Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menanggapi insiden kekerasan pada 1 Juni 2008 di lapangan Monumen Nasional (Monas), Presiden SBY menyatakan negara tidak boleh kalah dengan kekerasan dari manapun karena Indonesia adalah negara hukum. Ini negara hukum, dan dalam negara hukum tidak bisa warga negara melakukan kekerasan pada warga negara lainnya, karenanya kejadian-kejadian semacam itu patut disesalkan. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi warga dalam menjalankan hak-hak konstitusionalnya dan juga menciptakan rasa aman. Insiden kekerasan di lapangan Monas merupakan suatu babak baru dalam sejarah Indonesia sebagai bangsa dan negara yang berdaulat. Sikap pemerintah segera menjadi sorotan ketika harus menghadapi situasi seolah hukum tak berdaya menjangkau non-state actor yang jelas-jelas tidak hanya melakukan pelanggaran hukum lewat aksi kekerasan terhadap pihak lain, tetapi juga menyinggung kewibawaan negara. Aksi kekerasan tersebut dilakukan terhadap sekelompok anak bangsa yang sedang melakukan penghormatan terhadap ideology negara yang sah secara hukum nasional di lokasi yang beratribut Monas (kawasan ring I pusat pemerintahan). Meskipun demikian, aparat keamanan (penegak hukum) tidak segera melakukan tindakan tegas dan konkrit…. "

"Studi lembaga kepresidenan memang telah banyak dilakukan, tetapi studi lembaga kepresidenan dewasa ini hanya mengangkat seputar tema wewenang, kedudukan, hak dan kewajiban dari Presiden. Sedangkan studi pemberhentian Presiden di Indonesia dirasakan kurang mendapat penelitian yang lebih. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 merubah sebagian besar sistem ketatanegaraan Indonesia.Selain itu, pada era reformasi ini pemerintahan Indonesia belum memiliki satabilitas yang baik, hal ini tentu memicu jatuh dan bangunnya suatu pemerintahan yang dapat berakibat jatuhnya kekuasaan Presiden. Pemberhentian Presiden merupakan salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang baru di Indonesia. Oleh sebab itu, Keberadaan Mahkamah Konstitusi di dalam hal pemberhentian Presidenmemerlukan studi penelitian yang lebih mendalam. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dalam penyusunan tulisan ini akan menyorot beberapa masalah seperti, bagaimana mekanisme pemberhentian Presiden di dalam hukum positif Indonesia, Bagaimana kecenderungan-kecenderungan umum pengaturan secara konstitusional di berbagai negara dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan Bagaimana Fungsi dan wewenang Mahkamah Konstitusi di dalam mekanismepemberhentian Presiden di Indonesia? Untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan beberapa teori-teori ataupun doktrin yang berkaitan dengan mekanisme pemberhentian presiden Teori-teori yang akan dipergunakan oleh penulis adalah teori konstitusi sebagai teori induk (grand theory) dan akan dihubungkan dengan teori pemisahan dan pembagian kekuasaan, pengawasan dan keseimbangan (ccheks and balances), dan konstitusionalisme. Penggunaan teoritersebut untuk menjawab bahwa pengaturan secara Konstitusional pemberhentian presiden sangatlah penting. Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian ini akan mempergunakan metode penelitian kepustakaan (normatif) maupun metode penelitian lapangan (empiris), dengan titik berat pada penelitian kepustakaan. Mekanisme pemberhentian Presiden diIndonesia telah memiliki pengaturan secara konstitusional yakni diatur dalam Pasal 7A dan 7B Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dapat diberhentikan apabila terbuka telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Pada setiap Negara yang memiliki Presiden baik bersistem pemerintahan Presidensil dan Parlementer dapat diberhentikan danjabatannya dengan model pendakwaan (Impachment) Alasan pemberhentian Presiden di berbagai konsitusi negara pada umumnya terjadi karena adanya pelanggaran hukum pidana dan pelanggaran konstitusi."

"ABSTRAKKebijakan pemerintah Amerika Serikat (AS) mengahadapi situasi Perang Dunia II adalah mempersiapkan pertahanan ke dalam yang tangguh. Untuk itu segala potensi industri dialihkan untuk pembangunan kekuatan militer. Dalam konteks sejarah AS di abad ke-20, kebijakan mengenai penggunaan aspek militer sebagai alat penentu keputusan politik luar negerinya adalah suatu hal yang sangat panting. Walaupun kita mengetahui bahwa tatanan politik dan sosial negara tersebut sangat jauh dari sifat yang militeristik. Kebijakan pertahanan tersebut memiliki doktrin yang terkait dengan aspek kematraan atau alam tempat bernaung suatu angkatan perang. Pesawat pembom strategis dan aspek politik-ekonominya yang menjadi bahan penelitian di dalam skripsi ini terikat ke dalam sebuah doktrin bermatra udara. Doktrin ini dihasilkan dari sebuah perdebatan mengenai pengesahan konsepsinya pada tahun I 920'an. Perdebatan itu berpangkal dari belum terujinya konsep tersebut ke dalam situasi yang nyata. Doktrin itu kemudian bisa diwujudkan bersama dengan tujuan politik AS dalam percaturan dunia yang tengah dilanda perang. Kegiatan industri manufaktur saat itu yang merupakan inti dari kebesaran ekonomi dan kemenangan militer AS. Kegiatan ini pula memberikan arti yang panting terhadap keberadaan industri swasta yang didorong oleh kebijakan pemerintah. Hal ini ditambah oleh peranan lembaga militer yang secara langsung menerapkan doktrin tersebut yang memiliki peranan dalam perancangan dan pengelolaan produksinya.

---

"

"ABSTRAKMedia massa sudah sejak lama digunakan sebagai saluran komunikasi politik.Kehadirannya tidak saja bisa dimanfaatkan oleh mereka yang mempunyai kemampuanuntuk menyeleksi mana yang penting dan mana yang tidak untuk diberitakan. Olehkarena itu kehadiran debat di Televisi antar kandidat presiden Amerika sebagai salah satukomponen pers yang bebas dan saluran tradisi demokrasi di Amerika antara pemimpinbangsa dan para pemilih dalam kehidupan politik di Amerika tidak diragukan lagi. Mediamassa tidak saja dimanfaatkan sebagai saluran komunikasi politik bagi warganya, akantetapi secara tidak Iangsung menetukan arah bangsa dengan mendiskusikan issu issubangsa yang sedang berlaku pada saat itu.Beranjak dari Iatar belakang yang diutarakan, maka pokok masalah kajianini berangkat dari pertanyaan dalam konteks studi pemikiran ekonomi Amerika danpengaruhnya dalam komunikasi politik di Amerika seperti:1. apa dampak atau pengaruh isu isu perekonomian dalam debat kandidat presidenAmerika?2. apakah kontribusi dari masing masing isu ekonomi (pajak, kesehatan, AFTA,perdagangan luar negeri, subsidi, dll ) dalam debat kandidat presiden dalammenenlukan kemenangan pemilihan Presiden?Jadi permasalahan pokoknya tidak diangkat dari pengaruh dampak debatkandidat presiden, akan tetapi justru lebih menekankan kepada isi permasalahan ekonomi.Melihat makin besarnya peranan debat kandidat presiden Amerika dalamkehidupan perekonomian dan politik Amerika dewasa ini, khususnya dalam studi iniadalah peranan isu perekonomian dalam analisa kandungan debat, maka tujuan utamadari studi ini adalah berawal dari pengkajian transkrip debat debat kandidat PresidenAmerika pada tahun 1992. Secara rinci tujuan Studi ini adalah :1. Mengkaji bagaimana peranan isu isu ekonomi dalam ketiga debat kandidatpresiden Amerika tahun 1992.2. Menelaah bagaimana perbedaan dalam melakukan tanggapan (response) dankemampuan berkomunikasi dari para kandidat presiden Amerika tahun 1992uutuk isu isu perekonomian.3. Memahami analisa analisa yang ditampilkan dalam media tentang isu isu ekonomidalam debat kandidat presiden Amerika selama pemilihan presiden Amerikatahun 1992 serta bagaimana masing-masing kandidat menggunakan isu isuekonomi dan membungkusnya dalam mendukung ungkapan-ungkapanperekonomian dan perpolitikan pada masa kampanye kepresidenannya.4. Untuk memahami dan memperlihatkan pemahaman teks dari format debatkandidal presiden dalam tradisi demokrasi Amerika."

"Pembentukan BKR pada tanggal 23 Agustus 1945 adalah keputusan resmi dari Pemerintah RI yang baru dibentuk setelah para pemimpin politik mempertimbangkan berbagai faktor politik, keseimbangan kekuatan militer, dan strategik dengan lingkup nasional dan internasional. Disangsikan, apakah Bapak Oerip menyatakan bahwa “BKR adalah sejenis keibodan”?. Walapun proses pembentukan “aparat keamanan” yang semula terutama di Jawa, Sumatera, Madura, dan Bali tidak dapat dilakukan secara serentak karena masalah komunikasi, sehingga tersusul oleh pembentukan TKR pada tanggal 5 Oktober 1945. "

"Target of this reserach are: first, to know the perception of HMI MPO to Habibie transition regime in itsrelation with people. Second, to know strategy and movement manifestation of HMI MPO in conducting counter hegemony to Habibie transition regime. This research uses descriptive qualitative method. Informan technique intake use purposive sampling. Process selection use snowball sampling. Where all informan are collegiate, cadre which have been involved active, and outsider HMI which the history eyewitness personal analysis methods use interactive analysis method, and also the validity data with triangulation data. The Perception of HMI MPO to Habibie transition regime in its relation with people is that Habibie regime is regime which nonalignment at people (dhalim), hegemonic like Soeharto regime and have to be fought against. Hegemonization Habibie regime toward people strength element conducted by: policy in take process which do not populis, represif and militeristic, existence of society strength element polarization effort, its low respect to women political aspiration and existence of leting to uncertainty law to the a number of big case, especially the heavy HAM collition in Trisakti and Semanggi case"

"Sejak tahun 2004, pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat. Secara normatif, Indonesia telah berupaya mewujudkan pemilihan presiden dan wakil presiden secara lebih demokratis, sebagaimana tercermin melalui kebebasan dan keterlibatan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang- undangan. Namun, dalam praktik pilpres 2004 dan 2009, ditemukan beberapa permasalahan. Tulisan ini bermaksud mengidentifikasi sejumlah permasalahan pilpres, sekaligus menggagas formula untuk terwujudnya penyelenggaraan pilpres yang lebih demokratis dan aspiratif"

"Penelitian ini membahas mengenai pertarungan antara Aburizal Bakrie dengan Surya Paloh dalam merebutkan posisi Ketua Umum Partai Golkar pada Munas ke VIII di Pekanbaru, Riau Tahun 2009. Penelitian ini dilatarbelakangi terjadinya faksionalisasi di Partai Golkar menjelang pemilihan ketua umum, terutama antara Aburizal Bakrie dengan Surya Paloh. Faksionalisasi tersebut selain dipengaruhi faktor internal juga dipengaruhi faktor eksternal. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses - proses pemilihan, faktor - faktor yang membuat faksionalisasi, dan bagaimana implikasinya terhadap Partai Golkar.Pijakan teoritis penelitian ini menggunakan teori konflik dari Maswadi Rauf, Ralf Dahrendrof, Gerhard Lanski, Novri Susan dan Jurgen Habermas. Disamping itu penelitian ini juga menggunakan teori Partai Politik Alan Ware. Selain itu peneliti juga menggunakan teori faksionalisme dari Samuel Huntington, Robert Dahl, dan Belloni dan Beller. Sementara itu untuk melihat terjadinya polarisasi peneliti kembali menggunakan Samuel Huntington dan Gary Cox. Sedangkan untuk melihat proses demokrasi, peneliti menggunakan teori demokrasi Max Webber. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan skunder. Data primer didapat dari wawancara dan kajian pustaka, sementara untuk data skunder diperoleh dari media massa.Terdapat faktor mengapa pertarungan antara Aburizal Bakrie dan Surya Paloh terjadi. Faktor internal meliputi adanya perbedaan visi dan misi, faktor dukungan pemilik suara, dan faktor kekuatan money politic. faktor eksternal meliputi adanya dukungan penguasa terhadap salah satu kandidat Ketua Umum Partai Golkar.Implikasi dari pertarungan kedua elite Partai Golkar adalah perpecahan di Golkar. Perpecahan ini ditandai dengan keluarnya beberapa elite partai sebagai dampak dari Munas ke VIII dan kebijakan zero sum game. Akibat dari perpecahan ini lahir partai politik yang dibentuk oleh mantan elite ? elite Partai Golkar. Jika ditelusuri semenjak pasca reformasi 98 Golkar adalah partai yang selalu mengalami perpecahan, khususnya pasca pemilihan ketua umum dan penentuan calon presiden. Hal ini disebabkan lemahnya managemen konflik di Partai Golkar dan proses rekrutmen yang lebih mengandalkan kekuatan finansial."