Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The Water limited boundaries was one of crucial matter that has to be settled and protected in relation among Nations. The limitation of Water's Boundaries is corelate with the Jurisdiction matter and The Nation Existence. To manage The Nation Existence, the whole parties of nation should do their best to prevent their water's territory. Each parties has the same obligatory to prevent it. The prevention of the sea, lately in AFTA era should be done in peace way. One of the peaceful way which is conduced by nations is diplomatic's way."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam kerangka General Agreement on Trades in Service di sektor pendidikan tinggi. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih fokus pada implementasi GATS dalam pendidikan tinggi, penelitian ini akan berfokus pada upaya diplomasi Indonesia dalam kerangka GATS terkait liberalisasi jasa pendidikan tinggi. Penelitian ini akan menjelaskan proses yang Indonesia lalui dalam usahanya untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya dalam sektor pendidikan tinggi di World Trade Organization. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan bahwa selama putaran perundingan perdagangan dalam kerangka GATS di WTO, Indonesia berusaha cukup keras untuk mempertahankan kepentingannya dalam hal pendidikan tinggi, hal ini dilakukan melalui berbagai strategi, mulai dari koalisi yang dilakukan dengan negara-negara berkembang lainnya dalam forum-forum GATS, hingga melalui sistem kualifikasi kualitas dalam negeri. Dalam penelitian ini juga dipaparkan seperti apa posisi Indonesia di tengah tekanan global terkait perdagangan bebas, utamanya di sektor jasa pendidikan tinggi.

---

This research aims to explain the diplomacy efforts undertaken by Indonesia on the discussion of the General Agreement on Trade in Services in the higher education sector. Compared to previous studies that are more focused on the implementation of GATS in higher education, this research will be focused on Indonesia's diplomacy strategies in GATS in terms of the liberalization of higher education services. This research will explain the diplomacy process carried out by Indonesia to defend its national interests in the World Trade Organization. The result found that during trade negotiations of GATS at the WTO, Indonesia tried a variety of strategies to defend its national interests in terms of higher education, ranging from coalitions conducted with other developing countries in the ministerial conferences, until making a domestic quality qualification system. This study also explained the position of Indonesia in the midst of global pressure related to free trade, specifically, in terms of liberalizing the higher education service sector."

"[ABSTRAKDalam pembahasan mengenai diplomasi koersif, banyak akademisi yang berusahamelihat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesuksesan/kegagalan diplomasikoersif. Secara umum faktor yang dapat mempengaruhi keluaran diplomasikoersif tidak hanya berasal dari internal relasi kedua pihak yang terlibat dalamdiplomasi koersif namun juga faktor eksternal di luar relasi tersebut. Studiliteratur dalam tulisan ini menunjukan bahwa pembahasan mengenai faktor-faktortersebut secara umum dibangun dari pengalaman negara Barat dalam melakukandiplomasi koersif. Selain itu, fokus pembahasan mengenai diplomasi koersifkebanyakan berpusat pada pembahasan mengenai faktor internal, khususnyamembahas pelaku diplomasi koersif. Sejumlah akademisi berusaha memberikanrekomendasi apa yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh pelaku diplomasikoersif untuk mensukseskan diplomasi koersif. Khususnya kredibilitas ancaman pelaku menjadi salah satu aspek yang menjadi perhatian utama dalam pembahasan mengenai kesuksesan diplomasi koersif.

---

ABSTRACTIn research regarding coercive diplomacy, many scholars try to identify factorsthat affecting success or failure in coercive diplomacy. In general, factorsaffecting the output of coercive diplomacy is not only internal factor that relatedto the relation of two parties but also external factor outside the relation. Findingsfrom the literature review show that discussion on factors affecting coercivediplomacy is shaped by Western experiences in coercive diplomacy. They focuson internal factors, especially on coercive diplomacy actor. Most scholars try toprescribe factors that need to be considered by the actor to promote successfulcoercive diplomacy. Threat credibility building is one of the most discussed aspect in discussions about factors affecting coercive diplomacy., In research regarding coercive diplomacy, many scholars try to identify factorsthat affecting success or failure in coercive diplomacy. In general, factorsaffecting the output of coercive diplomacy is not only internal factor that relatedto the relation of two parties but also external factor outside the relation. Findingsfrom the literature review show that discussion on factors affecting coercivediplomacy is shaped by Western experiences in coercive diplomacy. They focuson internal factors, especially on coercive diplomacy actor. Most scholars try toprescribe factors that need to be considered by the actor to promote successfulcoercive diplomacy. Threat credibility building is one of the most discussed aspect in discussions about factors affecting coercive diplomacy.]"

"Tesis ini membahas tentang upaya diplomasi Indonesia untuk mempercepat pencabutan larangan terbang yang diberlakukan oleh Uni Eropa untuk seluruh maskapai penerbangan Indonesia termasuk maskapai Garuda Indonesia yang merupakan maskapai nasional ternama. Kasus ini telah mendorong pemerintah Indonesia melakukan diplomasi untuk mempercepat pencabutan larangan terbang tersebut, karena larangan terbang ini telah mencoreng citra negara khususnya dalam industri penerbangan Indonesia. Permasalahan utama larangan terbang tersebut disebabkan oleh keselamatan penerbangan Indonesia yang rendah serta banyaknya kecelakaan penerbangan di Indonesia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kerangka analisis diplomasi ekonomi untuk menganalisa upaya Indonesia dalam mempercepat pencabutan larangan terbang. Tujuan dari penelitian ini adalah mengenali diplomasi dan upaya pemerintah Indonesia dalam pencabutan larangan terbang tersebut. Dalam kasus ini, upaya pemerintah adalah melaksanakan kerja sama luar negeri untuk mendapatkan bantuan tim ahli penerbangan dari European Aviation Safety Agency (EASA) dan menjalin kerja sama dengan International Civil Aviation Organization (ICAO) untuk menyetarakan tingkat keselamatan penerbangan yang setara dengan standar international. Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia mengawasi maskapai dalam negeri untuk memperbaiki tingkat keselamatan dan keamanan penerbangan. Dalam penelitian ini, penulis menyimpulkan bahwa upaya pemerintah Indonesia tersebut telah menghasilkan pencabutan larangan terbang yang dinyatakan oleh Uni Eropa pada tahun 2018.

---

This thesis discusses Indonesia's diplomacy efforts to accelerate the lifting of flight restrictions imposed by the European Union for all Indonesian airlines including Garuda Indonesia, which is a well-known national airline. This case has prompted the Indonesian government to conduct diplomacy to accelerate the lifting of the flight ban, because this flight ban has tarnished the country's image, especially in the Indonesian aviation industry. The main issue of Indonesian airlines flight ban was caused by Indonesia's low flight safety and the number of flight accidents in Indonesia. In this study, the author conduct a framework for analyzing economic diplomacy to analyze Indonesia's efforts to accelerate the lifting of flight restrictions. This economic diplomacy includes state to intergovernmental organizations relations, state to corporate relations and corporate to corporate relations.

The purpose of this research is to recognize the diplomacy and efforts of the Indonesian government in lifting the flight ban. In this case, the government's efforts are to carry out foreign cooperation to get the assistance of aviation expert team from the European Aviation Safety Agency (EASA) and establish cooperation with the International Civil Aviation Organization (ICAO) to equalize the level of flight safety to international standards. At the same time, the Indonesian government oversees domestic airlines to improve the level of flight safety and security. In this study, the authors conclude that the Indonesian government's efforts have resulted in the lifting of the ban imposed by the European Union in 2018. "

"Soft power merupakan sebuah konsep yang dicetuskan oleh Joseph S. Nye, Jr. pada tahun 1990. Sejak itu, ia telah menjadi sebuah konsep yang signifikan bagi studi Hubungan Internasional dan diterima pula pada tataran praktis. Berbagai negara telah mengadopsi soft power menjadi kebijakan resminya, sedangkan para akademisi dan pembuat kebijakan telah menggunakan dan mencermati soft power. Oleh karena itu, dapat diasumsikan bahwa soft power telah berkembang sebagai sebuah konsep. Tulisan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai soft power itu sendiri dengan melihat ragam pandangan terhadapnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, tulisan ini meninjau empat puluh tiga literatur akademis mengenai soft power, baik yang ditulis oleh Nye maupun akademisi-akademisi lain. Menggunakan metode taksonomi, tulisan ini menemukan bahwa terdapat tiga tema dominan dalam literatur-literatur tersebut, yakni (1) konsepsi soft power Nye yang berfokus pada penjelasan Nye mengenai aspek definisi, cakupan, serta cara kerja dan pengukuran soft power, (2) tanggapan akademisi-akademisi selain Nye terhadap soft power yang mengacu pada ketiga aspek yang Nye jelaskan, dan (3) interpretasi konstruktivisme terhadap soft power yang melihat soft power di luar garis pemikiran Nye. Lebih lanjut, keempat puluh tiga literatur tersebut dapat dipetakan ke dalam ketiga tema di atas sebagai berikut: (i) delapan tulisan Nye yang dimulai dari tulisan pertamanya pada 1990 hingga tulisan terbarunya pada 2017, (ii) tiga puluh tulisan akademisi lain yang lebih jauh terbagi menjadi delapan belas tanggapan positf dan dua belas tanggapan negatif, serta (iii) lima literatur lain yang mengangkat interpretasi konstruktivisme terhadap soft power. Tinjauan yang dilakukan lantas menemukan adanya dua kesenjangan di dalam literatur-literatur tersebut: (a) Nye tidak cukup menjelaskan cara soft power bekerja dan diukur, serta (b) belum terdapat satu pun authoritative author lain di luar Nye dalam bahasan soft power. Tulisan ini berargumen bahwa kesenjangan pertama disebabkan oleh fakta bahwa Nye tidak mengkonseptualisasikan soft power sebagai sebuah konsep analitis, melainkan sebagai pereda pesimisme yang saat itu tengah melanda masyarakat Amerika Serikat. Lebih lanjut, kesenjangan kedua diakibatkan oleh jarak empat belas tahun di antara tulisan pertama Nye mengenai soft power dengan tanggapan pertama yang disampaikan oleh akademisi lain terhadap konsep tersebut, memberikan soft power waktu yang cukup untuk diterima secara luas. Penting juga untuk menggarisbawahi bahwa belum terdapat authoritative author lain dalam bahasan soft power karena akademisi-akademisi yang memberikan tanggapan terhadap konsepsi soft power Nye berasal dari berbagai latar belakang disiplin keilmuan.

---

Soft power is a concept coined by Joseph S. Nye, Jr. in 1990. Since then, it has become a well-endorsed concept within both intellectual and practical level. Numerous countries have adopted soft power as their official policy, while scholars and policy-makers have both used and scrutinized the concept. Thus it can be presumed that soft power has developed as a concept. This paper is aimed to grasp a better understanding on soft power by reviewing the variety of views on the concept. In doing so, this paper examines forty three academic writings on soft power, coming from both Nye and other scholars. Utilizing taxonomy as the method, this paper notices that there are three major themes emerging from those writings, which are: (1) Nye's conception of soft power which focuses on Nye's explanation on the meaning, resources, and the way soft power works and is measured, (2) other scholars' respond to the three aforementioned aspects of the concept, and (3) constructivists' interpretation of the concept that views soft power in a different manner than Nye and other scholars do in the previous two themes. The aforementioned forty three writings can be categorized into these themes as follow: (i) eight Nye's writings including the first one he wrote on 1990 and the most recent one written on 2017, (ii) thirty writings of the second theme that include eighteen positive responds and twelve negative ones, and (iii) five other writings discussing constructivists' interpretation of soft power. Further findings suggest that there are two shortcomings within those academic writings on soft power: (a) Nye did not adequately explain how soft power works and is measured, and (b) there has not been any other authoritative author on soft power than Nye himself. This paper argues that the first shortcoming is caused by the fact that Nye did not conceptualize soft power as an analytical concept, rather it was meant to calm the declinism that had been rapidly growing among American public. Moreover, the second shortcoming was due to the fact that there was a fourteen years difference between Nye's inaugural writing on soft power and the first response coming from another scholar to the concept, giving soft power enough time to be widely accepted. It is also important to note that there has not been any single other authoritative author on soft power because other scholars responding to Nye's soft power come from various academic disciplines."

"Diplomasi vaksin adalah bagian dari diplomasi kesehatan global mengacu pada penggunaan maupun pengiriman vaksin dengan keterlibatan berbagai macam aktor. Diplomasi vaksin menyasar ancaman paling dasar manusia, yakni kesehatan. Momentum besar diplomasi vaksin ketika COVID-19 menelan korban jiwa daripada yang dilaporkan secara resmi. Merefleksikan peristiwa tersebut, kepemimpinan dan tata kelola kesehatan global menjadi momok yang dipertanyakan dalam penanganan wabah. Tulisan ini menggunakan 27 literatur dengan metode taksonomi yang dibagi dalam empat segmen (1) Konseptualisasi Diplomasi Vaksin, (2) Motivasi Diplomasi Vaksin, (3) Tujuan Diplomasi Vaksin, (4) Tantangan Diplomasi Vaksin. Temuan tulisan ini berupa tiga poin. Pertama, diplomasi vaksin menghasilkan praktik diplomasi konkret berupa pola persaingan dan ketergantungan. Kedua, diplomasi vaksin dipersepsikan sebagai medium pemenuhan kepentingan politik. Ketiga, vaksin sebagai barang primer karena sifatnya yang preventif menjadi medium unik serta efektif di tengah konflik dan kontestasi politik termasuk penggunaanya oleh rising power untuk menantang posisi hegemoni. Saat Covid-19, sifat alamiah vaksin didorong dengan serangkaian fragmentasi antara negara Barat dan Selatan menciptakan diplomasi vaksin yang timpang maupun berdampak pada adanya relasi kuasa antara negara produsen atau pendonor dengan penerima. Penimbunan vaksin Covid-19 marak dilakukan oleh negara Barat maupun produsen kawasan Selatan yang mengikat penerima donor di kawasan Asia, Eropa, dan Afrika dengan intensi politiknya.

---

Vaccine diplomacy is part of global health diplomacy, referring to the use and delivery of vaccines with the involvement of various actors. Vaccine diplomacy targets the basic human threat, namely health. Momentum of vaccine diplomacy reach when COVID-19 claimed more lives than officially reported, thus leadership and global health governance are questionable in handling the outbreak. This paper uses 27 literatures with a taxonomy method divided into four segments (1) Conceptualization, (2) Motivation, (3) Objectives, (4) Challenges. The findings of this paper are three points. First, vaccine diplomacy produces concrete diplomatic practices in the form of competition and dependency patterns. Second, vaccine diplomacy is perceived as a medium for fulfilling political interests. Third, vaccines as primary goods become unique and effective medium for settling conflict due to their preventive nature, including the usage by rising powers to challenge hegemonic positions. During Covid-19, the nature of vaccines was driven by a series of fragmentation between Western and Southern countries creating unequal vaccine diplomacy and impacting on the power relations between producer or donor countries and recipients. Hoarding of Covid-19 vaccines is rampant by Western countries and Southern producers who bind donor recipients in Asia, Europe and Africa with their political intentions."

"Panda raksasa murapakan hewan endemik asal Tiongkok yang paling mudah untuk dikenali. Sebab kelangkaan dan ciri khasnya, panda digunakan sebagai alat diplomasi dan simbolisme politik oleh Tiongkok. Akan tetapi, Diplomasi Panda modern sebagai diplomasi publik baru dimulai pada tahun 1950-an sebagai bagian dari kebijakan luar negeri Mao Zedong. Karena popularitasnya, Tiongkok mengubah bentuk Diplomasi Panda yang awalnya merupakan hadiah cuma-cuma untuk membangun hubungan internasional dengan kontrak sewa jangka pendek berbasis komersial. Sewa berbasis komersial kemudian berubah menjadi sewa jangka panjang berbasis konservasi setelah Tiongkok mengaksesi Convention on International Trade of Endangered Species. Skema sewa menyewa berbasis konservasi ini terbukti menjadi upaya bernilai untuk memulihkan populasi panda raksasa, terutama setelah tragedi gempa bumi tahun 2008 di Sichuan yang berdampak pada lebih dari separuh populasi panda di habitat aslinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal melalui kajian doktrin hukum, peraturan, dan literatur lainnya. Melalui kajian tersebut, penelitian ini menemukan pentingnya Diplomasi Panda terhadap konservasi spesies panda raksasa dan menemukan bagaimana kerangka hukum dan diplomasi dapat mewujudkan hal tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi untuk memanfaatkan pinjaman berbasis konservasi satwa endemik langka sebagai upaya konservasi dan alat diplomasi publik di Indonesia.

---

The giant panda is known to be the most recognizable endemic animal from China. Due to its rarity and distinctive features, pandas are known to have been used as a tool of diplomacy and political symbolism by China. However, the modern Panda Diplomacy as a public diplomacy only started in the 1950s as part of Mao Zedong's foreign policy. Due to its popularity, China changed the form of Panda Diplomacy which was originally a gratuitous gift to build international relation to commercial-based short-term loan contracts. The commercial-based loan later transformed into conservation-based long-term loan as China acceded the Convention on International Trade of Endangered Species. The conservation-based loan has been proven to be a valuable attempt to recover the giant panda population, especially after the 2008 earthquake tragedy in Sichuan which affected more than half of the panda population in its natural habitats. This thesis uses a doctrinal legal research method through a study of legal doctrines, regulations, and literatures. Through the studies, this thesis found out the importance of the Panda Diplomacy toward the conservation of giant panda species and figured out how both of the legal framework and diplomacy could make it possible. Therefore, it aims to provide recommendations to utilize the conservation-based loan of endangered endemic animals as conservation efforts and public diplomacy tools in Indonesia."

"Jepang memiliki perhatian khusus dalam hal kepentingan nasionalnya. Masalah ketersediaan minyak merupakan hal yang sangat krusial di Jepang. Jepang merupakan negara yang sangat menggantungkan minyak sebagai komoditas utama untuk proses produksi kebutuhan domestik andalannya. Kebutuhan yang cukup tinggi tidak sebanding dengan pasokan yang tersedia, menuntun Jepang untuk melakukan impor minyak mentah dari negara lain terutama Arab Saudi. Namun, faktor geografis dan politik menjadi salah satu alasan Jepang untuk mencari alternatif negara yang memiliki komoditas minyak yang memiliki pasokan yang mencukupi. Jepang sudah melakukan diplomasi terhadap Rusia dalam memenuhi kebutuhan domestiknya sejak tahun 2011. Jepang melakukan proses diplomasi terhadap Rusia untuk bisa mendapatkan kepentingan domestiknya yang dilakukan oleh kedua pemimpin negara. Tidak hanya sektor publik yang dilibatkan namun perusahaan minyak lokal Jepang juga memiliki peran yang penting. Kepulauan Kuril juga masih menjadi perhatian utama Jepang dan Rusia dalam memperebutkan status kepemilikan wilayah teritorial. Pulau Sakhalin yang merupakan salah satu pulau yang berada di wilayah Kepulauan Kuril memiliki ladang minyak yang mampu memproduksi minyak dalam jumlah besar.

---

Japan has special attention in terms of its national interests. The issue of oil availability is very crucial in Japan. Japan is a country that relies heavily on oil as the main commodity for the production process of its flagship domestic needs. The high demand is not proportional to the available supply, leading Japan to import crude oil from other countries, especially Saudi Arabia. However, geographical and political factors are one of the reasons for Japan to look for alternative countries that have oil commodities that have sufficient supplies. Japan has been conducting diplomacy against Russia in meeting its domestic needs since 2011. Japan has conducted diplomatic processes against Russia to be able to get its domestic interests carried out by the two leaders of the country. Not only the public sector is involved but the local Japanese oil company also has an important role. The Kuril Islands are also still a major concern of Japan and Russia in fighting over territorial ownership status. Sakhalin Island which is one of the islands in the Kuril Islands region has oil fields that are capable of producing large amounts of oil. In this study, the authors used an oil diplomacy analysis framework."

"Dalam hal diplomasi internasional dengan negara lain, Kementerian Luar Negeri mengandalkan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kementerian Luar Negeri (BPPK) untuk memberikan rekomendasi kebijakan sehingga struktur organisasi BPPK menjadi fondasi organisasi yang penting dalam mencapai visi, misi dan strategi organisasi. Berdasarkan Laporan Kinerja (LKj) BPPK Tahun 2018, terdapat penambahan jumlah eselon III dan IV tahun 2011 hingga 2016. Padahal, pada Renstra BPPK Tahun 2014-2019 masih terdapat permasalahan SDM yang belum memiliki policy skill dan minimnya koordinasi internal BPPK. Adapun penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana kesiapan BPPK Kementerian Luar Negeri dalam mendesain struktur organisasi untuk mewujudkan Diplomasi Internasional. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam kepada pihak BPPK Kementerian Luar Negeri, BPO Kementerian Luar Negeri serta Kementerian PAN-RB dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan struktur organisasi BPPK telah disusun sesuai dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, dimana dalam struktur organisasi BPPK, tugas dan fungsi jabatan telah dibagi sesuai dengan tujuan Kementerian Luar Negeri dan didukung dengan peningkatan koordinasi internal BPPK, baik secara vertikal maupun horizontal, meski terdapat pula permasalahan mengenai ketersediaan sumber daya manusia dan ketidaktepatan penginputan data Monitoring dan Evaluasi oleh BPPK.

---

In terms of international diplomacy with other countries, the Ministry of Foreign Affairs relies on the Ministry of Foreign Affairs' Research and Development Agency (BPPK) to provide policy recommendations so that the BPPK organizational structure becomes an important organizational foundation in achieving the organization's vision, mission and strategy. Based on the 2018 BPPK Performance Report (LKj), there were an increase in the number of echelon III and IV from 2011 to 2016. In fact, in the 2014-2019 BPPK Strategic Plan there were still problems with human resources who did not have policy skills and lack of BPPK internal coordination. This research aims to provide an overview of how the Ministry of Foreign Affairs BPPK's readiness in designing an organizational structure to realize International Diplomacy. The research approach uses a post-positivist approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews with the BPPK of the Ministry of Foreign Affairs, BPO of the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of PAN-RB and literature study. The results of this study indicate that the BPPK organizational structure has been prepared in accordance with and based on existing laws and regulations, where in the BPPK organizational structure, the duties and functions of positions have been divided according to the objectives of the Ministry of Foreign Affairs and are supported by increased BPPK internal coordination, both vertically and horizontally, although there are also problems regarding the availability of human resources and the inaccuracy of the Monitoring and Evaluation data input by the BPPK."