Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masih banyak orang yang belum memahami asas dan prinsip koperasi yang menjadi jatidiri koperasi. Karena ketidaktahuan tersebut timbul kesalahan persepsi tentang keberadaan dan peran koperasi sebagai sistem kelembagaan dalam pemberdayaan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (KMPR). Asas prudensial merupakan derivasi dari sistem ekonomi neoklasik dengan tujuan mengurangi resiko dalam rangka mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya. Dengan demikian asas prudensial tidak relevan dengan UUD 1945 yang menghendaki perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan yang menumbuhkan solidaritas, kesetiakawanan dan tanggungjawab bersama. Kekeluargaan dapat diinterpretasikan sebagai kerjasama yang terbentuk dari adanya norma. Norma yang mengikat hubungan antar anggota berkembang menjadi saling percaya dalam satu jaringan (networking). Implementasi dari prinsip ini adalah para pihak akan berusaha bersama untuk mencapai kemanfaatan usaha secara maksimal."

"Persetujuan dan perizinan penyelenggaraan penanaman modal, baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri merupakan salah satu langkah yang harus dilakukan oleh penanam modal (investor) sebelum pihaknya melakukan penanaman modal. Untuk itu persetujuan dan perizinan penanaman modal menjadi salah satu pertimbangan panting bagi para penanam modal yang akan melakukan penanaman modal di suatu wilayah. Persetujuan dan perizinan penanaman modal yang mudah, sederhana, dan tidak berbelit-belit merupakan salah satu pertimbangan, bahkan dapat juga berperan sebagai salah satu pendorong bagi penanam modal untuk melakukan penanaman modal. Disamping pertimbangan ekonomi atau keuntungan (profit) yang bakal diperoleh dari penanaman modal yang akan dilakukannya. Selain itu, para penanam modal juga memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya seperti kondisi keamanan, perburuhan, perpolitikan, kepastian hukum dari negara yang akan menjadi tempat mereka menanamkan modalnya.Berkaitan dengan persetujuan dan perizinan penanaman modal, maka untuk mendorong penanaman modal di tanah air Pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Pelayanan Satu Atap. Keputusan presiden tersebut merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menyederhanakan persetujuan dan perizinan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Dengan keputusan presiden tersebut bahwa pelayanan persetujuan dan perizinan dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri dilakukan oleh Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan sistem pelayanan satu atap (one roof service). Pelayanan dengan sistem satu atap untuk memperoleh persetujuan dan perizinan penanaman modal merupakan suatu kebutuhan yang telah lama ditunggu dan dinantikan oleh para penanam modal. Namun konsep pelayanan dengan sistem satu atap yang terdapat dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tersebut berdasarkan perspektif penanam modal belum menunjukkan dan menciptakan iklim yang kondusif bagi penanam modal. Terutama sekali ketentuan untuk mendapatkan persetujuan dan perizinan penanaman modal yang hams dilakukan di BKPM.Para penanam modal menginginkan dan membutuhkan pelayanan dengan sistem satu atap untuk memperoleh persetujuan dan perizinan penanaman modal dapat dilakukan di daerah melalui intansi penyelenggara penanaman modal yang terdapat di daerah dimana penanaman modal akan dilakukan. Menariknya bahwa konsepsi persetujuan dan perizinan penanaman modal telah mengalami perubahan dan perkembangan dan waktu ke waktu. Namun konsepsi pelayanan persetujuan dan perizinan penanaman modal dengan sistem satu atap yang terdapat dalam keputusan presiden tersebut lebih terlihat pada upaya untuk mengembalikan sentralisasi persetujuan dan perizinan penanaman modal dari pada memberikan pelayanan yang mudah dan sederhana kepada para penanam modal."

"ABSTRAKTujuan dari penulisan kaiya akhir mi dengan judul "CARA MEMPERKECIL RISIKOINVESTASJ DI DALAM PASAR MODAL DAN VALAS INDONESIA MELALUI MODELMANAJEMEN PORTFOLIO" , yaitu untuk membenikan gambaran secara jelas caramemperkecil nsiko investasi di dalam pasar modal dan valuta asing. Risiko tersebut timbulakibat fluktuasinya harga saham dan nilai tukar mata uang asing. Karya akhir mi berupa sebuahpenelitian kecil dari 127 saham yang beredar di Bursa Effek Jakarta, dan 7 mata uang yangberedar di masyarakat umum. Dimana data-data yang digunakan diperoleh dan:1. Untuk kurs saham , majalah Info Pasar Modal dari bulan Mel 1991 sampai denganDesember 1993.2. Untuk kurs valuta asing, BPS (Biro Pusat Statistik) dari bulan Mel 1991 sampai denganDesember 1993.Di dalam penelitian mi penulis berusaha untuk mencari faktor-faktor makro apa saja yangmempengaruhi tingkat pendapatan pasar modal dan uang asing. Dimana faktor-faktor makrotersebut dibataskan hanya terdirl atas:1. Untuk pasar modal terdiri atas : cadangan devisa, jumlah Ml, tingkat bunga depositodalam rupiah, harga emas, ekspor, tingkat inflasi, harga migas, impor, mlai tukar rupiahterhadap US$, nilai tukar rupiah terhadap Yen, nilai tukar rupiah terhadap DM dan nilaitukar rupiah terhadap Sin$.2. Untuk pasar mata uang asing terdiri atas : cadangan devisa, jumlah uang beredar Ml,tingkat bunga deposito rupiah per bulan, harga emas, ekspor, tingkat inflasi, harga minas,impor dan pendapatan dan pasar modal.Faktor-faktor makro tersebut sangat berguna di dalam menentukan alternatif model investasiyang akan dipilih. Di samping itu, penulis berusaha mengkaitkan keadaan ekonomi Indonesia dimasa yang akan datang, di dalam menentukan model investasi tersebut.Untuk menentukan model investasi, penulis menggunakan portfolio approach; singel indexmodel yang di ajukan oleh William Sharpe, dengan menggunakan metode cut-off rate di dalammenentukan saham-saham mana saja, yang masuk ke dalam portfolio tersebut.Dari hasil penelitian tersebut ditemukan beberapa hal:1. Sampai saat mi pasar modal Indonesia masih dalam keadaan random walk. Hal miditunjukkan dan 127 saham yang diteliti hanya 33(26 %) saham yang tidak random walksedangkan 94 saham (74 %) random walk Tingkat pendapatan investasi di pasar modalmemang sangat mengiurkan, sebagai contoh; Sekar laut (81.11% per bulan), Suba Indah(49.13 % perbulan), Modernland Reality (47.68 % per bulan). Di samping tingkatpendapatan yang tinggi, saham-saham yang disebut di atas memiliki tingkat risiko yangtinggi pula.2. Tingkat pendapatan dari pasar modal untuk saat mi ditentukan oleh; harga minas, nilaitukar rupiah terhadap US$, harga emas, cadangan devisa dan nilai tukar rupiah terhadapYen.3. Dibandingkan dengan pasar modal, pasar valuta asing lebih dapat di prediksi. Path saatmi, mata uang asing Yen, yang memberikan tingkat pendapatan yang paling besardibandingkan dengan ke enam mata uang asing lainnya. Tetapi dilihat dari faktor risiko,ternyata mata uang asing Yen justru yang mempunyai tingkat risiko yang paling besar.4. Untuk saat im tingkat pendapatan pasar valuta asing dipengaruhi oleh faktor-faktor makrocadangan devisa, harga minas dan tingkat inflasi.5. Model investasi yang di pilih oleh penulis yaitu suati model investasi yang menupakangabungan antara beberapa alternatif (lihat pada Sub-bab IV.3-3 MODEL INVESTASIYANG DISARANKAN).

---

"

"ABSTRAKPerjanjian Kredit Kepemilikan Kios Pasar Parungpanjang dibuat antara Bank Jabar Cabang Bogor, Koperasi Pedagang Pasar Parung Panjang dan debitur sebagai anggota dari koperasi tersebut, guna pembelian kios atau los Pasar Parungpanjang yang dibangun oleh PT Bangun Bina Primasarana sebagai pengembang. Dalam Perjanjian Kredit tersebut Koperasi bertindak sebagai Penanggung yang menanggung utang debitur ketika debitur wanprestasi. Selain terikat dengan Perjanjian Kredit, antara Bank, Koperasi dan Debitur juga terikat dengan 'Kesepakatan Bersama' yang mengatur mengenai kewajiban para pihak, dimana dalam kewajiban pihak ketiga yaitu PT Bangun Bina Primasarana terdapat kewajiban untuk menyerahkan jaminan berupa Buy Back Guarantee atau jaminan beli-kembali yang diikat secara notariil, yang mengatur kewajiban pengembang untuk membeli kembali kios atau los tersebut apabila debitur menunggak angsuran minimal 3 (tiga) bulan berturut-turut serta dapat menjual kembali kios/los tersebut kepada pihak lain, dan menyediakan 25 % (dua puluh lima persen) Deposito Beku dari nilai kredit, di mama balk bunganya maupun pokoknya hanya dapat digunakan untuk menjamin kelancaran kredit. Dalam pemberian Kredit Pemilikan Kios ini ketika debitur dinyatakan telah wanprestasi, tindakan beli-kembali yang telah disepakati oleh Bank dengan pihak Pengembang harus dilaksanakan dan penanggungan oleh Koperasi hanya merupakan cadangan jika Perjanjian Beli kembali tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan hanya merupakan syarat yang diajukan oleh Bank bagi Koperasi Pedagang Pasar Parungpanjang dalam Perjanjian Kredit, agar pihak Koperasi ikut bertanggung jawab atas kelancaran pembayaran angsuran oleh debitur kepada Bank.

---

ABSTRACTCredit agreement of an ownership Parungpanjang market kiosk made by and between Jabar Bogor Bank, Koperasi of Parungpanjang market merchants, and Debtor as a member of the Koperasi, for buying a kiosk or a lot in Parungpanjang market which is build by Bangun Bina Primasarana Company as the developer. In the credit agreement, Koperasi of Parungpanjang market merchants acted as a guarantor that guarantees the full payment of the debtor's debt in case the debtor defaults. Besides the credit agreement with the Bank, Koperasi and debtor also legally binded by an "Agreement" that regulates the parties obligations, whereas in the third party obligations which is Bangun Bina Primasarana Company, there is an obligation to give as collateral in form of a notaries buy back guarantee clause, that stipulated developer's obligation to buy back the kiosk or the lot if the debtor had not paid the minimum payment 3 (three) months in a row and the right to sell the kiosk/lot to other parties, and to provide 25% (twenty five percent) from fixed deposit of the credit value, where the interest and the main deposit can only be used for the liquidity of the credit. When the debtor is stated default, the buy back which already agreed by the bank and the developer must be executed and guarantor obligation by Koperasi will only be applied when the effort of the collection and the effort of collateral take over to be sold or to be bought back by the developer were not successful. So it can be said that the guarantee by the Koperasi will only be a requirement stated by the Bank for Koperasi of Parungpanjang market merchants in the Credit Agreement, so that the Koperasi will also be held responsible for the liquidity of debtor payment to the Bank."

"Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kemampuan, kesungguhan dan semangat kerja dari aparaturnya. Aparatur negara (daerah) mempunyai peran dan kedudukan yang penting di dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan, pembangunan dari kemasyarakatan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pelayanan dipengaruhi oleh adanya kinerja pelayanan yang diberikan oleh aparat dalam arti adanya pemberdayaan potensi aparatur yang harus dilakukan secara bertahap dan simultan guna memperoleh pelaksanaan tugas-tugasnya secara efektif dan efisien.Kajian penelitian difokuskan pada pelayanan perizinan penanaman modal PMA dan PMDN untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal yang berkaitan dengan prosedur internal dalam proses pelayanan perizinan penanaman modal. Penelitian dilakukan di Badan Penanaman Modal dan Pendayagunaan Kekayaan dan Usaha Daerah (BPM & PKUD) Provinsi DKI Jakarta. Peningkatan kualitas pelayanan sebagai langkah-langkah dalam mengurangi keluhan-keluhan atau ketidakpuasan para investor akan proses penyelesaian perizinan penanaman modal.Dalam penelitian ini dilakukan terhadap 98 responden dengan menggunakan teknik sampling Aksidental dan metode pengumpulan data yaitu observasi, kuesioner, pedoman wawancara dan studi kepustakaan. Kuesioner ditujukan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan (investor), yaitu dengan membandingkan persepsi pelanggan dan harapan yang menjadi keinginan pelanggan, dengan menggunakan indikator 5 (lima) dimensi yang menentukan kualitas pelayanan berdasarkan pendapat Zeithaml, Parasuraman dan Berry (1990 : 175), yaitu Tangibles (Tampilan Fisik), Reliability (Kehandalan), Responsiveness (Daya Tanggap), Assurance (Jaminan), dan Empathy (Kemudahan).Hasil analisis penelitian menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan menurut Dimensi Tangibles sebesar 105 %, Reliability sebesar 99 Responsiveness sebesar 103 %, Assurance sebesar 101 °/o dan Empathy sebesar 99 %. Dari skor-skor tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kepuasan tertinggi terdapat pada Dimensi Tangibles (105 %) dan terendah terdapat pada Dimensi Reliability dan Empathy (masing-masing 99 °/°). Secara keseluruhan diperoleh tingkat kepuasan pelanggan (investor) atas pelayanan perizinan penanaman modal sebesar 101 % dari harapan pelanggan.Atas dasar kesimpulan di atas, diberikan beberapa saran seperti : perlu ada perbaikan pada faktor-faktor yang berkaitan dengan penampilan fisik yaitu kelengkapan peralatan kantor, sarana administrasi dan komputerisasi, perlu ada peningkatan kemampuan pegawai dalam ketepatan waktu penyelesaian administrasi perizinan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meningkatkan daya tanggap pegawai / petugas layanan akan kebutuhan investor dan perlu membuka saluran / kotak saran bagi investor dalam menyampaikan dalam keluhan, saran atau pendapat alas pelayanan yang masih kurang dirasakan terhadap pelayanan yang diberikan BPM & PKUD Provinsi DKI Jakarta.Secara keseluruhan bahwa kinerja pelayanan yang diberikan oleh petugas pelaksana ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada investor adalah sangat bergantung pada pengembangan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia di sektor publik. Hal ini berkembang dengan semakin dituntutnya eksistensi kualitas aparat BPM & PKUD Provinsi DKI Jakarta yang bersih dan berwibawa, handal, bermental baik, profesional, efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan perizinan penanaman modal di daerah Provinsi DKI Jakarta.

---

The success of the holding of the government, development implementation, and services to the society is heavily determined by the ability, commitment and work spirit of its apparatus. The state (local) apparatus plays important role and position in implementing general tasks of government, of development and of society. Therefore, to achieve an increase in the service quality it is influenced by the presence of service performance provided by the apparatus meaning that there is an empowerment of the apparatus potentials that is conducted gradually and simultaneously in order to enable them to implement their tasks effectively and efficiently.

The research focuses on the service of licensing investment of foreign multinational enterprises and domestic multinational enterprises to increase the service quality of licensing investment related with internal procedures in the process of service provision of licensing investment. The research is conducted in the Investment Board and the Empowerment of Wealth and Local Enterprises. the Special Territory of the Capital City of Jakarta. The increase in the service quality is steps 1o minimize complaints or unsatisfaction of the investors in the settlement process of licensing investments.

This research employs 98 respondents with accidental sampling techniques and data collection method. that is, observation, questionnaires, interview guide and library research. The questionnaires are intended to measure the customers' (investors') satisfactory level, that is. by comparing between the customers' perceptions and expectations of what the customers want, by employing 5 dimension indicators which determine the service quality based on Zeithmal, Parasuraman and Berry (1990:175), that is tangibles, reliability. responsiveness, assurance. and empathy.

The analysis results of the research show that the level of the customers' satisfaction according to tangibles dimension is 105%. reliability is 99%, responsiveness is 103%. assurance is 101% and empathy is 99%. From those figures if can be concluded that the highest satisfactory level is in tangibles dimension (105%) and the lowest one is that of reability and empathy (99% respectively). As a whole from the customers' expectation it obtains 101% level of customers' satisfaction of the service of licensing investment.

Based on the above conclusion, there ore several recommendations such as: there needs to be an improvement on factors that are related with physical performance, that is, the completion of office inventory, administration facility and computerization; there needs to be an increase in the personnel ability in terms: of punctuality of administrative settlement of licensing investment in accordance with the prevailing rules and regulation; and an increase in the personnel subtlety in servicing the investors' needs: and it is necessary to open a suggestion box for the investors in channeling their complaints, suggestions or opinions on the services provided by the Investment Board and on the Empowerment of Wealth and Local Enterprises, the Special Territory of the Capital City of Jakarta that are fell still lacking.

All in all the service performance provided by the operational officers is intended to increase the service quality to the investors. This is heavily dependent on the development of the quality and capability of the human resources in the public sectors. This is developed in line with the increasing demands of the quality existence of the Investment Board and the Empowerment of Wealth and Local Enterprises, the Special Territory of the Capital City of Jakarta apparatus who are clean, dignified, reolible, mentally well, professional, effective and efficient in providing services of licensing investment in the Provincial government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta."

"Dalam menjalankan fungsi intermediasinya, bank selalu diawasi ketat oleh Bank Indonesia dan salah satu poin krusial dalam pengawasan sektor perbankan ini adalah dalam kegiatan pemberian kredit. Kegiatan ini memiliki risiko adanya kemungkinan kredit yang diberikan tidak dapat tertagih sehingga menjadi kredit bermasalah dan disi lain bank tetap harus membayar setiap rupiah dana simpanan dari masyarakat. Diluar semua pengawasan dan persyaratan yang dikeluarkan Bank Indonesia, bank harus selalu dapat bertanggung jawab untuk memberikan kredit kepada debitur yang layak melalui tahapan analisis yang ketat dan akurat.Sebelum memberikan fasilitas kredit kepada sebuah perusahaan atau individu perorangan, seorang analis kredit di bank wajib melakukan tahapan analisis yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan calon debitur dalam memenuhi kewajibannya kepada bank dan memperkirakan tingkat risiko yang akan ditanggung bila bank menyetujui permohonan kredit tersebut. Analisis tersebut berperan sebagai saringan pertama agar bank tidak terjerumus dalam kasus kredit bermasalah.PT. XYZ yang bergerak di bidang manufaktur memhutuhkan dana untuk investasi pembelian Cigarette Paper Making Machine baru yang bertujuan menambah kapasitas produksinya. Permohonan pinjaman yang diajukan PT. XYZ ke Bank A berupa kredit investasi. kredit modal kerja dan line IJC. Untuk menilai apakah permohonan tersebut layak dibiayai oleh bank dan berapa besar pinjaman yang sebaiknya dibiayai oleh Bank A, perlu dianalisis beberapa aspek yang berkaitan dengan 5C yaitu aspek legalitas, aspek usaha secara umum. aspek operasional, aspek keuangan, aspek agunan, aspek risiko dan aspek bidang industri. Dari aspek legalitas dinilai PT. XYZ sudah memenuhi seluruh kelengkapan dokumen yang berhubungan dengan legalitas pcndirian badan usaha, legalitas dalam menjalankan usaha serta bukti kepemilikan yang sah terhadap aset-aset yang akan dan sudah dijaminkan di Bank A. Dan dalam menjalankan usahanya, PT. XYZ sudah memiliki semua faktor-faktor yang dipcrlukan berkaitan dengan sumber daya manusia yang handal, lokasi usaha yang mendukung serta proses dan kapasitas produksi yang memadai.Kinerja keuangan PT. XYZ juga stabil dan cenderung membaik dari tahun ke tahun, selain itu rencana investasi baru ini juga sudah sesuai dengan keperluan dan kemampuan keuangan perusahaan. Investasi ini dinilai berdampak positif terhadap kondisi keuangan PT. XYZ di masa mendatang karena mempunyai andil yang besar dalam mendukung kenaikan penjualan perusahaan serta memperbesar peluang PT. XYZ dalam meningkatkan pangsa pasar di industri rokok nasional maupun internasional.Sedangkan dari aspek agunan dinilai asset yang dijaminkan belum mencukupi total pinjaman yang akan diberikan Bank A karena sebagian besar agunan tersebut berupa rangkaian mesin besar yang sulit dijual dalam waktu yang singkat apabila PT. XYZ mengalami wanprestasi atau default. Untuk itu PT. XYZ diharapkan dapat memberikan jaminan tambahan dari para pemegang perusahaan dan/atau dari induk perusahaan.Berdasarkan pertimbangan seluruh aspek tersebut, permohonan kredit PT. XYZ dinilai layak dibiayai oleh Bank A dengan pemberian fasilitas kredit investasi dan line LlC sesuai dengan pengajuan awal PT. XYZ. Sedangkan fasilitas kredit modal kerja tidak disetujui sebesar jumlah yang diajukan dan juga penggunaan kredit modal kerja ini dibagi untuk dua tujuan penggunaan yaitu untuk kebutuhan saat pengoperasian Cigarette Paper Making Machine barn dan untuk tambahan modal kerja harian PT. XYZ.

---

In performing its intermediate function, a bank is always observed thoroughly by "Bank Indonesia" and one of the crucial points in this banking observation is providing credit activity. The risk of this activity is that there's a possibility the credit provided can be a bad debt and on the other side the bank still has to pay every single Rupiah of the society's fund. Outside of the observation and regulation issued by Bank Indonesia, a bank has to be responsible on providing credit facility to competent debtors through analysis process tightly and accurately.Before providing any credit facility to a company or individual person by person, a credit analyst in a bank has to analyze in order to know the person or the company's ability in fulfilling any obligation to the bank and estimating risk level degree for the bank, if the bank approves the credit facility request. The credit analysis is as the first filter to prevent the bank for not having a bad debt case.PT. XYZ, a manufacturing company needs fund to invest a new Cigarette Paper Making Machine in order to developing its production capacity. The credit facility requested by PT. XYZ to Bank A is investment loan, working capital loan, and L/C line. To judge whether the request is proper to be financed by Bank A, the bank needs to analyze few aspects related to 5C which are legal aspect, common business aspect, operational aspect, financial aspect, collateral aspect, risk aspect and industrial aspect.Through legal aspect, PT. XYZ already fulfill all of the documents related to corporation founding legalization, business performing legalization also legal document of assets that will be and already pledge to Bank A. In doing its business, PT. XYZ has every needed element, related to human resources, supporting business location also production process and capacity. The financial of PT. XYZ also stable and on a better level each year, the new investment plan appropriate with its need and financial ability. The investment will give positive impact to its financial condition in future because it will support the company's increasing sales and bigger opportunity in increasing its market in national and international cigarette industry.From collateral aspect, the pledged assets has not cover the total credit facility because more than half of its collateral are big machineries hard to sell in short term period if PT. XYZ can not paid back its obligation including principal payment, interest, and any other expenses to Bank A. To mitigate the collateral aspect, PT. XYZ expected to give additional collateral from shareholders and/or mother company.Considering all of the above aspects, the credit facilities requested by PT. XYZ are reasonable to be financed by Bank A as proposed by PT. XYZ on investment loan and L/C line. Meanwhile, the working capital loan is not approved as the proposed amount and the working capital loan usage is divided in to two purposes, operational of new Cigarette Paper Making Machine need and its additional daily working capital."

"Dewasa ini pasar modal telah melaksanakan transaksi efek melalui media elektronik tanpa diikuti penyerahan fisik efek (paperless transaction). Efek dikonversi menjadi catatan elektronik yaitu diubah ke dalam bentuk kode-kode tertentu yang disebut Isin Codification System. Akibatnya transaksi efek hanya dapat dilakukan melalui komputer, sehingga tidak ada bentuk formal pengalihan efek. Pengalihan kepemilikan efek dilakukan dengan melakukan pemindahbukuan efek diantara satu rekening efek dengan rekening efek lainnya melalui suatu jaringan komputer (elektronic book entry settlement). Hal ini dikenal sebagai perdagangan efek tanpa warkat (scripless trading). Transaksi akan terjadi pada saat match order yang kemudian dilanjutkan dengan proses settlement. Match order dapat dianalogikan sebagai kesepakatan mengenai jumlah dan jenis saham, harga serta tanggal penyelesaian transaksi bursa. Hal ini berbeda dengan ketentuan Pasal 1458 juncto Pasal 613 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimana hak kepemilikan atas saham baru akan beralih setelah ada penyerahan secara nyata yaitu dengan membuat akta penyerahan balk berupa akta otentik atau akta bawah tangan. Efek tanpa warkat tersebut pada prinsipnya dapat diagunkan seperti melalui lembaga gadai. Pelaksanaan agunan saham diatur dalam Surat Edaran KSEI Nomor KSEI-0101/DIR/0101 tertanggal 15 Januari 2001. Apabila saham dalam status digadaikan maka saham tersebut harus dikuasai oleh Kreditur dan/atau kuasanya. Dalam mekanisme scripless trading, KSEI merupakan kuasa dari Kreditur untuk menjalankan haknya sebagai penerima gadai yang harus menguasai obyek gadai dalam rangka memenuhi asas inbezitstelling. KSEI selanjutnya akan memblokir saham yang berada dalam status gadai agar saham tersebut tidak dapat ditransaksikan. Gadai hanya dapat dicabut apabila terdapat permohonan pencabutan status gadai dari Kreditur sebagai penerima gadai dan/atau Debitur sebagai kuasa dari penerima gadai."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh keberadaan Foreign Direct Investment (FDI) terhadap pertumbuhan ekonomi antar provinsi di Indonesia pada periode setelah krisis 1998 atau pada masa otonomi daerah. Pertumbuhan nasional yang sudah cukup tinggi pascakrisis belum menghasilkan pemerataan pendapatan antar provinsi. Kesiapan masing-masing provinsi dalam menghadapi otonomi daerah pun berbeda sehingga disparitas dapat menjadi lebih tajam. FDI diharapkan dapat menjadi engine of growth bagi provinsi-provinsi di Indonesia pada masa otonomi daerah. Namun hasil regresi terhadap model pertumbuhan menunjukkan tidak ditemukannya dampak positif FDI terhadap pertumbuhan. Provinsi harus memiliki kesiapan modal manusia agar keberadaan FDI berdampak positif bagi pertumbuhan ekonominya. Pada akhirnya, walaupun masih terdapat disparitas pendapatan regional, namun hasil analisis menggunakan teori konvergensi memperlihatkan bahwa terdapat kecenderungan daerah miskin dapat mengejar ketertinggalan dari daerah kaya.

---

This paper aims to analyze the effects of Foreign Direct Investment (FDI) on economic growth among provinces in Indonesia in the period after Financial Crisis of 1998 or in the period of regional autonomy. Although National growth is already high after the crisis, there are still income inequality across provinces. Readiness of each region to face regional autonomy is different that the disparity could be more severe. FDI is expected to be the engine of growth for the Indonesia provinces during the regional autonomy era. For FDI to have positive impact on economic growth, however, there is a need of readiness of human capital for each provinces. Finally, although there are regional income disparities, the results of the analysis using the convergence theory show that there exist a tendency for poorer regions to catch up with richer regions."

"Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisisfaktor-faktor penentu dalam penanaman modal asmg(PMA) di Industri minyak dan gas Indonesia, serta dampak yang signifikan terhadap daya saing Indonesia. Aliran FDI telah meningkat secara dramatis dalam dua tahun terakhir. Namun, distribusi FDI sangat tidak merata dan persaingan antar negara untuk menarik investor asing sangatlah tinggi. Model konseptual dan hipotesis penelitian dikembangkan dan kerangka teori yang sudah ada. Data utama dikumpulkan melalui survei berbasis kuantitatif, total 245 responden terlibat dalam penelitian mi yang merupakan karyawan yang bekerja di perusahaan minyak dan gas asing yang beroperasi di Indonesia. Analisis deskriptif disajikan untuk mengeksplorasi kinerja keseluruhan daya saing negara, serta hubungan antar variabel. Untuk meneliti hubungan antara variabel penentu dan daya saing, analisis faktor dilakukan untuk tujuan pengurangan data dan mempertahankan faktor terkuat. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi berganda. Penelitian menunjukkan Pemerintah, Infrastruktur, Lokasi dan Suinber Daya Man usia memiliki hubungan yang signifikan dengan daya saing Indonesia.

---

This study identifies and analyzes the determinant factors in foreign direct investment (FDI) Indonesian oil and gas and its significant impacts on Indonesia Competitiveness. The flow of FDI has increased dramatically in the last two years. However, the distribution of FDI is highly unequal and the competition among countries to attract foreign investors is high.On the basis of theoretical framework among the constructs, a conceptual model and hypotheses were developed. Primary data were collected through quantitative based survey from a total of245 samples were collected, from employee that worked in foreign oil and gas companies who operated in Indonesia.

Descriptive analysis was presented to explore the overall performance of country competitiveness, as well as the relationship among variables. To investigate the relationship between FDI determinant variables and country competitiveness, factor analysis was performed for the purpose of data reduction and maintaining the strongest factor. Testing hypothesis has been done with multiple regression analysis. The findings showed Government, Infrastructure, Location and Human resources have a significant relationship with Indonesia Competitiveness."

"Penelitian ini menganalisa korelasi faktor-faktor ekonomi negara tujuan investasi terhadap aliran penanaman modal di beberapa negara. Analisa difokuskan pada penanaman modal asing pada industri manufaktur di Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand dan didasarkan pada data-data makroekonomi pada periode 1996 hingga 2001. Analisa korelasi faktor-faktor ekonomi negara tujuan yang meliputi: (a) nilai tukar mata uang, (b) luas pasar, (c) tingkat pertumbuhan, dan (d) tingkat penetrasi usaha asing terhadap penanaman modal asing di bidang manufaktur dilakukan untuk setiap negara dengan menggunakan metode analisis regresi. Dengan menggunakan model regresi linier, analisis korelasi setiap variabel babas terhadap variabel terikat, yaitu tingkat penanaman modal asing, dilakukan secara terpisah untuk setiap variabel babas dan untuk masing-masing negara. Selanjutnya dengan menggunakan model regresi multipel keempat variabel babas secara bersama-sama dianalisa korelasinya terhadap tingkat penanaman modal asing. Hasil analisa regresi ini kemudian dibandingkan secara deskriptif untuk setiap negara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus aliran penanaman modal asing di sektor manufaktur untuk Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand, perbedaan tingkatan penanaman modal asing di negara-negara tersebut dapat dijelaskan dalam berbagai tingkatan oleh faktor-faktor ekonomi di negara tujuan, baik secara terpisah maupun gabungan. Faktor-faktor tersebut meliputi tingkat nilai tukar mata uang, besar pasar, tingkat pertumbuhan dan penetrasi usaha asing. Korelasi antar tiap faktor negara tujuan dengan tingkat penanaman modal asing menunjukkan arah korelasi yang berbeda antar negara. Hasil korelasi antar variabel menunjukkan hasil yang bertentangan dan juga mendukung penelitian sebelumnya. Hasil penelitian tidak menunjukkan signifikansi secara statistik.Untuk penelitian mendatang yang mencoba menganalisa fenomena penanaman modal asing dan factor-faktor yang menentukan sebaiknya mempertimbangkan satu pendekatan yang lebih komprehensif dengan menyertakan faktor-faktor internal perusahaan penanam modal dan lokasi investasi sehingga keterkaitan antar berbagai faktor dan fenomena penanaman modal asing tersebut dapat dipahami secara lebih baik.

---

This thesis analyzes the correlations of host country economic factors to foreign investment flow and compares the correlations between countries. The analysis focuses on direct investment manufacturing in Indonesia, Malaysia, Philippine and Thailand, using macroeconomic data of the countries for the period of 1996 to 2001. Several host country economic factors, they are: (a) foreign exchange fluctuation, (b) market size, (c) level of development, and (d) penetration by foreign business were analyzed of their association to foreign equity investment made to the manufacturing sector in each country using regressions analysis method. The four independent variables were analyzed independently for their association with the dependent variables (foreign equity investment) using linear regression model in each country, and subsequently, using multiple regressions model, the four variables were jointly analyzed on their associations to foreign equity investment. Regression results were then descriptively compared to each country.

Findings of this study show that in the case of foreign equity investment flow to manufacturing sector in Indonesia, Malaysia, Philippine and Thailand, the variance of foreign equity investment in these countries can be explained in various degree by the host country economic factors (i.e. foreign exchange fluctuation, market size, level of development and penetration by foreign business), independently or jointly. The direction of the relationship between each host country factor to the equity investment varies from country to country. Contradicting and supporting results of the variable's associations also appear in the finding. The findings did not show significant statistic results.

Future studies attempting to examine foreign direct investment phenomenon and the determinant factors of such activity should consider a more comprehensive approach incorporating both MNC and location factors to understand the interplay of these factors better as well as to understand the phenomenon better."