Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan pada website Pemda, yaitu tingkat akses internet, kompetisi politik, opini audit, karakteristik Pemda (usia Pemda, kemampuan keuangan Pemda, kemandirian daerah, jenis daerah dan ukuran pemda) serta karakteristik demografi (tingkat pengangguran dan tingkat kesejahteraan daerah). Penelitian dilaksanakan dari Maret-April 2015. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa tingkat pengungkpan informasi pada website Pemda masih terbilang rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan adalah tingkat akses internet, opini audit, jenis daerah, ukuran daerah, dan tingkat kesejahteraan daerah. Sementara itu yang mempengaruhi pengungkapan informasi non-keuangan adalah tingkat akses internet, usia daerah, ukuran daerah, tingkat pengangguran, dan tingkat kesejahteraan daerah.

---

This thesis inspect about factors that influence financial and non-financial information disclosure on Local Government websites. The factors are the level of internet access, political competition, audit opinion, local government characteristics (Local Governments’ age, Local government financial strength, level of independence, type of local government and size of local government), and demographic characteristics (unemployment rate and level of welfare). This research was carried out in the period of March-April 2015.

Result of the study found that the level of information disclosure on local government website is relatively low. The factors that influence the level of financial disclosure are level of internet access, audit opinion, type of local government, size of local government and level of welfare. The factors that influence non-financial disclosure are level of internet access, local governments’ age, size of local government, unemployment rate, and level of welfare."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh opini dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan audit dalam penelitian ini terdiri dari jumlah temuan terkait SPI, jumlah temuan terkait ketidakpatuhan dan nilai temuan. Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) model penelitian. Model pertama yaitu menggunakan metode Lag Effect, yang meneliti pengaruh opini dan temuan audit di tahun 2008 terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di tahun 2009, sedangkan metode kedua tidak menggunakan Lag Effect. Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk kedua model hanya opini dan nilai temuan yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan. Untuk opini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan. Sedangkan untuk nilai temuan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan.

---

The study was conducted to analyze the effect of audit opinions and findings on the level of disclosure of local government financial reports. Audit findings in this study consisted of the number of findings related to SPI, the number of findings related to non-compliance and value of finding.

In this study using a 2 (two) research model. The first model is using the Lag Effect,which examines the influence of audit opinions and finding in 2008 on the disclosure of financial statement in 2009. While the second method does not use the Lag Effect.

The results showed that for both models only the opinions and the findings of a significant effect on the level of disclosure. For the opinionshas a positive and significant impact on disclosure. As for the value of the findings has a negative and significant effect on disclosure."

"Pengembangan e government di Indonesia merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Salah satu penerapan e government yang telah dilakukan di Indonesia adalah membuat situs informasi publik yang interaktif dan menyediakan situs transaksi pelayanan publik sehingga mampu memperbaiki pelayanan publik kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan informasi keuangan pada website pemda fitur website pemda dan penerapan e procurement terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian ini meneliti transparansi informasi keuangan Internet Financial Disclosure Index fitur website E government Webmatrix Index dan penerapan e procurement terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah EKKPD. Dengan menggunakan metode censored regression terhadap 232 pemerintah daerah tahun 2010, hasilnya adalah pengungkapan informasi keuangan pada website pemda dan penerapan e procurement berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sedangkan fitur website pemda tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

---

The development of e government in Indonesia is an attempt to develop electronic based governance implementation in order to improve the quality of public services effectively and efficiently One of the e government implementation has been done in Indonesia is making the interactive public information sites and to provide public transaction services sites to improve public services to citizen. This study purpose to analys the effect of financial information disclosure on local government websites local government websites features and implementation of e procurement on the performance of local government in Indonesia. This study try the transparency of financial information Internet Financial Disclosure Index features a website e government WebMatrix Index and the implementation of e procurement on local governance performance score of Regional Government Performance Evaluation EKKPD By using censored regression methode of the 232 local governments in 2010, the result is the disclosure of financial information on the government website and the implementation of e procurement has a positive effect on the performance of local government while the local government website feature does not affect the performance of local governance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah serta temuan audit terhadap tingkat pengungkapan wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Penelitian ini menggunakan metode fixed effect balanced panel dengan jumlah sampel sebanyak 1167 LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2011-2013. Rata-rata tingkat pengungkapan LKPD tahun 2011-2013 adalah sebesar 64,51% yang tergolong masih cukup rendah. Hasil penelitian ini menemukan bahwa karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari umur administratif pemerintah daerah dan kekayaan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Untuk temuan audit dengan metode lag effect yang terdiri dari tingkat penyimpangan keuangan dan jumlah temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat pengungkapan LKPD. Populasi, diferensiasi fungsional, dan jumlah temuan audit atas ketidakpatuhan perundang-undangan tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

---

This research aims to analyze the effect of Local Government characteristic and audit findings on financial statement disclosure. This research used fixed effect balanced panel method with sample total is 1167 financial statement of Local Governments District/City for 2011-2013. The average of Local Government financial statement disclosure level is 64,51% that is quite low.

This result of this study shows that administrative age and wealth of the local government have positive significant effect on the local government financial statement disclosure. Audit findings with lag effect method consist of the level of financial irregularities and internal controls system have negative significant effect on the local government financial statement dislosure. Population, functional differentiation and constitution have no effect on the local government financial statement disclosure."

"Penelitian ini bertujuan untuk menilai transparansi keuangan daerah melaui tingkat pengungkapan informasi keuangan yang bersifat mandatory dan voluntary di website pemerintah daerah dan meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat transparansi dengan menggunakan kerangka Public Choice Theory. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 371 pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan mengamati informasi keuangan daerah yang dipublikasi di website pemda pada periode Oktober-Desember 2015. Tingkat transparansi daerah diukur berdasarkan indeks melalui skoring dari kriteria-kriteria yang telah disusun.Hasil penelitian berdasarkan indeks menunjukkan bahwa tingkat transparansi keuangan daerah di website pemda masih rendah yaitu hanya sebesar 17,30% atau hanya 6 jenis informasi keuangan saja. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa kompetisi politik, tingkat pendidikan kepala daerah, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat akses internet dan tingkat partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap transparansi keuangan daerah di website pemerintah daerah. Sedangkan tingkat kesejahteraan masyarakat berpengaruh tidak signifikan terhadap transparansi keuangan daerah di website.

---

This study aims to assess the level of financial transparency through financial disclosures that are mandatory and voluntary on the local government website and examine the factors that affect the level of transparency by using the framework of Public Choice Theory. The samples in this study are 371 local government districts and cities in Indonesia. The study was conducted by observing the area of financial information published on the website of the local government in the period from October to December 2015. The level of transparency of the area measured by the index through the scoring of the criteria that have been prepared.

The results based on the index indicates that the level of financial transparency in the local government website is still low at only amounted to 17.30%, or only 6 item of financial information. Regression test results show that political competition, educational level of the district head, the level of citizen education, the level of internet access and the level of voter participation has positive influence on local government financial transparency on the website. While the level of social welfare has no significant effect on the local government financial transparency."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 620 LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2008-2009 dengan rata-rata tingkat pengungkapan LKPD sebesar 52,09%. Hasil penelitian ini menemukan bahwa umur administratif pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, dan ukuran legislatif memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sedangkan intergovernmental revenue memiliki pengaruh negatif. Ukuran pemerintah daerah, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan daerah dan pembiayaan utang terbukti tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

---

This research aims to analyze the effect of Local Government characteristic on financial statement disclosure. A total of 620 financial statement of Local Governments District/City for 2008-2009 were selected to be sample with average of Local Government financial statement disclosure level is 52,09%.

This result of this study shows that administrative age, wealth of the local government, legislature size, have positive effect on the local government financial statement disclosure, while intergovernmental revenue have negative effect. The size of the local government, functional differentiation, occupational specialization, financial self-sufficiency ratio and debt financing are proved to have no effect on the local government financial statement disclosure."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 620 LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2008-2009 dengan rata-rata tingkat pengungkapan LKPD sebesar 52,09%.Hasil penelitian ini menemukan bahwa umur administratif pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, dan ukuran legislatif memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sedangkan intergovernmental revenue memiliki pengaruh negatif. Ukuran pemerintah daerah, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan daerah dan pembiayaan utang terbukti tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

---

This research aims to analyze the effect of Local Government characteristic on financial statement disclosure. A total of 620 financial statement of Local Governments District/City for 2008-2009 were selected to be sample with average of Local Government financial statement disclosure level is 52,09%.

This result of this study shows that administrative age, wealth of the local government, legislature size, have positive effect on the local government financial statement disclosure, while intergovernmental revenue have negative effect. The size of the local government, functional differentiation, occupational specialization, financial self-sufficiency ratio and debt financing are proved to have no effect on the local government financial statement disclosure."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fungsional danpersaingan politik terhadap tingkat transparansi di website pemerintah daerahkota/kabupaten. Proksi desentralisasi fungsional yang dipergunakan adalah jumlahbadan usaha daerah dan badan layanan daerah pada masing-masing pemda.Sementara persaingan politik diproksikan dengan selisih persentase perolehan suarapartai politik pemenang pemilu legislatif dengan pesaing terdekatnya. Pengukurantransparansi dilakukan penulis melalui pengamatan penulis selama Maret-Mei2015. Sampel dalam penelitian ini adalah website dari 467 pemda kota/kabupaten.Data penelitian ini diolah dengan metode regresi cross-sectional. Hasil penelitianmembuktikan desentralisasi fungsional memiliki pengaruh positif signifikanterhadap tingkat transparansi di website pemerintah daerah kota/kabupaten.Sedangkan persaingan politik juga terbukti berpengaruh secara negatif signifikanterhadap tingkat transparansi di website pemerintah daerah kota/kabupaten.

---

ABSTRACTThis study explains the practice of the impact of functional decentralization andpolitical competition on local government transparency at website. Functionaldecentralization proxy used is the number of public companies and public businessentities in each local government. While political competition proxied by thedifference between the percentages of votes obtained by the parties coming in firstand second place. Local government transparency measure by observation througheach local government website during March to May 2015. Sample in this studywas 467 website government city/county. This research data is processed withcross-sectional regression method. Based on the result research proves functionaldecentralization has a significant positive effect on the level of transparency of localgovernment on the internet. Meanwhile political competition also proved asignificant negative effect on the level of transparency of local government on theinternet."

"Skripsi ini membahas pengaruh hasil pemeriksaan BPK (temuan audit, tingkat penyimpangan, dan opini audit) dan faktor politik (janji politik pemerintah dan kompetisi politik) terhadap tingkat transparansi keuangan dan kinerja di website pemerintah daerah di Indonesia. Pengamatan informasi keuangan dan kinerja yang terdiri dari APBD, LKPD, LAKIP, LPPD, dan LKPJ di website pemerintah daerah dilakukan pada periode Maret-April 2014. Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat transparansi keuangan dan kinerja di website pemerintah daerah masih tergolong rendah. Faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi transparansi informasi keuangan dan kinerja secara keseluruhan adalah temuan audit, tingkat penyimpangan, opini audit, janji politik pemerintah, dan kompetisi politik.

---

This thesis discusses the effect of the examination result from BPK (audit findings, the level of deviation, and audit opinion) and political factors (government?s political promises and political competition) to the level of financial transparency and performance in government websites in Indonesia. Observations of financial and performance information consisting of APBD, LKPD, LAKIP, LPPD, and LKPJ carried out in the period March-April 2014.

Results of the study suggest that the level of financial transparency and performance in local government websites is still relatively low. The factors that significantly affect the transparency of financial information and overall performance are audit findings, the level of deviation, the audit opinion, the government's political promises, and political competition."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh opini audit, temuan audit, dan tindak lanjut audit terhadap persepsi korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II di Indonesia periode tahun 2008-2010. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan data panel. Pengujian model menggunakan model regresi berganda dengan model efek random. Hasil penelitian membuktikan bahwa opini audit yang diperoleh pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi, temuan audit atas ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundangundangan berpengaruh positif terhadap persepsi korupsi, serta tindak lanjut hasil audit yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap persepsi korupsi di pemerintah daerah Tingkat II selama periode tahun 2008-2010. Namun, temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap persepsi korupsi. Pengujian tambahan yang dilakukan membuktikan bahwa temuan audit atas kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, serta temuan audit atas ketidakpatuhan yang mengakibatkan kerugian daerah baik secara nyata maupun yang masih bersifat potensi juga berpengaruh positif terhadap persepsi korupsi.

---

The objective of this research is to analyze the effect of audit opinion, audit irregularities, and audit rectification on perception of corruption in local governmnet in Indonesia during 2008-2010. This study is quantitative research by using panel data and multiple regression with random effect model. The study found that audit opinion has negative correlation on perception of corruption, audit irregularities of the complience to the regulation has positive correlation on perception of corruption, and audit rectification has negative correlation on perception of corruption. However, audit irregularities of the weakness of the internal control system has no correlation on perception of corruption. Additional test on this study proved that audit irregularities related to the weakness of accounting and reported control system, and audit irregularities which caused financial loss have positive correlation to perception of corruption. "