Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Skripsi ini meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan dan non-keuangan pada website Pemda, yaitu tingkat akses internet, kompetisi politik, opini audit, karakteristik Pemda (usia Pemda, kemampuan keuangan Pemda, kemandirian daerah, jenis daerah dan ukuran pemda) serta karakteristik demografi (tingkat pengangguran dan tingkat kesejahteraan daerah). Penelitian dilaksanakan dari Maret-April 2015. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa tingkat pengungkpan informasi pada website Pemda masih terbilang rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi keuangan adalah tingkat akses internet, opini audit, jenis daerah, ukuran daerah, dan tingkat kesejahteraan daerah. Sementara itu yang mempengaruhi pengungkapan informasi non-keuangan adalah tingkat akses internet, usia daerah, ukuran daerah, tingkat pengangguran, dan tingkat kesejahteraan daerah., This thesis inspect about factors that influence financial and non-financial information disclosure on Local Government websites. The factors are the level of internet access, political competition, audit opinion, local government characteristics (Local Governments’ age, Local government financial strength, level of independence, type of local government and size of local government), and demographic characteristics (unemployment rate and level of welfare). This research was carried out in the period of March-April 2015. Result of the study found that the level of information disclosure on local government website is relatively low. The factors that influence the level of financial disclosure are level of internet access, audit opinion, type of local government, size of local government and level of welfare. The factors that influence non-financial disclosure are level of internet access, local governments’ age, size of local government, unemployment rate, and level of welfare.]"

"Pengembangan e government di Indonesia merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien. Salah satu penerapan e government yang telah dilakukan di Indonesia adalah membuat situs informasi publik yang interaktif dan menyediakan situs transaksi pelayanan publik sehingga mampu memperbaiki pelayanan publik kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan informasi keuangan pada website pemda fitur website pemda dan penerapan e procurement terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Penelitian ini meneliti transparansi informasi keuangan Internet Financial Disclosure Index fitur website E government Webmatrix Index dan penerapan e procurement terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah skor Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah EKKPD. Dengan menggunakan metode censored regression terhadap 232 pemerintah daerah tahun 2010, hasilnya adalah pengungkapan informasi keuangan pada website pemda dan penerapan e procurement berpengaruh positif terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah sedangkan fitur website pemda tidak berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

---

The development of e government in Indonesia is an attempt to develop electronic based governance implementation in order to improve the quality of public services effectively and efficiently One of the e government implementation has been done in Indonesia is making the interactive public information sites and to provide public transaction services sites to improve public services to citizen. This study purpose to analys the effect of financial information disclosure on local government websites local government websites features and implementation of e procurement on the performance of local government in Indonesia. This study try the transparency of financial information Internet Financial Disclosure Index features a website e government WebMatrix Index and the implementation of e procurement on local governance performance score of Regional Government Performance Evaluation EKKPD By using censored regression methode of the 232 local governments in 2010, the result is the disclosure of financial information on the government website and the implementation of e procurement has a positive effect on the performance of local government while the local government website feature does not affect the performance of local governance."

"Skipsi ini menganalisis hubungan antara karakteristik kepala daerah dengan tingkat responsivitas dalam melengkapi rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan. Karakteristik yang digunakan dalam penelitian ini adalah usia, tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, pengalaman birokrasi dan pengalaman berwirausaha. Penelitian ini juga menguji pengaruh tingkat responsivitas penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap kinerja dengan menggunakan skor EKPPD. Penelitian ini menggunakan purposive sampling, dengan sampel yang digunakan yaitu 314 kabupaten / kota di Indonesia pada tahun 2014-2016.Hasil penelitian membuktikan bahwa karakteristik kepala daerah dilihat dari umur, tingkat pendidikan, latar belakang pendidikan, pengalaman birokrasi dan pengalaman kewirausahaan tidak berpengaruh terhadap tingkat responsivitas daerah dalam melengkapi rekomendasi hasil pemeriksaan. Kajian ini tidak berhasil membuktikan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat ketanggapan penyelesaian rekomendasi tindak lanjut atas kinerja, namun justru menemukan pengaruh negatif antara tingkat ketanggapan daerah dalam melengkapi rekomendasi pemeriksaan terhadap kinerja pemerintah daerah.

---

This skipsi analyzes the relationship between the characteristics of the regional head and the level of responsiveness in completing the follow-up recommendations for the examination results. The characteristics used in this study are age, education level, educational background, bureaucratic experience and entrepreneurial experience. This study also examined the effect of the level of responsiveness of completing the follow-up recommendations of the examination results on performance using the EKPPD score. This study used purposive sampling, with the sample used, namely 314 districts / cities in Indonesia in 2014-2016.

The results of the study prove that the characteristics of the regional head seen from age, education level, educational background, bureaucratic experience and entrepreneurial experience have no effect on the level of regional responsiveness in completing the recommendations of the examination results. This study failed to prove that there was a positive relationship between the level of responsiveness in completing follow-up recommendations on performance, but instead found a negative influence between the level of responsiveness of regions in completing audit recommendations on local government performance."

"Skripsi ini membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan informasi yang berkaitan dengan keberlanjutan, baik pengungkapan secara keseluruhan, pengungkapan yang bersifat wajib, ataupun yang bersifat sukarela, pada website pemerintah daerah di Pulau Jawa Indonesia. Pengamatan terhadap pengungkapan informasi keberlanjutan yang terdiri dari aspek gambaran umum daerah, ekonomi, sosial, dan lingkungan di website pemerintah daerah dilakukan pada periode Maret-April 2017. Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat pengungkapan informasi keberlanjutan di website pemerintah daerah masih tergolong rendah. Faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi pengungkapan informasi keberlanjutan adalah kepadatan penduduk, pengungkapan belanja daerah, tingkat pengangguran, perbedaan gender politik, dan penerimaan pajak daerah.

---

This study discusses about factors affecting sustainability information disclosure, as of full disclosure, mandatory disclosure, or voluntary disclosure, in Indonesian local governments rsquo website. The Observations of sustainability information disclosure consisting of local governments rsquo overview, economic, social, and environment was carried out in the period of March April 2017.

The study find that the level of sustainability information disclosure in local governments rsquo website is relatively low. The factors that significantly affect the disclosure of sustainability information are population density, disclosure of local governments rsquo expenditures, unemployment rate, political gender diversification, and local govenments rsquo taxes."

"Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Selain itu, studi ini juga menguji peran moderasi dinasti politik dan reelection pada hubungan antara belanja pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan melakukan regresi berganda dengan pendekatan fixed effect pada 2929 observasi selama 2010-2015, ditemukan bahwa belanja pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah namun berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah berdinasti politik. Kemudian, dinasti politik terbukti memperlemah pengaruh positif belanja pemerintah daerah dan kinerja keuangan pemerintah daerah. Selain itu, reelection terbukti memperkuat pengaruh positif belanja terhadap kinerja keuangan pada seluruh pemerintah daerah dan memperlemah hubungan negatif belanja dan kinerja keuangan pada pemerintah daerah berdinasti politik. Temuan ini dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat untuk merumuskan mekanisme untuk membatasi praktik dinasti politik karena berdampak buruk bagi kinerja pemerintah daerah.

---

This study aims to investigate the effect of local government spending on local government financial performance. In addition, this study also examines the moderating role of political dynasties and reelection on the relationship between local government spending and local government financial performance. By conducting multiple regressions with fixed effect approach on 2929 observation during 2010 2015, it was found that local government spending has a positive effect on local government financial performance, but it has a negative effect on financial performance of dynastic local governments. In addition, the political dynasty is proven to weaken the positive effect of local government spending on the financial performance of local governments. In addition, reelection is proven to strengthen the positive impact of spending on financial performance on all local governments and weaken the negative effect of spending and financial performance on dynastic local governments. These findings could serve as input for the central government to formulate mechanisms that would limit the practice of political dynasties because of their adverse impact on local government performance."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 620 LKPD Kabupaten/Kota di Indonesia tahun 2008-2009 dengan rata-rata tingkat pengungkapan LKPD sebesar 52,09%. Hasil penelitian ini menemukan bahwa umur administratif pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, dan ukuran legislatif memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan LKPD, sedangkan intergovernmental revenue memiliki pengaruh negatif. Ukuran pemerintah daerah, diferensiasi fungsional, spesialisasi pekerjaan, rasio kemandirian keuangan daerah dan pembiayaan utang terbukti tidak mempunyai pengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

---

This research aims to analyze the effect of Local Government characteristic on financial statement disclosure. A total of 620 financial statement of Local Governments District/City for 2008-2009 were selected to be sample with average of Local Government financial statement disclosure level is 52,09%.

This result of this study shows that administrative age, wealth of the local government, legislature size, have positive effect on the local government financial statement disclosure, while intergovernmental revenue have negative effect. The size of the local government, functional differentiation, occupational specialization, financial self-sufficiency ratio and debt financing are proved to have no effect on the local government financial statement disclosure."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh opini audit tahun lalu terhadap kinerja pemerintah daerah yang dilihat dari skor EKPPD dan IPM. Penelitian ini juga melihat efek moderasi tingkat korupsi pada pengaruh opini audit tahun lalu terhadap kinerja pemerintah daerah. Selain itu penelitian ini juga melihat pengaruh tersebut pada sub sampel kualitas kepala daerah. Populasi penelitian ini adalah semua pemerintah daerah di Indonesia dengan sampel penelitian 360 observasi pada tahun 2012. Data penelitian ini diolah menggunakan software SPSS.16.Hasil penelitian menunjukkan bahwa opini audit tahun lalu berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah. Variabel moderasi tingkat korupsi juga terbukti memperlemah pengaruh opini audit tahun lalu terhadap kinerja pemerintah daerah. Pengujian berdasarkan sub sampel kualitas kepala daerah (umur, pengalaman dan pendidikan) secara umum menunjukkan hasil bahwa pengaruh opini audit tahun lalu terhadap kinerja pemerintah daerah dan efek moderasi tingkat korupsi terhadap hubungan tersebut berbeda tergantung pada kualitas kepala daerah.

---

This study aims to determine association audit opinion in previous year with performance of local governments is seen from the scores EKPPD and HDI. This study also looked level of corruption can mitigate association audit opinion in previous year with performance of local governments. In addition, this study also see the influence of the sub-sample quality regional head. The study population was all local governments in Indonesia with a sample of 360 observations in 2012. Data were processed using software SPSS.16.The results showed that last year's audit opinion are positively associated with performance of local governments. Level of corruption as moderating variable can mitigate the association audit opinion in previous year with performance of local governments. In general, testing based on a sub-sample quality regional head (age, experience and education) shows that association audit opinion in previous year with performance of local governments and the moderating effect of corruption on the level of the relationship is different depending on the quality of regional heads."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fungsional danpersaingan politik terhadap tingkat transparansi di website pemerintah daerahkota/kabupaten. Proksi desentralisasi fungsional yang dipergunakan adalah jumlahbadan usaha daerah dan badan layanan daerah pada masing-masing pemda.Sementara persaingan politik diproksikan dengan selisih persentase perolehan suarapartai politik pemenang pemilu legislatif dengan pesaing terdekatnya. Pengukurantransparansi dilakukan penulis melalui pengamatan penulis selama Maret-Mei2015. Sampel dalam penelitian ini adalah website dari 467 pemda kota/kabupaten.Data penelitian ini diolah dengan metode regresi cross-sectional. Hasil penelitianmembuktikan desentralisasi fungsional memiliki pengaruh positif signifikanterhadap tingkat transparansi di website pemerintah daerah kota/kabupaten.Sedangkan persaingan politik juga terbukti berpengaruh secara negatif signifikanterhadap tingkat transparansi di website pemerintah daerah kota/kabupaten.

---

ABSTRACTThis study explains the practice of the impact of functional decentralization andpolitical competition on local government transparency at website. Functionaldecentralization proxy used is the number of public companies and public businessentities in each local government. While political competition proxied by thedifference between the percentages of votes obtained by the parties coming in firstand second place. Local government transparency measure by observation througheach local government website during March to May 2015. Sample in this studywas 467 website government city/county. This research data is processed withcross-sectional regression method. Based on the result research proves functionaldecentralization has a significant positive effect on the level of transparency of localgovernment on the internet. Meanwhile political competition also proved asignificant negative effect on the level of transparency of local government on theinternet."

"Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah kinerja pemerintah daerah dan political budget belanja bantuan sosial (bansos) berpengaruh terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent. Juga untuk membuktikan apakah kompetisi politik dan kapasitas keuangan daerah menjadi faktor yang memoderasi pengaruh kinerja dan political budget bansos terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kinerja terutama kinerja pendidikan dan political budget belanja bantuan sosial pemerintah daerah berpengaruh langsung (direct effect)  terhadap perolehan suara kepala daerah incumbent. Hasil ini sesuai dengan temuan Brender (2003), Happy (1992) juga James dan John  (2006) serta Boyne (2009). Kompetisi politik berperan signifikan bagi perolehan suara incumbent ketika diuji bersama dengan kinerja pendidikan dan kesehatan serta political budget bansos. Kapasitas keuangan daerah yang menunjukkan ragam program yang dapat dilakukan oleh kepala daerah juga berperan meningkatkan perolehan suara incumbent ketika diuji bersama dengan kinerja. Tetapi ketika kapasitas keuangan daerah diuji bersama political budget bansos tidak berpengaruh signifikan meningkatkan perolehan suara incumbent.

---

The purpose of this research is to provide empirical evidence whether the local governments' performance and the political budget for social assistance spending affect the incumbents' regional heads votes in the local election. Also to prove whether political competition and municipal financial capacity are factors moderate the influence of performance and political budget.Research results show that hat educational performance and social assistance spending directly influence the incumbents' votes. These results are consistent with  Brender (2003), Happy (1992), James & John (2006) and Boyne (2009). Political competition plays a significant role in incumbent votes when tested along with educational and health performance and social assistance spending. municipal financial capacity and performance also plays a role in increasing incumbents' votes, but not with the political budget."

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilitasi. Pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pendekatan yang akan penulis gunakan adalah pendekatan yang bersifat Yuridis Empiris. Penelitian yang berbasis pada inventarisasi hukum positif, penemuan azas-azas hukum dan penemuan hukum inconcretto. Hasil penelitian dan kajian bertujuan untuk menarik kesimpulan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai pelaksana Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD), akan senantiasa diperiksa oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota. Hal tersebut bertujuan untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Jika terjadi kerugian dalam pengelolaan keuangan daerah atau keuangan negara yang berada di daerah maka bentuk pertanggung jawaban bagi pihak-pihak yang terkait adalah mengganti kerugian, sanksi administrasi dan sanksi pidana.Sanksi administratif dapat dilaksanakan oleh instansi internal dan sanksi pidana dilaksanakan oleh penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

---

Regional budget is annual financial plan of local government discussed and agreed between local government and local council. It is stipulated by local regulations. Function of local budgets is authority, planning, monitoring, allocation, distribution and stability. Implementation of local budget is set by regulations, regulation that is Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (State Financial) dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Local Government). Author approach for this thesis is juridical approach of empirical.

Research based on the collection of positive law, legal principles discovery and legal discovery. Research aims to draw conclusions to implementation regional budget on local goverment, based on positive regulation compliance.

Local goverment as executor of regional budget, will always be checked by BPKP (Financial and Development Supervisory Agency), BPK (State Audit Agency), regional counsil. It aims to create good government.

In case financial losses in state finance or regional finance then form of accountability is sanctions for parties concerned. Sanctions are indemnify, administrative sanctions and criminal sanctions. Administrative sanctions can be implemented by internal agency adn criminal sanctions can be implemented by law enforcement ie police, prosecutors, KPK (anti corruptions commission)."