Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 163297 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Candra Nugraha
Perhitungan harga jual premium untuk Provinsi Maluku dan Provinsi Papua Barat dengan meninjau nilai keekonomiannya = Premium sales price calculation for Maluku and West Papua by reviewing economic value
"Pada penelitian ini diajukan perhitungan harga jual keekonomian premium untuk Provinsi Maluku dan Papua Barat. Berdasarkan Perpres no. 191 tahun 2014, premium tidak lagi disubsidi, maka harga jual ecerannya seharusnya dikembalikan pada harga jual keekonomian untuk setiap daerah. Akan tetapi, Permen ESDM nomor 4 tahun 2015 menetapkan bahwa harga jual premium nasional sebesar Rp 7.300. Harga tersebut belum dapat merepresentasikan bagi setiap daerah di Indonesia, khususnya Maluku dan Papua Barat. Oleh karena itu, perlu dilakukan perhitungan harga jual keekonomian premium. Perhitungan harga jual premium dibagi menjadi 2 metode yaitu berdasarkan harga pasar Internasional (market price) dan harga kilang (least cost). Berdasarkan perhitungan, didapatkan bahwa harga jual premium untuk Provinsi Maluku sebesar Rp 9.600/liter dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp 10.200/liter. Komponen terbesar dalam perhitungan harga jual keekonomian premium ini adalah crude oil cost, yaitu sekitar 42-45%. Faktor terbesar yang mempengaruhi perubahan harga jual keekonomian premium adalah nilai tukar rupiah terhadap dolar.
In this study, the proposed calculation of the economic price of premium for Maluku and West Papua. Based on Presidential Decree no. 191 in 2014, the premium is no longer subsidized, then the retail selling price should be returned to the selling price for each region economics. However, ESDM ministerial regulation number 4 in 2015 stipulates that national premium selling price of Rp 7,300. Prices are yet to be represented for every region in Indonesia, particularly Maluku and West Papua. Therefore, it is necessary to do the calculation of the economic price of premium. Calculation of the selling price of premium is divided into two methods, based on the International market prices (market price) and the price of refinery (least cost). Based on calculations, it was found that the price premium for Maluku Province is Rp 9.600/liter and West Papua Rp 10.200/liter. The largest component in the calculation of the economic price of premium is the crude oil cost, which is about 42-25%. The biggest factor affecting the change in the selling price of premium is the economic value of the rupiah against the dollar."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2015
S58868
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gm Widhi Kusuma
Perhitungan harga jual premium di wilayah Nusa Tenggara Barat dan Timur untuk efektifitas dan pemerataan distribusi = Determination of premium retail price in West and East Nusa Tenggara for efectiveness and distribution equality
"Pemerintah menetapkan satu nilai harga jual premium yang sama sebesar Rp 7.300,00. Harga ini tidak merepresentasikan wilayah-wilayah di Indonesia. Pada penelitian kali ini perhitungan dilakukan untuk melihat harga jual premium yang dapat merepresentasikan wilayah Nusa Tenggara Barat dan Timur dalam kaitannya dengan efektifitas dan pemerataan distribusi. Perhitungan dilakukan dengan menggunakan komponen-komponen, seperti biaya penyediaan, biaya penyimpanan, biaya distribusi, margin, dan juga pajak. Didapatkan bahwa harga jual berdasarkan perhitungan adalah Rp 8.950,00, lebih tinggi dibandingkan harga yang berlaku saat ini dan komponen pembentuk harga jual yang paling besar adalah biaya penyediaan yang didalamnya terdapat komponen harga bahan baku premium. Kondisi wilayah distribusi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga jual, semakin rumit dan jauh jarak yang ditempuh pada proses pendistribusian, maka semakin mahal biayanya. Selain itu, NTB dan NTT terletak di bagian timur Indonesia dengan kondisi infrastruktur yang kurang memadai dibandingkan Indonesia bagian barat ditambah lagi dengan bentuk wilayah kepulauan mengakibatkan wilayah-wilayah ini sulit untuk dicapai. Kaitannya dengan wilayah kepulauan, faktor cuaca juga penting karena dapat menimbulkan gangguan ditribusi dan kerugian. Semakin lemah nilai tukar rupiah mangakibatkan harga jual premium meningkat begitu pula ketika harga minyak mentah semakin mahal. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan kajian kembali akan kebijakan harga jual premium di Indonesia.
The government policy sets the similar premium retail price Rp 7,300.00 in Indonesa. Actually, that price cannot represent each region in Indonesia. In this present study, the calculation is done to know the premium retail price that represents West and East Nusa Tenggara in terms of effectiveness and distribution equality. The calculation is performed by using components such as the cost of procurement, storage costs, distribution costs, margins, and also taxes. Based on the calculation, it was found that the retail price is Rp 8,950.00. It is higher than the current price and the biggest component that formed the retail price is the cost of the procurement in which there is component of raw material cost. The condition of the distribution area also affect the retail price, the more complicated and far distance in the distribution process, the more costly. In addition, West and East Nusa Tenggara located in the eastern part of Indonesia installed with inadequate infrastructure than in western Indonesia, coupled with the condition of the islands led this region is difficult to reach. Related to the archipelago, weather is also important where weather can interfere the distribution process and cause losses. The weaker the rupiah currency the premium retail price will increase as well as when the price of crude oil is getting expensive."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2014
S58881
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Fadhilatunnisa
Determinan Pemanfaatan Perawatan Nifas Pada WUS di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur (Analisis Data SDKI 2017) = Determinant Postnatal Care Utilization of Reproductive Age Women on Papua, West Papua, Maluku, North Maluku, and East Nusa Tenggara Province (Analysis IDHS 2017)
"ABSTRAK
Pemanfaatan perawatan nifas dalam dua hari di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur masih menjadi yang terendah dibandingkan dengan provinsi lain seluruh Indonesia berdasarkan hasil SDKI tahun 2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui determinan pemanfaatan perawatan nifas dalam dua hari pada ke-5 Provinsi tersebut. Penelitian menggunakan metode cross sectional dengan data sekunder SDKI 2017. Populasi dan sampel penelitian ini adalah Wanita Usia Subur 15-49 tahun yang memiliki anak dengan 2 tahun kelahiran hidup. Analisis dilakukan dengan uji chi square untuk melihat hubungan antara variabel independent dengan dependen. Hasil penelitian didapatkan rata-rata ke-5 provinsi sebesar 67% dalam memanfaatkan perawatan nifas dalam dua hari. Didapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan perawatan nifas adalah status pekerjaan, kunjungan ANC, pendidikan, pengetahuan komplikasi nifas, status ekonomi, tempat persalinan, penolong persalinan, urutan kelahiran, status perencanaan kehamilan, dan komplikasi persalinan. Kementerian Kesehatan serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) perlu meningkatkan cakupan kunjungan perawatan nifas oleh tenaga kesehatan berkompeten bagi ibu yang bersalin dirumah, kemitraan dengan penolong persalinan tradisional, promosi kesehatan tentang bahaya komplikasi nifas, dan edukasi penggunaan KB pasca persalinan.
ABSTRACT
Utilization of postnatal care in the provinces of Papua, West Papua, Maluku, North Maluku and East Nusa Tenggara is still the lowest compared to other provinces throughout Indonesia. The purpose of this study was to determine factors that associated with postnatal care utilization on the fifth province. The study used a cross sectional method with secondary data of the 2017 IDHS. The population and sample of this study were Reproductive Age Women 15-49 years old who had children with 2 years of live births. Analysis was performed with the chi square test to see the relationship between the independent and dependent variables. The results obtained an average postnatal utilization of 5 provinces is almost close to 67%. The factors that influence utilization of postnatal care are occupation status, ANC visit, education, knowledge of postnatal complications, economic status, place of delivery, birth attendants, birth order, pregnancy planning status, and delivery complications. This study suggest Ministry of Health and National Family Planning Coordinating Agency (BKKBN) to increase postpartum care visits by skilled health workers for women who give birth at home, partnerships with traditional birth attendants, increase health promotion about the dangers of childbirth complications, and increase education on postpartum birth control use."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Provinsi Papua Barat
Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2009
910SINP013
Multimedia  Universitas Indonesia Library
cover
Yusuf Kusdinar
Skenario skema transportasi logistik LNG untuk pembangkit listrik tenaga gas di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat = Scenario of LNG logistic transportation schemes for gas fired power plant in Papua and West Papua Province
"Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik RUPTL PT PLN Persero tahun 2017-2026 merencanakan pembangunan pembangkit listrik di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat adalah sebesar 1076 MW. Sebagian besar 976 MW dari pembangkit listrik tersebut adalah berbahan bakar gas yang pada tahap pertama akan dibangun terlebih dahulu pada 5 lokasi yaitu di Sorong, Manokwari, Biak, Nabire dan Jayapura dengan total kapasitas sebesar 385 MW. Gas yang akan digunakan untuk pembangkit tersebut adalah berasal dari lapangan BP Tangguh di selat Bintuni dalam bentuk cair LNG yang akan diangkut dengan menggunakan kapal ke setiap lokasi pembangkit.Untuk memperoleh biaya transportasi yang paling efisien maka dilakukankajian dan simulasi roundtripterhadap skema transportasi secara point to point, hub and spoke dan milk run.Berdasarkan hasil simulasi dan perhitungan terhadap skema transportasi LNG pada masing-masing lokasi pembangkitberdasarkan cafacity factor sebesar 0,6 maka diperoleh hasil bahwa yang paling efisien adalah dengan skema transportasi Milk-Run yaitu dengan menggunakan kapal LNG carrier dengan ukuran 25.000 m3 dengan durasi roundtrip selama 9 hari dan biaya transportasi sebesar 1.69 USD/MMSCF. Kapasitas storage pada masing-masing lokasi pembangkit adalah 12.500 m3 untuk lokasi Sorong, 6000 m3 untuk lokasi Manokwari, 5000 m3 untuk lokasi Nabire, 3500 m3untuk lokasi Biak serta15000 m3 untuk lokasi Jayapura. Sedangakan dengan skema transportasi point to point diperoleh biaya transportasi secara kumulatif sebesar 2.37 USD/MMSCF dan dengan skema transportasi Hub and Spoke diperoleh biaya sebesar 2.57 USD/MMSCF.
General Plan of Electric Power Supply RUPTL PT PLN Persero years 2017 2026 planned to build power plant in Papua Province and West Papua Province amounted to 1076 MW. Most of the power plants 976 MW are gas fired which will be built first in 5 locations in Sorong, Manokwari, Biak, Nabire and Jayapura with total capacity of 385 MW. The gas to be used for the plant is from the BP Tangguh field in the Bintuni Strait in liquid form LNG which will be transported by ship to the location of each plant. To obtain the most efficient transportation cost, a roundtrip review and simulation of transportation scheme is done on point to point scheme, hub and spoke and milk run.Based on simulation result and calculation of LNG transport scheme at each plant location based on cafacity factor of 0.6, it is obtained that the most efficient is with Milk Run transportation scheme that is by using LNG carrier ship with size 25.000 m3 with roundtrip duration during 9 days and transportation cost of 1.69 USD MMSCF. Storage capacity at each plant site is 12,500 m3 for Sorong location, 6,000 m3 for Manokwari location, 5,000 m3 for Nabire, 3,500 m3 for Biak location and 15,000 m3 for Jayapura location. While with the point to point transportation scheme, the cumulative transportation cost of 2.37 USD MMSCF and with the Hub and Spoke transportation scheme is 2.57 USD MMSCF."
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2018
T50705
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Provinsi Maluku
Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2009
910SINP018
Multimedia  Universitas Indonesia Library
cover
Edy Purnomo
Efektivitas kebijakan pemberian dana dalam rangka otonomi khusus untuk meningkatkan pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat tahun 2002-2013 = The effectiveness of the fund allocation policy on the special autonomy for improving the education sector in the Province of Papua and West Papua in 2002-2013
"Provinsi Papua dan Papua Barat memperoleh kewenangan otonomi khusus melalui UU No. 21 Tahun 2001. Kewenangan otonomi khusus lebih luas dibandingkan otonomi daerah, bertujuan mengurangi kesenjangan Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam rangka otonomi khusus, Pemerintah memberikan penerimaan khusus yang digunakan dalam empat bidang yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan prioritas pada bidang pendidikan. Penelitian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif, menggunakan metode analisa data berupa Cost Effectiveness Analysis serta menggunakan tehnik pemetaan hambatan untuk menjelaskan mengenai penyebab ketidakefektifan. Untuk menjelaskan pengaruh anggaran dana otsus terhadap tingkat pendidikan digunakan regresi dilakukan mengetahui pengaruh dana otsus terhadap tingkat pendidikan berupa angka melek huruf dan lama rata-rata sekolah. Sampai dengan tahun 2013, diperoleh hasil bahwa kebijakan pemberian dana dalam rangka otonomi khusus tidak efektif dalam meningkatkan pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini disebabkan oleh sejumlah permasalahan berupa permasalahan dibidang keuangan maupun permasalahan dibidang pendidikan.
The provinces of Papua and West Papua has a special autonomy by Law No 21 of 2001 Special autonomy authority greather than local autonomy aimed to reduce the gap the provinces of Papua and West Papua By special autonomy Government gave a special reception that used for four areas education health infrastructure and people economic empowerment with priority in education This research is a qualitative and quantitative study use data analysis method of Cost Effectiveness Analysis and also use mapping barriers technique to explained the causes of the ineffectiveness The use of quantitative approaches such as regression is performed to know the influence of special autonomy fund to the level of education in the form of long literacy rate and average school Until 2013 showed that the policy grants in the framework of special autonomy is not effective in improving education in Provinces of Papua and West Papua It is caused by a number of issues such as the problems in the financial sector and the problems in education."
Depok: Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia, 2016
T45484
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Provinsi Papua
Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 1999
910SINP032
Multimedia  Universitas Indonesia Library
cover
Martya Rahmaniati Makful
Model spasial akses pelayanan kesehatan pasien tuberkulosis di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Papua = Spatial model of health care accessibilty patient of tuberculosis in west Java Province and the Province of Papua
"Tuberkulosis masih merupakan masalah kesehatan masyarakat yang utama di dunia, termasuk di Indonesia. Menemukan dan menyembuhkan pasien merupakan cara terbaik dalam upaya pencegahan penularan TB, dengan menerapkan strategi DOTS. Sejalan dengan kebijakan pembangunan nasional, pelaksanaan strategi pengendalian TB nasional diprioritaskan pada daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan terutama yang belum memenuhi target penemuan kasus dan keberhasilan pengobatan. Terdapat lima provinsi dengan TB paru tertinggi dan dua tertinggi yaitu Provinsi Jawa Barat (0.7%), Papua (0.6%). Akses pelayanan kesehatan pasien TB menunjukan ketidakmerataan, dimana hanya ada di wilayah perkotaan dan berada pada ekonomi tinggi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah masih ditemukan pasien TB yang tidak mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Keterbatasan akses pelayanan kesehatan pasien TB dapat disebabkan oleh kondisi individu yang berbeda-beda serta adanya perbedaan kondisi fisik (geografis). Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan model spasial akses pelayanan kesehatan di provinsi Jawa Barat dan Papua.
Penelitian ini menggunakan desain potong lintang dan menggunakan data yang berasal dari Riset Kesehatan Dasar 2013. Lokasi penelitian di 2 provinsi yaitu di provinsi Jawa Barat dan provinsi Papua. Analisis penelitian dengan menggunakan regresi logistik untuk melihat pengaruh karakteristik individu terhadap akses pelayanan kesehatan dan analisis spasial statistik menggunakan Geographically Weighted Regression (GWR) untuk melihat spasial akses pelayanan kesehatan. Akses pelayanan kesehatan adalah pasien TB yang melakukan pemeriksaan dahak, foto rontgen dan mendapatkan obat anti TB.
Akses pelayanan kesehatan pasien TB di provinsi Papua masih rendah. Karakteristik individu yang mempengaruhi akses pelayanan kesehatan adalah asuransi kesehatan, pekerjaan, menikah, mengetahui ketersediaan fasilitas kesehatan. Model spasial akses pelayanan kesehatan menghasilkan dua jenis variabel pembentuknya, yaitu adanya variabel lokal dan variabel global. Variabel lokal adalah variabel yang mempunyai pengaruh unsur kewilayahannya terhadap akses pelayanan kesehatan, sedangkan variabel global merupakan variabel yang berpengaruh di tingkat provinsi.
Masih rendahnya pasien TB yang melakukan akses pelayanan dapat disebabkan oleh sulitnya pasien TB dalam mencapai fasilitas kesehatan, terutama di wilayah dengan perbedaan geografis. Sehingga perlunya ada kebijakan dalam menyiapkan sarana dan prasarana kesehatan pasien TB, yaitu dengan mulai memasukan tenaga kesehatan terlatih di bidang tuberkulosis pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan.
Tuberculosis is a major public health problem in the world, including in Indonesia. Finding and curing the patients are the best way of preventing transmission of TB by implementing the DOTS strategy. Implementation of the national TB control strategy prioritized in remote, border and island especially TB patients who do not meet the target case detection and treatment success. There are two of provinces with the highest and second highest TB namely west Java province (0.7%) and Papua (0.6%). Accessibility to health services of TB patients showed inequality, which only exist in urban areas and at high economic status. The problem in this research is find the of TB patients who do not get accessibility to health services. Limited accessibility to health services of TB patients could be caused by conditions different individuals as well as differences in physical conditions (geographic). The purpose of this study is to setup a spatial model of accessibility to health services in the province of West Java and Papua.
This study used a cross-sectional design and data derived from the Basic Health Research in 2013 (RISKESDAS). Research sites in the provinces of West Java and Papua. Research analysis applied logistic regression to determine the effect of individual characteristics of accessibility to health services and statistical spatial analysis using the Geographically Weighted Regression (GWR) for a model of spatial accessibility to health services.
Accessibility to health care is the patient of TB sputum examination, x-rays and getting anti-TB. Accessibility to health services of TB patients in the province of Papua remains low. Individual characteristics that affect accessibility to health care are health insurance, employment, marriage, the availability of health facilities. Spatial models of accessibility to health services generate two types of constituent variables, the local variables and global variables. Local variables are variables that influence the spatial element of accessibility to health services, while global variables are variables that influence at the provincial level.
The low TB patients who do accessibility services may be caused by the difficulty in the of TB patients to health facilities, especially in the areas with geographical differences. Thus the need for a policy in preparing health facilities TB patients, i.e. to start entering trained health personnel in the field of tuberculosis in the entire health care facility."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2016
D-Pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Wina Setiany
Hubungan indeks massa tubuh dengan Hipertensi pada penduduk dewasa di Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Papua Barat berdasarkan data Riskesdas 2007 = The relationship of body mass index with Hypertension in the adult population in the Province of South Kalimantan and West Papua by the basic health research 2007
"Hipertensi merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang terjadi di negara maju maupun negara berkembang. Peningkatan indeks masa tubuh (IMT) berhubungan dengan bertambahnya risiko terhadap penyakit diabetes mellitus 2, jantung koroner, dan hipertensi. Oleh karena itu perlu diketahui hubungan indeks massa tubuh dengan hipertensi dan faktor-faktor apa saja yang dapat menghambat (protektif) dan meningkatkan (pemicu) kejadian hipertensi, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan IMT dengan hipertensi dan faktor risiko hipertensi pada provinsi Kalimantan Selatan dan provinsi Papua Barat pada penduduk dewasa ≥ 18 tahun berdasarkan pengukuran tekanan darah saja. Data yang digunakan merupakan data sekunder dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007. Metode yang digunakan cross-sectional study. Data hipertensi diperoleh berdasarkan pengukuran tekanan darah saja mengunakan tensimeter dan dikategorikan berdasarkan JNC-7 (2003) dengan mengeluarkan individu yang hipertensi dan sedang meminum obat dan individu yang di diagnosa nakes menderita hipertensi dan sedang minum obat.
Hasil penelitian di dapat di Provinsi Kalimantan Selatan setelah dikontrol variabel umur dan kebiasaan merokok IMT < 18,5 kg/m2 berisiko 0,65 kali lebih rendah untuk mengalami hipertensi, IMT 25 – 29,9 (overweight) berisiko 2,01 kali lebih tinggi untuk mengalami hipertensi dan IMT ≥ 30 kg/m2 (obesitas) berisiko untuk menderita hipertensi sebesar 2,9 kali lebih tinggi dibandingkan dengan IMT normal. Sedangkan di Provinsi Papua Barat setelah dikontrol variabel umur, jenis kelamin, aktifitas fisik dan kebiasaan merokok IMT < 18,5 kg/m2 berisiko 0,72 kali lebih rendah untuk mengalami hipertensi , IMT 25 – 29,9 (overweight) berisiko 1,95 kali lebih tinggi untuk mengalami hipertensi, IMT ≥ 30 kg/m (obesitas) berisiko untuk menderita hipertensi sebesar 3,3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan IMT normal. Terdapat hubungan yang bermakna antara umur, jenis kelamin, pendidikan, akitfitas fisik, kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol, dengan faktor risiko yang paling dominan adalah umur dengan OR 3,5 (95%CI: 3,16-4,85) di provinsi Kalimantan Selatan dan 3,4 (95%CI:2,25:5,23). Indeks massa tubuh dan umur mempunyai hubungan yang kuat dengan faktor risiko terjadinya hipertensi.
Hypertension is one of the public health problem in developed countries and developing countries. Increased body mass index (BMI) are associated with increased risk for diabetes mellitus 2, coronary heart disease, and hypertension. Therefore, please note the relationship of body mass index with hypertension and the factors that can inhibit (protective) and increase (trigger) the incidence of hypertension. The purpose of this study was to determine the relationship of BMI with hypertension and risk factors of hypertension in the province of South Kalimantan and West Papua province in the adult population ≥ 18 years based on the measurement of blood pressure alone. The data used are secondary data from the Health Research Association (RISKESDAS) 2007. The method used cross-sectional study. Data hypertension by blood pressure measurements obtained just using tensimeter and categorized by JNC-7 (2003) by removing individuals with hypertension and was taking medication and individual health workers diagnosed with hypertension and was taking midication.
The results in the can in the province of South Kalimantan after the controlled variable age and smoking habits BMI <18.5 kg/m2 risk 0.65 more likely to have hypertension, BMI 25 to 29.9 (overweight) 2.01 was higher risk to have hypertension and a BMI ≥ 30 kg/m2 (obesity) risk for hypertension of 2.9 was higher than normal BMI. Meanwhile in West Papua province after the controlled variables age, sex, physical activity and smoking habits BMI <18.5 kg/m2 risk 0.72 more likely to have hypertension, BMI 25 to 29.9 (overweight) risk 1.95 was more likely to have hypertension, BMI ≥ 30 kg / m (obesity) risk for hypertension was 3.3 was higher compared with normal BMI. There is a significant relationship between age, gender, education, physical akitfitas, smoking habits and alcohol consumption, with the most dominant risk factor is age with OR 3.5 (95% CI: 3.16 to 4.85) in the province of Kalimantan south and 3.4 (95% CI: 2,25:5,23). Body mass index and age have a strong relationship with risk factors for hypertension."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2013
S44637
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>