how candidates respond to the challenges of sensitive issues that will influence voter perceptions."

"Skripsi ini membahas tentang kebijakan politik perkotaan di DKI Jakarta, dengan studi kasus penertiban dan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasar Tanah Abang pada masa Pemerintahan Joko Widodo (2012-2014) dan Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017). Tujuannya adalah untuk mengetahui proses penertiban dan relokasi PKL di Tanah Abang, dimana terjadi konflik kepentingan di dalamnya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Untuk mencari solusi yang dapat disetujui bersama, pemerintah DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Jokowi dan Ahok mencoba membangun hubungan bisnis dengan PKL dengan membentuk koalisi. Sesuai dengan teori Growth Machine, koalisi yang dibangun disebut sebagai progrowth coalition. Namun, solusi tersebut tidak dapat menyelesaikan permasalahan tentang PKL, karena pemerintah DKI Jakarta yang tidak bisa menjaga komitmennya sebagai syarat keberlangsungan koalisi tersebut.

---

This paper explains about the Urban Policy of Jakarta with case study the control and relocation of PKL in Tanah Abang under Jokowi (2012-2014) and Basuki Tjahaja Purnama (2014-2017) regime. The purpose of this study is to understand the process behind the relocation in Tanah Abang, where there has been conflict of interest underneath. This study is a qualitative research, the data were gathered by in depth interview and conducting library research. To come up with acceptable agreement between all stakeholders, the government under Jokowi and Ahok has tried to build a business relation with PKL by forming a coalition. By using Growth Machine theoretical framework, the coalition, that the government tried to establish, is called pro-growth coalition. However, this solution cannot completely solve the problems about PKL because the government of DKI Jakarta cannot keep their commitment which is required to sustain the coalition."

"Tesis ini membahas tentang bagaimana brand politik mempengaruhi partisipasi masyarakat, khususnya proses penggalangan dana kampanye yang terjadi dalam sebuah ajang pemilu presiden di Indonesia. Dimana, penulis membatasi penelitian ini pada proses penggalangan dana yang secara regulasi dikategorikan sebagai sumbangan dana kampanye dari pihak lain, yang terdiri dari sumbangan dana perorangan, sumbangan dana kelompok masyarakat, dan sumbangan dana badan usaha non pemerintah. Objek dari penelitian ini adalah proses pendanaan pihak lain yang dilakukan oleh Tim Kampanye Joko Widodo dalam pemilu 2014 dan 2019. Penelitian ini menggunakan paradigma post positivist, dengan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini adalah diketahuinya peran penting brand kandidat dalam menggalang dana kampanye berdasarkan pengalaman best practice dari Tim Kampanye Joko Widodo yang berhasil mencatatkan namanya sebagai penerima sumbangan dana kampanye dari pihak lain terbesar di 2014 dan 2019. Penelitian ini juga mengulas tentang faktor-faktor dan kendala yang ada dalam melakukan proses penggalangan dana kampanye.

---

This thesis discusses how political brands affect the political participation, especially in fundraising process that occurs in a presidential election in Indonesia. The limitation of this research is in the fundraising process from third parties, which consist of individual donations, community group donations, and non-government business entity donations. The aim of this research is to understand how third parties funding process conducted by the Joko Widodo Campaign Team in 2014 and 2019 presidential elections. This research uses a post positivist paradigm, with qualitative methods and a case study approach. The results of this study are the important role of political brand in campaign funding process based on Joko Widodo Campaign Team experienced who made them self as the largest recipient donations from third parties in 2014 and 2019. This research also examines the factors and constraints that was involved in the campaign fundraising process."

"ABSTRACTSkripsi ini menganalisis preferensi Basuki Tjahaja Purnama pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017 sebagai calon petahana terhadap kelompok seniman di Jakarta. Pada tahun 2014, Basuki mengesahkan kebijakan Pergub No. 109 tahun 2014 tentang Pembentukan Kerja Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki yang merupakan kebijakan turunan dari Peraturan Pemerintah tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah. Selain itu, Basuki menerapkan beberapa kebijakan lain di bidang seni. Kebijakan tersebut memberikan dampak terhadap kehidupan seniman di Jakarta. Aksi resistensi dilakukan oleh kelompok seniman pada tahun 2015, namun usaha tersebut gagal karena kebijakan tetap terlaksana. Langkah lain yang diambil kelompok seniman adalah mediasi yang hingga pergantian kepemimpinan belum menemukan solusi yang dapat mengakomodasi kelompok seniman. Kebijakan pada masa kepemimpinan Basuki nampaknya tidak mempengaruhi preferensi seniman dalam memilihnya. Penulis memiliki argumen bahwa preferensi seniman didasari kepada karakter yang dimiliki Basuki selama masa kepemimpinannya. Dalam tulisan ini, penulis menggunakan teori Trust in Politician oleh Natalia Pohorila. Faktor yang akan digunakan dalam penelitian ini dalah nilai instrumental kerena merupakan hasil pengamatan dari evaluasi kerja petahana.

---

ABSTRACTThis thesis analyse Basuki Tjahaja Purnama preference of Jakarta Gubernatorial Election in 2017 as an incumbent candidate of Jakarta artist group. In 2014, Basuki legalized Pergub No. 109 tahun 2014 that had been decision to derivative of Governor Policy in 2014 about local owned business entities. In other hand, Basuki had been implementing a several art policy. That policies had impact for artist in Jakarta. Resistant act of artist was emerged by a demonstration that held in Taman Ismail Marzuki in 2015. Although, demonstration was failed, artist had been trying their best attempt to cancel the policy. Other way that artist do is mediation with local governor. Until Basuki was demotion, this policy has been getting solve. Artist want that local governor accommodate artist will. Basuki rsquo s policy was not giving influence of Jakarta Artist to vote Basuki. In this thesis, writer use a Trust in Politician theori in factor instrumental values by Natalia Pohorila. This factor is result of incumbent office evaluation."