Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Polusi udara lintas batas negara merupakan permasalahan lingkungan yang terjadi ketika polusi dari suatu negara berpindah ke negara lain. Penanganan terhadap polusi udara lintas batas negara menjadi penting karena kerugian tidak hanya terjadi di negara asal melainkan negara yang terkena dampak polusi. Polusi udara lintas batas negara terus berkembang terutama di ASEAN. Polusi asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan di Indonesia saat musim El Nino berpindah ke Singapura dan Malaysia dipicu oleh angin muson. ASEAN memiliki instrumen hukum ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (?AATHP?) yang mulai berlaku sejak tahun 2003. AATHP mengatur adanya pengumpulan data, pengawasan, evaluasi dan penanganan kebakaran hutan untuk mengurangi polusi asap lintas batas negara. Namun, pada praktiknya, ketentuan tersebut dirasa belum mampu melakukan pengembangan teknologi pemadaman api di hutan atau lahan yang berada di wilayah terpencil. Koordinasi dan kerja sama regional dalam penanganan polusi asap lintas batas negara juga belum optimal. Selain itu, diperlukan penegakan hukum yang memadai di tingkat nasional untuk mencegah sistem tebang bakar lahan (slash and burn); tindak lanjut bagi pelanggar, baik pelaku industri skala kecil maupun skala besar; dan adanya sosialisasi kepada masyarakat terpencil akan bahaya sistem tebang bakar lahan yang tadinya merupakan salah satu kearifan tradisional yang diakui oleh negara Indonesia.

---

Transboundary air pollution is an environmental problem that occurs when pollution moves from one country to another country. Managing and handling transboundary air pollution become important because loss does not only suffered by home country but also affected country. Transboundary air pollution has been growing continually, especially in ASEAN. Haze pollution caused by land and forest fires in Indonesia during El Nino season moved to Singapore and Malaysia triggered by monsoon. ASEAN has legal instrument named ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution ("AATHP") which has came into force since 2003. AATHP has several main provis1ion namely data collection, monitoring, evaluation and handling of forest fires to reduce transboundary haze pollution. However, in practice, these provisions are still not be able to provide and develop sufficient land or forest fire fighting technology that happened in remote areas. Regional coordination and cooperation yet has not performed optimally. In addition, this also required strict law enforcement at the national level to prevent slash and burn; further investigation for offenders, both small scale industry and large scale industry; and socialization to remote communities or indigenous people about the dangers of slash and burn method that had been one of their local wisdoms that also recognized by Indonesia."

"Fenomena kabut asap lintas batas di Asia Tenggara telah menjadi isu lingkungan persisten dan kompleks. Tinjauan literatur ini mengkaji kompleksitas permasalahan tata kelola kabut asap lintas batas di Asia Tenggara, dengan fokus pada peran dan kapasitas aktor negara maupun non-negara, kerangka kerja sama regional ASEAN serta strategi kebijakan nasional. Literatur saat ini masih belum memadai dalam membandingkan pendekatan dan respons terkait isu kabut asap lintas batas di Asia Tenggara di luar dari Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Fokus utama masih tertuju pada inisiatif regional ASEAN, dengan sedikit perhatian pada analisis yang mendalam terhadap upaya negara-negara lainnya serta diskusi publik dan wacana masyarakat sipil. Dengan meninjau 42 literatur yang bersumber pada Scopus dan non-Scopus, paparan ini mengelompokkan tiga tema inti yang ditemukan dalam perkembangan kajian Tata Kelola Kabut Asap Lintas Batas di Asia Tenggara menggunakan taksonomi. Tema-tema inti tersebut adalah (1) eksistensi rezim kabut asap lintas batas di Asia Tenggara; (2) implementasi mekanisme tata kelola kabut asap lintas batas di Asia Tenggara; (3) evaluasi mekanisme tata kelola kabut asap lintas batas di Asia Tenggara. Sintesis dari literatur yang disajikan mengindikasikan bahwa meskipun ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) memiliki peran penting dalam pengelolaan kabut asap lintas batas, namun pelaksanaannya terkendala oleh norma non-intervensi ASEAN dan prinsip kedaulatan negara. Kendala lain meliputi mekanisme penegakan hukum yang lemah, kapasitas institusi yang terbatas, serta perbedaan kepentingan antara negara-negara anggota ASEAN. Partisipasi publik dan peran media diidentifikasi sebagai kunci dalam memobilisasi dukungan untuk perlindungan lingkungan. Refleksi dalam tinjauan literatur ini dibuat berdasarkan pemetaan latar belakang ilmu, tren kutipan dari literatur akademis terpilih, sebaran tahun publikasi, dan kata kunci. Berdasarkan refleksi, hasil tinjauan menunjukkan bahwa terdapat beberapa poin penting. Pertama, pemetaan latar belakang ilmu dalam studi kabut asap lintas batas di Asia Tenggara didominasi oleh bidang hubungan internasional dan ilmu lingkungan. Kedua, tren kutipan dari literatur akademis terpilih menunjukkan peningkatan perhatian pada peran media dan kerjasama multilateral. Ketiga, sebaran tahun publikasi memperlihatkan lonjakan signifikan pada dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya insiden kabut asap. Terakhir, kata kunci yang paling sering digunakan mencerminkan fokus pada tata kelola kabut asap, kerjasama ASEAN, dan kebijakan lingkungan.

---

The phenomenon of transboundary haze in Southeast Asia has become a persistent and complex environmental issue. This literature review examines the complexities of transboundary haze governance in Southeast Asia, focusing on the roles and capacities of state and non-state actors, the ASEAN regional cooperation framework, and national policy strategies. Current literature remains inadequate in comparing approaches and responses to transboundary haze issues in Southeast Asia beyond Indonesia, Singapore, and Malaysia. The primary focus remains on ASEAN regional initiatives, with limited attention to detailed analyses of other countries' efforts and public discourse and civil society engagement. By reviewing 42 sources from Scopus and non-Scopus databases, this review categorizes three core themes found in the development of Transboundary Haze Governance in Southeast Asia using taxonomy. These core themes are: (1) the existence of the transboundary haze regime in Southeast Asia; (2) the implementation of transboundary haze governance mechanisms in Southeast Asia; and (3) the evaluation of transboundary haze governance mechanisms in Southeast Asia. The synthesis of the literature presented indicates that, although the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) plays a significant role in managing transboundary haze, its implementation is hindered by ASEAN's non-intervention norms and national sovereignty principles. Other obstacles include weak enforcement mechanisms, limited institutional capacities, and differing interests among ASEAN member states. Public participation and the role of the media are identified as crucial in mobilizing support for environmental protection. Reflections in this literature review are based on mapping the background of the field, citation trends from selected academic literature, publication year distribution, and keywords. Based on these reflections, the review findings highlight several key points. First, the background mapping of studies on transboundary haze in Southeast Asia is dominated by international relations and environmental science fields. Second, citation trends from selected academic literature show increased attention to the role of the media and multilateral cooperation. Third, the publication year distribution shows a significant increase over the past decade, coinciding with the rise in haze incidents. Finally, the most frequently used keywords reflect a focus on haze governance, ASEAN cooperation, and environmental policy."

"Summary:Transboundary Pollution: Evolving Issues of International Law and Policy provides a comprehensive and perceptive overview of the legal principles that govern pollution internationally and explores the utilisation of these principles in practic"

"Skripsi ini membahas tentang penerapan asas tanggung jawab negara dalam kasus kerusakan lintas batas dan / atau pencemaran. Penelitian dalam tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif dan deskriptif. Pembahasan dalam penelitian ini membahas tentang pengenaan tanggung jawab Nikaragua atas perusakan lingkungan di wilayah teritorial Negara Kosta Rika. Kajian ini juga membahas potensi pemberlakuan asas tanggung jawab negara terhadap bencana kabut asap lintas batas akibat kebakaran hutan dan / atau lahan. Penugasan pertanggungjawaban kepada negara dalam penelitian ini dilakukan dengan mengacu pada Pasal Tanggung Jawab Negara atas Perbuatan Salah Secara Internasional. Juga akan dibahas tentang pengakuan asas tanggung jawab negara dalam konteks kerusakan lintas batas dan / atau pencemaran dalam kerangka hukum internasional dan kerangka hukum nasional serta beberapa kasus kerusakan dan / atau pencemaran lintas batas, seperti kasus trail smelter, kasus Danau Lanoux, kasus Selat Corfu, dan kasus uji senjata nuklir. Penulis menemukan bahwa akuntabilitas negara lahir dari pengakuan kedaulatan negara yang melarang negara menimbulkan kerusakan dan / atau pencemaran yang melintasi batas wilayah negara. Larangan menimbulkan kerusakan dan / atau pencemaran telah menjadi norma hukum lingkungan internasional setelah dituangkan dalam prinsip 21 Stockholm Declaration dan penggunaan norma ini sebagai dasar penyelesaian sengketa lingkungan lintas batas.

---

This thesis discusses the application of the principle of state responsibility in cases of cross-border damage and / or pollution. The research in this thesis is a normative and descriptive juridical research. The discussion in this study discusses the imposition of Nicaragua's responsibility for environmental destruction in the territory of the State of Costa Rica. This study also discusses the potential for the application of the principle of state responsibility for transboundary haze disasters due to forest and / or land fires. The assignment of accountability to the state in this research is carried out with reference to the Article of State Responsibility for International Wrong Actions. It will also discuss the recognition of the principle of state responsibility in the context of transboundary damage and / or pollution in the international legal framework and national legal framework as well as several cases of cross-border damage and / or pollution, such as the trail smelter case. , the Lake Lanoux case, the Corfu Strait case, and the nuclear weapons test case. The author finds that state accountability is born from the recognition of state sovereignty which prohibits the state from causing damage and / or pollution that crosses national borders. The prohibition of causing damage and / or pollution has become a norm of international environmental law after it has been stated in the principles of the 21 Stockholm Declaration and the use of these norms as a basis for resolving cross-border environmental disputes."

"Pencemaran udara di DKI Jakarta telah menjadi isu kritis yang mempengaruhi kehidupan masyarakat Jakarta. Tingginya konsentrasi partikel PM2.5 dan polutan lainnya telah menyebabkan berbagai penyakit pernapasan dan menurunkan kualitas hidup warga Jakarta. Meskipun telah ada berbagai kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah, penegakan hukum lingkungan masih belum berhasil dalam mengatasi masalah pencemaran udara secara menyeluruh. Tulisan ini ini bertujuan untuk menganalisis peran gugatan warga sebagai bentuk partisipasi publik dalam memperkuat penegakan hukum lingkungan di Jakarta. Penelitian ini berfokus pada kasus gugatan Koalisi Ibukota terhadap pemerintah yang gagal menangani polusi udara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan melakukan tinjauan literatur dan analisis dokumen. Analisis digunakan untuk mengekstraksi informasi relevan dari berbagai sumber tertulis, termasuk dokumen hukum, laporan pemerintah, dan artikel akademik. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa gugatan warga memainkan peran penting dalam memaksa pemerintah untuk mengambil tindakan yang lebih serius terhadap polusi udara. Putusan pengadilan yang memenangkan Koalisi Ibukota telah mengarah pada standar emisi yang lebih ketat dan peningkatan pemantauan sumber polusi. Namun, tantangan tetap ada dalam pelaksanaan kebijakan ini. Tulisan ini menjelasksan bahwa partisipasi publik melalui mekanisme gugatan warga dapat menjadi alat yang efektif dalam penegakan hukum lingkungan. Pemerintah perlu meningkatkan transparansi, koordinasi antar lembaga, dan melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam upaya pengendalian pencemaran udara.

---

Air pollution in DKI Jakarta has become a critical issue affecting the lives of Jakarta's residents. The high concentration of PM2.5 particles and other pollutants has led to various respiratory diseases and diminished the quality of life for Jakarta's inhabitants. Although various policies and regulations have been implemented by the government, environmental law enforcement has yet to successfully address the air pollution problem comprehensively. This paper aims to analyze the role of citizen lawsuits as a form of public participation in strengthening environmental law enforcement in Jakarta. The study focuses on the case of the IBUKOTA Coalition's lawsuit against the government for failing to handle air pollution. This research employs a qualitative approach, conducting literature reviews and document analysis. The analysis is used to extract relevant information from various written sources, including legal documents, government reports, and academic articles. The findings reveal that citizen lawsuits play a crucial role in compelling the government to take more serious action against air pollution. The court's ruling in favor of the IBUKOTA Coalition has led to stricter emission standards and enhanced monitoring of pollution sources. However, challenges remain in the implementation of these policies. This paper explains that public participation through the mechanism of citizen lawsuits can be an effective tool in environmental law enforcement. The government needs to enhance transparency, inter-agency coordination, and actively involve the community in efforts to control air pollution."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor polusi udara dalam keputusan untuk bermigrasi di Indonesia dan apakah pengaruhnya bervariasi menurut PDRB kabupaten/kota daerah asal. Studi ini menggunakan data PODES 2014, PDRB kabupaten/Kota BPS 2019, dan SUSENAS 2019. Hasil regresi logistik multinomial menunjukkan bahwa tingkat polusi udara per kabupaten/kota signifikan memiliki pengaruh dalam keputusan bermigrasi dengan arah bervariasi, positif atau negatif, menurut asal dan tujuan migrasi antarwilayah. Efek dari tingkat polusi udara juga bervariasi menurut PDRB kabupaten/kota daerah asal. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran komprehensif bagaimana tingkat polusi udara bisa memengaruhi keputusan bermigrasi antarwilayah. 

---

This study aims to analyze the effects of air pollution level on migration decision-making and whether its effects vary by the GRDP of the district/municipality of origin in Indonesia. This study employs data from PODES 2014, GRDP district/municipality from BPS 2019, and SUSENAS 2019. The results of multinomial logistic regression show that the level of air pollution per district significantly affects the decision to migrate in varying directions, positive or negative, according to the origin and destination of interregional migration. The effects of air pollution levels also vary by the GRDP of the district/municipality of origin. The results of this research can provide a comprehensive picture of how the level of air pollution can influence interregional migration decisions."

"ABSTRAKPolusi udara dapat mengakibatkan gangguan pada kesehatan manusia. Ibu hamil merupakansalah satu kelompok yang rentan terpapar polusi udara. Kurangnya informasi menyebabkan ibutidak mengetetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi efek polusi udara padakehamilan, dan adanya ancaman pada kehamilannya menyebabkan ibu mengalami kecemasan.Ketidaktahuan dan adanya kecemasan yang dialami oleh ibu hamil dapat diintervensi olehintervensi keperawatan yang sesuai sehingga pengetahuan ibu meningkat khususnya tentangupaya perawatan kehamilan terhadap efek polusi udara dan kecemasan ibu menurun. Tujuanstudi ini adalah untuk mengetahui efektivitas paket kasih ibu terhadap tingkat pengetahuan dankecemasan tentang efek polusi udara bagi kehamilan pada ibu hamil yang terpapar polusi udara.Jumlah responden ada 130, yang terdiri dari 65 responden kelompok kontrol dan 65 respondenkelompok intervensi. Penelitian ini menggunakan metoda kuasi eksperimen, pre test and posttestwith control group design. Hasil penelitian menunjukkan paket kasih ibu efektif terhadap tingkatpengetahuan dan tingkat kecemasan ibu tentang efek polusi udara bagi kehamilan pada ibu hamilyang terpapar polusi udara di Wilayah Kotamadya Cilegon (p<0,05). Hasil penelitiandirekomendasikan bahwa paket kasih ibu diperlukan sebagai salah satu cara dalammenyampaikan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan menurunkan kecemasan padaibu hamil yang terpapar polusi udara sehingga ibu dapat secara mandiri melakukan perawatankehamilan selama tinggal di wilayah yang terpapar polusi udara.

---

ABSTRACTAir pollution can result healty trouble of human being. Pregnant mother is the one of group which have a risk contaminated air pollution. The impact during a period of pregnancy not only experience of mother but also fetus. Lack of information cause pregnant mother don’t know effort able to be conducted to decrease air pollution effect, and threat of her pregnancy cause anxiety. The nursing intervension intervention increase the knowledge of pregnant women specially about treatment of preganancy and to overcame unknown and anxiety about air pollution effect. The purpose of this study in to know the effectiveness package of mother care to knowledge level and anxiety about air pollution effect to pregnant mother who contaminated. Change of knowledge level and anxiety of intervensiongroup compared to consist of 65 group responden control and 65 intervention group renspondent. This research result use kuasi experiment, pre test and post tes with control group design. The result show there is different meaning of knowledge level and anxiety of mother at group before and after as one of the way in submitting information to increase knowledge and decrease anxiety at pregnant mother about air pollution effect so that mother self supporting do treatment during living in region which contaminated air pollution effect. "

"Polusi udara dapat meningkatkan kerentanan terhadap COVID-19. Pengendalian polusi udara serta pengendalian COVID-19 di Kota Tangerang belum dilaksanakan dengan maksimal. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan model prediksi hubungan polusi udara terhadap kasus COVID-19 Kota Tangerang Tahun 2020-2022. Penelitian ini menggunakan desain studi ekologi tren waktu serta kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tangerang pada bulan April- Juni 2023. Penelitian ini menggunakan data sekunder meliputi data ISPU (NO2, SO2, PM10, dan PM2,5), suhu, kelembapan udara dan kasus COVID-19 di Kota Tangerang. Analisis data menggunakan analisis univariat, uji korelasi, uji regresi linier berganda. Gambaran NO2, SO2, PM10 tahun 2020-2022 berada dalam kategori baik, sedangkan PM2,5 adalah kategori sedang. Hasil uji korelasi spearman menunjukkan SO2 (p= 0,001 ; r= -0,109) dan PM10 (p= 0,000 ; r= -0,210) berhubungan signifikan terhadap kasus konfirmasi COVID-19. Analisis multivariat menunjukkan polusi udara yang paling dominan mempengaruhi kasus COVID-19 di Kota Tangerang adalah PM10, setelah dikontrol dengan PM2,5, suhu dan kelembapan. Variabel PM10, PM2,5, suhu, dan kelembapan dapat menjelaskan variasi variabel kasus COVID-19 sebesar 17,7%. Model prediksi hubungan polusi udara dengan kasus COVID-19 di Kota Tangerang Tahun 2020-2022 adalah kasus konfirmasi COVID-19 = 4384,38 + 22,47PM10 + 1,63PM2,5 - 120,39suhu - 13,33kelembapan.

---

Air pollution can increase vulnerability to COVID-19. Air pollution control and COVID-19 control in Tangerang City have not been implemented optimally. The purpose of this study is to determine the prediction model of the relationship between air pollution and COVID-19 cases in Tangerang City in 2020-2022. This research uses a time trend ecological study design and qualitative. This research was conducted in Tangerang City in April-June 2023. This study used secondary data including ISPU data (NO2, SO2, PM10, and PM2,5), temperature, humidity and COVID-19 cases in Tangerang City. Data analysis used univariate analysis, correlation test, multiple linear regression test. The overview of NO2, SO2, PM10 in 2020-2022 is in the good category, while PM2,5 is in the moderate category. The results of the spearman correlation test showed that SO2 (p = 0.001; r = -0.109) and PM10 (p = 0.000; r = -0.210) were significantly associated with confirmed cases of COVID-19. Multivariate analysis shows that the most dominant air pollution affecting COVID-19 cases in Tangerang City is PM10, after controlling for PM2,5, temperature and humidity. PM10, PM2,5, temperature, and humidity variables can explain 17,7% of the variation in COVID-19 case variables. The prediction model of the relationship between air pollution and COVID-19 cases in Tangerang City in 2020-2022 is confirmed COVID-19 cases = 4384,38 + 22,47PM10 + 1.63PM2,5 - 120.39 temperature - 13.33 humidity."

"Tesis ini membahas tentang penilaian kualitas perairan dalam upaya pengendalian pencemaran di wilayah pesisir kota pekalongan. Pada umumnya wilayah pesisir Kota Pekalongan digunakan oleh masyarakat sebagai lahan budidaya pertambakan, namun karena kondisi perairan yang keruh dan telah tercemar oleh beberapa bahan pencemar, kegiatan budidaya menjadi tidak maksimal dilakukan. Informasi terkini tentang kondisi karakteristik fisika, kimia dan biologi di perairan Kota Pekalongan dianggap masih terbatas. Oleh karena itu, diperlukan ketersediaan data parameter perairan di Kota Pekalongan. Penelitian dilakukan pada bulan September 2012 yang ditetapkan secara purposive, berdasarkan baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan pemerintah (KepMen KLH No.51/men-KLH/2004). Berdsarkan nilai TSS, TDS, DO, total fosfat, dan NH3 yang dibandingkan dengan baku mutu lingkungan dalam KepMen KLH No.51/men-KLH/2004, wilayah laut pesisir Kota Pekalongan sudah tercemar. Total beban cemaran tertinggi di muara sungai adalah TSS sebesar 8,317,79 mg/L. Adapun alternatif upaya yang perlu dilakukan adalah pengendalian pertumbuhan penduduk, penerapan teknologi melaui penerapan konsep 3R (reduce, reuse, recycle), pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta mengupayakan keberlanjutan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat.

---

The focus of this study is water quality assessment on control pollution effort in coastal areas of Pekalongan District. Generally, coastal areas of Pekalongan District was used as ponds culture, but as its waters condition and has been pollution by certain contaminant materials, its land culture activity has decreased and not maximally utilized. Recent information on physical, chemical and biological characteristic condition around Pekalongan District waters is limited. Therefore, parameter data availability was needed. Research was conducted in September 2012, which was determined as purposive, based on environmental quality standard enacted by government (Ministry of Environment Ministerial Decree No. 51/MEN-KLH/2004). Based on TSS, TDS, DO, phosphate total, and NH3 compared with environment quality standard in Ministry of Environment Ministerial Decree No. 51/MEN-KLH/2004, it realized that coastal areas of Pekalongan District were in polluted condition. Highest contaminant load total in outfall was TSS as amount 8,317,79 mg/L. Another alternative effort worth to be conducted is population growth control, applied technology based on 3R concept (reduce, reuse, recycle), Waste Water Plant, and conducting integrated communal solid waste management sustainability."