Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan atas kebijakan dari retribusi elektronik atau yang dikenal e-retribusi yang berdasarkan Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerimaan Pembayaran Retribusi Daerah Dengan Sistem Elektronik Retribusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist, dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Penerapan retribusi elektronik ini baru dijalankan pada tiga retribusi daerah yaitu Retribusi Pelayanan Pasar atas Pedagang Kaki Lima, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas sewa rumah susun sederhana di DKI Jakarta. Hasil penelitian dari penerapan retribusi elektronik pada tiga retribusi tersebut bahwa sistem ini belum berjalan secara mumpuni mengingat masih kurangnya sumber daya manusia dan belum kuatnya integrasi sistem elektronik ini.

---

This research aims to explain the implementation of policy of electronic user charges or e-user charges which are based on Governor Regulation No. 11 of 2014 on Procedures Payment Receiving User Charge With Electronic Systems. This Research uses a post-positivist approach, with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature studies. The implementation of these electronic user charges applied recently on three types of user charges i.e. User Charge of Market Services on Street Vendor, User Charge of Motor Vehicle Test, User Charge of Usage of Regional Assets on Low-Cost Apartments in Jakarta. The results of the implementation of electronic user charges on all three of user charges that the system are not running well, because the lack of qualified human resources and electronic systems integration hasn't been steady."

"Perubahan pengelolaan keuangan Gelora Bung Karno (GBK) menjadi Badan Layanan Umum (BLU) dan berganti nama menjadi Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) memberikan ruang fleksibilitas yang lebih besar dalam menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat dengan tidak hanya mengutamakan pada keuntungan semata. Salah satu peran PPKGBK adalah berupa penyediaan jasa olahraga dan lapangan tennis adalah salah satu arena olahraga yang disewakan kepada masyarakat umum. Seperti unit jasa lainnya milik pemerintah BLU PPKGBK juga memiliki kesulitan dalam menetapkan harga bagi konsumennya, selain jumlah pengguna lapangan yang tidak banyak dibandingkan dengan jumlah fasilitas yang tersedia, adanya opini negatif terkait harga yang berlaku juga menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola untuk menetapkan harga dimasa yang akan datang. Untuk itu tesis ini mencoba untuk mengkaji kesediaan dan kerelaan pengguna dalam membayar tarif (willingness to pay (WTP) jasa lapangan tennis PPKGBK. Metode pengumpulan data dilakukan melalui survei dengan metode Valuasi Kontingensi, yaitu survei yang dilakukan secara langsung menanyakan kesediaan pengguna untuk membayar tarif yang berlaku sekarang atau dimasa yang akan datang. Instrumen analisa yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu statistik deskriptif untuk memberikan gambaran karakteristik pengguna/responden, kemudian nilai harga rata-rata berdasarkan pilihan responden, dan regresi logistic untuk mencari variabel-variabel yang berpengaruh terhadap kesediaan membayar pengguna/responden. Hasil statistik deskriptif yang didapat dari survei menunjukkan bahwa pengguna jasa lapangan tennis PPKGBK didominasi oleh pengguna/responden yang ber-usia produktif, berdomisili di Jakarta Pusat, memiliki pekerjaan sebagai karyawan, dan seterusnya sebagaimana dapat dilihat lebih lanjut dalam pembahasan penelitian. Pada penghitungan harga rata-rata yang diminati pengguna/responden secara garis besar menunjukkan bahwa pengguna masih memiliki kesediaan untuk membayar harga yang berlaku saat ini dan bersedia membayar lebih dari 5% kenaikan harga yang berlaku dimasa yang akan datang. Hasil uji regresi logistik dengan pembanding signifikansi alfa sebesar 5% (0,05) yang dilakukan terhadap lapangan tennis flexi dan gravel ditemukan bahwa; variabel yang berpengaruh pada lapangan flexi adalah perkumpulan (α = 0,008) dan ongkos (α = 0,047), sedangkan variabel-variabel yang berpengaruh.

---

The Changes in financial management of the Bung Karno (GBK) into Public Service Agency (BLU) and renamed the Center for Management of Complex Bung Karno (PPKGBK) provide space for greater flexibility in implementing business practices that are not only healthy with an emphasis on profit.One of the PPKGBK’ role is the provision of services such as sports and tennis is one of the sports arena leased to the general public. As with other service units owned BLU PPKGBK also have difficulty in setting prices for consumers, in addition to the number of user field not much compared to the number of facilities available, the negative opinions related to prevailing prices also taken into consideration for future managers to set prices in the future. This thesis try to examine the availability and willingness of users to pay a fee of PPKGBK tennis services. The methods of data collection done by surveys with contingency valuation method, which directly asking the willingness of user to pay the todays tariff or in the future. analytical instruments used in this study consists of several steps, namely descriptive statistics to illustrate the characteristics of the user / respondent, then the value of the average price based on the selection of respondents, and logistic regression to find the variables that effect on the willingness to pay user / respondent. descriptive statistical results obtained from the survey showed that service users tennis PPKGBK dominated by the user / respondent air-age, domiciled in Central Jakarta, has a job as an employee, and so on, as can be seen further in the discussion of the study. The average price that preferred by the user /respondent outline indicates that the user still has the willingness to pay for the current prices and willing to pay more than 5% increase in the prevailing price in the future. For the regression test results logistics with comparable significance alpha of 5% (0.05) are made to the tennis court flexi and gravel; variables that affect the field of flexi are; association (α = 0.008) and the cost (α = 0.047), whereas variables effect on the gravel field are the age (α = 0.023) and association (α = 0.032)"

"ABSTRAKCita-cita menjadi Smart City membuat Pemerintah Kota Surakarta menerapkan salah satu kebijakan sebagai strateginya yaitu retribusi pelayanan pasar secara elektronik. Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan implementasi dan menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan retribusi pelayanan pasar secara elektronik di Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian ini adalah implementasi retribusi pelayanan pasar secara elektronik di Kota Surakarta masih memerlukan beberapa perbaikan sistem kebijakan. Hambatan dalam proses penerapan yakni respon wajib retribusi yang resisten, ketidaksiapan Pemerintah Kota Surakarta dalam pengadaan fasilitas terkait pengadaan dalam retribusi pelayanan pasar secara elektronik e-retribusi , dan petugas pemerintahan yang belum maksimal dalam mengadakan pelayanan langsung kepada Wajib Retribusi Pasar.

---

ABSTRACTTo be the Smart City, Surakarta Government runs some policies to make it happens. One of the efforts made by the government is implementing some rules, one of them is Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar. This research used a qualitative method and qualitative analyzed data technique. The data collecting used the field research depth interview and observation and library research. This writing is aimed to describe the implementation and analyze the obstacles in policy implementing of electronic system of User Charges of Market Services. The result is the implementation needs some improvement in some policy system. The implementations of the electronic system of user charge of market services in Surakarta City e retribution is facing some obstacles such as the resistancy of user charges, the unavailability of government to provide the facility, and the lack of capacity from the collector of the user charge of market services in some markets. "

"Pelibatan mitra swasta dalam pengelolaan air bersih di DKI Jakarta menunjukkan bagaimana pengelolaan air bersih menjadi ajang untuk mengeruk keuntungan ekonomis melalui pengaruh kekuatan politis. Sistem pembayaran Imbalan Air (Water Charge) yang diterapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini telah mengakibatkan masyarakat miskin terpinggirkan dan tidak mampu membeli air. Pasca adanya putusan MA tarif air yang dibebankan kepada masyarakat sejak tahun 2007 tidak pernah naik, namun imbalan yang diterima oleh mitra swasta terus mengalami kenaikan. Nilai tarif yang lebih kecil dari imbalan menimbulkan situasi kekurangan bayar atau yang biasa disebut shortfall. Mitra swasta juga membebankan biaya kekurangan bayar (short fall) ini kepada PAM Jaya yang pada akhirnya membebani keuangan negara. Perjanjian Kerjasama Mitra Swasta dan PAM Jaya ini juga telah melanggar ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, khususnya mengenai klausula sebab yang halal. Hal ini disebabkan karena klausula yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama ini, melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan Perjanjian Kerjasama ini batal demi hukum.

---

Involving private partners on clean water management in DKI Jakarta show how clean water management used to get economical benefit from poilitical power influence.payment’s sistem of water charge which application on this cooperation agreement has been effected poor society can’t buy the water. After supreme court’s verdict, the price of water which must been bought by society, from 2007 is never increasing. The smaller price than water charge is raising shortfall. The private partners is charging shortfall to PAM Jaya which finally raising the APBN. This cooperation agreement has been break article 1320 on KUH Perdata, specially ‘sebab yang halal’ matter. This thing is caused article on this cooperation agreement, broken constitution and regulations which causing this cooperation agreement is null and void."

"Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang signifikan bagi pembiayaan rutin dan pembangunan di suatu daerah otonom. Jumlah penerimaan komponen pajak daerah dan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diterapkan serta disesuaikan dengan peraturan yang berlaku yang terkait dengan penerimaan kedua komponen tersebut. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap perolehan PAD Pemerintah Kota Bogor dalam kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 1993/1994 ? 2000 cukup signifikan dengan rata-rata kontribusi sebesar 27,78% per tahun. Kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total perolehan penerimaan Pemda Bogor tercermin dalam APBD-nya, dikaitkan dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik. Komponen pajak daerah dalam kurun waktu TA 1993/1994 ? 2000 rata-rata pertahunnya memberikan kontribusi sebesar 7,81% per tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,89% pertahunnya. Sedangkan pendapatan yang berasal dari komponen retribusi daerah, pada kurun waktu yang sama, memberikan kontribusi rata-rata per tahunnya sebesar 15,61% dengan rata-rata pertumbuhan pertahunnya sebesar 5,08% per tahun. Untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap total penerimaan PAD dan sekaligus memperbesar kontribusinya terhadap APBD Pemda Kota Bogor perlu dilakukan beberapa langkah di antaranya perlu dilakukan peningkatan intensifikasi pemungutan jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah, kemudian dilakukan ekstensifikasi dengan jalan memberlakukan jenis pajak dan retribusi baru sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada.

---

The income of local own revenues is a significant sources for routine and developmen expenditure in local government. The amount of local taxation and user charges income are influenced by the kind of local taxation and user charges which is being implemented and adjusted by the rule that is implemented, related with income of local taxation and user charges. The contribution of local taxation and user charges income to acceptance of local own resources in Bogor Municipal in the periode of budget years 1993/1994-2000 has significant meaning with the average income 27,78 per years. The contributin of local taxation and user charges income to the total income of Bogor Municipal can be see in their local government budget, related to the ability in doing local authonomy is good enough. The component of local taxation in the period 1993/1994-2000 has contribute 7,81 % per years with the growth average about 22.89 % per years. Mean while, the acceptance that come form the user charge component, in the same periode has contributed 15,61 % per years with the growth average 5.08 % per years. In increasing the contribution of local taxation and user charge income to the total of local own resources income and their contribution to the local government budget of Bogor Municipal, several things need to be done, such as intensification of collecting local taxation and user charges and also extensification by implementation of new local taxation and user charge, adjusted with the condition and potention that available."

"Penelitian ini membahas tentang analisis implementasi e-retribusi dalam pemungutan retribusi daerah di Provinsi Dki Jakarta. Elektronik retribusi dibangun untuk meningkatkan efektivitas penatausahaan penerimaan pendapatan daerah, sehingga diharapkan dapat tercipta layanan pembayaran retribusi yang cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan informatif. Namun implementasi e-retribusi ternyata menghadapi berbagai kendala dan permasalahan, termasuk belum terintegrasinya beberapa sistem pembayaran yang dikembangkan oleh SKPD pemungut retribusi masing - masing. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai empat prinsip government payment system dan tujuh dimensi hubungan antar organisasi yang dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan implementasi elektronik retribusi serta meminimalisir kendala-kendala yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian post-positivisme dengan teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa pihak dari pengelola dan pengguna aplikasi e-retribusi dengan menggunakan parameter prinsip program pembayaran pemerintah dari World Bank serta konsep jaringan antar organisasi dari Alwi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip program pembayaran pemerintah pada implementasi e-retribusi dalam pemungutan retribusi daerah di Provinsi DKI Jakarta belum terpenuhi secara sempurna karena masih diketemukan kendala dalam penerapannya termasuk hubungan antar organisasi.

---

This study discusses the analysis of the implementation of e-retribution in collecting regional levies in Province of DKI Jakarta. Electronic levies are built to increase the effectiveness of administration of regional revenue, so that payment services are expected to be made that are fast, accurate, transparent, accountable, and informative. However, the implementation of e-levies faced various obstacles and problems, including the lack of integration of a number of payment systems developed by the SKPD collection leviers respectively. For this reason, this study aims to analyze four principles of government payment systems and seven dimensions of relations between organizations that can be used as a reference in improving the implementation of electronic retribution and minimizing constraints faced. This research is a post-positivism research with qualitative data collection techniques, namely by conducting in-depth interviews with several parties from managers and users of e-retribution applications using the principle parameters of the government payment program from the World Bank and the concept of inter- organizational network from Alwi. The results of the study show that the principle of the government payment program for the implementation of e-retribution in collecting regional levies in Province of DKI Jakarta has not been fulfilled perfectly because there are still obstacles in its application including inter-organizational network."

"Pemberlakukan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 membuat Pemerintah DKI Jakarta perlu melakukan intensifikasi dalam pemungutan retribusi dengan memberlakukan Sistem Elektronik Retribusi, namun dalam implementasinya terdapat beberapa kendala. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi dan kendala dalam implementasi sistem elektronik retribusi di DKI Jakarta. Hasil penelitian ini adalah implementasi sistem ini melakukan komunikasi dengan sosialisasi, rapat, surat menyurat dan telepon; sumber daya manusia yang kurang ahli dan cukup, anggaran dan fasilitas yang kurang memadai; beberapa pihak yang tidak komitmen dalam bersikap; dan struktur birokrasi yang tidak menghambat implementasi sistem elektronik retribusi ini.

---

Enactment of Law No. 28 of 2009 made the DKI Jakarta Government needs to do intensification in the user charges collection by imposing Electronic User Charges Systems, but there are several obstacles in its implementation. This research is a quantitative research that aims to describe the implementation and obstacles in the implementation of electronic user charges systems in Jakarta.

The result of this research is the implementation of this system in communication with socializing, meeting, by letter and telephone; human resources who are unskilled and few in numbers, inadequate facilities and budgets; some parties are not committed in the act; and bureaucratic structures that do not hinder the implementation of the electronic user charges system"

"Penelitian ini membahas formulasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Kota Depok yang di dalamnya terdapat unsur kenaikan tarif retribusi. Akan tetapi atas kenaikan tarif retribusi tersebut ditolak oleh beberapa pedagang di pasar. Atas hal tersebut terdapat 2 Pokok permasalahan pada penelitian ini yaitu pertama, apa latar belakang ditetapkannya Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar pada Perda Kota Depok No 11 Tahun 2012, dan kedua, bagaimana proses formulasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan data kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, studi lapangan (wawancara mendalam) serta observasi. Hasil penelitian ini yaitu, pertama, latar belakang dari ditetapkannya Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar adalah adanya kenaikan target PAD, terjadinya perubahan kondisi ekonomi, dan diperlukannya biaya untuk perbaikan pasar. Kedua, proses formulasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar diawali dari pembuatan draft Raperda oleh Dinas Koperasi, UMKM, dan Pasar (DKUP), kemudian draft Raperda tersebut disempurnakan menjadi Raperda yang siap dibahas dalam sidang paripurna di DPRD Kota Depok. Setelah Raperda disetujui bersama dalam sidang paripurna, maka dilakukan pembahasan Raperda bersama Pansus yang atas hasilnya adalah berupa draft Perda yang siap untuk dievaluasi dan disahkan.

---

This undergraduate thesis discussed about formulation of Market Services User Charge Policy in Depok which have increasing tariff. However the increasing tariff was rejected by some seller in the market. Based on it, there were 2 cores of problem, first, what backgrounds for setting market services user charge were, second, how formulation process for setting market services user charge policy was. This undergraduate thesis used qualitative research method with literature study, field research (depth in interview) and observation.

The result were, first, the backgrounds of this policy were increasing on target of Local Genuine Revenue, changes of economy condition, and funding for repair the market. Second, the formulation process for this policy was started from draft of Local Regulation Design that was made by DKUP, and then it was fixed to be Local Regulation Design which would be discussed in plenary session on Depok’s House of Representatives. Furthermore, when Local Regulation Design was accepted, it would be discussed by Specific committee and the result was draft of Local Regulation which ready to be evaluated and ratified."