Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain, adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan membuat cerdas bangsa. Mandat menyiratkan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan semua warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara untuk barang-barang publik, pelayanan publik, dan pelayanan administrasi. Umumnya memang konsep pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik cukup baik. Hanya saja dalam implementasinya masih tidak ideal, karena konsep yang cukup baik tidak didukung oleh ancaman hukuman yang tepat dan pantas. Sebagai contoh, penulis menemukan dalam Pasal 34 sudah cukup untuk memberikan perilaku yang ideal dari aturan pelaksana pelayanan publik yang profesional, tetapi jika diteliti lebih lanjut dalam Pasal 54 sampai Pasal 58 satu rangkaian sanksi, tidak ada denda yang bisa dikenakan untuk melaksanakan pelayanan publik yakni pelanggaran aturan pelaksanaan perilaku pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam Pasal 34. Jadi jika eksekutor melanggar perilaku etis dalam pelayanan publik tidak ada hukuman dapat dikenakan untuk pelanggaran etika pelayanan public tersebut"

"Skripsi ini membahas kegiatan Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) bagi pengasuh utama anak dengan HIV/AIDS, yang secara umum bertujuan untuk memberikan dukungan kepada mereka. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang difokuskan untuk menggambarkan proses persiapan dan pelaksanaan kegiatan KDS yang dilakukan oleh Lentera Anak Pelangi. Penelitian ini turut menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat, yang dapat dijadikan landasan dalam mengembangkan kegiatan tersebut. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa kegiatan KDS di LAP memiliki berbagai berbagai tanggapan dari peserta kegiatan yang merupakan anggota kelompok dukungan. Faktor penghambat yang terjadi dalam kegiatan ini ialah fasilitas kegiatan yang kurang memadai, jumlah peserta kegiatan yang terdiri dari berbagai latar belakang, keikutsertaan anak dalam kegiatan, kondisi peserta, dan materi yang berulang. Selain itu, dalam penelitian ini turut menjelaskan adanya faktor pendukung selama keberlangsungan kegiatan yaitu berupa kerjasama LAP dengan mitra lembaga lain, peran MK, rasa keingintahuan peserta, dukungan yang terbentuk antar sesama anggota kegiatan, dan kegiatan KDS yang beragam.

---

This research explores peer support group activities called Kelompok Dukungan Sebaya (KDS) for child caregivers in HIV/AIDS issues. These activities belong to give them support. It uses descriptive methodology with qualitative approach which focuses to describe the process of peer support group arrangements and activities by Lentera Anak Pelangi, also identify and analyse the supporting and obstacle factors as a foundation to develop the activities. The result shows that the peer support group in LAP has various feedbacks from their members. In the aspect of obstacle factors, the process has lack of facility availability, the numbers of participant with diverse backgrounds, the involvement of child, the participant condition, and repetitive materials. This research also describes the supporting factors, that are partnership with other institutions, case manager roles, the participant curiosity, the support from other member of the activity, and variation of the activities."

"Monitoring dan Evaluasi menjadi isu sentral khususnya bagi setiap badan hukum publik seperti BPJS Kesehatan yang melakukan kegiatan pengumpulan dana masyarakat seperti asuransi, dana pensiun dan jaminan sosial yang dapat ditengarai adanya penyimpangan dalam penyelenggaraannya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan monitoring dan evaluasi terhadap BPJS Kesehatan yang sedang menjalankan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah dengan membentuk sebuah pengawas eksternal yaitu Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Monitoring dan evaluasi yang dilakukan DJSN dalam Program JKN beserta hambatan yang dialami saat melaksanakan monitoring dan evaluasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui pengumpulan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menujukan bahwa pelaksanaan monitoring dan evaluasi DJSN telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku secara aktif dan pasif. Ruang lingkup monitoring dan evaluasi meliputi regulasi, kepesertaan, iuran dan manfaat, pelayanan, keuangan dan kelembagaan dan organisasi. DJSN menghadapi sejumlah hambatan saat melaksanakan Monitoring dan Evaluasi dalam Program JKN baik dari segi SDM, anggaran, maupun regulasi yang ada.

---

Monitoring and Evaluation becomes a central issue in particular for any public legal entity such as BPJS Kesehatan that conducts collection of public funds such as insurance, pension fund and social security and can be inferred to have irregularities in its implementation. One of the government's efforts to realize the oversight of BPJS Kesehatan that is running the National Health Insurance Program (JKN) is to establish an external board namely Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). This study aims to analyze the monitoring and evaluation conducted by DJSN toward BPJS Kesehatan in organizing JKN Program along with barriers encountered when carrying out the monitoring and evaluation. This research is conducted using qualitative approach through primary and secondary data collection. Results of research show that the monitoring and evaluation by DJSN has been implemented according to the aplicable regulation through active and passive. DJSN faces a number of obstacles when implementing monitoring and evaluating in JKN program in terms such as human resources, budget, and existing regulations."

"Definisi pelayanan publik menurut pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik yang dikeluarkan oleh Menpan tahun 2003 adalah : "segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan". Penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah" yang merupakan sebutan kolektif meliputi kementrian, departemen, lembaga pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk BUMN dan BUMD. Menurut pedoman tersebut kelompok pelayanan publik terdiri dari: (1) kelompok pelayanan administratif, (2) kelompok pelayanan barang dan (3) kelompok pelayanan jasa. Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Propinsi, dan Dinas Kabupaten/kota pada umumnya menyelenggarakan pelayanan publik yang termasuk pada kelompok pelayanan administrasi. Oleh karena itu, istilah "pelayanan publik bidang pendidikan" bisa membuat rancu. mungkin lebih baik dinyatakan sebagai pelayanan publik di lingkungan Depdiknas; pelayanan publik di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi dst. Jika digunakan istilah pelayanan publik bidang pendidikan, apakah termasuk penyelenggaraan pendidikan SD, SLB, SMP, SMA, SMK dan perguruan tinggi? kesemua institusi ini bukanlah instansi pemerintah/pemerintah daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah (BUMN/BUMD), meskipun institusi tersebut melayani publik dalam proses pembelajaran, penerimaan siswa/mahasiswa baru, pengesahan ijazah dan sebagainya. "