Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penghimpunan dana dari masyarakat luas atau dana pihak ketiga memegang peranan penting terhadap pertumbuhan suatu bank disebabkan dana dari masyarakat adalah sumber dana yang paling utama bagi bank. Sehingga Bank harus menerapkan Prinsip Kehati-Hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya. Penerapan Prinsip Kehati-Hatian juga untuk menghindarkan adanya kelalaian yang dilakukan oleh Bank & Petugas Bank, dalam hal ini, Bank X, yang dapat menimbulkan risiko-risiko dalam hal ini risiko hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kesimpulannya, prinsip kehati-hatian bank diimplementasikan dalam peraturan internal bank namun ditemukannya kelalaian bank dan petugas bank dalam hal mengimplementasikan prinsip kehatihatian pada kegiatan operasional yang menyebabkan risiko hukum bagi bank.

---

Funding from public or a third party fund plays an important role on the growth of a Bank due to funding from the public is the most important source of funds for Bank. Because of that, the Bank must apply the Prudential Banking Principle in carrying out all its business activities and implementing the prudential banking principle to the Bank?s internal regulation. Implementing Prudential Banking Principle is also to avoid any breach by the Bank and Bank Officer, in this case, Bank X, that could arouse risks for bank, for this matter, legal risk.

This thesis uses normative juridical method. As a conclusion, the prudential banking principle is implemented in the Bank X's internal regulations but its been found out that there is a breach by the bank officers in terms of implementing the prudential banking principle in the operations that led to legal risks for Bank X."

"Dalam skripsi ini dibahas tentang prinsip kehati-hatian yang pada transaksi SKBDN yang dilakukan oleh Bank X. SKBDN itu sendiri merupakan suatu janji bayar yang diberikan oleh bank penerbit kepada penerima. SKBDN akan digunakan utuk transaksi perdagangan yang memiliki nilai besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Bank X pada transaksi SKBDN. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi yang terjadi apabila Bank X melakukan pelanggaran SKBDN. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran dan penjelasan berdasarkan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah Bank X telah melakukan prinsip kehati-hatian yang diatur di dalam Undang-undang dan Peraturan Bank Indonesia, akan tetapi Bank X melanggar salah satu aturan Bank Indonesia dikarenakan pemohon adalah salah satu nasabah terbesar pada Bank X.

---

This minor thesis is about the implementation of prudential principle on Domestic Letter of Credit (SKBDN) in Bank X. A Domestic Letter of Credit is any arrangement of the issuing bank to honor a complying presentation. Domestic Letter of Credit is one of payment method for goods transaction which used for a huge transaction. The purposes of this minor thesis are to know the implementation of prudential principle on Domestic Letter of Credit and to know the implication for party who breaks the regulation. Research method which is used in this study is a qualitative method and the shape of the research is descriptive-analytical, which is empirically gives an overview and explanation based on the analysis conducted in this research. Results from this research are Bank X was followed the regulation and Bank of Indonesia regulations, but Bank X broke on of Bank of Indonesia regulation because the applicant is one of the majority customer."

"Sebagai usaha untuk meningkatkan perekonomian nasional, diharapkan Devisa Hasil Ekspor dikelola oleh perbankan nasional menggunakan kegiatan trust, yang juga tidak menutup kemungkinan untuk mengelola harta non Devisa Hasil Ekspor. Namun, dalam melakukan kegiatan trust ini ada terdapat berbagai risiko sehingga bank harus bertindak penuh kehati-hatian. Untuk itu, skripsi ini membahas mengenai pengaturan hukum prinsip kehati-hatian pada kegiatan penitipan dengan pengelolaan (trust) dan penerapannya pada salah satu bank di Indonesia yaitu Bank X. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan bentuk penelitian deskriptif analitis.Hasil dari penelitian menyatakan bahwa pengaturan prinsip kehati-hatian pada kegiatan trust tidak diatur secara khusus sehingga mengacu pada berbagai peraturan perundang-undangan dimana dalam pelaksanaannya Bank X telah menerapkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun terdapat salah satu ruang lingkup prinsip kehati-hatian yang belum dilaksanakan.

---

In an effort to increase the national economic, Foreign Exchange Export Proceeds is expected to be managed by national bank using the bank business activity in the form of trust (trust activity), which is not rule the possibility to manage non Foreign Exchange Export Proceeds assets either. However, in conducting trust activities there are various risks so that banks must act very carefully and prudent. Therefor, this thesis discusses about the regulations of prudential banking principle for trust activity and the implementation in one of the Indonesian bank, Bank X. This type of research is a library research which produces descriptive analytical research.

The result stated that the regulations of prudential banking principle for bank business activity in the form of trust are not regulated in the specific regulation so that the regulations refer to various regulations where Bank X has implemented the prudential banking principle in trust activity based on the applicable regulations, eventhough there is some prudential standard which has not been implemented."

"Salah satu prinsip yang harus diterapkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah prinsip kehati- hatian. Prinsip kehati-hatian sendiri merupakan ketentuan yang memaksa, namun tidak berarti pelanggaran akan prinsip tersebut akan serta-merta menimbulkan sanksi pidana. Namun, kelalaian dalam menerapkan prinsip kehati-hatian kerap dianggap sebagai perbuatan Tindak Pidana Perbankan. Pada kasus yang terjadi di Bank Permata, pegawai bank dianggap telah melanggar ketentuan pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan dikarenakan lalai dalam menerapkan prinsip kehati-hatian. Skripsi ini akan menganalisis mengenai bagaimana pengaturan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh bank di Indonesia dalam rangka mencegah kredit yang menggunakan dokumen palsu dan implementasinya dalam putusan pengadilan di Indonesia. Metode penelitian pada skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif dan menggunakan bahan-bahan kepustakaan seperti bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa pengaturan mengenai prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit oleh bank di Indonesia diatur pada Pasal 2, Pasal 8, dan Pasal 29 UU Perbankan. Ketiga pasal tersebut memberi ketentuan mengenai prinsip yang tidak bersifat memberikan ancaman atau sanksi pidana. Selain itu, UU Perbankan merupakan administrative penal law yang mengedepankan sanksi administratif dimana penerapan sanksi pidana baru diberlakukan ketika penegakan sanksi administratif sudah tidak efektif.

---

One of the principles that must be applied by banks in carrying out their business activities is the prudential banking principle. The prudential banking principle itself is a coercive provision, but the violation of this principle will not automatically result in criminal sanctions. However, imprudence in applying the prudential banking principle is often considered as a banking crime. In the case that occurred at Permata Bank, bank employees were deemed to have violated the provisions of Article 49 paragraph (2) letter b of the Banking Law. This thesis discusses about the regulations of prudential banking principle regarding lending by banks in Indonesia to prevent credits by using forged documents and its implementation in court decisions. The research method is juridical- normative with a qualitative approach, and uses library materials such as primary and secondary legal materials. The results of the study concluded that the regulation regarding the prudential banking principle in providing credit by banks in Indonesia is regulated in Article 2, Article 8, and Article 29 of the Banking Law. The three articles provide provisions regarding principles that do not provide threats or criminal sanctions. The Banking Law is an administrative penal law that prioritizes administrative sanctions in which the application of criminal sanctions is only applied when the enforcement of administrative sanctions is no longer effective."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan return bagi hasil Deposito Mudharabah Muthlaqah. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat bagi hasil adalah, tingkat bunga deposito bank konvensional, tingkat Financing to Deposit Ratio, tigkat Non Performing Finance, serta effective rate pendapatan bank.Penelitian dilakukan pada Unit Usaha Syariah Bank X, data yang digunakan dalam penelitian adalah data internal Unit Usaha Syariah Bank X, meliputi Equivalent rate atau return bagi hasil deposito 1 bulan, tingkat FOR, tingkat NPF, effective rate pendapatan periode Juni 2002 sampai dengan Desember 2004. Data eksternal adalah tingkat bunga deposito Bank Swasta Nasional jangka waktu 1 bulan selama periode Juni 2002 sampai dengan Desember 2004.Hasil penelitian pada unit syariah Bank X ini, yang mengambil data-data keuangan dan perkembangan usaha pada Unit Usaha Syariah di Jakarta, menunjukan bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi return bagi hasil Deposito Mudharabah Muthlaqah pada Unit Usaha Syariah Bank X adalah bunga deposito bank konvensional.

---

The objective of this research is identifying the prime factors in the determination of return of mudharabah muthlaqah fixed deposit. The assumed factors of the rate of return are as follows: interest rate of conventional bank's fixed deposit, rate of Financing to Deposit Ratio (FDR), rate of Non Reforming Finance (NPF), and effective rate of earnings.

The research was performed upon Islamic Business Unit of Bank X and used its internal data, included equivalent rate of return of 1-month fixed deposit, rate of FDR, rate of NPF, effective rate of earnings from June 2002 to December 2004. Meanwhile, the external data used in the research is the interest rate of 1-month deposit of National Private Bank from June 2002 to December 2004.

The result of research upon Islamic Business Unit of Bank X using financial data and growth of Islamic business unit in Jakarta, indicates that the interest rate of conventional Bank's is the prime factor in the determination of return of mudharabah muthlaqah fixed deposit at Islamic business unit of Bank X."

"Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak terlepas dari suatu risiko kerugian, untuk itu dalam Undang-Undang perbankan indonesia Bank dalam menjalankan usahanya harus berdasarkan prinsip kehati-hatian. Kredit usaha rakyat merupakan kredit program pemerintah dimana Bank merupakan pihak yang menyalurkan KUR tersebut kepada UMKMK, dimana dana dalam penyaluran KUR merupakan 100% (seratus persen) dana Bank. Salah satu Bank yang ditunjuk pemerintah untuk menyalurkan KUR adalah Bank X. Bank X telah menyalurkan KUR kepada UMKMK salah satunya pemberian KUR Grup PT. KMS sebagai penjamin dari 20 (dua puluh) petani ubi rambat. PT. KMS tidak dapat melakukan kewajiban pembayaran sehingga mengakibatkan kredit menjadi macet. KUR yang disalurkan oleh Bank dijaminkan oleh pemerintah kepada Perusahaan Penjamin, Bank X mengajukan klaim kepada PT. ASKRINDO, akan tetapi klaim tersebut ditolak karena ada indikasi kredit fiktif. SKAI Bank X melakukan investigasi atas dugaan tersebut dan menemukan bahwa 20 (dua puluh) debitur tersebut fiktif, ditemukan adanya pemalsuan identitas kedua puluh petani ubi rambat tersebut. PT. KMS dengan sengaja melakukan pemalsuan serta penipuan, hal ini diketahui oleh pegawai Bank X terkait pemberian KUR, hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan fasilitas KUR dari Bank X. Berdasarkan hal tersebut terdapat 2 (dua) permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit usaha rakyat pada Bank X ? dan Bagaimanakah akibat hukum bagi Bank X dan PT. KMS dalam hal terjadinya kredit fiktif?. Bank X memiliki standar operasional prosedur dalam pemberian kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian namun Bank X cabang Binjai, Medan tidak melaksanakan langkah-langkah sesuai prosedur pemberian kredit, hal ini membutkikan bahwa Bank X cabang binjai tidak menerapkan prinsip kehati-hatian. Akibat hukum dalam hal terjadinya kredit fiktif baik PT. KMS maupun pegawai Bank yang terlibat dalam kredit fiktif ini dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang perbankan dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia.

---

The Bank in carrying out its business activities not in spite of a risk of a loss, for it in Indonesian banking law Banks in the running of his business must be based on the principle of prudence. The people's credit business loan government programs in which the Bank is funneling the KUR to the UMKMK, where the distribution of funds in the KUR is a 100% (one hundred percent) of Bank funds. One of the Government-designated Banks to channel KUR is Bank X Bank X has been funneling. KUR to UMKMK one of them granting KUR Group PT. KMS as guarantors of 20 (twenty) Yam farmers. PT. KMS cannot make a payment obligation resulting in a credit being jammed. KUR transmitted by banks pledged by the Government to the company's Underwriters, Bank X claim to the PT. ASKRINDO, but the claim is rejected because there are indications of fictitious credits. SKAI Bank X APHIS these allegations and found that 20 (twenty) of the fictitious debtors, found an impersonation of the twentieth the Yam farmers. PT. KMS with deliberate forgery and fraud, it is known by the Bank employee X related awarding of KUR, it is done to get facilities from Bank X kur. based on this there are 2 (two) problems in this study i.e. How is the application of the principle of prudence in granting business credit the people at Bank X? and how is the legal consequences for the Bank and PT KMS in terms of occurrence of fictitious credits?. Bank X has a standard operational procedures in the granting of credit is based on the principle of prudence but Bank branch Binjai, Medan X does not implement appropriate procedural measures granting credit, it is membutkikan that the Bank does not implement binjai branch X principle of prudence. The legal consequences in case of occurrence of fictitious credits good PT. KMS or Bank employee involved in this fictitious credit may be subject to criminal sanctions under the laws of the Banking Law and the Criminal law of Indonesia."

"Pengadopsian layanan Mobile Banking semakin berkembang pesat di Indonesia, namun dengan semakin banyaknya pengguna layanan tersebut maka semakin banyak pula pengguna layanan yang terpapar risiko-risiko dalam penggunaan layanan Mobile Banking. Sehingga, dengan semakin banyaknya pengguna layanan maka semakin penting bagi Bank Umum untuk menerapkan Prinsip Kehati-hatian dalam menyediakan layanan Mobile Banking. Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengangkat dua pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan dan praktik Prinsip Kehati-hatian dalam penyediaan layanan Mobile Banking oleh Bank X. Tujuan daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan dan praktik Prinsip Kehati-hatian dalam penyediaan layanan Mobile Banking oleh Bank Umum. Lebih lanjut, Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan yang didapat adalah: 1) Pengaturan terkait Prinsip Kehati-hatian dalam penyediaan layanan Mobile Banking secara garis besar dapat ditemukan pada PBI Nomor 23/6/PBI/2021 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, PBI Nomor 22/20/PBI/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, dan POJK Nomor 55/POJK.03/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, dan 2) praktik Prinsip Kehati-hatian pada Bank X telah dilaksanakan melalui Good Corporate Governance, Manajemen Risiko, dan Perlindungan Konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penulis memberikan saran bahwa dalam hal penyediaan layanan Mobile Banking, Bank Indonesia selaku pengawas dan regulator di bidang Sistem Pembayaran sebaiknya lebih gencar untuk memperbarui pengaturan terkait Mobile Banking dan juga lebih giat melakukan sosialisasi terkait kejahatan-kejahatan dalam penyediaan layanan Mobile Banking.

---

The adoption of Mobile Banking services is growing rapidly in Indonesia, but with the increasing number of service users, more users are exposed to risks in using Mobile Banking services. Thus, with the increasing number of service users, it is increasingly important for Commercial Banks to apply the Prudential Principle in providing Mobile Banking services. Based on this, the author raises two main issues, namely how is the regulation and practice of the Prudential Principle in the provision of Mobile Banking services by Commercial Banks. The purpose of this research is to find out and analyze the regulation and practice of the Prudential Principle in the provision of Mobile Banking services by Bank X. Furthermore, this study utilizes a juridical-normative methodology with a descriptive analytical research typology. The conclusions drawn are: 1) Regulations related to the Prudential Principle in providing Mobile Banking services in general can be found in PBI Number 23/6/PBI/2021 of 2021 on Payment System Service Providers, PBI Number 22/20/PBI/2020 of 2020 on Bank Indonesia Consumer Protection, and POJK Nomor 55/POJK.03/2016 Tahun 2016 on Implementation of Governance for Commercial Banks and 2) The practice of Prudential Principles at Bank X has been implemented through good corporate governance, risk management and consumer protection which is in accordance with the laws and regulation. The author suggests that in terms of providing Mobile Banking services, Bank Indonesia as the supervisor and regulator in the field of Payment Systems should be more active in updating regulations related to Mobile Banking and also be more active in socializing information related to crimes in the provision of Mobile Banking services.

"

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pola hubungan antara tingkat imbal hasil tabungan dan deposito mudharabah 1 bulan. 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan di Bank Muamlat Indonesia (BMI) dan Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan suku bunga tabungan dan deposito perbankan konvensional. Penelitian ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Kaleem dan Isa (2003) di Malaysia. Dengan menggunakan Granger Causality Test. diketahui bahwa tidak ada hubungan antara produk /iending di kedua bank umum syariah tersebut dengan produk simpanan perbankan konvensional. lni artinya bahwa suku bunga tidak memberikan dampak terhadap tingkat imbal hasil BMI dan BSM. Kemudian, hasil uji tersebut diperkuat dengan hasil regresi model distribusi lag, dimana outputnya menunjukkan pengaruh yang sangat rendah di antara obyek penelitian ini. Persamaan-persarnaan tersebut memiliki koefisien determinasi yang sangat rendah dan tidak signifikannya variabel independen baik secara individu maupun secara bersama-sama. Meskipun hasil ini diharapkan tetapi dalam kenyataannya manajemen bank syariah masih mempertimbangkan suku bunga simpanan bank konvensional. Sehingga, kesimpulan penelitian ini perlu ditanggapi secara hail-hati. Meskipun demikian. tingkat imbal hasil simpanan pada bank syariah dan suku bunga simpanan pada bank konvensional tidak dapat diperbandingkan sebagaimana yang berkembang di masvarakal. Ketika manajemen bank syariah menetapkan tingkat imbal hasil tersebut, ia tengah bertindak rasional karena pihak manajemen tidak hanya mempertimbangkan unsur dunia tetapi juga akhirat.

---

The purpose of this research is to analyze the causal relationship between rate of return of mudharabah saving deposit and mudharabah term deposit under four different categories i.e. I month. 3 months_ 6 months, and 12 months in Bank Muamalat Indonesia (BMI) and Bank Syariah Mandiri (BSM) and interest rate of saving accounts and time deposit in conventional banking. The approach used in this study is similar to the econometric procedure used on Kaleem and lsa (2003) study in Malaysia. According to the Granger causality test, this research indicates that there is no causal relationship between rate of return (pricing) and interest rate of both savings and deposit. It means that interest rate doesn't have impact in all cases on the Islamic rate of return (BMI and BSNi). Afterward, the outputs of distributed-lag models strengthen the Granger test result. Each models has low coefficient of determination and repressors whether individually or jointly semi to be statistically insignificant. Nevertheless this is the expected result; in fact Islamic banking management still considers interest rate of funding at conventional banking. That is why the conclusion of this research should be responded cautiously. However, both rate of return and interest rate have different pricing mechanism. Islamic banking management acts in a rational way when determining its rate of return because it not only considers the immediate financial returns but also the return in the hereafter."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara tingkat bagi hasil deposito mudharaba (DM) di perbankan syariah dengan tingkat bunga deposito konvensional (DK), dan sejauh mana pengaruhnya terhadap pertumbuhan jumlah deposan deposito mudharaba dengan menggunakan data time-series. Penelitian ini merujuk pada model fungsi permintaan atas dua barang yang bisa disubstitusi dan juga model yang pernah diteliti di Malaysia.Dengan menggunakan uji Chow diketahui bahwa dalam kurun waktu penelitian (Januari 1995-Juli 2004) telah terjadi perubahan struktur data. Perubahan struktur data itu terjadi karena faktor eksternal, yakni terjadinya krisis moneter di Indonesia sejak bulan September 1997. Fokus penelitian kemudian diarahkan untuk mengetahui pengaruh selisih harga (PDIFF) tingkat suku bunga deposito konvensional (YDK) dengan tingkat bagi hasil deposito mudharaba (YDM) terhadap pertumbuhan DM.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PDIFF memiliki korelasi negatif dengan pertumbuhan DM. Penurunan PDIFF sebesar 1% akan mengakibatkan kenaikan DM sebesar 11,8 %. Selain itu variabel PDIFF mampu 72,8 % menjelaskan perubahan yang terjadi pada pertumbuhan jumlah DM, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain. Penelitian ini juga menemukan bahwa dengan menggunakan variabel PDIFF tadi, model yang dihasilkan tetap efektif tetapi lebih efisien dari pada model yang ditawarkan sebelumnya.

---

Through a time series data observation, this research is aimed to analyze the relationship between Mudharaba Deposit (MD) Yield in syariah banking and time deposit interest rate. Also, it is to find out its effects toward the MD growth. With reference to the demand function model of two goods with substitution effect and the previous research in Malaysia, this observation covered a period from January 1995 to July 2004.

From the Chow test result, the data set showed significant structural break evidence. The prolonged Indonesian economic crisis, initiated by the Asian foreign exchange turbulences in 1997, is believed to be associated with some data abnormality as well as structural change. Subsequently, the research focus is directed to promote a Price Difference (PDIFF) variable as an alternative to replace the base model of two goods variables.

The results showed that PD1FF has a negative correlation with DM growth. Any 1 % decrease in PDIFF will increase the DM balance around 11.8 %. The R2 (determinant coefficient) from the Pll1FF model is 72.8 %. This hence suggests that it is as equally effective but is a more efficient model then the previous one."

"Bank sangat berperan penting dalam melaksanakan pembangunan perekonomian nasional. Peranan tersebut tercermin melalui penyaluran kredit kepada UMKM yang dilakukan oleh bank, dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Namun, hal tersebut saja tidak cukup, bank juga harus mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat seiring perkembangan teknologi di era digital ini. Maka dengan demikian, bank berupaya untuk memberikan kemudahan akses pembiayan dengan mengadakan pemberian kredit secara digital kepada masyarakat. Skripsi ini mengkaji mengenai pengaturan terkait prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui perbankan digital, serta mengenai implementasi prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui perbankan digital pada Bank X kepada UMKM. Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan metode penilitian doktrinal. Hasil dari penilitan ini adalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit melalui perbankan digital memiliki landasan hukum yakni Pasal 2, Pasal 8, dan Pasal 20A UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan mengenai kewajiban bagi bank dalam menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk manajemen risiko dalam melakukan kegiatan usaha, serta Pasal 5 POJK Nomor 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital oleh Bank Umum mengenai kewajiban Bank dalam melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap calon nasabah. Dalam menyalurkan kredit, Bank X telah mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dengan melakukan Customer Due Deligence terhadap nasabah atau calon nasabah. Akan tetapi, peneliti memiliki saran untuk Bank X agar dapat melakukan seluruh rangkaian pemberian kredit dari awal hingga akhir secara digital, dalam rangka memudahkan akses pembiayaan UMKM.

---

Banks play a crucial role in national economic development. This role is reflected in their distribution of credit to SMEs, conducted with a focus on prudence. However, this alone is not sufficient, banks must also adapt to societal needs amidst the technological advancements of the digital era. Therefore, banks strive to enhance financing accessibility by providing digital credit services to the public. This thesis examines the regulation of prudential principles in digital banking credit provision, specifically how Bank X implements these principles for SMEs. The thesis employs a doctrinal research method. The findings highlight that the application of prudential principles in digital banking credit is legally grounded in Article 2, Article 8, and Article 20A of Law Number 7 of 1992 on Banking, as lastly amended by Law Number 4 of 2023 on Financial Sector Development and Strengthening, which mandates banks to apply prudence principles, including risk management, in their operations. Furthermore, Article 5 of Regulation Number 21 of 2023 on Digital Services by Commercial Banks outlines banks' obligations in identifying and verifying prospective customers. In credit distribution, Bank X has implemented prudential principles by conducting Customer Due Diligence on customers or prospective clients. Nonetheless, the researcher advises Bank X to digitalize the entire credit process from start to finish to facilitate SME financing access."