Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Reformasi yang dimulai sejak turunnya mantan Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan pada pertengahan bulan Mei 1998, berawal dari ketidakpuasan sebagian besar masyarakat terhadap berbagai bentuk KKN sebagai akibat sistem pemerintahan yang otokratis, sentralisasi dan demokrasi semu.Keadaan tersebut di atas ditindaklanjuti dengan pembentukan berbagai pranata hukum antara lain Tap. Majelis Permusyawaratan Rakyat No. X/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional dan Tap. No. XI/Majelis Permusyawaratan Rakyat/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang kemudian diikuti oleh berbagai peraturan pelaksanaan lainnya."

"ABSTRAKPelayanan Hukum merupakan salah jenis jasa pelayanan publik yangditawarkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi ManusiaPropinsi Jawa Barat. Diwakilkan Divisi pelayanan Hukum dan HAM, semuajenis pelayanan publik yang ada pada seluruh direktorat pusat di KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia dijalankan pada tingkat propinsi terkecualiDirektorat Jenderal Pemasyarakatan dan Direktorat Jenderal Imigrasi.Kantor Wilayah Jawa Barat sebagai perpanjangan tangan dari KementerianHukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas melaksanakan semua tugas danfungsi Kementerian termasuk dalam hal pelayanan Hukum dan HAM, luasnyawilayah dan terbatasnya jumlah Sumber Daya manusia yang berkompetenmerupakan beberapa dari pokok permasalahan yang dihadapi saat ini. Diperlukansolusi dalam mememecahkan persoalan diatas dengan meningkatkan kualitassumber daya manusia aparatur Kementerian dan pembentukan unit pelaksanateknis di daerah untuk direktorat pelayanan hukum sehingga pelayanan dapatdirasakan tiap lapisan di dalam masyarakat.Untuk mendapatkan gambaran mengenai pelayanan yang ideal di dalammasyarakat maka dilakukan suatu penelitian kualitatif tentang pelayanan hukumpada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang manamengambil sampel pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak AsasiManusia Provinsi Jawa Barat yang dianggap mewakili gambaran secara utuhtentang pelayanan hukum pada propinsi dengan skala yang luas dan tingkatpermintaan yang bervariasi.Tujuan utama penelitian ini adalah mengetahui apa yang menjadi faktorterhambatnya pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan seperti apapelayanan yang ideal dan dibutuhkan masyarakat umum khususnya pada ProvinsiJawa Barat.

---

ABSTRACTPublic Law service is one of the public service that provide by TheMinistry Of Law and Human Rights in West Java Province Office. Law servicedivision delegate every services was given by Directorate Generals under theMinistry Of Law and Human Rights Republic Indonesia beside DirectorateGeneral of Imigrastion and Directoraste General of Corecctions.Ministry Of Law and Human Rights West Java Province Office as thedelegetion from The Ministry Of Law and Human Rights Republic Indonesia heldthe responsible of the Ministry duty , including Public Law and Human Rightsservices. The increasing of the territory and high demand for services are some ofthe constrains which has been facing nowadays.The Solution for the problem is needed. Maximizing the Public Law Service byincreasing the quality Of Human Resources apparatus and also providing theexistence of technical execution unit for Public Law and Human Rights servicesdirectorate, both in central and region. In general, society will be able to takeadvantage of the services.In order to get ideal description about The Law and Human Rightsservice, the quatitative research is execute to define Law service which given byMinistry Of Law and Human Rights at West Java Province Office that reperesentthe big picture of Law service in the province area with a larger scale andvariative demands level.The objective aim of the research is to ensure what factors that become theobstacle for the Law Service to be delivered in the society and also the ideal formof services that supposed to be provide and needed in general sepecificly in westJava area."

"Skripsi ini membahas mengenai dampak Moratorium Penerimaan Pegawai Negeri Sipil terhadap perencanaan pegawai di Kementerian Perhubungan. Moratorium Penerimaan Pegawai Negeri Sipil adalah kebijakan penundaan penerimaan PNS di instansi pusat dan daerah untuk melakukan penataan PNS. Penataan PNS dilakukan dengan membuat perencanaan pegawai selama lima tahun. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian secara garis besar menggambarkan bahwa moratorium penerimaan pegawai negeri sipil memiliki dampak terhadap perencanaan pegawai di Kementerian Perhubungan, yaitu pelaksanaan perputaran pegawai, beban kerja, dan optimalisasi pegawai.

---

This research discusses about civil servant recruitment moratorium impact on employee planning and strategies at Indonesia Ministry of Transportation. The moratorium is a national policy that aims to re-organizing civil servant in both central and local government through postponing any recruitment activities. Reorganizing civil servant could be done by make employee planning for five years. This descriptive research uses qualitative method.

Based on the result, it is concluded that the moratorium on civil servant's recruitment has an impact to Indonesia Ministry of Transportation's recruitment planning and affecting several strategies like employee rotation, work load, and employee optimalization."

"Penelitian ini meneliti tentang motivasi kerja pegawai di lingkungan Biro Persidangan Sekretariat Jenderal DPR-RI, maupun kinerja pegawai itu sendiri antara lain berupa pelayanan kegiatan persidangan di DPR-RI. Dengan penelitian ini diharapkan dapat diketahui gambarang tentang motivasi kerja pegawai di lingkungan Biro Persidangan, selaku tempat diadakannya penelitian tersebut.Selain itu hal yang pokok dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan atau pengaruh antara variabel motivasi kerja pegawai terhadap variabel kualitas pelayanan kegiatan persidangan di Biro Persidangan Sekretariat Jenderal DPR-RI.Kerangka teori yang dipergunakan untuk mendukung penelitian ini adalah teori tentang motivasi, meliputi pengertian-pengertian tentang motivasi, teori yang digunakan yang sesuai dengan permasalahan dan teori tentang pelayanan.Prinsip-prinsip pelayanan juga diuraikan dalam penelitian ini, sehingga dapat dijadikan sebagai acuan. Selanjutnya dalam peneiitian ini juga mencari hubungan antara kedua teori tersebut untuk dijadikan kerangka pemikiran dalam penelitian ini.Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adaiah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah para pegawai di Iingkungan Biro Persidangan Sekretariat Jenderal DPR-Rl, maupun para Anggota DPR-RI. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 139 orang, dan sampel yang diambil adalah 58 orang.Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mempergunakan kuesioner, wawancara dan observasi. Sedangkan teknis analisis data yang dipergunakan adalah teknik deskriptif korelasional. yang dibantu dengan tabel, gambar, dan grafik. Analisis korelasi data diolah dengan bantuan komputer.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi kerja pegawai di lingkungan Biro Persidangan Sekretariat Jenderal DPR-Rl cenderung dalam posisi sedang, kualitas pelayanan kegiatan persidangan juga dalam posisi sedang. Kemudian antara motivasi kerja pegawai dengan kualitas pelayanan mempunyai hubungan yang positif dan signifikan. Kontribusi motivasi kerja terhadap kualitas pelayanan menunjukkan skor 17%, dengan demikian dapat diartikan bahwa meningkatnya motivasi kerja akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kegiatan persidangan, atau sebaliknya menurunnya motivasi kerja akan membawa dampak menurunnya kualitas pelayanan."

"On bureaucracy, leadership, and public service reform in local government in Indonesia; collection of articles."