Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang kebijakan penghapusan pajak pertambahan nilai atas impor komponen kapal untuk meningkatkan daya saing bagi industri galangan kapal nasional. Pembahasan berdasarkan latar belakang dikeluarkannya kebijakan azas cabotage yang meningkatkan armada kapal nasional namun lebih condong ke arah import kapal ketimbang memproduksi kapal di dalam negeri, karena terdapat perbedaan harga produksi sangat jauh ketimbang mengimport langsung dari luar negeri. Setelah azas cabotage tahap pertama dilaksanakan maka tahap berikutnya adalah mendorong regulasi pemberian insentif yang sama dari pemerintah untuk industri galangan kapal nasional. Hasil penelitian ini memberikan gambaran terkait besarnya perputaran investasi ekonomi bila pembangunan dilakukan di galangan kapal nasional.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the policy of removal of value added tax upon import of ship components to enhance the competitiveness of the national shipbuilding industry. Discussion upon the promulgation of the policy background the principle of cabotage that enhance national flotilla but more leaning towards import ships rather than producing boats in the country, because there is a difference in price of production very much rather than imported directly from overseas. After the first stage of the cabotage principles then the next stage is to encourage regulation of granting the same incentives from the Government to the national shipbuilding industry. The results of this research gives an overview concerning the magnitude of the turnaround in economic investment when construction is done at national shipyards.

"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai Kebijakan Pajak Penjualan Barang Mewah atas yacht berdasarkan PMK Nomor 35 Tahun 2017 yang menjelaskan yacht dikenai pajak penjualan atas barang mewah sebesar 75%, dimana dalam penelitian ini menjelaskan mengenai evaluasi kebijakan pajak penjualan barang mewah atas yacht ditinjau dari kriteria efektivitas, efisiensi, perataan, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan serta penelitian ini juga membahas mengenai alternatif kebijakan pajak penjualan barang mewah yacht untuk industri wisata bahari Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan post-positivist dengan teknik analisis data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengenaan pajak penjualan barang mewah atas yacht menurut kriteria efektivitas, efisiensi, perataan, dan ketepatan telah terpenuhi walaupun ada kendala terkait pendefinisian yacht yang dapat mempengaruhi terpenuhinya kriteria tersebut. Dalam hasil penelitian ini terdapat dua opsi alternatif kebijakan pajak penjualan barang mewah yang dapat dilakukan untuk industri bahari indonesia yaitu penurunan tarif pajak penjualan barang mewah atau penghapusan tarif pajak penjualan barang mewah. Opsi kebijakan penurunan tarif PPnBM atas yacht yacht dapat dipertimbangkan untuk dilakukan karena tidak menyalahi tujuan PPnBM, sebaliknya penghapusan tarif PPnBM atas yacht akan menyalahi tujuan PPnBM tetapi pendapatan yang didapat dari penghapusan PPnBM yacht akan 50x lebih banyak dan dapat pemerintah harus merumuskan peraturan yang tepat agar fasilitas tersebut tidak dipakai oleh pihak lain yang tidak bersangkutan.

---

ABSTRACT

This research discuss about luxury goods tax on yacht based on Finance Ministry Regulation number 35 year 2017 in which this research explains about evaluation of Luxury Goods Tax on Yacht based on effectiveness, efficiency, equity, adequacy, responsiveness, and approriateness criteria and this research also discusses alternative policy for luxury goods tax on yacht for Indonesia marine tourism industry. This research used post-positivist approach with qualitative analysis technique. Collection of data techniques used in this research are library research and field research. The results of this research explain that the luxury goods tax on yacht according to effectiveness, efficiency, equity, and appropriateness has been achieved even though there are an obstacle related to defining yacht that can affect the achievement of these criteria. Furthermore, there are two alternative options for luxury goods tax on yacht policy that can be done for the Indonesian marine tourism industry, namely the reduction of luxury goods sales tax rates on yacht or the exemption of luxury goods tax rates on yacht. The reduction of luxury goods sales tax rates for yacht can be done for purposes that do not violate the objectives of PPnBM, on the contrary the exemption of luxury goodstax rates tariffs on yacht will violate the objectives of PPnBM however the budget that can be obtained from luxury goods sales tax of yacht will be 50x more and the government must formulate appropriate regulations so that the facility is not used by other parties who are not concerned.

"

"ABSTRAK

Dalam industri maritim, komponen kapal termasuk indutri pemasok. Galangan kapal hanya melakukan proses pemasangan saja tanpa memproduksi komponen kapal. Dengan adanya rencana dibangunnya Kawasan Industri Maritim Tanggamus diharapkan dapat meningkatkan industri perkapalan di Indonesia. Didalam penelitian ini, penulis menganalisa penempatan tata letak industri pemasok yang akan dibangun pada Kawasan Industri Maritim. Hasil dari penelitian ini berupa penempatan industri pemasok pada Kavling berupa industri apa saja yang termasuk dalam kavling yang akan dijadikan fabrikasi maupun distributor.

---

ABSTRACT

In maritime industry, ship?s components are being produced in supplier industries. The shipyards only do the outfitting process without producing the ship components. By the plan of the development of Maritime Industrial Estate of Tanggamus, it is supposed to improve the performance of ship industries in Indonesia. In this research, writers analize the best placement layout of supplier industries that will be built in Maritime Industrial Estate. Results of this research is a supplier industries placement in the form of the industry Kavling what is included in a kavling which will be fabricated and distributors."

"ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan dan penyelesaian sengketa gugatan pajak terkait dengan gugatan atas Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas impor kapal tongkang. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini mengkonfirmasi bahwa gugatan pajak dipenuhi karena Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas impor Kapal Tongkang sudah sesuai ketentuan peraturan perpajakan.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to determine the implementation of a tax claim and dispute settlement related to a lawsuit over the Exemption Certificate Lawsuit of Value Added Tax on the import barge. This research uses secondary data. This research confirms that the lawsuit is fulfilled because Exemption Certificate Lawsuit of Value Added Tax on the import barge is in accordance with tax regulations."

"ABSTRAKKebijakan Pembebasan PPN Atas Pakan Ternak merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kestabilan harga produk ternak agar terjangkau bagi masyarakat. Penelitian ini menjelaskan implikasi kebijakan pembebasan PPN bagi industri terigu, evaluasi kebijakan pembebasan PPN atas pakan ternak dalam perspektif kebijakan publik dan produktivitas produsen pakan ternak dan gagasan desain kebijakan PPN atas pakan ternak dalam upaya mendukung industri terigu dan industri pakan ternak nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Pemerintah sebaiknya mencabut kebijakan pembebasan PPN atas pakan ternak pada tingkat produsen untuk menghindari cascading effect pada harga jual pakan ternak dan mengalihkannya ke tingkat retailer sehingga tidak menimbulkan distorsi pasar dan mengurangi cost of taxation. Selain itu, Badan Kebijakan Fiskal sebaiknya mengganti instrumen fasilitas pajak menjadi instrumen subsidi atas produk ternak untuk menjamin harga produk ternak tetap terjangkau.

---

ABSTRAKThe VAT Exemption Policy on Animal Feed is the government 39 s effort to keep the price stability of livestock products affordable for the people. This study explains the implications of VAT exemption policy for flour industry, VAT exemption policy evaluation of animal feed in the perspective of public policy and productivity of animal feed producers and the concept of VAT policy design on livestock feed in an effort to support the national flour industry and fodder. This research used qualitative descriptive method with in depth interview data collection and documentation study. The government should revoke the VAT exemption policy on animal feed at the producer level to avoid cascading effect on the price of animal feed and divert it to the retailer level so as not to cause market distortions and reduce the cost of taxation. In addition, the Fiscal Policy Agency should replace the tax facility instrument into a subsidy instrument for livestock products to ensure the price of livestock products remains affordable."

"Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan merupakan tonggak reformasi perpajakan di Indonesia. PPN merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan perubahan. Oeh karena itu, dilakukan perluasan basis pajak PPN dengan melakukan refocusing barang dan/atau jasa yang dikenakan pengecualian PPN. Salah satunya, yaitu barang kebutuhan pokok. Akan tetapi, barang kebutuhan pokok merupakan kebutuhan dasar yang dibutuhkan oleh rakyat banyak sehingga pemerintah untuk memenuhi asas keadilan dan keberpihakan memberikan fasilitas pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok. Perubahan tersebut berdampak pada sisi kewajiban administrasi pajaknya. Untuk itu, penelitian ini berusaha meninjau kebijakan pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok dari segi asas ease of administratio dan melihat implikasi dari perubahan kebijakan tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan kebijakan pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok menunjukkan adanya pertimbangan asas certainty dan asas convenience. Implikasi kebijakan pembebasan PPN bagi PKP yaitu mengeluarkan beban untuk menerbitkan faktur, tetapi PKP menjadi adaptif dalam kewajiban administrasi. Implikasi kebijakan pembebasan PPN bagi pemerintah, timbul potential loss dan adanya basis data untuk evaluasi terkait jenis barang kebutuhan pokok.

---

The Law Number 7 of 2021 is a tax reform that has been changed the tax laws in Indonesia, including Value Added Tax. The government expanded the VAT tax base by refocusing the exempt goods and services, and one of them is basic foods. Basic foods are needed by many people, so in order to fulfill the justice by government, they provide VAT-exemption facilities for basic foods. The change has an impact on the tax administration obligations. For this reason, this study seeks to determine whether the VAT-exemption policy on basic foods has considered one of the following principles of ease of administration. The research was conducted using a qualitative approach and the data were collected by in-depth interviews and literature studies. The result of the study indicated that the policy has considered the principles of certainty and the principles of convenience. Also, the implication of this policy is that there is a burden for Taxable Persons to issuing tax invoices, but on the positive side they became more adaptable. While the implication for the state is there is a potential loss but creates a database for evaluation."

"

Penelitian ini membahas mengenai Analisis dari implementasi pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Terutang Tidak Dipungut atas transaksi perolehan barang dan  jasa tertentu kepada Perusahaan Pelayaran Niaga Nasional (Studi Pada PT. X). Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis implementasi pemberian fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Terutang Tidak Dipungut atas perolehan barang dan/atau jasa tertentu pada PT X. penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pemberian Fasilitas PPN Terutang tidak dipungut ini sudah cukup baik. Dilihat dari variabel yang digunakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur organisasi, pada variabel komunikasi masih terdapat kekurangan, terutama pada proses transfer informasi dari KPP selaku Implementor kepada PT X. PT X juga mengalami beberapa kendala terkait dengan implementasi pemberian fasilitas PPN tidak dipungut ini. Hal ini disebabkan kurangnya informasi dari pihak DJP  selaku implementor dan juga lambatnya proses pengajuan izin agar dapat memanfaatkan fasilitas PPN terutang tidak dipungut, hal ini mengakibatkan terhambatnya kegiatan usaha PT X.

---

Development This research discusses about the analysis the implementation of the Value Added Tax not levies on the transaction of the acquisition of certain goods and services to the National Commercial Shipping Company (Study at X Company). The purpose of this research is to analyze the implementation of the Value Added Tax not levies facility for certain goods and / or services at X Company. This research was conducted using a qualitative approach and data collection techniques through in-depth interviews. The results of this research indicate that the implementation of the VAT not levies Facility collection policy is good enough. Based from the variables used, namely communication, resources, disposition, and organizational structure, the communication variable still lacks, especially in the process of transferring information from the tax office as the Implementer to X company. X company also experienced several obstacles related to the implementation of this VAT facility. picked up this. This is due to the lack of information from the DGT as the implementor and also the slow process of applying for a permit to obtain this VAT facility. This problem can cause a problem at X company business process.

 

"

"ABSTRAKSalah satu tujuan penggunaan autopilot pada kapal laut adalah untuk mempermudah awak kapal dalam usaha mengendalikan arah gerak kapal agar tetap berada pada suatu lintasan lurus yang diinginkan. Disamping itu juga seyogianya autopilot dapat pula digunakan untuk mengatur kapal agar mengikuti perpindahan arah gerak dan suatu arah ke arah yang lain.Dalam Tugas Akhir ini, dibahas dinamika gerak kapal untuk empat kapal yang berbeda, dua kapal barang dengan ukuran utama yang berbeda, satu kapal tanker dan satu kapal curah. Berdasarkan informasi tentang dinamika kapal-kapal tersebut dibuat model diskrit sebagai model acuan untuk penerapan kendali adaptif variansi minimum.Untuk keperluan pengendalian agar kapal dapat mencapai arah yang tetap (course keeping) digunakan regulator variansi minimum. Sedang untuk mengendalikan kapal agar dapat mengikuti perpindahan arah gerak dari suatu arah ke arah yang lain (course tracking) digunakan kendali variansi minimum. Kendali/regulator tersebut diuji dan dianalisis dengan menggunakan simulasi perangkat lunak yang ditulis dalam bahasa BASIC.Hasil Simulasi menunjukkan bahwa kendali/regulator variansi minimum dengan segala keterbatasannya, mampu mengendalikan arah gerak kapal baik untuk course keeping maupun untuk course tracking. "

"Melalui kebijakan energi nasional, pemerintah mencanangkan alternatif diversifikasi energi untuk mengatasi keterbatasan energi fosil. Industri bioetanol yang dihasilkan dari tetes tebu molasses merupakan industri yang diharapkan memiliki peran aktif dalam rangka penyediaan Bahan Bakar Nabati penganti Bahan Bakar Fosil. Namun industri ini terhambat karena berbagai faktor antara lain belum adanya insentif Pajak Pertambahan Nilai PPN . Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengenaan PPN atas penyerahan tetes tebu molasse dilihat dari prinsip economic growth dan ease of administration, serta menganalisis fasilitas PPN yang dapat diberikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian diketahui bahwa pengenaan PPN atas tetes tebu molasse belum memenuhi pengembangan ekonomis dan belum dipertimbangkan untuk mendapatkan insentif PPN. Dari sisi ease of administration, terutangnya tetes tebu kurang memenuhi asas convenience dan efficiency, sedangkan asas certainty dan simplicity dapat dipenuhi. Fasilitas yang dianggap tepat adalah PPN terutang tidak dipungut atau skema pengganti insentif lain. Seyogyanya pemerintah dapat membentuk koordinator tetap dan mempertimbangkan pemberian fasilitas insentif PPN atas penyerahan molasses guna mendorong pengembangan energi baru terbarukan.

---

Through the policy of national energy, government has launched an alternative of energy diversification to overcome the fossil energy that is very limited. Bioethanol industry that is produced from sugarcane drops molasses is an industry which is expected to have an active role in providing fuel from vegetables in place of fossil fuel. Nevertheless, this industry has been obstructed because of some factors, one of which is the absence of value added tax VAT incentives. This research is intended to analyze the applying of value added tax on the sugarcane drops submission molasse seen from the economic growth and ease of administration principles, and to analyze the value added tax facilities that can be provided. This research uses qualitative approach with field study and literature study data collection methodes.

From the result of this research, it is known that the applying of value added tax on sugarcane drops molasse has not fulfil the economical development yet and has not been considered decent to get value added tax incentives. Based on the ease of administration principles, the granting of VAT facility on the submission of molasses is less fulfilling the principle of convenience and efficiency, while certainty and simplicity principles can be met. The facilities that are deemed appropriate are the unpaid VAT or other incentive replacement schemes. Hopefully government should be able to establish a permanent coordinator and willing to consider giving the facilities for value added tax incentives on molasses submission in order to push the development of renewable new energy. "